Jeda kekuasaan Prancis dan Britania di Hindia Belanda

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 594–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Kerajaan Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Mataram 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1045 Kerajaan Janggala 1045–1136 Kerajaan Kadiri 1045–1221 Kerajaan Singasari 1222–1292 Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Penyebaran Islam 800–1600 Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1905 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888 Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–1860 Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–1946 Kesultanan Yogyakarta 1755–1945 Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1904 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942 Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949 Masa Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Jeda kekuasaan Prancis dan Britania di Hindia Belanda adalah suatu kekuasaan Prancis dan Britania (lebih dikenali sebagai Inggris) di Hindia Belanda yang berlangsung dari 1806 hingga 1815. Prancis memerintah antara tahun 1806 dan 1811. Britania mengambil alih kekuasaan dari tahun 1811 sampai 1815, dan mengembalikan kekuasaan kepada Belanda pada tahun 1815.

Jatuhnya Belanda ke tangan Kekaisaran Prancis dan pembubaran Perusahaan Hindia Timur Belanda menyebabkan beberapa perubahan besar dalam pemerintahan kolonial Eropa di Hindia Belanda, ketika salah satu Peperangan era Napoleon terjadi di Jawa.^[1] Periode ini, yang berlangsung selama hampir satu dekade, menyaksikan perubahan yang luar biasa di Jawa, karena proyek infrastruktur dan pertahanan yang agresif terjadi, diikuti oleh pertempuran, reformasi, dan perubahan besar pemerintahan di koloni tersebut.

Pada 1800, Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)) dinyatakan bangkrut dan dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, aset-asetnya yang meliputi pelabuhan laut, gudang, benteng, permukiman, tanah, dan perkebunan di Hindia Timur dinasionalisasi sebagai koloni Belanda, Hindia Belanda. Berpusat di Batavia (kini Jakarta), Belanda menguasai sebagian besar Jawa (kecuali wilayah pedalaman negeri Vorstenlanden Mataram dan Banten), menaklukkan pesisir Sumatera Barat, menggulingkan bekas koloni Portugis di Malaka, Maluku, Sulawesi Selatan dan Utara, juga di Timor Barat. Di antara penguasaan Belanda ini, Jawa adalah yang paling penting, karena produksi tanaman keras dan perkebunan yang dikuasai Belanda berada di sana.

Di sisi lain dunia, Eropa hancur karena Peperangan era Napoleon. Sebuah penaklukan dan revolusi yang menggeser politik, hubungan, dan dinamika di antara kekaisaran dan negara Eropa, yang berdampak pada koloni mereka di Timur Jauh. Belanda di bawah Napoleon Bonaparte pada 1806, mengawasi Republik Batavia menjadi Persemakmuran Batavia dan kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Kerajaan Hollandia, sebuah kerajaan boneka Prancis yang diperintah oleh saudara laki-laki ketiga Napoleon, Louis Bonaparte (Lodewijk Napoleon). Akibatnya Hindia Timur selama masa tersebut diperlakukan sebagai koloni Prancis proksi, diperintah melalui perantara Belanda.

Pada 1806, Raja Lodewijk Napoleon dari Belanda mengirim salah satu jenderalnya, Herman Willem Daendels, menjabat sebagai gubernur jenderal Hindia Timur di Jawa. Daendels dikirim untuk memperkuat pertahanan Jawa terhadap kemungkinan invasi Inggris yang masuk. Dia tiba di kota Batavia (kini Jakarta) pada 5 Januari 1808 dan menggantikan mantan Gubernur Jenderal Albertus Wiese. Dia membangun pasukan baru, membangun jalan-jalan baru di Jawa, dan memperbaiki administrasi pemerintahan internal pulau ini.^[1]

Pemerintahan Daendels adalah keras dan darurat militer, karena koloni tersebut dipersiapkan menghadapi ancaman Britania. Dia mendirikan rumah sakit baru dan barak militer, pabrik senjata baru di Surabaya dan Semarang, dan sebuah kolese militer baru di Batavia. Dia menghancurkan Kastel di Batavia dan menggantikannya dengan benteng baru di Meester Cornelis (Jatinegara), dan membangun Fort Lodewijk di Surabaya. Namun, prestasinya yang paling terkenal adalah pembangunan Jalan Raya Pos (bahasa Belanda: Grote Postweg) sepanjang utara Java dari Anjer hingga Panaroecan. Jalan ini kini berfungsi sebagai jalan utama di Jawa, dinamakan Jalur Pantura. Jalan sepanjang ribuan kilometer itu selesai hanya dalam waktu satu tahun, di mana ribuan tenaga kerja wajib menyebabkan orang Jawa tewas akibat korupsi dana upah kerja wajib yang diserahkan dari Herman William Daendels ke bupati, kepala residen, pejabat-penjabat pribumi, para bangsawan dan feodalis dengan bukti nota penyerahan upeti kerja wajib dari Daendels kepada para bupati, sedangkan bukti nota penyerahan upeti dari bupati kepada para pekerja, tidak pernah sampai bukti pembayaran upeti ke para pekerja jalan pos Anyer-Penarukan.