Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2023


Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2023
‹ 2022
2024 ›
Diajukan olehPresiden Joko Widodo
Diajukan kepadaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024
Disetujui DPR29 September 2022[1]
Disahkan Presiden27 Oktober 2022
Undang-UndangUU Nomor 28 Tahun 2022
Total pendapatanRp2.463,0 triliun
Total belanjaRp3.061,2 triliun
DefisitRp598,2 triliun
% terhadap PDB-2,84%

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (disingkat APBN 2023) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2023.[2]

Melalui APBN 2023 ini pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor, adaptasi teknologi hijau dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)[3], dan menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.[4]

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Indikator Asumsi Dasar
APBN 2023
Pertumbuhan ekonomi 5,3%
Inflasi 3,0%
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat Rp14.800,00
Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,8%
Harga minyak mentah US$ 63/barel
Lifting minyak 660.000 barel/hari
Lifting gas 1.036.000 barel setara minyak/hari

Sasaran dan Indikator Pembangunan

Indikator Asumsi Dasar
Tingkat pengangguran (%) 5,3 - 6,0
Kemiskinan (%) 7,5 - 8,5
Gini Ratio 0,375 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (%) 73,31 - 73,49
Nilai Tukar Petani 105 - 107
Nilai Tukar Nelayan 107 - 108

Postur APBN 2023

Ringkasan APBN

Berikut ringkasan anggaran APBN tahun 2023:

Uraian APBN

(triliun rupiah)

A. Pendapatan Negara 2.463,0
- Penerimaan Perpajakan 2.021,2
- Penerimaan Negara Bukan Pajak 441,4
- Penerimaan Hibah 0,4
B. Belanja Negara (3.061,2)
- Belanja Pemerintah Pusat (BPP) (2.246,5)
- Transfer ke daerah (814,7)
C. Keseimbangan Primer (156,8)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (598,2)
% defisit terhadap PDB 2,84
E. Pembiayaan Anggaran 598,2
- Pembiayaan utang 696,3
- Pembiayaan investasi (176)
- Pemberian pinjaman 5,2
- Kewajiban penjaminan (0,33)
- Pembiayaan lainnya 72,8

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

Berikut Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dalam APBN tahun 2023:

Kode Fungsi Alokasi APBN 2023
(miliar rupiah)[5]
01 Pelayanan umum 664.079,9
02 Pertahanan 134.309,5
03 Ketertiban dan keamanan 182.607,4
04 Ekonomi 634.126,1
05 Perlindungan lingkungan hidup 13.134,7
06 Perumahan dan fasilitas umum 31.726,5
07 Kesehatan 96.621,2
08 Pariwisata 3.559,7
09 Agama 11.168,7
10 Pendidikan 234.089,0
11 Perlindungan sosial 241.035,2
Total 2.246.457,9

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis

Berikut Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis dalam APBN tahun 2023:

No Jenis Alokasi APBN 2023
(miliar rupiah)[6]
1 Belanja pegawai 442.539,4
2 Belanja barang 376.934,4
3 Belanja modal 209.190,0
4 Pembayaran bunga utang 441.400,0
5 Subsidi 298.497,1
6 Belanja hibah 10,1
7 Bantuan sosial 148.565,2
8 Belanja lain-lain 329.321,7
Total 2.246.457,9

Referensi

  1. ^ CNN Indonesia. "DPR Sahkan RAPBN 2023 Jadi UU". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2023-04-23. 
  2. ^ "Siaran Pers APBN 2023: Pemerintah Berkomitmen untuk Meningkatkan Produktivitas Dalam Rangka Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". www.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 2023-04-23. 
  3. ^ https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-APBN-2023
  4. ^ Negara, Kementerian Sekretariat. "Enam Fokus Kebijakan Pemerintah pada APBN 2023 | Sekretariat Negara". www.setneg.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-11-18. 
  5. ^ Buku II : Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RI Tahun Anggaran 2023 (PDF). Jakarta. 2023. hlm. Lampiran Halaman 4. 
  6. ^ Buku II : Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RI Tahun Anggaran 2023 (PDF). Jakarta. 2023. hlm. Lampiran Halaman 5. 
Kembali kehalaman sebelumnya