|
Tito Karnavian
Muhammad Tito Karnavian[4] (lahir 26 Oktober 1964) adalah seorang politikus dan tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebagai seorang perwira tinggi polisi, dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-23. Pada 5 November 2024 Tito Karnavian juga diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). BiografiKehidupan awalMuhammad Tito Karnavian yang lahir di Palembang, memiliki darah campuran Jawa dan Sumatera. Ayah Tito bernama Drs. Achmad Saleh terlahir dari Bapaknya bernama Saleh Mualim arek Surabaya, yang pernah tinggal di Jalan Wonorejo. Semasa muda Kakek Tito pernah nyantri di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur dan menjadi murid pendiri NU Hadratusyech KH Hasyim Asy'ari. Keluarga besar dari garis Ayah Tito yang di Surabaya kini banyak tinggal dan menetap di Kota Malang Jawa Timur. Dari Surabaya, Saleh Mualim merantau ke Sumatera Selatan dan menikah dengan istrinya yang berasal dari Suku Lahat Sumsel dan melahirkan Achmad Saleh. Ayah Tito, Achmad Saleh menikah dengan Kordiah yang berasal dari suku Ogan/Baturaja Sumsel. Keduanya dikaruniai tiga anak anak kandung: Prof. Dr. Diah Natalisa, Jenderal Pol (P) Prof Muhammad Tito Karnavian, PhD dan Dr. dr. Iwan Dakota, Spesialis Jantung. Tito Karnavian mengenyam pendidikan SMA Negeri 2 Palembang kemudian melanjutkan pendidikan AKABRI pada tahun 1987 karena gratis dan tidak ingin membebankan biaya orang tuanya. Tahun 1993, Tito menyelesaikan pendidikan di Universitas Exeter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta tahun 1996 dan meraih Strata 1 dalam bidang Police Studies.[5] Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ditempuh di Sekolah Xaverius, kemudian sekolah menengah atas ditempuh di SMA Negeri 2 Palembang. Tatkala duduk di kelas 3, Tito mulai mengikuti ujian perintis. Semua tes yang ia jalani lulus, mulai dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Keempatnya lulus, tapi yang dipilih adalah AKABRI, terutama Akademi Kepolisian. PrestasiSaat masih menyandang pangkat AKBP, dia memimpin tim Densus 88 yang berhasil melumpuhkan teroris Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur, pada tanggal 9 November 2005. Pangkatnya dinaikkan, dan dirinya menerima penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Pol. Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, seperti Idham Azis, Saiful Maltha, Petrus Reinhard Golose, Rycko Amelza Dahniel, dan yang lainnya.[6] Tito juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M. Top. Atas prestasi ini, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan diangkat menjadi Kepala Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Kariernya terus menanjak, dan dirinya sempat menjabat sebagai Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya. Pada tanggal 14 Maret 2016, dia diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen. Pol. Saud Usman Nasution yang memasuki masa pensiun. Menjadi KapolriPada tanggal 15 Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR-RI, yang isinya menunjuk Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Badrodin Haiti yang akan segera pensiun. Komisi III DPR-RI menyetujui usulan ini dalam sidang paripurna mereka yang digelar pada awal bulan Juli 2016. Tito resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juli 2016.[7] Menjadi Menteri Dalam Negeri Pada tanggal 22 Oktober 2019, Kapolri Tito diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi melalui surat yang ditujukan kepada DPR-RI dan disetujui dalam sidang paripurna ke-3 yang dipimpin oleh Puan Maharani, Ketua DPR-RI periode 2019 hingga 2024. Ia kemudian dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 menjadi Menteri Dalam Negeri ke-29 dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024. Karier kepolisianAsrena PolriDalam rotasi pejabat tinggi dalam Polri setingkat Kapolda pada 2014, Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian menempati jabatan baru sebagai Asrena (Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran). Tito menempati pos yang sebelumnya dipegang oleh Irjen Pol Sulistyo Ishak, yang mengakhiri jabatannya di Polri karena telah purna tugas. "Kapolda Papua dari Pak Tito kepada Brigjen Pol Drs Yotje Mende, Kasespimti Lemdiklat Polri," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie. Menurut Sompie, pelantikan Tito ini dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2014 di Rupatama Polri.[8] Kendati Kapolda Papua dan Asrena sama-sama jabatan untuk bintang dua tetapi level Asrena Polri adalah “setingkat” di atas posisi Kapolda Papua karena eslon 1A setara Komjen (Perkap 21 Tahun 2010).[9] Kapolda PapuaDalam surat telegram Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Inspektur Jenderal Tito diangkat menjadi Kepala Polda Papua pada 3 September 2012 menggantikan pejabat lama, Irjen Pol Bigman Lumban Tobing. Namun, secara resmi baru aktif pada 27 September 2012.[10] Polda Papua saat itu (2012) hanya memiliki satu Polda untuk Pulau Papua yang begitu besar, ini berbeda dengan Pulau lain yang memiliki beberapa Polda. Dengan demikian banyak harapan dan tanggung jawab besar dipikulkan kepada Irjen Pol. Tito Karnavian yang saat itu masih berusia 47 Tahun. Menurut Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurrachman, selama menjabat sebagai Kapolda Papua, walaupun sejumlah penembakan misterius masih terus terjadi, jumlah penembakan tersebut bisa ditekan. "Dia mempunyai prestasi yang bagus di Papua. Meskipun tidak semua bisa diselesaikan karena permasalahan Papua rumit dan begitu banyak," ujar Hamidah.[8] Jauh setelah tidak menjabat Kapolda Papua dan terjadi kegaduhan politik di DPR akhir tahun 2015, akibat rekaman pembicaraan kasus pemufakatan jahat Mantan Ketua DPR terhadap PT Freeport bulan November 2015, nama Tito Karnavian disebut dalam rekaman yaitu yang berhubungan dengan Pilpres 2014 dalam kapasitasnya sebagai Kapolda Papua.[11] Tito pun membantah dan mengatakan bahwa dia pernah membicarakan Freeport tetapi konteksnya berbeda, yaitu kepada Menteri ESDM Sudirman Said dalam saran pengamanan Freeport[12] Kapolda Metro JayaKapolri Jenderal Badrodin Haiti memutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri yang menduduki dan meninggalkan kursi kepemimpinan di beberapa daerah. Salah satu Pati yang terkena mutasi ialah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono. Unggung akan meninggalkan kursi "Metro Jaya 1" dan memegang jabatan baru sebagai Asisten Operasi Kapolri. Sebagai gantinya, jabatan Kapolda Metro Jaya akan diemban oleh Irjen Pol Tito Karnavian. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1242/VI/2015 yang dipublikasikan Jumat (5/6/2015).[13] Berada pada pusat episentrum Indonesia, Tito Karnavian mendapat banyak sorotan media dan publik. Banyak gebrakan yang dilakukan Tito diawal jabatannya,[14] salah satunya yaitu Tito meminta jajarannya untuk blusukan mengurai kemacetan setiap Senin pagi dibandingkan melakukan Apel Pagi.[15] Salah satu kasus besar yang dihadapi Tito yaitu teror bom dan penembakan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat pada awal Januari 2016. Dengan pengalamannya yang mendalam soal terorisme, dalam waktu kurang dari 5 jam Ibu kota sudah kembali dikuasai dan kondusif dan 7 tersangka sudah tertangkap. Menurut Tito kasus ini merupakan tanggung jawab ISIS serta merupakan perebutan kekuasaan ISIS di Asia Tenggara melalui eks Narapidana Bahrun Naim. Beberapa kasus lainnya yang banyak menyedot perhatian publik yaitu: Dua kali ancaman teror di Mall Alam Sutera, Kota Tangerang, kontroversi penetapan status siaga satu Jakarta saat Final Piala Presiden 2015,[16] penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo (Jakarta Utara),[17][18] penggusuran perumahan bantaran sungai Kampung Pulo (Jakarta Timur),[19] serta drama pembunuhan seorang perempuan 27 tahun bernama Wayan Mirna melalui zat sianida dikedai kopi pusat perbelanjaan Jakarta Pusat, yang dimana Polda Metro sampai bekerjasama dengan Polisi Federal Australia. Kepala BNPT Dalam surat telegram dengan nomor ST/604/III/2016 per tanggal (14/3/2016), Tito akan dipromosikan menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggantikan Komjen (Pol) Usman Saud Nasution yang memasuki masa pensiun.[20] Secara otomatis pangkatnya dinaikan menjadi bintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi. Penyesuaian Kepangkatan. KapolriProgram PROMOTER PROMOTER adalah program dan tagline dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang merupakan kependekan dari Profesional, Modern dan Terpercaya. Promoter mulai diberlakukan pada tahun 2016. Program tersebut mencakup peningkatan kinerja dalam peningkatan pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, penegakan hukum yang profesional, hingga pemeliharaan kamtibmas. “Program Promoter menunjukkan hasil yang memuaskan,” kata Tito saat memberi sambutan dalam kegiatan penandatanganan kerjasama pembangunan zona integritas bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur di Mapolda Jabar, Bandung, 3 April 2018. Hasil positif program Promoter tersebut nampak terlihat dari hasil survey yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas 2017. Polri yang awalnya di posisi tiga terendah kepercayaan publik, naik drastis ke posisi ke-3 besar dengan nilai kepercayaan 72%. Polri berada dibawah institusi TNI yang berada di posisi pertama dan KPK di nomor 2[21]. ReorganisasiDi masa Jenderal Tito Karnavian menjadi Kapolri, reorganisasi internal Polri berjalan. Beberapa Polda Baru diresmikan seperti Polda Sulawesi Barat 2016 yang sebelumnya menginduk kepada Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Kalimantan Utara yang sebelumnya tergabung dengan Polda Kalimantan Timur di tahun 2018. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pelayanan mantan Asisten Perencanaan Polri ini juga menaikan tingkat Polda di wilayah perbatasan. Hal ini disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Polda yang naik kelas antara lain Polda Kalimantan Barat dan Polda Sulawesi Utara menjadi Polda Tipe A yang dipimpin oleh Jenderal bintang dua. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Musyafak dan Kapolda Sulut Wilmar Marpaung naik pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal[22]. Masa kepemimpinan Jenderal Polisi Tito Karnavian juga dikenang baik oleh anggota Polri karena berhasil menaikkan tunjangan kinerja anggota Polri dari 33% ke 70%. Kenaikan ini amat berarti bagi peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Pada 19 Januari 2018, Kapolri Jenderal Pol. M Tito Karnavian, meresmikan penyelesaian gedung yang 13 tahun mangkrak pembangunannya. Kini gedung kebanggaan polri di Polda Metro Jaya, kawasan semanggi ini dikenal dengan Gedung Promoter yang megah tak kalah dengan Kepolisian Singapura[23]. Kritik pada Masa Jabatan Kapolri Pengusutan kasus Novel Baswedan dan HermansyahPolri dikritik karena lambatnya pengungkapan kasus penyiraman air keras oleh orang tak dikenal terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Walaupun polisi telah memeriksa 59 saksi,[24] Tito menyebut pengungkapan kasus penyerangan Novel lebih sulit dibandingkan kasus Bom Bali dan Kampung Melayu.[25][26] Novel menduga serangan pada dirinya terkait sejumlah kasus korupsi yang ia tangani.[27] Tidak tuntasnya pengusutan kasus 100 hari pasca-kejadian membuat publik mempertanyakan kinerja kepolisian[28][29][30][31] dan mendesak Polri untuk mengusut kasus serupa, yakni pembacokan pakar teknologi informasi Hermansyah.[32][33]  Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyebut berulangnya teror kepada warga sipil "memperlihatkan kegagalan kehadiran negara menunaikan kewajiban konstitusionalnya khususnya menjamin rasa aman warga negaranya sendiri."[34] Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyebut tidak tuntasnya pengusutan kasus penyerangan Novel menjadi citra buruk kepolisian yang saat ini sedang merayakan Hari Bhayangkara. ”Ini mengingat, kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan sendiri, hingga sekarang belum terungkap. Karena hal ini terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tuturnya.[35] Pencopotan Kapolres SolokTito mencopot Kapolres Solok, AKBP Susmelawati Rosya karena dianggap kurang tegas menangani persekusi yang diduga dilakukan Front Pembela Islam (FPI) terhadap seorang dokter, Fiera Lovita (FL).[36] Keputusan itu didasarkan atas keterangan FL yang merasa tertekan setelah mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sekelompok orang dari ormas tertentu.[37][38][39] "Sudah saya sampaikan bahwa apabila yang di Solok lemah dalam menangani perkara ini, akan saya ganti," ujar Tito. Namun, sejak penggantian Kapolres Solok yang baru, kepolisian belum menetapkan tersangka atas dugaan persekusi yang dilakukan oleh FPI.[40] Kabid Humas Polda Sumatera Barat AKBP Syamsi membenarkan dokter FL mendapat protes dari satu ormas karena statusnya di media sosial. "Namun, protes tersebut tak sampai mengancam keselamatan dokter FL."[41] Juru bicara FPI Slamet Maaruf menyatakan FPI tak memiliki pengurus di Solok,[42] sementara Ketua FPI Sumbar Muhammad Busra memastikan tidak ada bukti sama sekali anggotanya yang terlibat persekusi.[43][44] Sebelumnya, Kapolres Solok secara khusus memediasi FL dengan perwakilan FPI.[45][46] Setelah semua pihak diundang, FL menyampaikan permintaan maaf. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menyebut setelah ada permintaan maaf dari FL, ada orang yang menelepon Fiera dan meminta kronologis kejadian. "Ada yang coba mengadu domba situasi di Solok, seolah-olah dokter kembali mendapat intimidasi setelah menyatakan permohonan maaf."[47] Penghargaan dan tanda kehormatanTanda Kehormatan
Brevet
Kepangkatan
Penugasan
Kasus penting yang pernah ditangani
Publikasi
FilmografiFilm
Lihat pula
Referensi
Pranala luar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_Bintang_Mahaputera_Adipradana.png){kind=small}
_Bintang_Bhayangkara_Utama.png){kind=small}
_Bintang_Jalasena_Utama.png){kind=small}
_Bintang_Swa_Bhuwana_Paksa_Utama.png){kind=small}
_Bintang_Bhayangkara_Pratama.png){kind=small}
_Bintang_Bhayangkara_Nararya.png){kind=small}
.png){kind=small}
_Satyalencana_Pengabdian_XXXII.png){kind=small}
_Satyalencana_Pengabdian_XXIV.png){kind=small}
_Satyalencana_Pengabdian_XVI.png){kind=small}
_Satyalencana_Pengabdian_VIII.png){kind=small}
_Satyalencana_Jana_Utama.png){kind=small}
_Satyalencana_Ksatria_Bhayangkara.png){kind=small}
_Satyalencana_Karya_Bhakti.png){kind=small}
_Satyalencana_Bhakti_Pendidikan.png){kind=small}
_Satyalencana_Bhakti_Buana.png){kind=small}
_Satyalencana_Bhakti_Nusa.png){kind=small}
_Satyalencana_Dharma_Nusa.png){kind=small}
_Satyalencana_Operasi_Kepolisian.png){kind=small}
_Satyalencana_Kebhaktian_Sosial.png){kind=small}
_Satyalencana_Wira_Karya.png){kind=small}
.svg)
