Hukum Pidana Islam Jinayah 74231 Komplek Natuna Gerbang Utaraku Ranai Kab. Natuna stainatuna2002ymail.com

[ Klik nama dosen program studi untuk melihat detail nama dosen ]

1. AHADI, S.SOS.,M.SI

2. EKA RIZQI YUDANDEWI

3. MIFTAHUDIN

4. MUCI HERLIYANTO

5. SYAMSURIYANA, SH.,MH

6. TAS'AN

Informasi yang terkait dengan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Hukum di Irlandia Utara

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum di Gibraltar

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kekebalan hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Hukum tentang hewan

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum makanan Islam

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum gerak Euler

Hukum pidana Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Superposisi

Hukum Kelahiran Bebas

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Orang asing (konsep hukum)

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum perdata Brasil

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Sosiologi hukum

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum gravitasi universal Newton

Asosiasi Hukum Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum Alan Turing

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Penegakan hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Pluralisme hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Hukum termodinamika

Hermeneutika hukum

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Hukum Triad Dobereiner

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum Deportasi Temporer

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Antropologi hukum

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Proses hukum yang semestinya

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Hukum kepailitan

Asas hukum tanah nasional

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum pidana internasional

Hukum kemewahan

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sumber hukum internasional

Hukum Milo Murphy

Kodifikasi Hukum Filipina

Perubahan Hukum

Hukum kewarganegaraan

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kepastian hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Uni Eropa

Pembuktian (hukum)

Hukuman mati di Guatemala

Hukum ruang angkasa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum ketiga termodinamika

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Kementerian Hukum (Singapura)

Komisi Hukum Internasional

Hukum hak asasi manusia internasional

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Skotlandia

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum (disambiguasi)

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Teori hukum feminis

Hukum Arab Saudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Daftar Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukum adat Kramajati

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Daftar prasasti hukum kuno

Kovenan (hukum)

Hukum Kanun Pahang

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum perbandingan volume

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Penghukuman mati oleh gajah

Menteri Hukum Britania Raya

Institut Hukum Internasional Amerika

Hukum berhubungan sedarah

Gaius (ahli hukum)

Status hukum Takhta Suci

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukuman kurungan

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Hukum anti-miskegenasi

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Adat Tejambar

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukuman mati di Filipina

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kuadrat terbalik

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum rasial Italia

Hukum penistaan agama di Indonesia

Perjanjian (politik)

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Penegakan hukum di Jepang

Pernyataan (hukum)

Hukum Dulong–Petit

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Perbudakan dalam hukum internasional

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Korpus Linguistik dan Hukum

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Hukum aksi massa

Penghapusan hukuman mati

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum De Morgan

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Titius–Bode

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum lingkungan di Indonesia

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Kekekalan energi

Kitab Hukum Karma

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum Dasar Swedia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Fasad (hukum Islam)

Hukum nun mati dan tanwin

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Iran

Hukum seni dan budaya

Hukuman mati di Singapura

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Badan Narkotika Amerika Serikat

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Islandia

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Penegakan hukum di India

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Kembali kehalaman sebelumnya