Invasi Ambon

Invasi Ambon
Tanggal 28 September 1950 – 5 November 1950 Lokasi Ambon Hasil Maluku bagian selatan dianeksasi oleh Republik Indonesia
Pihak terlibat
Indonesia	Republik Maluku Selatan
Tokoh dan pemimpin
Soekarno Alex Kawilarang Abdul Haris Nasution Slamet Rijadi  †	Chris Soumokil  Isaac Julius Tamaëla Alexander Nanlohy Domingus Sopacua Ajudan Tahapary Ajudan Siwabessy
Kekuatan
20.000	1.000[1]
Korban
5.000 tewas[a]	500 tewas[1]
10.000–15.000 warga sipil tewas[1]

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 594–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Kerajaan Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Mataram 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1045 Kerajaan Janggala 1045–1136 Kerajaan Kadiri 1045–1221 Kerajaan Singasari 1222–1292 Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Penyebaran Islam 800–1600 Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1905 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888 Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–1860 Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–1946 Kesultanan Yogyakarta 1755–1945 Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1904 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942 Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949 Masa Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Invasi Ambon adalah sebuah operasi gabungan militer Indonesia terkombinasi pada 1950. Serangan tersebut bertujuan untuk merebut dan menganeksasi Republik Maluku Selatan yang memerdekaan diri.

Setelah Konferensi Meja Bundar Indonesia-Belanda, Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan federasi yang Dewan Perwakilan Rakyatnya terdiri dari 50 orang perwakilan Republik Indonesia dan 100 orang dari berbagai negara bagian menurut jumlah penduduknya.

Tidak mempercayai Republik Indonesia yang didominasi orang Jawa dan Muslim, orang Maluku Selatan yang sebagian besar Protestan dan pro-Belanda - yang telah lama berkontribusi pada Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) - mendeklarasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan di Ambon dan Seram pada tanggal 25 April 1950. mantan menteri Indonesia Timur mendeklarasikan kemerdekaan dan mantan Wakil Gubernur Kabupaten Maluku Selatan, Johanis Hermanus Manuhutu diangkat menjadi Presiden Republik yang baru.

Deklarasi kemerdekaan mengatakan Maluku Selatan tidak lagi merasa aman di dalam Negara Indonesia Timur dan memutuskan hubungan mereka dengan RIS. Dan kemudian, mantan prajurit KNIL yang ditempatkan di Ambon bergabung dengan RMS dan membentuk Angkatan Perang RMS (APRMS). Mereka ini termasuk pasukan yang menunggu demobilisasi atau dipindahkan ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).^[2]

Pada 17 Agustus 1950, Presiden Indonesia Soekarno, memproklamasikan pemulihan negara kesatuan Republik Indonesia. RMS ini tidak diakui oleh Sukarno dan atas perintahnya militer Indonesia menyerbu Pulau Buru Maluku dan sebagian dari Pulau Seram.

Pada saat proklamasi RMS, ada 7.345 mantan pasukan KNIL yang ditempatkan di Ambon, termasuk 2.500 orang Ambon. Prajurit ini menjadi tulang punggung APRMS. Setelah blokade angkatan laut oleh angkatan laut Indonesia, invasi ke Ambon terjadi pada tanggal 28 September 1950. APRMS melarikan diri dari kota Ambon sebelum pasukan Indonesia yang menyerang mengambil posisi di benteng tua Belanda di perbukitan di atas kota. Dari sini mereka melancarkan perang gerilya. TNI menduduki bagian utara pulau, tapi sempat terhenti oleh resistance Ambon sengit di satu kilometer lebar tanah genting, yang menghubungkan dengan bagian selatan.^[3] Pada tanggal 5 November kota Ambon jatuh ke tangan tentara Indonesia. Pemerintah RMS melarikan diri ke Seram pada bulan Desember untuk melanjutkan perang dalam bentuk perang gerilya. "Kota Ambon telah musnah kecuali empat bangunan," kata seorang saksi mata kepada sebuah surat kabar Australia. "Orang Indonesia terus-menerus menyerang kota dan pesawat memberondongnya, tetapi sebagian besar kerusakan disebabkan oleh pembakaran."^[4] Pertempuran itu sengit, karena lawan TNI adalah mantan prajurit KNIL yang terlatih termasuk Green Caps. Namun demikian, kerugian yang dialami tentara Indonesia relatif kecil. Meskipun prajurit RMS adalah anggota KNIL yang terlatih dan terkenal dengan keterampilan bertarungnya, perlawanan prajurit APRMS akhirnya dapat dipadamkan pada November 1950. Namun, Letkol Slamet Rijadi yang merupakan Panglima TNI di sektor Maluku dan peserta penting selama penyerangan tersebut terbunuh pada hari terakhir kampanye.^[5][6][7]

Selama Revolusi Nasional Indonesia, Belanda harus membubarkan KNIL yang dipulihkan,^[8] dan tentara pribumi memiliki pilihan untuk didemobilisasi atau bergabung dengan tentara Republik Indonesia. Karena ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinan Republik, yang didominasi oleh Islam Jawa, ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi orang Ambon Protestan, dan hanya sebagian kecil yang memilih untuk mengabdi dengan Tentara Indonesia. Pembubaran terbukti merupakan proses yang rumit dan, pada tahun 1951, dua tahun setelah penyerahan kedaulatan, tidak semua tentara telah didemobilisasi. Belanda berada di bawah tekanan internasional yang berat untuk membubarkan tentara kolonial dan untuk sementara menjadikan orang-orang ini bagian dari tentara reguler Belanda, ketika mencoba untuk mendemobilisasi mereka di Jawa. Di sinilah letak sumber ketidakpuasan di antara tentara Maluku karena menurut kebijakan KNIL, tentara berhak memilih tempat mereka akan dibebastugaskan pada akhir kontrak mereka. Situasi politik di Republik Indonesia yang baru pada awalnya tidak stabil dan, khususnya, kontroversi mengenai bentuk federal atau negara yang tersentralisasi mengakibatkan konflik bersenjata di mana orang-orang Ambon mantan KNIL terlibat. Pada tahun 1951 Republik Maluku Selatan diproklamasikan di Ambon. RMS mendapat dukungan kuat di antara prajurit KNIL Ambon. Akibatnya tentara Maluku yang berada di luar Maluku Selatan menuntut diberhentikan di Ambon. Tetapi Indonesia menolak untuk membiarkan Belanda mengangkut tentara-tentara ini ke Ambon selama RMS tidak tertekan, karena khawatir akan perjuangan militer yang berkepanjangan. Ketika setelah pertempuran sengit RMS ditindas di Ambon, para prajurit menolak untuk diberhentikan di sana. Mereka sekarang menuntut untuk didemobilisasi di Seram, di mana masih ada kantong-kantong perlawanan terhadap Indonesia. Ini lagi-lagi diblokir oleh Indonesia.

Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk mengangkut para pria yang tersisa beserta keluarganya ke Belanda. Mereka dipulangkan pada saat kedatangan dan 'sementara' ditempatkan di kamp-kamp sampai mereka bisa kembali ke pulau-pulau Maluku.^[9] Dengan cara ini sekitar 12.500 orang menetap di Belanda, sedikit banyak bertentangan dengan keinginan mereka dan tentunya juga bertentangan dengan rencana awal pemerintah Belanda.

Setelah kekalahan RMS di Ambon oleh pasukan Indonesia pada November 1950, pemerintah yang menyatakan diri mundur ke Seram, di mana perjuangan bersenjata berlanjut hingga Desember 1963. Pemerintah di pengasingan pindah ke Belanda pada tahun 1966, mengikuti pemimpin perlawanan dan presiden Penangkapan dan eksekusi Chris Soumokil oleh pihak berwenang Indonesia. Pemerintah yang diasingkan terus ada, dengan John Wattilete sebagai presiden petahana sejak April 2010.

Proklamasi RMS telah menjadi subjek dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi digantikan oleh Perang Korea. Pada 1 Oktober, pemerintah RMS meminta intervensi dari Dewan Keamanan PBB, Australia dan Belanda untuk menyerbu pasukan Indonesia. Belanda menyatakan bahwa ini adalah masalah PBB dan merujuk pada transfer RTC.^[10]

Keterlibatan militer di Maluku mendorong Kawilarang untuk mendirikan apa yang kemudian menjadi Kopassus, sebuah pasukan khusus Indonesia.^[11]

• Peristiwa Andi Azis
• Operasi Trikora
• Konfrontasi Indonesia-Malaysia
• Konflik sektarian Maluku

Artikel bertopik perang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s