|
Konferensi DenpasarKonferensi Denpasar adalah lanjutan dari Konferensi Malino dan Konferensi Pangkal Pinang yang bertempat di Bali Hotel, Denpasar, Bali dari tanggal 7 sampai 24 Desember 1946. Karena adanya perbedaan pendapat dan konflik politik antara Kalimantan Barat dan Selatan untuk bekerja di bawah satu unit pemerintahan, maka peserta konferensi Denpasar hanya terdiri atas perwakilan daerah-daerah Indonesia timur, menurut perbandingan jumlah penduduk yakni:
Ditambah 15 orang perwakilan golongan minoritas (Belanda, Cina dan Timur Asing lain) yang diangkat oleh Van Mook, maka seluruh peserta adalah 70 orang. Konferensi diawali dengan pertemuan tidak resmi sejak 7 Desember dipimpin oleh Komisaris Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar (Regeeringscommissaris voor Borneo en de Groote Oost) Dr. W.Hoven. Pembukaan resmi dilakukan oleh Wakil Gubernur Jenderal Van Mook pada tanggal 18 Desember dan ditutup pada 24 Desember 1946. Dalam waktu yang sangat cepat, konferensi menghasilkan dokumen yang membahas pembentukan Komisi Mahkota (perantara dengan Kerajaan Belanda), dewan perwakilan rakyat sementara (DPRS), pembagian kekuasaan, keuangan dan pendirian daerah otonomi, kepala negara bagian, kabinet dan menteri Negara Indonesia Timur. Terpilih sebagai Kepala Negara Indonesia Timur pertama pada tanggal 24 Desember 1946 adalah Tjokorda Gde Raka Soekawati, bekas anggota Volksraad dari partai PEB dan sebagai Perdana Menteri adalah Nadjamoedin Daeng Malewa yang merangkap sebagai Menteri Perekonomian, yang adalah penasehat perdagangan di Makassar. Sebagai ketua DPRS terpilih Mr. Tadjoeddin Noer, seorang pengacara dan bekas anggota Volksraad dari partai PNI di Makassar. Beberapa peristiwa seputar konferensi ini adalah perang habis-habisan oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai di desa Marga, Bali, Pembantaian Westerling di Makassar dan Perundingan Linggarjati di Jawa Barat. Referensi
|