Federasi

Peta negara-negara yang berbentuk federasi (berwarna hijau).
Bagian dari seri Politik
Bentuk dasar dari pemerintahan
Struktur kekuatan
Sumber kekuatan
Demokrasi
Kerajaan
Oligarki
Otokrasi
Republik
Lainnya
 Portal Politik

Federasi (serapan dari bahasa Belanda: federatie) adalah gabungan beberapa perhimpunan yang bekerja sama dan seakan-akan merupakan satu entitas badan, namun hakikatnya tetap berdiri sendiri. Federasi pertama kali terdefinisikan pada masa kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja.

Pada saat ini, sebuah federasi dikatakan sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, yang biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi.

Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi biasanya ditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara bagian "berdaulat". Bentuk pemerintahan atau struktur konstitusional ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme.

Perbedaan dengan negara kesatuan

Negara kesatuan bertentangan dengan negara federasi. Di negara kesatuan, semua sistem pemerintahan sub-nasional dicabut oleh pemerintah pusat. Di negara federasi, semua sistem pemerintahan sub-nasional diberikan oleh pemerintah pusat.

Negara Kesatuan Negara Federal Otonomi daerah
Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU) Setiap daerah mempunyai UUD daerah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri) Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
Perda terikat dengan UU UUD daerah tidak terikat dengan UU negara Perda terikat dengan UU
Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum Presiden/Raja berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum
DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR DPRD (provinsi/negara bagian/dst) punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR
Perda dicabut pemerintah pusat Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah Perda dicabut pemerintah pusat
Sentralisasi Desentralisasi Semi sentralisasi
Bisa interversi dari kebijakan pusat Tidak bisa interversi dari kebijakan pusat Bisa interversi dari kebijakan pusat
Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat
APBN dan APBD tergabung APBD untuk setiap daerah dan APBN hanya untuk negara APBN dan APBD tergabung
Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan Pengeluaran APBN dan APBD dihitung pembagian Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan
Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat dan sejajar Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
Daerah diatur pemerintah pusat Daerah harus mandiri Daerah harus mandiri
Keputusan pemda diatur pemerintah pusat Keputusan pemda tidak ada hubungan dengan pemerintah pusat Keputusan pemda diatur pemerintah pusat
Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan
Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama Masalah daerah merupakan tanggung jawab pemda Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama
3 kekuasaan daerah tidak diakui 3 kekuasaan daerah diakui 3 kekuasaan daerah tidak diakui
Hanya hari libur nasional diakui Hari libur terdiri dari pusat dan daerah Hanya hari libur nasional diakui
Bendera nasional hanya diakui Bendera nasional serta daerah diakui dan sejajar Bendera nasional hanya diakui
Hanya bahasa nasional diakui Beberapa bahasa selain nasional diakui setiap daerah Hanya bahasa nasional diakui

Jenis

Republik Federal

Tahun Federasi Unit Federasi Unit Federasi mayor Unit Federasi minor
1853  Argentina Provinsi di Argentina 23 provinsi 1 kota otonomi
1889  Brasil Negara bagian di Brasil 26 negara bagian (Sebelumnya provinsi, ketika periode monarki pada tahun 1822 hingga 1889) 1 federal distrik and 5,561 munisipalitas
1920  Austria Negara bagian di Austria 9 Länderatau Bundesländer
1995  Bosnia dan Herzegovina Divisi di Bosnia dan Herzegovina 2 entitas (out of which one is itself a federation, consisting of 10 cantons) 1 distrik
1949-1950  Republik Indonesia Serikat Negara bagian di Indonesia 7 Negara 9 Daerah otonomi
1975  Komoro Kepulauan otonomi di Komoro 3 kepulauan
1995  Ethiopia Region di Ethiopia 9 regional 2 kota carteran
1949  Jerman Negara bagian di Jerman 16 Länder atau Bundesländer
1950 India India Negara bagian dan teritori di India 28 negara bagian 7 uni teritori, termasuk wilayah ibu kota nasional
2005  Irak Kegubernuran di Irak 18 gubernuran, termasuk daerah otonomi Kurdistan.
1821  Meksiko Negara bagian di Meksiko 31 negara bagian 1 federal distrik
1979  Federasi Mikronesia Administrasi divisi di Federasi Mikronesia 4 negara bagian
2015    Nepal Provinsi di Nepal 7 provinsi 77 distrik
1963  Nigeria Negara bagian di Nigeria 36 negara bagian 1 teritori
1956  Pakistan Provinsi dan teritori di Pakistan 4 provinsi 4 federal yang wilayah termasuk wilayah ibu kota federal
1991  Rusia Subjek federal di Rusia 21 republik, 46 oblast, 9 krai, 1 otonomi oblast, 4 otonomi okrug, 2 tingkat kota federal[1]
2011  Sudan Selatan Negara bagian di Sudan Selatan 10 negara bagian
2012  Somalia Anggota negara bagian federal di Somalia 18 negara bagian[2]
1956  Sudan Negara bagian di Sudan 15 negara bagian
1848  Swiss Kanton di Swiss 20 kanton, 6 bagian kanton
1787  Amerika Serikat Negara bagian di Amerika Serikat 50 negara bagian 1 federal distrik; 1 teritori tergabung, 13 teritori tidak tergabung
1863  Venezuela Negara bagian di Venezuela 23 negara bagian 1 federal distrik, 1 federal dependensi

Monarki Federal

Tahun Federasi Unit Feredasi Unit Feredasi mayor Unit Feredasi minor
1901  Australia Negara bagian dan teritori di Australia 6 negara bagian 10 territori
1970  Belgia Divisi di Belgia 3 komunitas, 3 regional
1867  Kanada Provinsi dan teritori di Kanada 10 provinsi 3 teritori
1963  Malaysia Negara bagian di Malaysia 13 negara bagian 3 federal teritori
1983  Saint Kitts dan Nevis Kepulauan/Parish di Saint Kitts dan Nevis 2 kepulauan/14 paroki
1971  Uni Emirat Arab Emirat di Uni Emirat Arab 7 emirat

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Federal structure of Russia Diarsipkan 2017-07-26 di Wayback Machine., Article 65 of Russian Constitution.
  2. ^ "The Federal Republic of Somalia – Harmonized Draft Constitution" (PDF). Federal Republic of Somalia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-01-20. Diakses tanggal 2 August 2012. : Adopted constitution accommodates existing regional governments, with the ultimate number and boundaries of the Federal Member States to be determined by the House of the People of the Federal Parliament.


Ikon rintisan

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Kembali kehalaman sebelumnya