PalestinaPalestina (bahasa Arab: فلسطين[a]), dengan nama resmi Negara Palestina (bahasa Arab: دولة فلسطين, translit. Dawlat Filasṭīn[b], bahasa Ibrani: מדינה פלסטינית), adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Didirikan pada tanggal 15 November 1988 dan secara resmi diperintah oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kelompok ini mengklaim Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza sebagai wilayahnya, yang semuanya telah menjadi wilayah pendudukan Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Tepi Barat memiliki 165 daerah kantong Palestina yang sebagian berada di bawah kekuasaan Palestina, namun sisanya, termasuk 200 pemukiman Israel, berada di bawah kendali penuh Israel. Jalur Gaza diperintah oleh Mesir tetapi ditaklukkan oleh Israel pada tahun 1967. Israel memerintah wilayah tersebut hingga menarik diri pada tahun 2005. Hamas merebut kekuasaan di sana setelah memenangkan pemilihan legislatif Palestina tahun 2006. Jalur Gaza sejak itu diblokade oleh Israel dan Mesir. Sebagian besar negara di dunia termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina.[6][7] Pada 1974, Liga Arab telah menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina" dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka secara mendesak. Organisasi Pembebasan Palestina telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina", bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Sejak tahun 1998, Organisasi Pembebasan Palestina diatur untuk duduk di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain. Pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan Organisasi Pembebasan Palestina mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Perjanjian Oslo, Organisasi Pembebasan Palestina mendirikan sebuah badan administratif sementara: Otoritas Nasional Palestina, yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai. Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Banyak negara yang tidak mengakui negara Palestina tetapi mengakui Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina diberdayakan oleh Dewan Nasional Palestina untuk melakukan fungsi pemerintah negara Palestina.[8] SejarahKonflik dengan IsraelPada tahun 1946, Transyordania memperoleh kemerdekaan dari Mandat Britania atas Palestina.[9] Pada tahun 1947, PBB mengadopsi rencana pembagian wilayah mandat untuk solusi dua negara. Rencana tersebut diterima oleh para pemimpin Yahudi tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab, dan Inggris menolak untuk melaksanakan rencana tersebut. Menjelang penarikan terakhir Inggris, Badan Yahudi untuk Israel, yang dipimpin oleh David Ben-Gurion, mendeklarasikan pembentukan Negara Israel sesuai dengan rencana yang diusulkan PBB. Pada tanggal 14 Mei 1948, para pemukim Zionis mendeklarasikan negara Israel.[10] Pada tahun 1948, pecah Perang Arab-Israel. Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan karena menang perang. Mesir memperoleh kendali atas Jalur Gaza dan Transyordania mendapatkan kontrol atas Tepi Barat.[11] Komite Tinggi Arab tidak mendeklarasikan negaranya sendiri dan sebaliknya, bersama dengan Transyordania, Mesir, dan anggota Liga Arab lainnya pada saat itu, memulai aksi militer yang mengakibatkan Perang Arab-Israel tahun 1948. Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan yang ditetapkan sebagai bagian dari negara Arab berdasarkan rencana PBB. Mesir menduduki Jalur Gaza dan Transyordania menduduki dan kemudian mencaplok Tepi Barat. Mesir awalnya mendukung pembentukan Pemerintahan Seluruh Palestina tetapi membubarkannya pada tahun 1959. Transyordania tidak pernah mengakuinya dan malah memutuskan untuk menggabungkan Tepi Barat dengan wilayahnya sendiri untuk membentuk Yordania. Aneksasi tersebut diratifikasi pada tahun 1950 tetapi ditolak oleh komunitas internasional. Pada tahun 1959, Mesir awalnya mendukung terciptanya Pemerintahan Seluruh Palestina, namun dibubarkan.[12] Pada tahun 1964, ketika Tepi Barat dikontrol oleh Yordania, Organisasi Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel.[13] Pada tahun 1967, Perang Enam Hari ketika Mesir, Yordania dan Suriah berperang melawan orang Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel karena Israel menang atas Perang Enam Hari.[14] Perang Enam Hari pada tahun 1967, ketika Israel berperang melawan Mesir, Yordania, dan Suriah, berakhir dengan pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta wilayah lainnya. Pada 22 November 1974, KTT Liga Arab 1974 menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak. PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara".[15][16][17] Pada 15 November 1988, Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).[18] Pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme".[19] EtimologiKata "Palestina" berasal dari Yudea Palestina. Yudea Palestina merupakan nama dari Tanah Yudea yang diganti oleh Kaisar Hadrian[20] pada zaman penjajahan Romawi. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan untuk menghapuskan jejak Yahudi di Tanah Yudea. Nama ini kemudian terus dipakai sampai sekarang. Palestina bukanlah keturunan bangsa Filistin. Filistin merupakan bangsa yang datang dari Kaftor (sekarang berada di sekitar Yunani). Pemerintahan dan politik
Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljir, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara. Secara de jure, Kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang.
Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, organisasi massa, Tanah Air yang diduduki, perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina, masalah politik, masalah administrasi dan masalah kemiliteran. Hukum dan keamananNegara Palestina mempunyai sejumlah pasukan keamanan, antara lain Pasukan Polisi Sipil, Pasukan Keamanan Nasional, dan Badan Intelijen, yang berfungsi menjaga keamanan dan melindungi warga Palestina dan Negara Palestina.[21] Pengakuan internasionalPer Juni 2024, 146 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Negara Palestina. Namun, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Britania Raya, tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara.[22] GeografiWilayah yang diklaim oleh negara tersebut, yang dikenal sebagai wilayah Palestina, terletak di Levant Selatan di wilayah Timur Tengah. Palestina adalah bagian dari Hilal Subur, bersama dengan Israel, Yordania, Lebanon, Irak, dan Suriah. Jalur Gaza berbatasan dengan Laut Mediterania di sebelah barat, Mesir di sebelah selatan, dan Israel di sebelah utara dan timur. Tepi Barat berbatasan dengan Yordania di sebelah timur, dan Israel di sebelah utara, selatan, dan barat. Palestina berbagi perbatasan lautnya dengan Israel, Mesir, dan Siprus. Dengan demikian, kedua enklave yang membentuk wilayah yang diklaim oleh Negara Palestina tidak memiliki batas geografis satu sama lain, dipisahkan oleh Israel. Wilayah-wilayah ini akan menjadi negara terluas ke-163 di dunia berdasarkan luas daratan. Tepi Barat adalah wilayah pegunungan. Terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Gunung Nablus (Jabal Nablus), Perbukitan Hebron, dan Pegunungan Yerusalem (Jibal al–Quds). Perbukitan Samaria dan Perbukitan Yudea merupakan jajaran pegunungan di Tepi Barat, dengan Gunung Nabi Yunus setinggi 1.030 meter (3.380 kaki) di Provinsi Hebron sebagai puncak tertingginya. Hingga abad ke-19, Hebron merupakan kota tertinggi di Timur Tengah. Sementara Yerusalem terletak di dataran tinggi di dataran tinggi tengah dan dikelilingi oleh lembah-lembah. Wilayahnya terdiri dari lembah-lembah yang subur, seperti Lembah Jezreel dan Lembah Sungai Yordan. Palestina merupakan rumah bagi pohon zaitun terbesar di dunia, yang terletak di Yerusalem. Sekitar 45% lahan Palestina digunakan untuk menanam pohon zaitun. Palestina memiliki danau dan sungai penting yang memainkan peran penting dalam geografi dan ekosistemnya. Sungai Yordan mengalir ke selatan, membentuk bagian dari perbatasan timur Palestina dan melewati Laut Galilea sebelum mencapai Laut Mati. Menurut tradisi Kristen, itu adalah situs pembaptisan Yesus. Laut Mati, yang berbatasan dengan timur negara itu adalah titik terendah di bumi. Yerikho, yang terletak di dekatnya, adalah kota terendah di dunia. Desa-desa dan daerah pinggiran kota di sekitar Yerusalem adalah rumah bagi badan air kuno. Ada beberapa lembah sungai (wadi) di seluruh negeri. Saluran air ini menyediakan sumber daya penting untuk pertanian dan rekreasi sambil mendukung berbagai ekosistem. Tiga ekoregion darat ditemukan di daerah tersebut: Hutan konifer-sklerofil-berdaun lebar Mediterania Timur, Gurun Arab, dan Gurun semak Mesopotamia. Palestina memiliki sejumlah masalah lingkungan; Masalah yang dihadapi Jalur Gaza meliputi penggurunan; salinitas air tawar; pengolahan limbah; penyakit yang ditularkan melalui air; degradasi tanah; dan penipisan serta kontaminasi sumber daya air bawah tanah. Di Tepi Barat, banyak masalah yang sama terjadi; meskipun air tawar jauh lebih melimpah, akses dibatasi oleh pertikaian yang sedang berlangsung. IklimSuhu di Palestina sangat bervariasi. Iklim di Tepi Barat sebagian besar adalah Mediterania, sedikit lebih sejuk di daerah dataran tinggi dibandingkan dengan garis pantai, di sebelah barat daerah tersebut. Di sebelah timur, Tepi Barat mencakup sebagian besar Gurun Yudea termasuk garis pantai barat Laut Mati, yang ditandai dengan iklim kering dan panas. Gaza memiliki iklim semi-kering yang panas (Köppen: BSh) dengan musim dingin yang sejuk dan musim panas yang kering. Musim semi tiba sekitar bulan Maret – April dan bulan terpanas terjadi pada bulan Juli dan Agustus, dengan suhu tertinggi rata-rata 33 °C (91 °F). Bulan terdingin adalah Januari dengan suhu biasanya 7 °C (45 °F). Hujan jarang terjadi dan umumnya turun antara bulan November dan Maret, dengan tingkat curah hujan tahunan sekitar 4,57 inci (116 mm).
Keanekaragaman hayatiPalestina tidak secara resmi mengakui taman nasional atau kawasan lindung. Namun, terdapat kawasan di Tepi Barat yang dianggap memiliki signifikansi ekologis dan budaya dan dikelola melalui upaya konservasi. Kawasan ini sering disebut sebagai cagar alam atau kawasan lindung. Terletak dekat Jericho di Tepi Barat, Wadi Qelt adalah lembah gurun dengan flora dan fauna yang unik. Cagar alam ini terkenal dengan bentang alamnya yang terjal, mata air alami, dan situs bersejarah seperti Biara St. George. Upaya telah dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan keindahan alam daerah tersebut. Gurun Yudea populer dengan "Unta Yudea". Kebun Binatang Qalqilya di Kegubernuran Qalqilya, merupakan satu-satunya kebun binatang yang saat ini aktif di negara tersebut. Kebun Binatang Gaza ditutup karena kondisi yang buruk. Pemerintah Israel telah membangun berbagai taman nasional di Area C, yang juga dianggap ilegal menurut hukum internasional. EkonomiSumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini.[28][29] Selain itu, sumber keuangannya juga berasal dari perpajakan dan pariwisata.[30][31] Sebelumnya, Palestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel.[32] Indikator pembangunanPendaftaran sekolah, primer (%) gros: 94% pada tahun 2012[33] Emisi karbon dioksida (metrik ton per kapita): 0,6 pada tahun 2010[33] Tingkat kemiskinan: 25,8% pada tahun 2011[33] Peningkatan sumber air pedesaan: 82% pada tahun 2012[33] Harapan hidup: 73 pada tahun 2012[33] GNI per kapita (US $ saat ini): $2.810 pada tahun 2012[33] Populasi: 4.169.509 pada tahun 2013[33] BudayaMediaAda sejumlah surat kabar, kantor berita, dan stasiun televisi satelit di Negara Palestina. Kantor beritanya termasuk Kantor Berita Ma'an, Wafa, Jaringan Berita Palestina. TV Al-Aqsa, TV Al-Quds, TV Sanabel adalah penyiar satelit utamanya. OlahragaSepak bola asosiasi (sepak bola) adalah olahraga paling populer di negara Palestina, dengan tim sepak bola nasional Palestina mewakili negara tersebut dalam sepak bola internasional. Rugbi juga merupakan olahraga yang populer.[34][35] Seni, musik, dan pakaianPerjuangan IntifadahBerdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljir, Aljazair. Dari segi hukum internasional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas. Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.[36] Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah Perang 6 Hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah sering kali disalahartikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.[37] Galeri
Catatan
Referensi
Pranala luarWikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
|