Daftar negara berdaulat

Berikut ini merupakan daftar yang menampilkan ikhtisar mengenai negara-negara berdaulat di seluruh dunia, beserta informasi mengenai status dan pengakuan atas kedaulatan negara-negara tersebut.

Daftar tersebut memuat sejumlah 206 negara berdaulat yang dapat dikelompokkan berdasarkan keanggotaannya dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu:

193 negara anggota PBB,^[1]
dua negara pengamat nonanggota Majelis Umum PBB (MU-PBB),
dua negara nonanggota PBB, tetapi memiliki keanggotaan dalam sekurang-kurangnya satu badan khusus PBB, dan
delapan negara nonanggota PBB yang tidak memiliki keanggotaan dalam sistem PBB sama sekali.

Kolom sengketa kedaulatan memuat status kedaulatan tiap negara, yang dijabarkan sebagai berikut.

Negara berkedaulatan tanpa sengketa, yang berjumlah 188 negara, terdiri atas:
- 187 negara anggota PBB, dan
- satu negara pengamat nonanggota MU-PBB.
Negara yang kedaulatannya dipersoalkan, yang berjumlah 16 negara, terdiri atas:
- 6 negara anggota PBB,
- satu negara pengamat nonanggota MU-PBB, dan
- delapan negara de facto yang tidak memiliki keanggotaan PBB.
Negara berstatus politik khusus, yang berjumlah dua negara. Keduanya berada dalam hubungan asosiasi bebas dengan Selandia Baru.

Penyusunan daftar seperti demikian memiliki proses yang rumit dan kontroversial, karena tidak ada definisi mengenai syarat terbentuknya suatu negara yang mengikat bagi keseluruhan masyarakat dunia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan isi daftar di bawah ini, silakan lihat bagian "Kriteria" di bawah. Daftar ini memasukkan entitas-entitas yang secara de facto dianggap telah diakui statusnya sebagai negara berdaulat, dan daftar ini tidak boleh dipandang sebagai suatu bentuk persetujuan atas klaim suatu negara secara de jure.

Kriteria

Standar hukum kebiasaan internasional mengenai kenegaraan yang digunakan secara dominan di seluruh dunia ialah teori kenegaraan deklaratif, yang dikodifikasi melalui Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Konvensi tersebut menyebutkan bahwa suatu negara menjadi subjek hukum internasional jika negara tersebut "memenuhi beberapa kualifikasi berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah dengan batas-batas yang ditetapkan; (c) pemerintahan; dan (d) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain" sepanjang poin-poin tersebut tidak "diperoleh dengan kekerasan, baik berupa kekerasan senjata, melakukan ancaman terhadap perwakilan diplomatik, atau tindakan pemaksaan lainnya yang berlaku".^[2]

Pertanyaan mengenai sejauh mana pengakuan diplomatik harus dimasukkan dalam kriteria pembentukan negara ini telah menimbulkan perdebatan di antara banyak negara dan pakar-pakar kenegaraan di dunia. Teori kenegaraan deklaratif berpendapat bahwa status kenegaraan merupakan penilaian yang murni objektif, sehingga pengakuan suatu negara oleh negara lain dinilai tidak relevan. Di sisi lain, teori kenegaraan konstitutif (yang merupakan standar kenegaraan lainnya yang juga populer) mendefinisikan bahwa suatu negara menjadi subjek hukum hukum internasional hanya jika negara tersebut diakui sebagai negara yang berdaulat oleh negara lain. Daftar berikut mencakup seluruh negara yang menganggap dirinya berdaulat (melalui proklamasi dan deklarasi kemerdekaan atau melalui cara lain) dan juga:

sering dianggap memenuhi seluruh ketentuan dalam teori kenegaraan deklaratif, atau
diakui sebagai negara yang berdaulat oleh setidaknya satu negara anggota PBB.

Dalam beberapa kasus, perbedaan pendapat mengenai cara penafsiran atas poin pertama masih dapat dijumpai, sementara bagaimana suatu entitas memenuhi poin tersebut pun masih dipersoalkan. Entitas politik unik yang gagal memenuhi syarat sebagai sebuah negara berdaulat disebut kuasinegara.^[3]^[4]

Berdasarkan kriteria di atas, daftar ini memuat 206 entitas yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:^[a]^[b]

203 negara yang diakui oleh setidaknya satu negara anggota PBB.
satu negara yang memenuhi teori kenegaraan deklaratif dan hanya diakui oleh negara-negara nonanggota PBB.
satu negara yang memenuhi teori kenegaraan deklaratif tetapi tidak diakui oleh negara mana pun.

Tabel tersebut juga menampikan poin-poin pada kolom paling kanan yang menyebutkan entitas-entitas yang bukan merupakan negara berdaulat atau yang memiliki asosiasi khusus dengan negara berdaulat lainnya. Poin-poin tersebut juga mencakup wilayah-wilayah subnasional yang berisikan bangsa-bangsa tituler, yang kedaulatannya dibatasi oleh perjanjian atau kesepakatan internasional. Secara keseluruhan, poin-poin tersebut adalah:

Entitas yang berada dalam hubungan asosiasi bebas dengan negara lain.
Dua entitas di bawah kekuasaan Pakistan yang bukan merupakan negara berdaulat, wilayah dependensi, maupun wilayah yang menjadi milik beberapa negara sekaligus, yaitu Azad Kashmir dan Gilgit–Baltistan.
Wilayah dependensi dari suatu negara, serta wilayah-wilayah yang memiliki ciri-ciri wilayah dependensi menurut definisinya meskipun tidak ditetapkan secara formal.
Entitas subnasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional.

Daftar negara

Legenda kolom "Status keanggotaan PBB"

Negara anggota PBB

Negara pengamat Majelis Umum PBB

Negara yang masuk dalam setidaknya satu badan khusus PBB

Negara nonanggota PBB

Legenda kolom "Sengketa kedaulatan"

Kedaulatan tanpa sengketa

Kedaulatan yang dipersoalkan

Nama umum dan nama resmi dalam bahasa Indonesia	Nama resmi dalam bahasa resmi	Status keanggotaan PBB^[c]	Sengketa kedaulatan^[d]	Keterangan status dan pengakuan kedaulatan^[f]
A
Abkhazia – Republik Abkhazia	Abkhaz: Аԥсны Аҳәынҭқарра (Apsny Ahwyntqarra) Rusia: Республика Абхазия (Respublika Abkhaziya)	Tanpa keanggotaan	Diklaim oleh Georgia	Abkhazia diakui oleh Nauru, Nikaragua, Ossetia Selatan, Rusia, Suriah, Transnistria, dan Venezuela.^[5] Georgia mengeklaim seluruh negara ini sebagai bagian wilayahnya yang bernama "Republik Otonom Abkhazia".
Afganistan – Republik Islam Afganistan	Pashtun: د افغانستان اسلامي جمهوریت (Da Afġānistān Islāmī Jumhoryat) Persia Afganistan: جمهوری اسلامی افغانستان (Jumhūrī-yi Islāmī-yi Afġānistān)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Pemerintahan de facto Keamiran Islam Afganistan masih belum diakui oleh negara mana pun. PBB masih mengakui Republik Islam Afganistan sebagai pemerintahan yang sah atas Afganistan.^[6]^[7]
Afrika Selatan – Republik Afrika Selatan	Afrikaans: Republiek van Suid-Afrika Inggris: Republic of South Africa Ndebele Selatan: iRiphabliki yeSewula Afrika Sepedi: Repabliki ya Afrika-Borwa Sesotho: Rephaboliki ya Afrika Borwa Swati: iRiphabhulikhi yaseNingizimu-Afrika Tsonga: Riphabliki ya Afrika Dzonga Tswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa Venda: Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe Xhosa: iRiphabhlikhi yoMzantsi Afrika Zulu: iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika	Negara anggota PBB	Tidak ada
Afrika Tengah – Republik Afrika Tengah	Prancis: République centrafricaine Sango: Ködörösêse tî Bêafrîka	Negara anggota PBB	Tidak ada
Albania – Republik Albania	Albania: Republika e Shqipërisë	Negara anggota PBB	Tidak ada
Aljazair – Republik Demokratik Rakyat Aljazair	Arab: اَلْجُمهُورِيَّة اَلْجَزَائِرِيَّة اَلدِّيمُقرَاطِيَّة اَلشَّعبِيَّة (Al-Jumhūriyah al-Jazāʾiriyah ad-Dīmuqrāṭiyah ash‑Shaʿbiyah) Berber: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ (Tagduda tamegdayt taɣerfant tazzayrit) Prancis: République algérienne démocratique et populaire	Negara anggota PBB	Tidak ada
Amerika Serikat	Inggris: United States of America	Negara anggota PBB	Tidak ada	Amerika Serikat merupakan negara federasi yang terdiri dari 50 negara bagian, satu distrik federal, dan satu wilayah tergabung. Selain itu, pemerintah federal Amerika Serikat memiliki kedaulatan atas 13 wilayah lepas. Lima di antaranya merupakan daerah berpenghuni, yaitu: Guam Kepulauan Mariana Utara Kepulauan Virgin Amerika Serikat Puerto Riko Samoa Amerika Amerika Serikat juga memiliki kedaulatan atas beberapa wilayah tak berpenghuni berikut: Atol Johnston Atol Midway Karang Kingman Pulau Baker Pulau Howland Pulau Jarvis Pulau Navassa Pulau Wake Amerika Serikat juga memiliki kedaulatan yang diperdebatkan atas dua wilayah berikut: Tepi Bajo Nuevo Tepi Serranilla Tiga negara berdaulat berikut menjadi negara-negara asosiasi bagi Amerika Serikat melalui perjanjian Asosiasi Kerja Sama Bebas: Marshall – Republik Kepulauan Marshall Mikronesia – Negara Federasi Mikronesia Palau – Republik Palau
Andorra – Kepangeranan Andorra	Katala: Principat d'Andorra	Negara anggota PBB	Tidak ada	Bentuk negara Andorra ialah semacam "kepangeranan bersama", yang berarti bahwa jabatan "pangeran" (sebagai kepala negara) dipegang secara bersama-sama dan ex officio oleh Presiden Prancis dan Uskup Urgell^[8] yang ditunjuk oleh Tahta Suci.
Angola – Republik Angola	Portugis: República de Angola	Negara anggota PBB	Tidak ada
Antigua dan Barbuda	Inggris: Antigua and Barbuda	Negara anggota PBB	Tidak ada	Antigua dan Barbuda merupakan alam Persemakmuran.^[g] Antigua dan Barbuda memiliki sebuah daerah otonom, yakni Barbuda.^[h]^[9]
Arab Sahrawi – Republik Demokratik Arab Sahrawi	Arab: الجُمهورية العَربية الصَحراوية الدِيمقرَاطية (Al-Jumhūrīyah al-ʿArabīyah aṣ-Ṣaḥrāwīyah ad-Dīmuqrāṭīyah) Spanyol: República Árabe Saharaui Democrática	Tanpa keanggotaan	Diklaim oleh Maroko	Republik Demokratik Arab Sahrawi pernah diakui oleh hingga 84 negara anggota PBB, 38 di antaranya telah menarik atau membekukan pengakuannya. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri Uni Afrika, serta salah satu anggota pencetus program Kemitraan Strategis Asia–Afrika yang dibentuk pada saat Konferensi Asia–Afrika tahun 2005. Wilayah di bawah kendali Arab Sahrawi, yang disebut Zona Bebas, diklaim seluruhnya oleh Maroko sebagai bagian dari wilayahnya yang bernama "Provinsi Selatan". Sebaliknya, Arab Sahrawi juga mengeklaim wilayah Sahara Barat di sebelah barat Tembok Maroko, yang dikuasai oleh pemerintah Maroko. Pemerintah Arab Sahrawi saat ini berada dalam pengasingan di Tindouf, Aljazair.
Arab Saudi – Kerajaan Arab Saudi	Arab: الْمَمْلَكَة العَرَبيَّة السُّعُودِيَّة (Al-Mamlakah al-ʿArabīyah as-Suʿūdīyah)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Argentina – Republik Argentina^[i]	Spanyol: República Argentina	Negara anggota PBB	Tidak ada	Argentina merupakan sebuah negara federasi yang terdiri dari 23 provinsi dan satu kota otonom.^[j]
Armenia – Republik Armenia	Armenia: Հայաստանի Հանրապետություն (Hayastani Hanrapetut'yun)	Negara anggota PBB	Tidak diakui oleh Pakistan.	Armenia tidak diakui oleh Pakistan dengan alasan yang menyangkut persengketaan atas wilayah Artsakh.^[11]^[12]^[13]
Australia – Persemakmuran Australia	Inggris: Commonwealth of Australia	Negara anggota PBB	Tidak ada	Australia merupakan alam Persemakmuran,^[g] serta negara federasi yang terdiri atas enam negara bagian, tiga wilayah daratan, dan tujuh wilayah luar (termasuk satu wilayah caplokan di Antarktika). Wilayah-wilayah luar Australia tersebut meliputi: Kepulauan Ashmore dan Cartier Kepulauan Cocos (Keeling) Kepulauan Laut Koral Pulau Heard dan Kepulauan McDonald Pulau Natal Pulau Norfolk Wilayah Antarktika Australia
Austria – Republik Austria	Jerman: Republik Österreich	Negara anggota PBB	Tidak ada	Austria merupakan anggota Uni Eropa,^[e] serta negara federasi yang terdiri dari sembilan negara bagian.
Azerbaijan – Republik Azerbaijan	Azeri: Azərbaycan Respublikası	Negara anggota PBB	Tidak ada	Azerbaijan memiliki satu daerah otonom, yakni Nakhchivan.^[h]
B
Bahama – Persemakmuran Bahama^[14]	Inggris: Commonwealth of The Bahamas	Negara anggota PBB	Tidak ada	Bahama merupakan alam Persemakmuran.^[g]
Bahrain – Kerajaan Bahrain	Arab: مَملَكة البَحرَين (Mamlakat al-Baḥrayn)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Bangladesh – Republik Rakyat Bangladesh	Bengali: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (Gônoprojatontrī Bangladesh)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Barbados	Inggris: Barbados	Negara anggota PBB	Tidak ada
Belanda – Kerajaan Belanda	Belanda: Koninkrijk der Nederlanden	Negara anggota PBB	Tidak ada	Belanda merupakan anggota Uni Eropa.^[e] Seluruh Kerajaan Belanda mencakup empat daerah berotonomi seluas-luasnya, yaitu: Aruba Curaçao Belanda Sint Maarten Keempat daerah tersebut menjadi negara-negara konstituen yang membentuk "Kerajaan". Tiga pulau di Laut Karibia, yakni Bonaire, Saba dan Sint Eustatius menjadi kotamadya khusus yang secara kolektif disebut Belanda Karibia dan berada di dalam administrasi Belanda metropolitan.^[k] Kerajaan Belanda secara keseluruhan merupakan anggota dari Uni Eropa, tetapi hukum UE hanya berlaku sepenuhnya pada wilayah Belanda metropolitan.
Belarus – Republik Belarus	Belarus: Рэспубліка Беларусь (Respublika Bielarus) Rusia: Республика Беларусь (Respublika Belarus)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Banyak negara yang menghapuskan pengakuan mereka terhadap pemerintahan Presiden Aleksandr Lukashenko yang terpilih melalui pemilihan tahun 2020 yang bersengketa. Lituania saat ini mengakui Dewan Koordinasi yang dipimpin oleh Sviatlana Tsikhanouskaya sebagai perwakilan pemerintahan Belarus yang sah.^[15]
Belgia – Kerajaan Belgia	Belanda: Koninkrijk België Jerman: Königreich Belgien Prancis: Royaume de Belgique	Negara anggota PBB	Tidak ada	Belgia merupakan anggota Uni Eropa,^[e] serta negara federasi yang terdiri atas tiga komunitas linguistik dan juga atas tiga daerah.
Belize	Inggris: Belize	Negara anggota PBB	Tidak ada	Belize merupakan alam Persemakmuran.^[g]
Benin – Republik Benin	Prancis: République du Bénin	Negara anggota PBB	Tidak ada
Bhutan – Kerajaan Bhutan	Dzongkha: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ (Druk Gyal Khap)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Bolivia – Negara Plurinasional Bolivia	Aymara: Wuliwya Walja Suyunakana Marka Guaraní: Tetã Blúrinasionál Volívia Quechua: Puliwya Achka Aylluska Mamallaqta Spanyol: Estado Plurinacional de Bolivia	Negara anggota PBB	Tidak ada
Bosnia dan Herzegovina	Bosnia, Kroasia, dan Serbia: Bosna i Hercegovina (Gaj), Босна и Херцеговина (Kiril)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Bosnia dan Herzegovina terdiri dari dua "entitas" konstituen: Federasi Bosnia dan Herzegovina Republika Srpska serta sebuah distrik administratif otonom, yakni Distrik Brčko.^[16]
Botswana – Republik Botswana	Inggris: Republic of Botswana Tswana: Lefatshe la Botswana	Negara anggota PBB	Tidak ada
Brasil – Republik Federatif Brasil	Portugis: República Federativa do Brasil	Negara anggota PBB	Tidak ada	Brasil merupakan negara federasi yang terdiri atas 26 negara bagian dan satu distrik federal.
Britania Raya – Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara	Inggris: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Negara anggota PBB	Tidak ada	Britania Raya merupakan alam Persemakmuran.^[g] Britania Raya terdiri dari empat negara konstituen, yakni Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Britania Raya memiliki 13 wilayah luar negeri dan satu wilayah dependensi Antarktika yang diklaim oleh Britania Raya, yaitu: Akrotiri dan Dhekelia Anguilla Bermuda Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan Gibraltar Kepulauan Cayman Kepulauan Falkland Kepulauan Pitcairn Kepulauan Turks dan Caicos Kepulauan Virgin Britania Raya Montserrat Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha Teritori Antarktika Britania Wilayah Samudra Hindia Britania Penguasa Britania Raya juga memiliki kedaulatan langsung atas tiga dependensi kerajaan yang otonom, yakni: Guernsey Jersey Pulau Man
Brunei Darussalam	Melayu: Negara Brunei Darussalam (Jawi: نݢارا بروني دارالسلام)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Bulgaria – Republik Bulgaria	Bulgaria: Република България (Republika Bŭlgariya)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Bulgaria merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
Burkina Faso	Dyula: ߓߎߙߞߌߣߊ ߝߊߛߏ (Burkina Faso) Fula: 𞤄𞤵𞤪𞤳𞤭𞤲𞤢 𞤊𞤢𞤧𞤮 (Burkina Faso) Mooré: Burkĩna Faso Prancis: Burkina Faso	Negara anggota PBB	Tidak ada
Burundi – Republik Burundi	Inggris: Republic of Burundi Kirundi: Repuburika y’Uburundi Prancis: République du Burundi	Negara anggota PBB	Tidak ada
C
Ceko – Republik Ceko	Ceko: Česká republika	Negara anggota PBB	Tidak ada	Ceko merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
Chad – Republik Chad	Arab: جمهورية تْشَاد (Jumhūriyyat Tšād) Prancis: République du Tchad	Negara anggota PBB	Tidak ada
Chili – Republik Chili	Spanyol: República de Chile	Negara anggota PBB	Tidak ada	Chili memiliki satu wilayah khusus, yakni Pulau Paskah.^[l]
Cook – Kepulauan Cook	Inggris: Cook Islands Maori Cook: Kūki 'Āirani	Anggota dari delapan badan khusus PBB	Tidak ada (Lihat status politik)	Meskipun berada dalam hubungan asosiasi bebas dengan Selandia Baru, Kepulauan Cook memiliki hubungan diplomatik dengan 52 negara lainnya. Kepulauan Cook merupakan anggota dari beberapa badan khusus PBB dan memiliki hak penuh untuk membuat perjanjian dengan negara anggota PBB lainnya.^[17] Negara ini berbagi kepala negara dan memiliki kewarganegaraan bersama dengan Selandia Baru.
D
Denmark – Kerajaan Denmark	Denmark: Kongeriget Danmark Faroe: Kongsríki Danmarkar Greenland: Kunngeqarfik Danmarki	Negara anggota PBB	Tidak ada	Denmark merupakan anggota Uni Eropa.^[e] Kerajaan Denmark juga mencakup dua wilayah otonom, yaitu: Greenland Kepulauan Faroe Wilayah metropolitan Denmark, Kepulauan Faroe, dan Greenland merupakan tiga negara konstituen yang membentuk "Kerajaan".^[m] Kerajaan Denmark secara keseluruhan merupakan anggota dari Uni Eropa (UE), tetapi hukum UE (dalam kebanyakan kasus) tidak berlaku di Kepulauan Faroe dan Greenland.^[18]^[19]
Dominika – Persemakmuran Dominika	Inggris: Commonwealth of Dominica	Negara anggota PBB	Tidak ada
Dominika – Republik Dominika	Spanyol: República Dominicana	Negara anggota PBB	Tidak ada
E
Ekuador – Republik Ekuador	Spanyol: República del Ecuador Kichwa: Ikwayur Ripuwlika Shuar: Ekuatur Nunka	Negara anggota PBB	Tidak ada
El Salvador – Republik El Salvador	Spanyol: República de El Salvador	Negara anggota PBB	Tidak ada
Eritrea – Negara Eritrea	Tigrinya: ሃገረ ኤርትራ (Hagere Ertra) Arab: دولة إريتريا (Dawlat Irītrīyā) Inggris: State of Eritrea	Negara anggota PBB	Tidak ada
Estonia – Republik Estonia	Esti: Eesti Vabariik	Negara anggota PBB	Tidak ada	Estonia merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
Eswatini – Kerajaan Eswatini^[n]	Swati: Umbuso weSwatini Inggris: Kingdom of Eswatini	Negara anggota PBB	Tidak ada
Etiopia – Republik Demokratik Federal Etiopia	Afar: Ityoppiah Federalih Demokrasih Ummuno Amhar: የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (Ye-Ītyōṗṗyā Fēdēralāwī Dīmōkrāsīyāwī Rīpeblīk) Oromo: Rippaablika Federaalawaa Dimookraatawaa Itiyoophiyaa Somali: Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Tigrinya: ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ (Nay-Ítiyop'iya Fēdēralawī Dēmokirasīyawī Rīpebilīki)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Etiopia merupakan negara federasi yang terdiri dari sebelas daerah dan dua kota otonom khusus.
F
Fiji – Republik Fiji	Fiji: Matanitu Tugalala o Viti Hindi: फ़िजी गणराज्य (Fijī Gaṇarājya) Inggris: Republic of Fiji	Negara anggota PBB	Tidak ada	Fiji memiliki satu daerah otonom, yakni Rotuma.^[h]^[20]^[21]
Filipina – Republik Filipina	Filipino: Republika ng Pilipinas Inggris: Republic of the Philippines	Negara anggota PBB	Tidak ada	Filipina memiliki satu daerah otonom, yakni Bangsamoro.^[h]
Finlandia – Republik Finlandia	Suomi: Suomen tasavalta Swedia: Republiken Finland	Negara anggota PBB	Tidak ada	Finlandia merupakan anggota Uni Eropa.^[e] Finlandia memiliki satu daerah otonom, yaitu:^[h] Åland, yang memiliki status khusus "netral dan terdemiliterisasi"^[o]
G
Gabon – Republik Gabon	Prancis: République gabonaise	Negara anggota PBB	Tidak ada
Gambia – Republik Gambia^[22]	Inggris: Republic of The Gambia	Negara anggota PBB	Tidak ada
Georgia	Georgia: საქართველო (Sakartvelo)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Georgia memiliki dua republik otonom, yaitu Ajaria dan Abkhazia.^[h] Negara de facto Abkhazia terbentuk dari wilayah Abkhazia tersebut, sementara negara de facto Ossetia Selatan terbentuk dari wilayah utara Georgia.
Ghana – Republik Ghana	Inggris: Republic of Ghana	Negara anggota PBB	Tidak ada
Grenada	Inggris: Grenada	Negara anggota PBB	Tidak ada	Grenada merupakan alam Persemakmuran.^[g]
Guatemala – Republik Guatemala	Spanyol: República de Guatemala	Negara anggota PBB	Tidak ada
Guinea – Republik Guinea^[p]	Prancis: République de Guinée	Negara anggota PBB	Tidak ada
Guinea Khatulistiwa – Republik Guinea Khatulistiwa	Portugis: República da Guiné Equatorial Prancis: République de Guinée équatoriale Spanyol: República de Guinea Ecuatorial	Negara anggota PBB	Tidak ada
Guinea-Bissau – Republik Guinea-Bissau	Portugis: República da Guiné-Bissau	Negara anggota PBB	Tidak ada
Guyana – Republik Kooperatif Guyana	Inggris: Co-operative Republic of Guyana	Negara anggota PBB	Tidak ada
H
Haiti – Republik Haiti	Kreol Haiti: Repiblik d Ayiti Prancis: République d'Haïti	Negara anggota PBB	Tidak ada
Honduras – Republik Honduras	Spanyol: República de Honduras	Negara anggota PBB	Tidak ada
Hungaria	Hungaria: Magyarország	Negara anggota PBB	Tidak ada	Hungaria merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
I
India – Republik India	Hindi: भारत गणराज्य (Bhārat Gaṇrājya) Inggris: Republic of India	Negara anggota PBB	Tidak ada	India merupakan negara federasi yang terdiri dari 28 negara bagian dan delapan wilayah persatuan.
Indonesia – Republik Indonesia	Indonesia: Republik Indonesia	Negara anggota PBB	Tidak ada	Indonesia memiliki delapan provinsi otonom khusus, yakni Aceh, Jakarta, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Yogyakarta.^[h]
Irak – Republik Irak	Arab: جُمْهُوريَّة العِرَاق (Jumhūriīyet al-ʿIrāq) Kurdi: کۆماری عێراق (Komarî Êraq)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Irak merupakan negara federasi^[q]^[23] yang terdiri dari 19 kegubernuran, empat di antaranya membentuk Daerah Kurdistan yang berotonomi khusus.^[h]
Iran – Republik Islam Iran	Persia: جمهوری اسلامی ایران (Jomhuri-ye Eslâmi-ye Irân)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Irlandia^[r]	Inggris: Ireland Irlandia: Éire	Negara anggota PBB	Tidak ada	Irlandia merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
Islandia^[s]	Islandia: Ísland	Negara anggota PBB	Tidak ada
Israel – Negara Israel	Arab: دَوْلَة إِسْرَائِيل (Dawlat Isrāʾīl) Ibrani: מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Medīnat Yīsrāʾēl)	Negara anggota PBB	Tidak diakui oleh sejumlah negara.	Israel memaksakan kekuasaan atas wilayah-wilayah yang diklaim oleh Palestina. Pencaplokan wilayah Yerusalem Timur menjadi salah satu perbuatan Israel yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.^[28]^[29] Israel juga menduduki Tepi Barat dengan tingkat kendali yang berbeda-beda tergantung wilayahnya. Sementara itu, Israel telah menarik warga dan pasukan militernya dari Jalur Gaza secara sepihak, meskipun tindakan penarikan tersebut masih dianggap sebagai tindakan "pendudukan" oleh hukum internasional.^[30]^[31]^[32]^[33] Israel tidak diakui sebagai negara berdaulat oleh 28 negara anggota PBB dan negara Republik Demokratik Arab Sahrawi. Organisasi Pembebasan Palestina, yang diakui oleh sebagian besar negara anggota PBB sebagai perwakilan dari rakyat Palestina, mengakui Israel pada tahun 1993.
Italia – Republik Italia	Italia: Repubblica Italiana	Negara anggota PBB	Tidak ada	Italia merupakan anggota Uni Eropa.^[e] Italia memiliki lima daerah otonom, yakni Friuli Venezia Giulia, Lembah Aosta, Sardinia, Sisilia dan Trentino-Alto Adige/Südtirol.^[h]
J
Jamaika	Inggris: Jamaica Patwa Jamaika: Jumieka	Negara anggota PBB	Tidak ada	Jamaika merupakan alam Persemakmuran.^[g]
Jepang	Jepang: 日本国 (Nippon-koku atau Nihon-koku)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Jerman – Republik Federal Jerman	Jerman: Bundesrepublik Deutschland	Negara anggota PBB	Tidak ada	Jerman merupakan anggota Uni Eropa,^[e] serta negara federasi yang terdiri atas 16 negara bagian.
Jibuti – Republik Jibuti	Afar: Gabuutih Ummuuno Arab: جمهورية جيبوتي (Jumhūrīyah Jībūtī) Prancis: Djibouti – République de Djibouti Somali: Jamhuuriyadda Jabuuti	Negara anggota PBB	Tidak ada
K
Kamboja – Kerajaan Kamboja	Khmer: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (Preâh Réachéanachâkr Kâmpŭchéa)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Kamerun – Republik Kamerun	Inggris: Republic of Cameroon Prancis: République du Cameroun	Negara anggota PBB	Tidak ada
Kanada^[t]	Inggris dan Prancis: Canada	Negara anggota PBB	Tidak ada	Kanada merupakan alam Persemakmuran,^[g] sertanegara federasi yang terdiri atas sepuluh provinsi dan tiga wilayah.
Kazakhstan – Republik Kazakhstan	Kazakh: Қазақстан Республикасы (Qazaqstan Respublikasy) Rusia: Республика Казахстан (Respublika Kazakhstan)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Kenya – Republik Kenya	Inggris: Republic of Kenya Swahili: Jamhuri ya Kenya	Negara anggota PBB	Tidak ada
Kirgizstan – Republik Kirgiz	Kirgiz: Кыргыз Республикасы (Kyrgyz Respublikasy) Rusia: Кыргызская Республика (Kyrgyzskaya Respublika)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Kiribati – Republik Kiribati	Inggris: Republic of Kiribati Kiribati: Ribaberiki Kiribati	Negara anggota PBB	Tidak ada
Kolombia – Republik Kolombia	Spanyol: República de Colombia	Negara anggota PBB	Tidak ada
Komoro – Perserikatan Komoro	Arab: الإتِّحَادُ القُمُرِي (Al-Ittiḥād al-Qumurī) Komoro: Udzima wa Komori Prancis: Union des Comores	Negara anggota PBB	Tidak ada	Komoro merupakan negara federasi yang terdiri dari tiga kepulauan otonom.^[q]^[34]
Kongo – Republik Demokratik Kongo^[u]	Prancis: République démocratique du Congo	Negara anggota PBB	Tidak ada
Kongo – Republik Kongo^[v]	Kituba: Repubilika ya Kôngo Lingala: Republíki ya Kongó Prancis: République du Congo	Negara anggota PBB	Tidak ada
Korea Selatan – Republik Korea	Korea: 대한민국 (RR: Daehanminguk)	Negara anggota PBB	Diklaim oleh Korea Utara.	Korea Selatan memiliki satu daerah otonom, yakni Provinsi Jeju.^[h]^[35] Korea Selatan tidak diakui oleh Korea Utara. Kedua otoritas mengakui dirinya sebagai satu-satunya pemerintah yang sah atas Korea.
Korea Utara – Republik Demokratik Rakyat Korea	Korea: 조선민주주의인민공화국 (MR: Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk)	Negara anggota PBB	Diklaim oleh Korea Selatan.	Korea Utara tidak diakui oleh satu negara anggota PBB, yakni Korea Selatan. Kedua otoritas mengakui diri sebagai satu-satunya pemerintah yang sah atas Korea.^[36]
Kosovo – Republik Kosovo	Albania: Republika e Kosovës Serbia: Republika Kosovo (Gaj), Република Косово (Kiril)	Anggota dari dua badan khusus PBB	Diklaim oleh Serbia	Sebelumnya berdasarkan Resolusi 1244 Dewan Keamanan PBB, Kosovo berada dalam administrasi Misi Pemerintahan Sementara PBB di Kosovo pada tahun 1999.^[37] Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2008, dan sejak saat itu telah menerima pengakuan diplomatik dari 114 negara anggota PBB dan Republik Tiongkok, tetapi 18 negara di antaranya menarik pengakuannya di kemudian hari.^[38] Serbia masih terus mempertahankan klaim kedaulatan atas wilayah Kosovo. Negara-negara lain yang belum mengakui Kosovo entah masih mengakui klaim Serbia tersebut ataupun memilih tidak berpihak pada klaim kedua negara. Kosovo merupakan anggota dari organisasi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia. Republik Kosovo memegang kendali atas sebagian besar wilayah klaim, tetapi memiki pengaruh yang terbatas di Kosovo Utara.
Kosta Rika – Republik Kosta Rika	Spanyol: República de Costa Rica	Negara anggota PBB	Tidak ada
Kroasia – Republik Kroasia	Kroasia: Republika Hrvatska	Negara anggota PBB	Tidak ada	Kroasia merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
Kuba – Republik Kuba	Spanyol: República de Cuba	Negara anggota PBB	Tidak ada
Kuwait – Negara Kuwait	Arab: دَوْلَةُ ٱلْكُوَيْت (Dawlat al-Kuwayt)	Negara anggota PBB	Tidak ada
L
Laos – Republik Demokratik Rakyat Laos	Laos: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (Sathalanalat Paxathipatai Paxaxôn Lao) Prancis: République Démocratique Populaire Lao	Negara anggota PBB	Tidak ada
Latvia – Republik Latvia	Latgalia: Latvejas Republika Latvia: Latvijas Republika Livonia: Lețmō Vabāmō	Negara anggota PBB	Tidak ada	Latvia merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
Lebanon – Republik Lebanon	Arab: الجُمْهُورِيَّة اللبنانيَّة (Al-jumhūrīyah al-Lubnānīyah) Prancis: République libanaise	Negara anggota PBB	Tidak ada
Lesotho – Kerajaan Lesotho	Inggris: Kingdom of Lesotho Sesotho: Naha ea Lesotho	Negara anggota PBB	Tidak ada
Liberia – Republik Liberia	Inggris: Republic of Liberia	Negara anggota PBB	Tidak ada
Libya – Negara Libya	Arab: دَوْلَةُ لِيبْيَا (Dawlat Lībyā)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Liechtenstein – Kepangeranan Liechtenstein	Jerman: Fürstentum Liechtenstein	Negara anggota PBB	Tidak ada
Lituania – Republik Lituania	Lituavi: Lietuvos Respublika	Negara anggota PBB	Tidak ada	Lituania merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
Luksemburg – Keharyapatihan Luksemburg	Jerman: Großherzogtum Luxemburg Luksemburg: Groussherzogtum Lëtzebuerg Prancis: Grand-Duché de Luxembourg	Negara anggota PBB	Tidak ada	Luksemburg merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
M
Madagaskar – Republik Madagaskar	Malagasi: Repoblikan'i Madagasikara Prancis: République de Madagascar	Negara anggota PBB	Tidak ada
Makedonia Utara – Republik Makedonia Utara^[w]	Albania: Republika e Maqedonisë së Veriut Makedonia: Република Северна Македонија (Republika Severna Makedonija)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Maladewa – Republik Maladewa	Divehi: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ (Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyyaa) Inggris: Republic of Maldives	Negara anggota PBB	Tidak ada
Malawi – Republik Malawi	Chichewa: Dziko la Malaŵi Inggris: Republic of Malawi Tumbuka: Charu cha Malaŵi	Negara anggota PBB	Tidak ada
Malaysia	Inggris dan Melayu: Malaysia	Negara anggota PBB	Tidak ada	Malaysia adalah negara federasi yang terdiri atas 13 negara bagian dan tiga wilayah federal.
Mali – Republik Mali	Arab Hassaniyah: جمهورية مالي (Jumhūriyat Māli) Bambara: Mali ka Fasojamana Fula: Republik bu Maali Prancis: République du Mali Soninke: Mali Tɔgɔbadugu	Negara anggota PBB	Tidak ada
Malta – Republik Malta	Inggris: Republic of Malta Malta: Repubblika ta' Malta	Negara anggota PBB	Tidak ada	Malta merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
Maroko – Kerajaan Maroko	Arab: المَمْلَكَةُ المَغْرِبِيَّةُ (Al-Mamlaka al-Maḡribiyya Tamazight Moroko: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (Tageldit n lmeɣrib)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Sebagian dari Sahara Barat yang diklaim oleh Maroko berada dalam kendali negara de facto Republik Demokratik Arab Sahrawi yang diakui oleh sejumlah negara lain.
Marshall – Republik Kepulauan Marshall	Inggris: Republic of the Marshall Islands Marshall: Aolepān Aorōkin Ṃajeḷ	Negara anggota PBB	Tidak ada	Marshall berada dalam Asosiasi Kerja Sama Bebas dengan Amerika Serikat.
Mauritania – Republik Islam Mauritania	Arab: الجمهورية الإسلامية الموريتانية (Al-Jumhūrīyah al-Islāmīyah al-Mūrītānīyah)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Mauritius – Republik Mauritius	Inggris: Republic of Mauritius Morisien: Repiblik Moris Prancis: République de Maurice	Negara anggota PBB	Tidak ada	Mauritius memiliki satu pulau otonom, yaitu Rodrigues.^[h]
Meksiko – Meksiko Serikat	Spanyol: Estados Unidos Mexicanos	Negara anggota PBB	Tidak ada	Meksiko merupakan negara federasi yang terdiri dari 31 negara bagian dan satu kota otonom. Kotamadya-Kotamadya Otonom Pemberontak Zapatista memiliki otonomi de facto.
Mesir – Republik Arab Mesir	Arab: جُمْهُورِيّةُ مِصْرَ العَرَبيّةِ (Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah) Arab Mesir: جُمهوريّةُ مِصرَ العَرَبيّةُ (Gomhoreyyet Maṣr el-ʿArabeyya)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Mikronesia – Federasi Mikronesia	Inggris: Federated States of Micronesia	Negara anggota PBB	Tidak ada	Mikronesia berada dalam Asosiasi Kerja Sama Bebas dengan Amerika Serikat. Mikronesia adalah negara federasi yang terdiri dari empat negara bagian.
Moldova – Republik Moldova	Rumania: Republica Moldova	Negara anggota PBB	Tidak ada	Moldova memiliki dua daerah otonom, yakni Gagauzia dan Tepi Kiri Dniester. Daerah Tepi Kiri Dniester beserta sebuah kota bernama Bender (Tighina) berada di dalam kekuasaan negara de facto Transnistria.
Monako – Kepangeranan Monako	Italia: Principato di Monaco Liguria: Prinçipatu de Mùnegu Prancis: Principauté de Monaco	Negara anggota PBB	Tidak ada
Mongolia	Mongol: ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ (Klasik), Монгол улс (Kiril) (Alih: Mongol Uls)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Montenegro	Montenegro: Crna Gora, Црна Гора	Negara anggota PBB	Tidak ada
Mozambik – Republik Mozambik	Portugis: República de Moçambique	Negara anggota PBB	Tidak ada
Myanmar – Republik Persatuan Myanmar^[x]	Myanmar: ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်‌ (Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Negara Wa merupakan negara bagian otonom de facto yang berada di Myanmar. PBB masih belum mengakui pemerintahan de facto Dewan Administrasi Negara yang saat ini berkuasa di Myanmar.^[7]
N
Namibia – Republik Namibia	Afrikaans: Republiek van Namibië Inggris: Republic of Namibia Jerman: Republik Namibia Khoekhoegowab: Republiki Namibiab dib Kwalangi: Republika zaNamibia Lozi: Namibia ye Lukuluhile Otjiherero: Orepublika yaNamibia Oshiwambo: Orepublika yaNamibia Tswana: Rephaboliki ya Namibia	Negara anggota PBB	Tidak ada
Nauru – Republik Nauru	Inggris: Republic of Nauru Nauru: Repubrikin Naoero	Negara anggota PBB	Tidak ada
Nepal – Republik Demokratik Federal Nepal	Nepali: सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल (Saṅghīya Lokatāntrika Gaṇatantra Nepāla)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Nepal merupakan negara federasi yang terdiri atas tujuh provinsi.
Niger – Republik Niger	Hausa: Jamhuriyar Nijar Prancis: République du Niger	Negara anggota PBB	Tidak ada
Nigeria – Republik Federal Nigeria	Hausa: Jamhuriyar Tarayyar Najeriya Igbo: Ọ̀hàńjíkọ̀ Ọ̀hànézè Naìjíríyà Inggris: Federal Republic of Nigeria Yoruba: Orílẹ̀-èdè Olómìniira Àpapọ̀ Nàìjíríà	Negara anggota PBB	Tidak ada	Nigeria merupakan negara federasi yang terdiri dari 36 negara bagian dan satu wilayah federal.
Nikaragua – Republik Nikaragua	Spanyol: República de Nicaragua	Negara anggota PBB	Tidak ada	Nikaragua memiliki dua daerah otonom, yakniAtllantik Selatan dan Atlantik Utara.^[h]
Niue	Inggris: Niue Niue: Niuē	Anggota dari lima badan khusus PBB	Tidak ada (Lihat status politik)	Meskipun berada dalam hubungan asosiasi bebas dengan Selandia Baru, Niue memiliki hubungan diplomatik dengan 20 negara lainnya. Niue merupakan anggota dari beberapa badan khusus PBB dan memiliki hak penuh untuk membuat perjanjian dengan negara anggota PBB lainnya.^[17] Negara ini berbagi kepala negara dan memiliki kewarganegaraan bersama dengan Selandia Baru.
Norwegia – Kerajaan Norwegia	Kven: Norjan kuninkhaanvaltakunta Norwegia: Kongeriket Norge (Bokmål), Kongeriket Noreg (Nynorsk) Sami Lule: Vuona gånågisrijkka Sami Selatan: Nöörjen gånkarïjhke Sami Utara: Norgga gonagasriika	Negara anggota PBB	Tidak ada	Norwegia memilki dua wilayah lepas di Eropa, yakni: Jan Mayen, yang merupakan sebuah pulau tak berpenghuni yang menjadi bagian dari kesatuan Norwegia, meskipun berstatus lepas. Svalbard, yang merupakan bagian dari kesatuan Norwegia, tetapi memiliki status yang istimewa berkat adanya Traktat Svalbard. Norwegia memiliki satu wilayah dependensi dan dua wilayah dependensi Antarktika yang diklaim oleh Norwegia di belahan Bumi selatan, yaitu: Pulau Bouvet Pulau Peter I Queen Maud Land
O
Oman – Kesultanan Oman	Arab: سَلْطَنَةُ عُمَان (Salṭanat ʻUmān)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Ossetia Selatan – Republik Ossetia Selatan – Negara Alania	Ossetia: Республикӕ Хуссар Ирыстон – Паддзахад Алани (Respublikæ Xussar Iryston – Paddzaxad Alani) Rusia: Республика Южная Осетия – Государство Алания (Respublika Yuzhnaya Osetiya – Gosudarstvo Alaniya)	Tanpa keanggotaan	Diklaim oleh Georgia	Ossetia Selatan merupakan negara merdeka de facto^[39] yang diakui oleh Abkhazia, Nikaragua, Nauru, Rusia, Suriah, Transnistria, dan Venezuela. Negara ini diklaim seluruhnya oleh Georgia sebagai bagian dari Wilayah Administrasi Sementara Ossetia Selatan.^[40]
P
Pakistan – Republik Islam Pakistan	Inggris: Islamic Republic of Pakistan Urdu: اِسْلامی جَمْہُورِیَہ پَاکِسْتَان (Islāmī Jumhūriyah Pākistān)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Pakistan merupakan negara federasi yang terdiri dari empat provinsi dan satu wilayah ibu kota. Pakistan menguasai sebagian wilayah Kashmir, meskipun belum memasukkannya ke dalam wilayah negara tersebut secara resmi^[41]^[42] dan masih menganggapnya sebagai wilayah sengketa.^[43]^[44] Bagian Kashimir yang dikuasai oleh pemerintah Pakistan terbagi menjadi dua wilayah yang dikelola secara terpisah dari administrasi utama Pakistan: Azad Kashmir Gilgit–Baltistan Azad Kashmir menyebut pemerintahannya sebagai "suatu negara otonom yang berada dalam kendali Pakistan", sementara Gilgit-Baltistan menggambarkan dirinya melalui tatanan pemerintahannya sebagai suatu kelompok "daerah" yang memiliki pemerintahan otonom.^[45]^[46]^[47] Wilayah-wilayah tersebut biasanya tidak dianggap berdaulat karena tidak memenuhi kriteria-kriteria yang dijabarkan dalam teori kenegaraan deklaratif (misalnya, peraturan terkini dari kedua wilayah tersebut tidak mengizinkan masing-masing wilayah untuk terlibat secara mandiri dalam hubungan dengan negara lain). Beberapa fungsi kenegaraan di wilayah ini (seperti urusan luar negeri dan pertahanan) menjadi tanggung jawab Pakistan.^[46]^[48]^[49]
Palau – Republik Palau	Inggris: Republic of Palau Palau: Beluu er a Palau	Negara anggota PBB	Tidak ada	Palau berada dalam Asosiasi Kerja Sama Bebas dengan Amerika Serikat.
Palestina – Negara Palestina	Arab: دَوْلَةُ فِلَسْطِين (Dawlat Filasṭīn)	Negara pengamat Majelis Umum PBB; anggota dari dua badan khusus PBB	Tidak diakui oleh sejumlah negara.	Negara Palestina, yang dideklarasikan pada tahun 1988, tidak diakui sebagai negara berdaulat oleh Israel, tetapi telah mendapat pengakuan diplomatis dari 138 negara.^[50] Negara yang telah diproklamasikan tersebut memiliki batas-batas yang belum mendapat persetujuan kedua belah pihak dengan Israel maupun kendali atas sebagian besar wilayah di dalam batas-batas yang diklaim tersebut.^[51] Otoritas Nasional Palestina merupakan badan administratif sementara yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Oslo, yang mengendalikan yurisdiksi otonom secara terbatas pada wilayah Palestina. Pada ranah internasional, Palestina diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina.^[52] Negara Palestina menjadi negara anggota pada organisasi UNESCO,^[53] UNIDO, dan organisasi-organisasi internasional lainnya.^[54]
Panama – Republik Panama	Spanyol: República de Panamá	Negara anggota PBB	Tidak ada
Pantai Gading – Republik Côte d'Ivoire^[y]	Prancis: République de Côte d'Ivoire	Negara anggota PBB	Tidak ada
Papua Nugini – Negara Merdeka Papua Nugini	Hiri Motu: Independen Stet bilong Papua Niu Gini Inggris: Independent State of Papua New Guinea Tok Pisin: Independen Stet bilong Papua Niugini	Negara anggota PBB	Tidak ada	Papua Nugini merupakan alam Persemakmuran.^[g] Papua Nugini memiliki satu daerah otonom, yakni Bougainville.^[h]
Paraguay – Republik Paraguay	Guarani: Tavakuairetã Paraguái Spanyol: República del Paraguay	Negara anggota PBB	Tidak ada
Prancis – Republik Prancis	Prancis: République française	Negara anggota PBB	Tidak ada	Prancis merupakan anggota Uni Eropa.^[e] Prancis memiliki lima daerah/departemen luar negeri, yaitu Guyana Prancis, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, dan Réunion. Selain itu, Prancis juga memiliki delapan wilayah luar negeri, yaitu: Daratan Selatan dan Antarktika Prancis^[z] Kaledonia Baru Polinesia Prancis Pulau Clipperton Saint-Barthélemy Saint Martin Saint Pierre dan Miquelon Wallis dan Futuna
Peru – Republik Peru	Aymara: Piruw Ripuwlika Quechua: Piruwxa Ripuwlika Spanyol: República del Perú	Negara anggota PBB	Tidak ada
Polandia – Republik Polandia	Polski: Rzeczpospolita Polska	Negara anggota PBB	Tidak ada	Polandia merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
Portugal – Republik Portugis	Miranda: República Pertuesa Portugis: República Portuguesa	Negara anggota PBB	Tidak ada	Portugal merupakan anggota Uni Eropa.^[e] Portugal memiliki dua daerah otonom, yaitu Azores dan Madeira.^[h]
Q
Qatar – Negara Qatar	Arab: دَوْلَةُ قَطَرْ (Dawlat Qaṭar)	Negara anggota PBB	Tidak ada
R
Rumania	Rumania: România	Negara anggota PBB	Tidak ada	Rumania merupakan anggota Uni Eropa.^[e]
Rusia – Federasi Rusia	Rusia: Российская Федерация (Rossiyskaya Federatsiya)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Rusia merupakan negara federasi yang terdiri atas 83 subjek federal (berbentuk republik, oblast, krai, okrug otonom, kota federal, dan oblast otonom) yang diakui secara internasional. Beberapa dari subjek federal tersebut berjenis "republik etnik".^[h]
Rwanda – Republik Rwanda	Inggris: Rwanda – Republic of Rwanda Kinyarwanda: Repubulika y'u Rwanda Prancis: République du Rwanda Swahili: Jamhuri ya Rwanda	Negara anggota PBB	Tidak ada
S
Saint Kitts dan Nevis – Federasi Saint Christopher dan Nevis	Inggris: Federation of Saint Christopher and Nevis	Negara anggota PBB	Tidak ada	Saint Kitts dan Nevis merupakan alam Persemakmuran,^[g] serta negara federasi^[q] yang tersusun atas dua pulau, yakni Pulau Saint Kitts and Pulau Nevis.
Saint Lucia	Inggris: Saint Lucia	Negara anggota PBB	Tidak ada	Saint Lucia merupakan alam Persemakmuran.^[g]
Saint Vincent dan Grenadine	Inggris: Saint Vincent and the Grenadines	Negara anggota PBB	Tidak ada	Saint Vincent dan Grenadine merupakan alam Persemakmuran.^[g]
Samoa – Negara Merdeka Samoa	Inggris: Independent State of Samoa Samoa: Malo Saʻoloto Tutoʻatasi o Sāmoa	Negara anggota PBB	Tidak ada
San Marino – Republik San Marino	Italia: Repubblica di San Marino	Negara anggota PBB	Tidak ada
Sao Tome dan Principe – Republik Demokratik São Tomé and Príncipe	Portugis: República Democrática de São Tomé e Príncipe	Negara anggota PBB	Tidak ada	Sao Tome dan Principe memiliki satu provinsi otonom, yakni Príncipe.^[h]
Selandia Baru	Inggris: New Zealand Māori: Aotearoa	Negara anggota PBB	Tidak ada	Selandia Baru merupakan alam Persemakmuran.^[g] Selandia Baru memiliki satu wilayah dependensi dan satu wilayah dependensi Antarktika yang diklaim oleh Selandia Baru: Dependensi Ross Tokelau Pemerintah Selandia Baru berkedudukan sebagai perwakilan atas seluruh Alam Selandia Baru di hadapan dunia internasional, serta memiliki tanggung jawab terhadap kedua negara asosiasi berikut, meskipun tidak memiliki kekuasaan apa pun atas keduanya. Kepulauan Cook Niue Kepulauan Cook memiliki hubungan diplomatik dengan 49 negara anggota PBB, sementara Niue dengan 18 negara.^[55]^[56] Kedua negara tersebut memiliki hak penuh untuk membuat perjanjian dengan PBB,^[17] dan merupakan anggota dari beberapa badan khusus PBB.
Senegal – Republik Senegal	Arab: جمهورية السنغال (Cumhûriyye es-Sinigâl) Prancis: République du Sénégal Pulaar: 𞤈𞤫𞤲𞤣𞤢𞥄𞤲𞤣𞤭 𞤅𞤫𞤲𞤫𞤺𞤢𞥄𞤤𞤭 (Renndaandi Senegaali) Wolof: Réewum Senegaal	Negara anggota PBB	Tidak ada
Serbia – Republik Serbia	Serbia: Republika Srbija (Gaj), Република Србија (Kiril)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Serbia memiliki dua daerah otonom, yaitu Kosovo dan Metohija dan Vojvodina.^[h] Provinsi Kosovo dan Metohija berada dalam kendali negara de facto Kosovo.
Seychelles – Republik Seychelles	Inggris: Republic of Seychelles Kreol Seychelles: Repiblik Sesel Prancis: République des Seychelles	Negara anggota PBB	Tidak ada
Sierra Leone – Republik Sierra Leone	Inggris: Republic of Sierra Leone	Negara anggota PBB	Tidak ada
Singapura – Republik Singapura	Inggris: Republic of Singapore Melayu: Republik Singapura Tamil: சிங்கப்பூர் குடியரசு (Ciṅkappūr Kuṭiyaracu) Tionghoa Mandarin: 新加坡共和国 (Xīnjiāpō Gònghéguó)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Siprus – Republik Siprus	Turki: Kıbrıs Cumhuriyeti Yunani: Κυπριακή Δημοκρατία (Kypriakí Dimokratía)	Negara anggota PBB	Tidak diakui oleh Turki.^[57]	Siprus merupakan anggota dari Uni Eropa.^[e] Bagian timur laut dari negara ini berdiri negara de facto Siprus Utara. Siprus tidak diakui oleh Turki, dengan alasan yang menyangkut persengketaan di Siprus, karena Turki mengakui Siprus Utara.
Siprus Utara – Republik Turki Siprus Utara	Turki: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti	Tanpa keanggotaan	Diklaim oleh Siprus	Siprus Utara diakui semata oleh Turki. Menggunakan nama "Negara Siprus Turki", negara ini menjadi pengamat dalam Organisasi Kerja Sama Islam dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi. Siprus Utara diklaim seluruhnya oleh negara Siprus.^[58]
Slovenia – Republik Slovenia	Slovenia: Republika Slovenija	Negara anggota PBB	Tidak ada	Slovenia merupakan anggota dari Uni Eropa.^[e]
Slowakia – Republik Slowakia	Slowakia: Slovenská republika	Negara anggota PBB	Tidak ada	Slowakia merupakan anggota dari Uni Eropa.^[e]
Solomon – Kepulauan Solomon	Inggris: Solomon Islands Pijin: Solomon Aelan	Negara anggota PBB	Tidak ada	Solomon merupakan alam Persemakmuran.^[g]
Somalia – Republik Federal Somalia	Arab: جمهورية الصومال الفيدرالية (Jumhūriyah aṣ-Ṣūmāl al-Fīdirāliyah) Somali: Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya	Negara anggota PBB	Tidak ada	Somalia merupakan negara federasi yang terdiri dari enam negara bagian. Dua dari keenam negara bagian tersebut, yaitu Puntland dan Galmudug, mendeklarasikan otonominya secara sepihak, sementara satu negara bagian lain, yakni Somaliland, pada kenyataannya telah memerdekakan diri dari Somalia.
Somaliland – Republik Somaliland	Arab: جمهورية صوماليلاند (Jumhūrīyat Ṣūmālīlānd) Inggris: Republic of Somaliland Somali: Jamhuuriyadda Soomaaliland	Tanpa keanggotaan	Diklaim oleh Somalia	Somaliland merupakan negara merdeka de facto^[59]^[60]^[61]^[62]^[63] yang tidak diakui secara resmi dan diplomatis oleh negara mana pun.^[aa] Somaliland diklaim seluruhnya oleh Somalia.^[64]
Spanyol – Kerajaan Spanyol	Basque: Espainiako Erresuma Katala: Regne d'Espanya Oksitan Aran: Reiaume d'Espanha Spanyol: Reino de España	Negara anggota PBB	Tidak ada	Spanyol merupakan anggota dari Uni Eropa.^[e] Spanyol terdiri atas 17 komunitas otonom dan dua kota otonom khusus.^[h]^[ab]
Sri Lanka – Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka^[ac]	Inggris: Democratic Socialist Republic of Sri Lanka Sinhala: ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය (Śrī Laṅkā Prajātāntrika Samājavādī Janarajaya) Tamil: இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு (Ilaṅkai Jaṉanāyaka Sōsalisak Kuṭiyarasu)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Sudan – Republik Sudan	Arab: جمهورية السودان (Jumhūriyyat as-Sūdān) Inggris: Republic of the Sudan	Negara anggota PBB	Tidak ada	Sudan merupakan negara federasi yang terdiri atas 18 negara bagian. Abyei merupakan suatu kawasan berstatus "administratif khusus" yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Perdamaian Komprehensif yang ditandatangani pada tahun 2005. Abyei menurut hukum merupakan wilayah kondominium (yang dikuasai bersama) antara Sudan Selatan dan Sudan, tetapi daerah ini dalam kenyataannya dikelola oleh kedua pemerintahan tersebut bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.^[65]^[66]
Sudan Selatan – Republik Sudan Selatan	Inggris: Republic of South Sudan	Negara anggota PBB	Tidak ada	Sudan Selatan merupakan negara federasi yang terdiri dari sepuluh negara bagian dan tiga daerah administratif. Abyei merupakan suatu kawasan berstatus "administratif khusus" yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Perdamaian Komprehensif yang ditandatangani pada tahun 2005. Abyei menurut hukum merupakan wilayah kondominium (yang dikuasai bersama) antara Sudan Selatan dan Sudan, tetapi daerah ini dalam kenyataannya dikelola oleh kedua pemerintahan tersebut bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.^[65]^[66]
Suriah – Republik Arab Suriah	Arab: الجمهوريّة العربيّة السّوريّة (Al-Jumhūrīyah al-ʻArabīyah as-Sūrīyah)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Koalisi Nasional Suriah, yang diakui sebagai perwakilan yang sah atas rakyat Suriah oleh 20 negara anggota PBB, telah membentuk pemerintahan sementara untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang dahulu dikuasai oleh para pemberontak selama perang saudara di Suriah. Suriah memiliki satu daerah yang menetapkan otonomi secara sepihak, yaitu Rojava.
Suriname – Republik Suriname	Belanda: Republiek Suriname	Negara anggota PBB	Tidak ada
Swedia – Kerajaan Swedia	Swedia: Konungariket Sverige	Negara anggota PBB	Tidak ada	Swedia merupakan anggota dari Uni Eropa.^[e]
Swiss – Konfederasi Swiss	Italia: Confederazione Svizzera Jerman: Schweizerische Eidgenossenschaft Latin: Confoederatio helvetica Prancis: Confédération suisse Romansh: Confederaziun svizra	Negara anggota PBB	Tidak ada	Switzerland merupakan negara federasi yang terdiri dari 26 kanton.
T
Taiwan – Republik Tiongkok^[ad]	Tionghoa Baku: 中華民國 (Zhōnghuá Mínguó)	Tanpa keanggotaan; sebelumnya berkeanggotaan dalam PBB hingga tahun 1971	Tidak diakui oleh sejumlah negara. Diklaim oleh Tiongkok	Republik Tiongkok (RT) merupakan negara yang (secara formal) bersaing atas pengakuan kedaulatan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menjadi penguasa seluruh Tiongkok sejak tahun 1949. RT saat ini menguasai wilayah Pulau Taiwan, Kepulauan Penghu, Kinmen, Kepulauan Matsu, dan Pulau Pratas, serta Pulau Taiping dan Karang Zhongzhou dari Kepulauan Spratly. RT masih belum membatalkan klaimnya atas wilayah Tiongkok Daratan.^[67] Negara RT diakui oleh 12 negara anggota PBB dan Tahta Suci per tanggal 26 Maret 2023, yang sekaligus tidak mengakui kedaulatan RRT. Selain itu, satu negara anggota PBB, yakni Bhutan, tidak mengakui baik RRT maupun RT. Terlepas dari pengakuan tersebut, RT juga masih memiliki hubungan tidak resmi^[68] dengan 58 negara anggota PBB lain, satu negara de facto (Somaliland), tiga wilayah otonom khusus (Guam, Hong Kong, and Macau), dan Uni Eropa yang mengakui Kebijakan Satu Tiongkok, melalui berbagai kantor perwakilan dan konsulat-konsulat yang dibentuk oleh RT di negara-negara tersebut. RT memiliki 110 kantor perwakilan di seluruh dunia, yang menjadikannya sebagai negara dengan jaringan diplomatik terbesar ke-31 di dunia.^[69] Wilayah RT diklaim seluruhnya oleh RRT.^[ae] Negara Republik Tiongkok berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional menggunakan nama-nama alias yang bermacam-macam, yang paling umum yaitu "Tionghoa Taipei". Di WTO, negara ini menjadi anggota dengan nama alias "Kawasan Pabean Terpisah di Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu". RT merupakan salah satu anggota pendiri PBB dan menjadi anggota PBB dengan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB dari tahun 1945 hinggan 1971. Lihat Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tajikistan – Republik Tajikistan	Rusia: Республика Таджикистан (Respublika Tadzhikistan) Tajik: Ҷумҳурии Тоҷикистон (Jumhurii Tojikiston)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Tajikistan memiliki satu daerah otonom, yaitu Oblast Otonom Gorno-Badakhshan.^[h]
Tanjung Verde – Republik Cabo Verde^[af]	Portugis: República de Cabo Verde	Negara anggota PBB	Tidak ada
Tanzania – Republik Persatuan Tanzania	Inggris: United Republic of Tanzania Swahili: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania	Negara anggota PBB	Tidak ada	Tanzania memiliki satu daerah otonom, yakni Zanzibar.^[h]
Thailand – Kerajaan Thailand	Thai: ราชอาณาจักรไทย (Ratcha-anachak Thai)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Timor Leste – Republik Demokratik Timor-Leste	Inggris: Democratic Republic of Timor-Leste Portugis: República Democrática de Timor-Leste Tetun: Repúblika Demokrátika de Timór-Leste	Negara anggota PBB	Tidak ada
Tiongkok – Republik Rakyat Tiongkok^[ad]^[ag]	Tionghoa Baku: 中华人民共和国 (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó)	Negara anggota PBB	Tidak diakui oleh sejumlah negara. Diklaim oleh Republik Tiongkok.	Tiongkok memiliki lima daerah otonom, yaitu Guangxi, Mongolia Dalam, Ningxia, Tibet, dan Xinjiang.^[h] Selain itu, Tiongkok juga memegang kedaulatan atas kedua daerah administratif khusus, yakni: Hong Kong Makao Tiongkok mengeklaim wilayah Taiwan, meskipun tidak memiliki kendali atas wilayah tersebut, karena Taiwan dikuasai oleh pemerintahan saingan (Republik Tiongkok) yang sebaliknya juga mengeklaim wilayah Tiongkok secara keseluruhan.^[ae] Tiongkok tidak diakui oleh 13 negara anggota PBB dan negara Vatikan, sehingga sebagai gantinya mereka mengakui negara Republik Tionghoa (Taiwan), kecuali Bhutan yang tidak mengakui keduanya.
Togo – Republik Togo	Prancis: République togolaise	Negara anggota PBB	Tidak ada
Tonga – Kerajaan Tonga	Inggris: Kingdom of Tonga Tonga: Puleʻanga Fakatuʻi ʻo Tonga	Negara anggota PBB	Tidak ada
Transnistria – Republik Moldavia Pridnestrovia	Moldova: Република Молдовеняскэ Нистрянэ (Republica Moldovenească Nistreană) Rusia: Приднестро́вская Молда́вская Респу́блика (Pridnestróvskaya Moldávskaya Respúblika) Ukraina: Придністро́вська Молда́вська Респу́бліка (Prydnistróvska Moldávska Respúblika)	Tanpa keanggotaan	Diklaim oleh Moldova	Transnistria merupakan negara merdeka de facto^[59] yang hanya diakui oleh negara Abkhazia dan Ossetia Selatan.^[5] Negara ini diklaim seluruhnya oleh Moldova.^[71]
Trinidad dan Tobago – Republik Trinidad dan Tobago	Inggris: Republic of Trinidad and Tobago	Negara anggota PBB	Tidak ada	Trinidad dan Tobago memiliki satu daerah otonom, yaitu Tobago.^[h]
Tunisia – Republik Tunisia	Arab: الجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّة (Al-Jumhūrīyah at-Tūnisīyah) Prancis: République tunisienne	Negara anggota PBB	Tidak ada
Turki – Republik Turki	Turki: Türkiye Cumhuriyeti	Negara anggota PBB	Tidak ada
Turkmenistan	Turkmen: Türkmenistan	Negara anggota PBB	Tidak ada
Tuvalu	Tuvalu dan Inggris: Tuvalu	Negara anggota PBB	Tidak ada	Tuvalu merupakan alam Persemakmuran.^[g]
U
Uganda – Republik Uganda	Inggris: Republic of Uganda Luganda: Lipabuliika ya Uganda Masaba: Linambo lya Uganda Soga: Uganda Eryetwala Swahili: Jamhuri ya Uganda	Negara anggota PBB	Tidak ada
Ukraina	Ukraina: Україна (Ukrayina)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Ukraina memiliki satu wilayah otonom, yakni Republik Otonom Krimea,^[h] yang saat ini berada dalam kekuasaan Rusia. Wilayah-wilayah lain di Ukraina yang saat ini berada dalam kendali Rusia, baik secara penuh maupun parsial, antara lain, yaitu Donetsk, Kherson, Luhansk, Sevastopol, dan Zaporizhzhia.
Uni Emirat Arab	Arab: الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة (Al-Imārāt al-‘Arabīyah al-Muttaḥidah)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Uni Emirat Arab merupakan negara federasi yang terdiri atas tujuh keamiran.
Uruguay – Republik Oriental Uruguay	Spanyol: República Oriental del Uruguay	Negara anggota PBB	Tidak ada
Uzbekistan – Republik Uzbekistan	Uzbek: O‘zbekiston Respublikasi, Ўзбекистон Республикаси	Negara anggota PBB	Tidak ada	Uzbekistan memiliki satu daerah otonom, yaitu Karakalpakstan.^[h]
V
Vanuatu – Republik Vanuatu	Bislama: Ripablik blong Vanuatu Inggris: Republic of Vanuatu Prancis: République de Vanuatu	Negara anggota PBB	Tidak ada
Vatikan – Negara Kota Vatikan	Latin: Status Civitatis Vaticanæ Italia: Stato della Città del Vaticano	Negara pengamat Majelis Umum PBB dengan nama "Tahta Suci"; anggota dari tiga badan khusus PBB	Tidak ada	Vatikan merupakan suatu entitas berdaulat yang dikelola oleh Takhta Suci dan memiliki hubungan diplomatik dengan 183 negara, yang terdiri dari 180 negara anggota PBB, Kepulauan Cook, Republik Tiongkok (Taiwan), dan Negara Palestina.^[72] Takhta Suci juga mempertahankan hubungan diplomatik dengan Uni Eropa dan Ordo Militer Berdaulat Malta. Selain itu, Takhta Suci merupakan anggota dalam tiga badan khusus PBB (ITU, UPU, dan WIPO) dan juga organisasi IAEA, serta menjadi salah satu pengamat tetap di dalam PBB (sehingga termasuk dalam "negara nonanggota")^[73] dan sejumlah organisasi lainnya dalam Sistem PBB. Negara Kota Vatikan dikelola oleh para pejabat yang diangkat oleh Paus, yang merupakan Uskup Roma, pemimpin Gereja Katolik seluruh dunia, dan sekaligus penguasa atas Vatikan.
Venezuela – Republik Bolivaria Venezuela	Spanyol: República Bolivariana de Venezuela	Negara anggota PBB	Tidak ada	Venezuela merupakan negara federasi yang terdiri atas 23 negara bagian, satu distrik ibu kota, dan beberapa dependensi federal.
Vietnam – Republik Sosialis Vietnam	Vietnam: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	Negara anggota PBB	Tidak ada
Y
Yaman – Republik Yaman	Arab: الجُمْهُوْرِيَّةُ اليَمَنِيَّة (Al-Jumhūrīyah al-Yamaniyah)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Yordania – Kerajaan Hasyimiyah Yordania	Arab: الْمَمْلَكَةُ الْأُرْدُنِيَةُ الْهَاشِمِيَة (Al-Mamlakah al-ʾUrdunniyyah al-Hāšimiyyah)	Negara anggota PBB	Tidak ada
Yunani – Republik Yunani	Yunani: Ελληνική Δημοκρατία (Ellinikí Dimokratía)	Negara anggota PBB	Tidak ada	Yunani merupakan anggota Uni Eropa.^[e] Yunani memiliki satu daerah otonom, yakni Gunung Athos.^[74]
Z
Zambia – Republik Zambia	Bemba: Icalo ca Zambia Chichewa: Dziko la Zambia Inggris: Republic of Zambia Lozi: Naha ya Zambia Tonga: Cisi ca Zambia Tumbuka: Chalo cha Zambia	Negara anggota PBB	Tidak ada
Zimbabwe – Republik Zimbabwe	Chichewa: Dziko la Zimbabwe Chibarwe: Nyika ye Zimbabwe Inggris: Republic of Zimbabwe Kalanga: Hango yeZimbabwe Koisan: Zimbabwe Nù Nambya: Inyika yeZimbabwe Ndau: Nyika yeZimbabwe Ndebele: Ilizwe leZimbabwe Sesotho: Naha ya Zimbabwe Shangani: Tiko ra Zimbabwe Shona: Nyika yeZimbabwe Tonga: Cisi ca Zimbabwe Venda: Shango ḽa Zimbabwe Xhosa: Ilizwe lase-Zimbabwe	Negara anggota PBB	Tidak ada

Lihat pula

Catatan

^ Poin-poin berikut ini merupakan kelompok-kelompok yang mengikuti syarat ketersediaan sumber yang memenuhi salah satu atau kedua kriteria terkait ((a) dan/atau (b)). Susunan yang ditampilkan tidak bermaksud untuk menekankan pentingnya kedua kriteria tersebut. Perincian tambahan dijabarkan dalam entri individual tiap negara.
^ Ordo Militer Berdaulat Malta tidak diikutsertakan dalam daftar berikut meskipun dianggap berdaulat, sebab entitas tersebut tidak memiliki wilayah dan tidak mengakui diri sebagai sebuah negara. Entitas yang dianggap sebagai sebuah bangsa mikro juga tidak dimasukkan dalam daftar tersebut karena persoalan mengenai apakah suatu bangsa sungguh menguasai wilayah caplokannya itu masih menjadi bahan perdebatan. Suku-suku terpencil, baik yang hidup dalam masyarakat yang tidak dapat disebut sebagai negara atau yang statusnya tersebut tidak diketahui secara pasti, juga tidak diikutkan dalam daftar ini.
^ Kolom ini menunjukkan bahwa suatu negara merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bukan.^[1] Kolom ini juga menampilkan partisipasi negara nonanggota dalam Sistem PBB melalui keanggotaan di Badan Tenaga Atom Internasional atau salah satu dari badan khusus PBB. Semua anggota PBB menjadi anggota pada setidaknya satu badan khusus PBB serta menjadi bagian dari Statuta Mahkamah Internasional.
^ Kolom ini menunjukkan apakah suatu negara menjadi subjek sengketa kedaulatan besar atau tidak. Hanya negara yang seluruh kedaulatannya disengketakan oleh negara lain yang terdaftar.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z ^aa ^ab Negara-negara anggota Uni Eropa (UE), yang berjumlah 27 anggota, telah mengalihkan sebagian dari kedaulatan mereka, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kepada lembaga-lembaga UE. Hal tersebut merupakan contoh dari persatuan supranasional.^[75]
^
Informasi pada kolom ini mencakup sebagai berikut.
- Sejauh mana kedaulatan suatu negara diakui secara internasional. Informasi lebih lanjut dapat dicari pada artikel Daftar negara dengan pengakuan terbatas.
- Keanggotaan pada Uni Eropa,^[e] jika ada.
- Daftar wilayah dependensi, jika ada, yang bukan merupakan wilayah langsung dari negara berdaulat.
- Struktur federasi suatu negara, jika demikian adanya. Informasi lebih lanjut dapat dicari pada artikel Negara bagian.
- Daftar wilayah otonom di dalam suatu negara berdaulat.
- Keadaan suatu jabatan mengemban peran sebagai kepala negara bagi lebih dari satu negara.
- Daftar pemerintahan dalam pengasingan yang diakui oleh lebih dari satu negara.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o Alam Persemakmuran merujuk pada setiap negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Penguasa Britania Raya sebagai kepala negara. Meskipun demikian, setiap anggota tetaplah merupakan negara yang terpisah, merdeka, dan berdaulat.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x Untuk informasi lebih lanjut tentang pembagian administratif dengan tingkat otonomi yang tinggi, lihat Daftar wilayah otonom menurut negara.
^ Konstitusi Argentina (Psl. 35) menggunakan nama-nama berikut untuk merujuk pada Argentina, yaitu "Provinsi Bersatu Río de la Plata", "Republik Argentina", dan "Konfederasi Argentina". Lebih lanjut lagi, pemerintah Argentina juga menggunakan nama "Bangsa Argentina" dalam urusan perundang-undangan.
^ Antarktika Argentina (Antártida Argentina), yang merupakan wilayah di Benua Antarktika yang diklaim oleh negara Argentina, menjadi salah satu dari lima departemen konstituen di Provinsi Tierra del Fuego.^[10]
^ Penamaan "Belanda" dapat merujuk baik pada wilayah Belanda metropolitan maupun keseluruhan Kerajaan Belanda (contohnya pada penggunaan dalam organisasi internasional).
^ Wilayah Antarktika Chili (Antártica Chilena), yang merupakan wilayah di Benua Antarktika yang diklaim oleh negara Chili, ditetapkan sebagai sebuah komune dari Provinsi Antártica Chilena di Region Magallanes.
^ Penamaan "Denmark" dapat merujuk baik pada wilayah Denmark metropolitan maupun keseluruhan Kerajaan Denmark (contohnya pada penggunaan dalam organisasi internasional).
^ Sebelumnya bernama "Kerajaan Swaziland", hingga diubah pada tahun 2018.
^ Åland didemiliterisasi dengan Perjanjian Paris pada tahun 1856, yang kemudian ditegaskan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921, dan dalam konteks yang agak berbeda ditegaskan kembali dalam perjanjian penerimaan Finlandia ke dalam Uni Eropa pada tahun 1995.
^ Guinea juga dikenal sebagai "Guinea-Conakry" untuk membedakannya dengan negara Guinea-Bissau dan Guinea Khatulistiwa.
^ ^a ^b ^c Informasi lebih lanjut mengenai struktur federasi dapat ditemukan di Daftar federasi.
^ "Irlandia" merupakan nama resmi untuk negara ini. Nama "Republik Irlandia" terkadang digunakan sebagai alasan politis, yakni untuk membedakannya dengan Pulau Irlandia dan Irlandia Utara. Nama tersebut saat ini sudah jarang digunakan.^[24] Lihat Nama negara Irlandia.
^ Meskipun terkadang disebut dengan nama "Republik Islandia",^[25]^[26] nama resmi negara ini sebenarnya hanyalah "Islandia".^[27] Contoh terbaik dari penggunaan nama "Republik Islandia adalah pada Konstitusi Islandia, yang dalam bahasa Islandia berjudul Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, yang secara harfiah berarti "Konstitusi republik Islandia", meskipun kata "republik" dalam judul tersebut tidak diawali dengan huruf kapital.
^ Nama resmi untuk negara ini hanyalah satu kata, "Kanada". Meskipun demikian, mereka juga menyetujui penggunaan nama "Dominion Kanada" secara resmi, meskipun kenyataannya tidak pernah digunakan.
^ Republik Demokratik Kongo juga disebut sebagai "Kongo-Kinshasa" untuk membedakannya dengan negara lain yang juga bernama "Kongo". Sebelumnya, negara ini bernama Zaire dari tahun 1971 hingga 1997.
^ Republik Kongo juga disebut sebagai Kongo-Brazzaville untuk membedakannya dengan negara lain yang juga bernama "Kongo".
^ Sebelumnya disebut sebagai "Republik Makedonia" dalam konstitusinya pada tahun 1991–2019, sementara dunia internasional menggunakan penamaan "Republik Makedonia Bekas Yugoslavia"pada tahun 1993–2019 karena adanya sengketa penggunaan nama Makedonia dengan negara Yunani. Melalui Perjanjian Prespa yang mulai berlaku pada bulan Februari 2019, negara ini berganti nama menjadi "Makedonia Utara".
^ Sebelumnya bernama "Burma", sebelum diubah menjadi namanya saat ini pada tahun 1989.
^ Pemerintah Pantai Gading menyerukan penggunaan nama "Côte d'Ivoire" sebagai nama resmi dalam semua bahasa dan menolak untuk menerima terjemahan dari nama tersebut dalam bahasa lain.
^ Daratan Adélie (Terre Adélie), yang merupakan wilayah di Benua Antarktika yang diklaim oleh negara Prancis, adalah salah satu dari distrik konstituen di Daratan Selatan dan Antarktika Prancis.
^ Meskipun diakui secara de facto oleh Taiwan.
^ Spanyol memiliki beberapa wilayah luar negeri berukuran kecil yang tersebar di sepanjang pantai Mediterania dan berbatasan dengan Maroko, yang dikenal dengan nama plaza de soberanía.
^ Sebelumnya, Sri Lanka bernama "Ceylon" hingga tahun 1972.
^ ^a ^b Nama Tiongkok modern merujuk pada negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang berbeda sama sekali dengan negara Republik Tiongkok (RT), yang juga biasa disebut sebagai "Taiwan" atau kadang-kadang dikenal sebagai Tionghoa Taipei atau nama alternatif lainnya. Istilah "Tiongkok Daratan" digunakan untuk merujuk pada daerah RRT, umumnya minus Hong Kong dan Makau.
^ ^a ^b Pada tahun 1949, Pemerintah Republik Tiongkok (RT) yang dipimpin oleh Partai Kuomintang (KMT) mengalami kekalahan dalam Perang Saudara Tiongkok melawan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan mendirikan ibu kota sementara di Taipei, Pulau Formosa. PKT yang menang kemudian mendirikan negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Oleh karena itu, status politik RT dan status kepemilikan sah atas Taiwan (bersama dengan wilayah-wilayah di bawah yurisdiksi RT) berada dalam sengketa dan selalu diperdebatkan antara Pemerintah RT dan Pemerintah RRT. Pada tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan "kursi Tiongkok" kepada Pemerintah RRT. Berdasarkan pandangan PBB, tidak ada anggota organisasi yang mengundurkan diri sebagai akibat dari keputusan tersebut, tetapi perwakilan RT menyatakan bahwa mereka mengundurkan diri. Sejumlah besar negara di dunia mengakui RRT sebagai satu-satunya perwakilan yang sah atas seluruh wilayah Tiongkok, dan PBB menyebut Taiwan sebagai "Taiwan, Provinsi di Tiongkok". Namun, RT masih memiliki sejumlah hubungan de facto dengan sebagian besar negara berdaulat. Gerakan politik yang signifikan di Taiwan mendukung akan adanya "kemerdekaan Taiwan" (pernyataan bahwa Taiwan menjadi negara bebas yang berbeda dengan Tiongkok).
^ Pada tahun 2013, pemerintah Tanjung Verde menganjurkan untuk menggunakan nama "Cabo Verde" dalam urusan resmi dan tidak menerjemahkan nama tersebut ke dalam bahasa lain.^[70]
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014, istilah "Cina" digantikan, khususnya dalam dokumen dan urusan resmi, dengan istilah "Tiongkok".

Referensi

^ ^a ^b "Member States | United Nations". United Nations. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-01. Diakses tanggal 2023-03-07.
^ Hersch Lauterpacht (2012). Recognition in International Law. Cambridge University Press. hlm. xxxv. ISBN 9781107609433.
^ Hahn, Gordon (2002). Russia's Revolution from Above, 1985–2000: Reform, Transition, and Revolution in the Fall of the Soviet Communist Regime. New Brunswick: Transaction Publishers. hlm. 527. ISBN 978-0765800497.
^ Griffiths, Ryan (2016). Age of Secession: The International and Domestic Determinants of State Birth. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 85, 213–242. ISBN 978-1107161627.
^ ^a ^b Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признали независимость друг друга и призвали всех к этому же (dalam bahasa Rusia). newsru.com. 17 November 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 April 2009. Diakses tanggal 5 June 2011.
^ "Taliban announce new government for Afghanistan". BBC News. 7 September 2021.
^ ^a ^b "U.N. Seats Denied, for Now, to Afghanistan's Taliban and Myanmar's Junta". The New York Times. 1 December 2021.
^ "Andorra country profile". BBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 February 2009. Diakses tanggal 8 November 2011.
^ Government of Antigua and Barbuda. "Chapter 44: The Barbuda Local Government Act" (PDF). Laws of Antigua and Barbuda. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 6 July 2011. Diakses tanggal 10 November 2010.
^ "Tierra del Fuego and Antarctica". Patagonia-Argentina. Diakses tanggal 12 September 2020.
^ "Pakistan Worldview, Report 21, Visit to Azerbaijan" (PDF). Senate of Pakistan Foreign Relations Committee. 2008. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 19 February 2009.
^ "Nilufer Bakhtiyar: "For Azerbaijan Pakistan does not recognise Armenia as a country"". Today.az. 13 September 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 August 2011. Diakses tanggal 11 June 2023.
^ "Pakistan the only country not recognising Armenia – envoy". News.Az. 5 February 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 February 2014. Diakses tanggal 17 February 2014. We are the only country not recognising Armenia as a state.
^ "Bahamas, The | The Commonwealth". thecommonwealth.org (dalam bahasa Inggris). 15 August 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 March 2018. Diakses tanggal 12 March 2018.
^ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania (23 September 2020). "Lithuanian Foreign Ministry's statement on the situation in Belarus". Diakses tanggal 14 March 2022.
^ Stjepanović, Dejan (2015). "Dual Substate Citizenship as Institutional Innovation: The Case of Bosnia's Brčko District". Nationalism and Ethnic Politics. 21 (4): 382–383. doi:10.1080/13537113.2015.1095043. eISSN 1557-2986. ISSN 1353-7113. OCLC 5927465455.
^ ^a ^b ^c "Article 102, Repertory of Practice of United Nations Organs, Supplement No. 8, Volume VI (1989–1994)" (PDF). untreaty.un.org. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal April 3, 2012. Diakses tanggal July 15, 2011.
^ "Home Rule Act of the Faroe Islands : No. 137 of March 23, 1948". Statsministeriat. Copenhagen. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 September 2015. Diakses tanggal 20 May 2015.
^ "The Greenland Home Rule Act : Act No. 577 of 29 November 1978". Statsministeriat. Copenhagen. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2014. Diakses tanggal 20 May 2014.
^ "Rotuma Act". Laws of Fiji (edisi ke-1978). Suva, Fiji: Government of Fiji. 1927. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 June 2010. Diakses tanggal 10 July 2010.
^ Government of Fiji, Office of the Prime Minister (1978). "Chapter 122: Rotuma Act". Laws of Fiji. University of the South Pacific. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 March 2011. Diakses tanggal 10 November 2010.
^ "The Gambia profile". BBC News. 14 February 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 March 2018. Diakses tanggal 12 March 2018.
^ "Iraqi constitution" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 May 2016.
^ Daly, Mary E. (January 2007). "The Irish Free State/Éire/Republic of Ireland/Ireland: "A Country by Any Other Name"?". Journal of British Studies. Cambridge University Press on behalf of The North American Conference on British Studies. 46 (1): 72–90. doi:10.1086/508399 . JSTOR 10.1086/508399.
^ "Iceland - Culture, History, & People". Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 July 2011. Diakses tanggal 2 February 2016.
^ "Working Paper No. 54 : UNGEGN list of country names (Prepared by the United Nations Group of Experts on Geographical Names)" (PDF). unstats.un.org. Vienna. May 2011. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 11 August 2011. Diakses tanggal 2 February 2016.
^ "Hvert er formlegt heiti landsins okkar?". Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2011. Diakses tanggal 2 February 2016.
^ "Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel". www.knesset.gov.il. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 September 2014. Diakses tanggal 7 July 2014.
^ "Disputes: International". CIA World Factbook. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 May 2011. Diakses tanggal 8 November 2011.
^ Bell, Abraham (28 January 2008). "International Law and Gaza: The Assault on Israel's Right to Self-Defense". Jerusalem Issue Brief, Vol. 7, No. 29. Jerusalem Center for Public Affairs. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 June 2010. Diakses tanggal 16 July 2010.
^ Salih, Zak M. (17 November 2005). "Panelists Disagree Over Gaza's Occupation Status". University of Virginia School of Law. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2016. Diakses tanggal 16 July 2010.
^ "Israel: 'Disengagement' Will Not End Gaza Occupation". Human Rights Watch. 29 October 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 November 2008. Diakses tanggal 16 July 2010.
^ Sanger, Andrew (2011). M.N. Schmitt; Louise Arimatsu; Tim McCormack, ed. "The Contemporary Law of Blockade and the Gaza Freedom Flotilla". Yearbook of International Humanitarian Law 2010. Yearbook of International Humanitarian Law. Springer Science & Business Media. 13: 429. doi:10.1007/978-90-6704-811-8_14. ISBN 978-90-6704-811-8. It is this direct external control over Gaza and indirect control over life within Gaza that has led the United Nations, the UN General Assembly, the UN Fact Finding Mission to Gaza, International human rights organisations, US Government websites, the UK Foreign and Commonwealth Office and a significant number of legal commentators, to reject the argument that Gaza is no longer occupied.
* Scobbie, Iain (2012). Elizabeth Wilmshurst, ed. International Law and the Classification of Conflicts. Oxford University Press. hlm. 295. ISBN 978-0-19-965775-9. Even after the accession to power of Hamas, Israel's claim that it no longer occupies Gaza has not been accepted by UN bodies, most States, nor the majority of academic commentators because of its exclusive control of its border with Gaza and crossing points including the effective control it exerted over the Rafah crossing until at least May 2011, its control of Gaza's maritime zones and airspace which constitute what Aronson terms the 'security envelope' around Gaza, as well as its ability to intervene forcibly at will in Gaza.
* Gawerc, Michelle (2012). Prefiguring Peace: Israeli-Palestinian Peacebuilding Partnerships. Lexington Books. hlm. 44. ISBN 9780739166109. In other words, while Israel maintained that its occupation of Gaza ended with its unilateral disengagement Palestinians – as well as many human right organizations and international bodies – argued that Gaza was by all intents and purposes still occupied.
^ Constitution of Comoros, Art. 1.
^ Keun Min. "Greetings". Jeju Special Self-Governing Province. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 May 2013. Diakses tanggal 10 November 2010.
^ "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea". Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 March 2009. Diakses tanggal 27 October 2008.
^ "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo". UN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 December 2014. Diakses tanggal 8 January 2015.
^ ""Sijera Leone je 18. država koja je povukla priznanje tzv. Kosova"".
^ Jansen, Dinah (2009). "The Conflict between Self-Determination and Territorial Integrity: the South Ossetian Paradigm". Geopolitics Vs. Global Governance: Reinterpreting International Security. Centre for Foreign Policy Studies, University of Dalhousie: 222–242. ISBN 978-1-896440-61-3. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 August 2018. Diakses tanggal 14 December 2017.
^ "Russia condemned for recognising rebel regions". CNN.com. Cable News Network. 26 August 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 August 2008. Diakses tanggal 26 August 2008.
^ Constitution of Pakistan, Art. 1.
^ Aslam, Tasnim (11 December 2006). "Pakistan Does Not Claim Kashmir As An Integral Part..." Outlook India. The Outlook Group. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 December 2011. Diakses tanggal 27 February 2011.
^ Williams, Kristen P. (2001). Despite nationalist conflicts: theory and practice of maintaining world peace. Greenwood Publishing Group. hlm. 154–155. ISBN 978-0-275-96934-9.
^ Pruthi, R.K. (2001). An Encyclopaedic Survey Of Global Terrorism In 21st Century. Anmol Publications Pvt. Ltd. hlm. 120–121. ISBN 978-81-261-1091-9.
^ "Azad Kashmir Day". Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 August 2014. Diakses tanggal 28 July 2014.
^ ^a ^b "To Be Published In The Next Issue Of The" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 5 September 2014. Diakses tanggal 28 July 2014.
^ "AJ&K History". Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 January 2018. Diakses tanggal 6 January 2018.
^ Lansford, Tom (2014-04-08). Political Handbook of the World 2014. ISBN 9781483333281. Diakses tanggal 5 October 2014.
^ "The Azad Jammu And Kashmir Interim Constitution Act, 1974" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 October 2013. Diakses tanggal 28 July 2014.
^ Palestine Liberation Organization. "Road For Palestinian Statehood: Recognition and Admission". Negotiations Affairs Department. Diarsipkan dari versi asli tanggal August 18, 2011. Diakses tanggal July 28, 2011.
^
Lihat kriteria terbentuknya suatu negara berikut ini:
- Mendes, Errol (30 March 2010). "Statehood and Palestine for the purposes of Article 12 (3) of the ICC Statute" (PDF). hlm. 28, 33. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 31 August 2011. Diakses tanggal 17 April 2011: "...the Palestinian State also meets the traditional criteria under the Montevideo Convention..."; "...the fact that a majority of states have recognised Palestine as a State should easily fulfil the requisite state practice".
- McKinney, Kathryn M. (1994). "The Legal Effects of the Israeli-PLO Declaration ofPrinciples: Steps Toward Statehood for Palestine". Seattle University Law Review. Seattle University. 18 (93): 97. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2011. Diakses tanggal 17 April 2011: "It is possible, however, to argue for Palestinian statehood based on the constitutive theory".
- McDonald, Avril (Spring 2009). "Operation Cast Lead: Drawing the Battle Lines of the Legal Dispute". Human Rights Brief. Washington College of Law, Center for Human Rights and Humanitarian Law. 25. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 March 2012. Diakses tanggal 17 April 2011: "Whether one applies the criteria of statehood set out in the Montevideo Convention or the more widely accepted constitutive theory of statehood, Palestine might be considered a state."
^ "Non-member States and Entities". United Nations. 29 February 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 May 2009. Diakses tanggal 30 August 2010.
^ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. "Arab States: Palestine". United Nations. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 January 2012. Diakses tanggal 3 December 2011.
^ "The Palestinians: Background and U.S. Relations" (PDF). 18 March 2021. hlm. 40–41.
^ Federal Foreign Office of Germany (November 2009). "Beziehungen zu Deutschland". Government of Germany. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 July 2010. Diakses tanggal 16 July 2010. For more information, see Foreign relations of the Cook Islands.
^ Republic of Nauru Permanent Mission to the United Nations. "Foreign Affairs". United Nations. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 October 2014. Diakses tanggal 16 July 2010.
^ Andreas S. Kakouris (9 July 2010). "Cyprus is not at peace with Turkey". CNN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 May 2014. Diakses tanggal 17 May 2014. Turkey stands alone in violation of the will of the international community. It is the only country to recognise the "TRNC" and is the only country that does not recognise the Republic of Cyprus and its government.
^ "Cyprus", The World Factbook, Central Intelligence Agency, 7 June 2023, diakses tanggal 11 June 2023
^ ^a ^b Ker-Lindsay, James (2012). The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States. Oxford University Press. hlm. 53. ISBN 9780199698394. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 October 2013. Diakses tanggal 24 September 2013. In addition to the four cases of contested statehood described above, there are three other territories that have unilaterally declared independence and are generally regarded as having met the Montevideo criteria for statehood but have not been recognised by any states: Transnistria, Nagorny Karabakh, and Somaliland.
^ Kreuter, Aaron (2010). "Self-Determination, Sovereignty, and the Failure of States: Somaliland and the Case for Justified Secession" (PDF). Minnesota Journal of International Law. University of Minnesota Law School. 19 (2): 380–381. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 27 September 2013. Diakses tanggal 24 September 2013. Considering each of these factors, Somaliland has a colorable argument that it meets the theoretical requirements of statehood. ... On these bases, Somaliland appears to have a strong claim to statehood.
^ International Crisis Group (23 May 2006). "Somaliland: Time for African Union leadership" (PDF). The Africa Report. Groupe Jeune Afrique (110): 10–13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 20 July 2011. Diakses tanggal 19 April 2011.
^ Mesfin, Berouk (September 2009). "The political development of Somaliland and its conflict with Puntland" (PDF). ISS Paper. Institute for Security Studies (200): 8. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 23 November 2011. Diakses tanggal 19 April 2011.
^ Arieff, Alexis. "de facto Statehood? The Strange Case of Somaliland" (PDF). Yale Journal of International Affairs. International Affairs Council at Yale (Spring/Summer 2008): 1–79. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 December 2011. Diakses tanggal 17 April 2011.
^ "Somaliland profile". BBC News. 14 December 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 April 2017. Diakses tanggal 27 January 2018.
^ ^a ^b "Statement from UNISFA on the recent spate of attacks in Abyei". UNmissions.org. 18 October 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 February 2018. Diakses tanggal 12 February 2018.
^ ^a ^b "Abyei Administration Area Changes Name". Gurtong.net. 29 July 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 February 2018. Diakses tanggal 12 February 2018.
^ "Ma refers to China as ROC territory in magazine interview". Taipei Times. 8 October 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 June 2009. Diakses tanggal 13 October 2008.
^ 中華民國國情介紹. 2.16.886.101.20003. 22 March 2017.
^ van der Wees, Gerrit. "Is Taiwan's International Space Expanding or Contracting?". thediplomat.com. The Diplomat. Diakses tanggal 16 December 2021.
^ Tanya Basu (14 December 2013). "Cape Verde Gets New Name: 5 Things to Know About How Maps Change". National Geographic. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 October 2018. Diakses tanggal 8 October 2018.
^ "Transnistria profile – Overview". BBC News. 20 November 2022. Diakses tanggal 11 June 2023.
^ "Bilateral relations of the Holy See". Holy See website. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 July 2014. Diakses tanggal 5 June 2012.
^ "Non-member States and Entities". United Nations. 29 February 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 May 2009. Diakses tanggal 30 August 2010.
^ Constitution of Greece, Art. 105.
^ "Country profiles". The European Union. Diakses tanggal 11 June 2023.

Bacaan lanjutan

Atlas Indonesia. DKI Jakarta. Aku Anak Saleh (A.A.S). 2010. Negara-negara.

Pranala luar

(Inggris) Situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

[5] Poin-poin berikut ini merupakan kelompok-kelompok yang mengikuti syarat ketersediaan sumber yang memenuhi salah satu atau kedua kriteria terkait ((a) dan/atau (b)). Susunan yang ditampilkan tidak bermaksud untuk menekankan pentingnya kedua kriteria tersebut. Perincian tambahan dijabarkan dalam entri individual tiap negara.

[micros-6] Ordo Militer Berdaulat Malta tidak diikutsertakan dalam daftar berikut meskipun dianggap berdaulat, sebab entitas tersebut tidak memiliki wilayah dan tidak mengakui diri sebagai sebuah negara. Entitas yang dianggap sebagai sebuah bangsa mikro juga tidak dimasukkan dalam daftar tersebut karena persoalan mengenai apakah suatu bangsa sungguh menguasai wilayah caplokannya itu masih menjadi bahan perdebatan. Suku-suku terpencil, baik yang hidup dalam masyarakat yang tidak dapat disebut sebagai negara atau yang statusnya tersebut tidak diketahui secara pasti, juga tidak diikutkan dalam daftar ini.

[membership-7] Kolom ini menunjukkan bahwa suatu negara merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bukan.^[1] Kolom ini juga menampilkan partisipasi negara nonanggota dalam Sistem PBB melalui keanggotaan di Badan Tenaga Atom Internasional atau salah satu dari badan khusus PBB. Semua anggota PBB menjadi anggota pada setidaknya satu badan khusus PBB serta menjadi bagian dari Statuta Mahkamah Internasional.

[:0-8] Kolom ini menunjukkan apakah suatu negara menjadi subjek sengketa kedaulatan besar atau tidak. Hanya negara yang seluruh kedaulatannya disengketakan oleh negara lain yang terdaftar.

[EU-9] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z ^aa ^ab Negara-negara anggota Uni Eropa (UE), yang berjumlah 27 anggota, telah mengalihkan sebagian dari kedaulatan mereka, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kepada lembaga-lembaga UE. Hal tersebut merupakan contoh dari persatuan supranasional.^[75]

[further-10] Informasi pada kolom ini mencakup sebagai berikut.
Sejauh mana kedaulatan suatu negara diakui secara internasional. Informasi lebih lanjut dapat dicari pada artikel Daftar negara dengan pengakuan terbatas.

Keanggotaan pada Uni Eropa,^[e] jika ada.

Daftar wilayah dependensi, jika ada, yang bukan merupakan wilayah langsung dari negara berdaulat.

Struktur federasi suatu negara, jika demikian adanya. Informasi lebih lanjut dapat dicari pada artikel Negara bagian.

Daftar wilayah otonom di dalam suatu negara berdaulat.

Keadaan suatu jabatan mengemban peran sebagai kepala negara bagi lebih dari satu negara.

Daftar pemerintahan dalam pengasingan yang diakui oleh lebih dari satu negara.

[7] Sejauh mana kedaulatan suatu negara diakui secara internasional. Informasi lebih lanjut dapat dicari pada artikel Daftar negara dengan pengakuan terbatas.

[8] Keanggotaan pada Uni Eropa,^[e] jika ada.

[9] Daftar wilayah dependensi, jika ada, yang bukan merupakan wilayah langsung dari negara berdaulat.

[10] Struktur federasi suatu negara, jika demikian adanya. Informasi lebih lanjut dapat dicari pada artikel Negara bagian.

[11] Daftar wilayah otonom di dalam suatu negara berdaulat.

[12] Keadaan suatu jabatan mengemban peran sebagai kepala negara bagi lebih dari satu negara.

[13] Daftar pemerintahan dalam pengasingan yang diakui oleh lebih dari satu negara.

[realm-15] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o Alam Persemakmuran merujuk pada setiap negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Penguasa Britania Raya sebagai kepala negara. Meskipun demikian, setiap anggota tetaplah merupakan negara yang terpisah, merdeka, dan berdaulat.

[autonomous-16] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x Untuk informasi lebih lanjut tentang pembagian administratif dengan tingkat otonomi yang tinggi, lihat Daftar wilayah otonom menurut negara.

[18] Konstitusi Argentina (Psl. 35) menggunakan nama-nama berikut untuk merujuk pada Argentina, yaitu "Provinsi Bersatu Río de la Plata", "Republik Argentina", dan "Konfederasi Argentina". Lebih lanjut lagi, pemerintah Argentina juga menggunakan nama "Bangsa Argentina" dalam urusan perundang-undangan.

[ArgentineAntarctica-20] Antarktika Argentina (Antártida Argentina), yang merupakan wilayah di Benua Antarktika yang diklaim oleh negara Argentina, menjadi salah satu dari lima departemen konstituen di Provinsi Tierra del Fuego.^[10]

[25] Penamaan "Belanda" dapat merujuk baik pada wilayah Belanda metropolitan maupun keseluruhan Kerajaan Belanda (contohnya pada penggunaan dalam organisasi internasional).

[ChileanAntarctic-28] Wilayah Antarktika Chili (Antártica Chilena), yang merupakan wilayah di Benua Antarktika yang diklaim oleh negara Chili, ditetapkan sebagai sebuah komune dari Provinsi Antártica Chilena di Region Magallanes.

[30] Penamaan "Denmark" dapat merujuk baik pada wilayah Denmark metropolitan maupun keseluruhan Kerajaan Denmark (contohnya pada penggunaan dalam organisasi internasional).

[33] Sebelumnya bernama "Kerajaan Swaziland", hingga diubah pada tahun 2018.

[36] Åland didemiliterisasi dengan Perjanjian Paris pada tahun 1856, yang kemudian ditegaskan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921, dan dalam konteks yang agak berbeda ditegaskan kembali dalam perjanjian penerimaan Finlandia ke dalam Uni Eropa pada tahun 1995.

[38] Guinea juga dikenal sebagai "Guinea-Conakry" untuk membedakannya dengan negara Guinea-Bissau dan Guinea Khatulistiwa.

[federal-39] Informasi lebih lanjut mengenai struktur federasi dapat ditemukan di Daftar federasi.

[42] "Irlandia" merupakan nama resmi untuk negara ini. Nama "Republik Irlandia" terkadang digunakan sebagai alasan politis, yakni untuk membedakannya dengan Pulau Irlandia dan Irlandia Utara. Nama tersebut saat ini sudah jarang digunakan.^[24] Lihat Nama negara Irlandia.

[Republic-46] Meskipun terkadang disebut dengan nama "Republik Islandia",^[25]^[26] nama resmi negara ini sebenarnya hanyalah "Islandia".^[27] Contoh terbaik dari penggunaan nama "Republik Islandia adalah pada Konstitusi Islandia, yang dalam bahasa Islandia berjudul Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, yang secara harfiah berarti "Konstitusi republik Islandia", meskipun kata "republik" dalam judul tersebut tidak diawali dengan huruf kapital.

[53] Nama resmi untuk negara ini hanyalah satu kata, "Kanada". Meskipun demikian, mereka juga menyetujui penggunaan nama "Dominion Kanada" secara resmi, meskipun kenyataannya tidak pernah digunakan.

[55] Republik Demokratik Kongo juga disebut sebagai "Kongo-Kinshasa" untuk membedakannya dengan negara lain yang juga bernama "Kongo". Sebelumnya, negara ini bernama Zaire dari tahun 1971 hingga 1997.

[56] Republik Kongo juga disebut sebagai Kongo-Brazzaville untuk membedakannya dengan negara lain yang juga bernama "Kongo".

[61] Sebelumnya disebut sebagai "Republik Makedonia" dalam konstitusinya pada tahun 1991–2019, sementara dunia internasional menggunakan penamaan "Republik Makedonia Bekas Yugoslavia"pada tahun 1993–2019 karena adanya sengketa penggunaan nama Makedonia dengan negara Yunani. Melalui Perjanjian Prespa yang mulai berlaku pada bulan Februari 2019, negara ini berganti nama menjadi "Makedonia Utara".

[62] Sebelumnya bernama "Burma", sebelum diubah menjadi namanya saat ini pada tahun 1989.

[79] Pemerintah Pantai Gading menyerukan penggunaan nama "Côte d'Ivoire" sebagai nama resmi dalam semua bahasa dan menolak untuk menerima terjemahan dari nama tersebut dalam bahasa lain.

[Adélie-80] Daratan Adélie (Terre Adélie), yang merupakan wilayah di Benua Antarktika yang diklaim oleh negara Prancis, adalah salah satu dari distrik konstituen di Daratan Selatan dan Antarktika Prancis.

[90] Meskipun diakui secara de facto oleh Taiwan.

[Plazas-92] Spanyol memiliki beberapa wilayah luar negeri berukuran kecil yang tersebar di sepanjang pantai Mediterania dan berbatasan dengan Maroko, yang dikenal dengan nama plaza de soberanía.

[93] Sebelumnya, Sri Lanka bernama "Ceylon" hingga tahun 1972.

[:1-96] Nama Tiongkok modern merujuk pada negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang berbeda sama sekali dengan negara Republik Tiongkok (RT), yang juga biasa disebut sebagai "Taiwan" atau kadang-kadang dikenal sebagai Tionghoa Taipei atau nama alternatif lainnya. Istilah "Tiongkok Daratan" digunakan untuk merujuk pada daerah RRT, umumnya minus Hong Kong dan Makau.

[TAI2-100] Pada tahun 1949, Pemerintah Republik Tiongkok (RT) yang dipimpin oleh Partai Kuomintang (KMT) mengalami kekalahan dalam Perang Saudara Tiongkok melawan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan mendirikan ibu kota sementara di Taipei, Pulau Formosa. PKT yang menang kemudian mendirikan negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Oleh karena itu, status politik RT dan status kepemilikan sah atas Taiwan (bersama dengan wilayah-wilayah di bawah yurisdiksi RT) berada dalam sengketa dan selalu diperdebatkan antara Pemerintah RT dan Pemerintah RRT. Pada tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan "kursi Tiongkok" kepada Pemerintah RRT. Berdasarkan pandangan PBB, tidak ada anggota organisasi yang mengundurkan diri sebagai akibat dari keputusan tersebut, tetapi perwakilan RT menyatakan bahwa mereka mengundurkan diri. Sejumlah besar negara di dunia mengakui RRT sebagai satu-satunya perwakilan yang sah atas seluruh wilayah Tiongkok, dan PBB menyebut Taiwan sebagai "Taiwan, Provinsi di Tiongkok". Namun, RT masih memiliki sejumlah hubungan de facto dengan sebagian besar negara berdaulat. Gerakan politik yang signifikan di Taiwan mendukung akan adanya "kemerdekaan Taiwan" (pernyataan bahwa Taiwan menjadi negara bebas yang berbeda dengan Tiongkok).

[102] Pada tahun 2013, pemerintah Tanjung Verde menganjurkan untuk menggunakan nama "Cabo Verde" dalam urusan resmi dan tidak menerjemahkan nama tersebut ke dalam bahasa lain.^[70]

[103] Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014, istilah "Cina" digantikan, khususnya dalam dokumen dan urusan resmi, dengan istilah "Tiongkok".

[unms-1] "Member States | United Nations". United Nations. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-01. Diakses tanggal 2023-03-07.

[2] Hersch Lauterpacht (2012). Recognition in International Law. Cambridge University Press. hlm. xxxv. ISBN 9781107609433.

[Hahn-3] Hahn, Gordon (2002). Russia's Revolution from Above, 1985–2000: Reform, Transition, and Revolution in the Fall of the Soviet Communist Regime. New Brunswick: Transaction Publishers. hlm. 527. ISBN 978-0765800497.

[Griffiths-4] Griffiths, Ryan (2016). Age of Secession: The International and Domestic Determinants of State Birth. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 85, 213–242. ISBN 978-1107161627.

[ASOTREC-11] Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признали независимость друг друга и призвали всех к этому же (dalam bahasa Rusia). newsru.com. 17 November 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 April 2009. Diakses tanggal 5 June 2011.

[akhund2-12] "Taliban announce new government for Afghanistan". BBC News. 7 September 2021.

[UN_Seats_Denied-13] "U.N. Seats Denied, for Now, to Afghanistan's Taliban and Myanmar's Junta". The New York Times. 1 December 2021.

[14] "Andorra country profile". BBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 February 2009. Diakses tanggal 8 November 2011.

[17] Government of Antigua and Barbuda. "Chapter 44: The Barbuda Local Government Act" (PDF). Laws of Antigua and Barbuda. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 6 July 2011. Diakses tanggal 10 November 2010.

[19] "Tierra del Fuego and Antarctica". Patagonia-Argentina. Diakses tanggal 12 September 2020.

[21] "Pakistan Worldview, Report 21, Visit to Azerbaijan" (PDF). Senate of Pakistan Foreign Relations Committee. 2008. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 19 February 2009.

[22] "Nilufer Bakhtiyar: "For Azerbaijan Pakistan does not recognise Armenia as a country"". Today.az. 13 September 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 August 2011. Diakses tanggal 11 June 2023.

[23] "Pakistan the only country not recognising Armenia – envoy". News.Az. 5 February 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 February 2014. Diakses tanggal 17 February 2014. We are the only country not recognising Armenia as a state.

[24] "Bahamas, The | The Commonwealth". thecommonwealth.org (dalam bahasa Inggris). 15 August 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 March 2018. Diakses tanggal 12 March 2018.

[26] Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania (23 September 2020). "Lithuanian Foreign Ministry's statement on the situation in Belarus". Diakses tanggal 14 March 2022.

[Stjepanović2015-27] Stjepanović, Dejan (2015). "Dual Substate Citizenship as Institutional Innovation: The Case of Bosnia's Brčko District". Nationalism and Ethnic Politics. 21 (4): 382–383. doi:10.1080/13537113.2015.1095043. eISSN 1557-2986. ISSN 1353-7113. OCLC 5927465455.

[untreaty1-29] "Article 102, Repertory of Practice of United Nations Organs, Supplement No. 8, Volume VI (1989–1994)" (PDF). untreaty.un.org. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal April 3, 2012. Diakses tanggal July 15, 2011.

[31] "Home Rule Act of the Faroe Islands : No. 137 of March 23, 1948". Statsministeriat. Copenhagen. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 September 2015. Diakses tanggal 20 May 2015.

[32] "The Greenland Home Rule Act : Act No. 577 of 29 November 1978". Statsministeriat. Copenhagen. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2014. Diakses tanggal 20 May 2014.

[34] "Rotuma Act". Laws of Fiji (edisi ke-1978). Suva, Fiji: Government of Fiji. 1927. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 June 2010. Diakses tanggal 10 July 2010.

[35] Government of Fiji, Office of the Prime Minister (1978). "Chapter 122: Rotuma Act". Laws of Fiji. University of the South Pacific. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 March 2011. Diakses tanggal 10 November 2010.

[37] "The Gambia profile". BBC News. 14 February 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 March 2018. Diakses tanggal 12 March 2018.

[40] "Iraqi constitution" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 May 2016.

[41] Daly, Mary E. (January 2007). "The Irish Free State/Éire/Republic of Ireland/Ireland: "A Country by Any Other Name"?". Journal of British Studies. Cambridge University Press on behalf of The North American Conference on British Studies. 46 (1): 72–90. doi:10.1086/508399 . JSTOR 10.1086/508399.

[43] "Iceland - Culture, History, & People". Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 July 2011. Diakses tanggal 2 February 2016.

[44] "Working Paper No. 54 : UNGEGN list of country names (Prepared by the United Nations Group of Experts on Geographical Names)" (PDF). unstats.un.org. Vienna. May 2011. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 11 August 2011. Diakses tanggal 2 February 2016.

[45] "Hvert er formlegt heiti landsins okkar?". Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2011. Diakses tanggal 2 February 2016.

[47] "Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel". www.knesset.gov.il. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 September 2014. Diakses tanggal 7 July 2014.

[dis-48] "Disputes: International". CIA World Factbook. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 May 2011. Diakses tanggal 8 November 2011.

[49] Bell, Abraham (28 January 2008). "International Law and Gaza: The Assault on Israel's Right to Self-Defense". Jerusalem Issue Brief, Vol. 7, No. 29. Jerusalem Center for Public Affairs. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 June 2010. Diakses tanggal 16 July 2010.

[50] Salih, Zak M. (17 November 2005). "Panelists Disagree Over Gaza's Occupation Status". University of Virginia School of Law. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2016. Diakses tanggal 16 July 2010.

[51] "Israel: 'Disengagement' Will Not End Gaza Occupation". Human Rights Watch. 29 October 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 November 2008. Diakses tanggal 16 July 2010.

[occ-52] Sanger, Andrew (2011). M.N. Schmitt; Louise Arimatsu; Tim McCormack, ed. "The Contemporary Law of Blockade and the Gaza Freedom Flotilla". Yearbook of International Humanitarian Law 2010. Yearbook of International Humanitarian Law. Springer Science & Business Media. 13: 429. doi:10.1007/978-90-6704-811-8_14. ISBN 978-90-6704-811-8. It is this direct external control over Gaza and indirect control over life within Gaza that has led the United Nations, the UN General Assembly, the UN Fact Finding Mission to Gaza, International human rights organisations, US Government websites, the UK Foreign and Commonwealth Office and a significant number of legal commentators, to reject the argument that Gaza is no longer occupied.
* Scobbie, Iain (2012). Elizabeth Wilmshurst, ed. International Law and the Classification of Conflicts. Oxford University Press. hlm. 295. ISBN 978-0-19-965775-9. Even after the accession to power of Hamas, Israel's claim that it no longer occupies Gaza has not been accepted by UN bodies, most States, nor the majority of academic commentators because of its exclusive control of its border with Gaza and crossing points including the effective control it exerted over the Rafah crossing until at least May 2011, its control of Gaza's maritime zones and airspace which constitute what Aronson terms the 'security envelope' around Gaza, as well as its ability to intervene forcibly at will in Gaza.
* Gawerc, Michelle (2012). Prefiguring Peace: Israeli-Palestinian Peacebuilding Partnerships. Lexington Books. hlm. 44. ISBN 9780739166109. In other words, while Israel maintained that its occupation of Gaza ended with its unilateral disengagement Palestinians – as well as many human right organizations and international bodies – argued that Gaza was by all intents and purposes still occupied.

[54] Constitution of Comoros, Art. 1.

[57] Keun Min. "Greetings". Jeju Special Self-Governing Province. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 May 2013. Diakses tanggal 10 November 2010.

[58] "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea". Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 March 2009. Diakses tanggal 27 October 2008.

[59] "United Nations Interim Administration Mission in Kosovo". UN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 December 2014. Diakses tanggal 8 January 2015.

[60] ""Sijera Leone je 18. država koja je povukla priznanje tzv. Kosova"".

[63] Jansen, Dinah (2009). "The Conflict between Self-Determination and Territorial Integrity: the South Ossetian Paradigm". Geopolitics Vs. Global Governance: Reinterpreting International Security. Centre for Foreign Policy Studies, University of Dalhousie: 222–242. ISBN 978-1-896440-61-3. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 August 2018. Diakses tanggal 14 December 2017.

[cnnAbSO-64] "Russia condemned for recognising rebel regions". CNN.com. Cable News Network. 26 August 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 August 2008. Diakses tanggal 26 August 2008.

[65] Constitution of Pakistan, Art. 1.

[66] Aslam, Tasnim (11 December 2006). "Pakistan Does Not Claim Kashmir As An Integral Part..." Outlook India. The Outlook Group. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 December 2011. Diakses tanggal 27 February 2011.

[67] Williams, Kristen P. (2001). Despite nationalist conflicts: theory and practice of maintaining world peace. Greenwood Publishing Group. hlm. 154–155. ISBN 978-0-275-96934-9.

[68] Pruthi, R.K. (2001). An Encyclopaedic Survey Of Global Terrorism In 21st Century. Anmol Publications Pvt. Ltd. hlm. 120–121. ISBN 978-81-261-1091-9.

[69] "Azad Kashmir Day". Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 August 2014. Diakses tanggal 28 July 2014.

[gbtribune.files.wordpress.com-70] "To Be Published In The Next Issue Of The" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 5 September 2014. Diakses tanggal 28 July 2014.

[AJ&KHistory-71] "AJ&K History". Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 January 2018. Diakses tanggal 6 January 2018.

[72] Lansford, Tom (2014-04-08). Political Handbook of the World 2014. ISBN 9781483333281. Diakses tanggal 5 October 2014.

[73] "The Azad Jammu And Kashmir Interim Constitution Act, 1974" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 October 2013. Diakses tanggal 28 July 2014.

[74] Palestine Liberation Organization. "Road For Palestinian Statehood: Recognition and Admission". Negotiations Affairs Department. Diarsipkan dari versi asli tanggal August 18, 2011. Diakses tanggal July 28, 2011.

[75] Lihat kriteria terbentuknya suatu negara berikut ini:
Mendes, Errol (30 March 2010). "Statehood and Palestine for the purposes of Article 12 (3) of the ICC Statute" (PDF). hlm. 28, 33. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 31 August 2011. Diakses tanggal 17 April 2011: "...the Palestinian State also meets the traditional criteria under the Montevideo Convention..."; "...the fact that a majority of states have recognised Palestine as a State should easily fulfil the requisite state practice".

McKinney, Kathryn M. (1994). "The Legal Effects of the Israeli-PLO Declaration ofPrinciples: Steps Toward Statehood for Palestine". Seattle University Law Review. Seattle University. 18 (93): 97. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2011. Diakses tanggal 17 April 2011: "It is possible, however, to argue for Palestinian statehood based on the constitutive theory".

McDonald, Avril (Spring 2009). "Operation Cast Lead: Drawing the Battle Lines of the Legal Dispute". Human Rights Brief. Washington College of Law, Center for Human Rights and Humanitarian Law. 25. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 March 2012. Diakses tanggal 17 April 2011: "Whether one applies the criteria of statehood set out in the Montevideo Convention or the more widely accepted constitutive theory of statehood, Palestine might be considered a state."

[92] Mendes, Errol (30 March 2010). "Statehood and Palestine for the purposes of Article 12 (3) of the ICC Statute" (PDF). hlm. 28, 33. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 31 August 2011. Diakses tanggal 17 April 2011: "...the Palestinian State also meets the traditional criteria under the Montevideo Convention..."; "...the fact that a majority of states have recognised Palestine as a State should easily fulfil the requisite state practice".

[93] McKinney, Kathryn M. (1994). "The Legal Effects of the Israeli-PLO Declaration ofPrinciples: Steps Toward Statehood for Palestine". Seattle University Law Review. Seattle University. 18 (93): 97. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2011. Diakses tanggal 17 April 2011: "It is possible, however, to argue for Palestinian statehood based on the constitutive theory".

[94] McDonald, Avril (Spring 2009). "Operation Cast Lead: Drawing the Battle Lines of the Legal Dispute". Human Rights Brief. Washington College of Law, Center for Human Rights and Humanitarian Law. 25. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 March 2012. Diakses tanggal 17 April 2011: "Whether one applies the criteria of statehood set out in the Montevideo Convention or the more widely accepted constitutive theory of statehood, Palestine might be considered a state."

[unnms-76] "Non-member States and Entities". United Nations. 29 February 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 May 2009. Diakses tanggal 30 August 2010.

[77] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. "Arab States: Palestine". United Nations. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 January 2012. Diakses tanggal 3 December 2011.

[78] "The Palestinians: Background and U.S. Relations" (PDF). 18 March 2021. hlm. 40–41.

[81] Federal Foreign Office of Germany (November 2009). "Beziehungen zu Deutschland". Government of Germany. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 July 2010. Diakses tanggal 16 July 2010. For more information, see Foreign relations of the Cook Islands.

[82] Republic of Nauru Permanent Mission to the United Nations. "Foreign Affairs". United Nations. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 October 2014. Diakses tanggal 16 July 2010.

[83] Andreas S. Kakouris (9 July 2010). "Cyprus is not at peace with Turkey". CNN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 May 2014. Diakses tanggal 17 May 2014. Turkey stands alone in violation of the will of the international community. It is the only country to recognise the "TRNC" and is the only country that does not recognise the Republic of Cyprus and its government.

[84] "Cyprus", The World Factbook, Central Intelligence Agency, 7 June 2023, diakses tanggal 11 June 2023

[montevideo-85] Ker-Lindsay, James (2012). The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States. Oxford University Press. hlm. 53. ISBN 9780199698394. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 October 2013. Diakses tanggal 24 September 2013. In addition to the four cases of contested statehood described above, there are three other territories that have unilaterally declared independence and are generally regarded as having met the Montevideo criteria for statehood but have not been recognised by any states: Transnistria, Nagorny Karabakh, and Somaliland.

[FailureofStates-86] Kreuter, Aaron (2010). "Self-Determination, Sovereignty, and the Failure of States: Somaliland and the Case for Justified Secession" (PDF). Minnesota Journal of International Law. University of Minnesota Law School. 19 (2): 380–381. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 27 September 2013. Diakses tanggal 24 September 2013. Considering each of these factors, Somaliland has a colorable argument that it meets the theoretical requirements of statehood. ... On these bases, Somaliland appears to have a strong claim to statehood.

[AfricaReport-87] International Crisis Group (23 May 2006). "Somaliland: Time for African Union leadership" (PDF). The Africa Report. Groupe Jeune Afrique (110): 10–13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 20 July 2011. Diakses tanggal 19 April 2011.

[PolSomaliland-88] Mesfin, Berouk (September 2009). "The political development of Somaliland and its conflict with Puntland" (PDF). ISS Paper. Institute for Security Studies (200): 8. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 23 November 2011. Diakses tanggal 19 April 2011.

[StrangeCase-89] Arieff, Alexis. "de facto Statehood? The Strange Case of Somaliland" (PDF). Yale Journal of International Affairs. International Affairs Council at Yale (Spring/Summer 2008): 1–79. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 December 2011. Diakses tanggal 17 April 2011.

[Somalilandprofile-91] "Somaliland profile". BBC News. 14 December 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 April 2017. Diakses tanggal 27 January 2018.

[UNISFA2017-94] "Statement from UNISFA on the recent spate of attacks in Abyei". UNmissions.org. 18 October 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 February 2018. Diakses tanggal 12 February 2018.

[AbyeiName-95] "Abyei Administration Area Changes Name". Gurtong.net. 29 July 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 February 2018. Diakses tanggal 12 February 2018.

[97] "Ma refers to China as ROC territory in magazine interview". Taipei Times. 8 October 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 June 2009. Diakses tanggal 13 October 2008.

[98] 中華民國國情介紹. 2.16.886.101.20003. 22 March 2017.

[99] van der Wees, Gerrit. "Is Taiwan's International Space Expanding or Contracting?". thediplomat.com. The Diplomat. Diakses tanggal 16 December 2021.

[101] Tanya Basu (14 December 2013). "Cape Verde Gets New Name: 5 Things to Know About How Maps Change". National Geographic. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 October 2018. Diakses tanggal 8 October 2018.

[104] "Transnistria profile – Overview". BBC News. 20 November 2022. Diakses tanggal 11 June 2023.

[105] "Bilateral relations of the Holy See". Holy See website. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 July 2014. Diakses tanggal 5 June 2012.

[unnms2-106] "Non-member States and Entities". United Nations. 29 February 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 May 2009. Diakses tanggal 30 August 2010.

[107] Constitution of Greece, Art. 105.

[108] "Country profiles". The European Union. Diakses tanggal 11 June 2023.

[1]

[2]

[3]

[4]

[a]

[b]

[c]

[d]

[f]

[5]

[6]

[7]

[8]

[g]

[h]

[9]

[i]

[j]

[11]

[12]

[13]

[e]

[14]

[k]

[15]

[16]

[l]

[17]

[m]

[18]

[19]

[n]

[20]

[21]

[o]

[22]

[p]

[q]

[23]

[r]

[s]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[t]

[34]

[u]

[v]

[35]

[36]

[37]

[38]

[w]

[x]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[y]

[z]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[aa]

[64]

[ab]

[ac]

[65]

[66]

[ad]

[67]

[68]

[69]

[ae]

[af]

[ag]

[71]

[72]

[73]