Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Se-Indonesia
Periode 2019-2024
Jenis
Jenis	Unikameral
Jangka waktu	5 tahun
Komposisi
Anggota	2232a
Partai & kursi	PDIP (418)   Golkar (309)   Gerindra (288)   Demokrat (219)   PKS (191)   NasDem (186)   PKB (180)   PAN (165)   PPP (92)   Hanura (66)   Perindo (29)   PSI (13)   Berkarya (10)   PBB (7)   PKPI (4)   Garuda (2)   Parlok Aceh (28)   PA (18)   PNA (6)   PDA (3)   SIRA (1)   Otsus Papua (25)
Pemilihan
Sistem pemilihan	Proposional-Terbuka
Pemilihan terakhir	17 April 2019
Pemilihan berikutnya	14 Februari 2024
Catatan kaki
aSebanyak 25 anggota dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan diangkat sebagai bentuk pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. L • B

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (disingkat DPRD provinsi) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

Undang-undang terbaru yang mengatur terkait DPRD Provinsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Diarsipkan 2018-09-20 di Wayback Machine. yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Diarsipkan 2019-11-01 di Wayback Machine., sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Diarsipkan 2018-07-29 di Wayback Machine..

DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas yaitu:

1. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD provinsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 120 (seratus) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Alokasi jumlah kursi untuk DPRD Provinsi diatur berdasarkan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.^[1]

Hak DPRD provinsi adalah:

1. Hak interpelasi yaitu hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. Hak angket yaitu hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Anggota DPRD provinsi berhak:

1. mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan pendapat;
4. memilih dan dipilih;
5. membela diri;
6. imunitas;
7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. protokoler; dan
9. keuangan dan administratif.

Anggota DPRD provinsi berkewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. menaati tata tertib dan kode etik;
8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

1. pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. komisi;
4. Badan Legislasi Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) orang;
2. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
3. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.

Komisi di DPRD provinsi dibentuk dengan ketentuan:

1. DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;
2. DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.

Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah anggota DPRD pada tiap provinsi dalam beberapa periode terakhir.

No.	DPRD Provinsi	Jumlah Anggota dalam Periode			Keterangan
		2014-2019	2019-2024	2024-2029
1	Aceh	81	81	81	Diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 2006.[2]
2	Sumatera Utara	100	100	100
3	Sumatera Barat	65	65	65
4	Riau	65	65	65
5	Kepulauan Riau	45	45	45
6	Bengkulu	45	45	45
7	Jambi	55	55	55
8	Sumatera Selatan	75	75	75
9	Kepulauan Bangka Belitung	45	45	45
10	Lampung	85	85	85
11	Banten	85	85	100
12	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	106	106	106	Jumlah anggota diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.[1][3]
13	Jawa Barat	100	120	120
14	Jawa Tengah	100	120	120
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	55	55	55
16	Jawa Timur	100	120	120
17	Bali	55	55	55
18	Nusa Tenggara Barat	65	65	65
19	Nusa Tenggara Timur	65	65	65
20	Kalimantan Barat	65	65	65
21	Kalimantan Tengah	45	45	45
22	Kalimantan Selatan	55	55	55
23	Kalimantan Timur	55	55	55
24	Kalimantan Utara	35	35	35
25	Sulawesi Barat	45	45	45
26	Sulawesi Selatan	85	85	85
27	Sulawesi Tengah	45	45	55
28	Sulawesi Tenggara	45	45	45
29	Gorontalo	45	45	45
30	Sulawesi Utara	45	45	45
31	Maluku Utara	45	45	45
32	Maluku	45	45	45
33	Papua Barat	56	56	44	Sebanyak 11 anggota (periode 2019-2024) dan 9 anggota (periode 2019-2024) dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.
34	Papua	69	69	56	Sebanyak 14 anggota (periode 2019-2024) dan 11 anggota (periode 2019-2024) dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.
35	Papua Selatan			(baru) 44	Sebanyak 9 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.
36	Papua Tengah			(baru) 56	Sebanyak 11 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.
37	Papua Pegunungan			(baru) 56	Sebanyak 11 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.
38	Papua Barat Daya			(baru) 44	Sebanyak 9 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Provinsi berdasarkan asal partai politik pada setiap periode.

DPRD Provinsi periode 2014-2019 berjumlah total 2.172 anggota (25 diantaranya dipilih dan diangkat melalui jalur otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik dengan jumlah anggota DPRD Provinsi terbanyak yaitu 369 anggota, kemudian disusul oleh Partai Golongan Karya (334 anggota), Partai Demokrat (269 anggota), Partai Gerakan Indonesia Raya (236 anggota). Sementara itu, Partai Bulan Bintang hanya mampu meloloskan 16 orang anggotanya dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya mampu meloloskan 26 anggotanya. Hanya Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional yang mampu meloloskan anggota DPRD di setiap provinsi. Partai-partai lokal di Provinsi Aceh berhasil meloloskan 33 anggotanya yang didominasi oleh Partai Aceh (29 anggota). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil menjadi peraih kursi terbanyak di hampir separuh dari total DPRD Provinsi (15 provinsi), disusul oleh Partai Golongan Karya (11 provinsi), Partai Demokrat (5 provinsi), serta Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Aceh masing-masing di 1 provinsi. Rata-rata setiap DPRD Provinsi dihuni oleh 10 partai politik dimana DPRA memiliki partai politik terbanyak yaitu 13 partai politik, sedangkan Jawa Tengah dan Bali memiliki partai politik paling sedikit yaitu hanya 8 partai politik.

DPRD Provinsi[4] Jumlah Anggota NasDem PKB PKS PDI-P Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura PDA PNA PA PBB PKPI Jumlah Partai di DPRD Aceh 81 8 1 4 0 9 3 8 7 6 0 1 3 29 1 1 13 Sumatera Utara 100 5 3 9 16 17 13 14 6 4 10 0 0 0 1 1 11 Sumatera Barat 65 6 1 7 4 9 8 8 8 8 5 0 0 0 1 0 11 Riau 65 3 6 3 9 14 7 9 7 5 2 0 0 0 0 0 10 Kepulauan Riau 45 2 3 4 9 8 3 7 2 2 5 0 0 0 0 0 10 Bengkulu 45 4 4 3 7 5 5 6 5 3 2 0 0 0 0 1 11 Jambi 55 3 6 3 7 8 6 9 5 4 3 0 0 0 1 0 11 Sumatera Selatan 75 5 6 5 13 10 10 11 6 2 5 0 0 0 2 0 11 Kep. Bangka Belitung 45 1 2 4 11 7 5 3 3 6 2 0 0 0 1 0 11 Lampung 85 8 7 8 17 10 10 11 8 4 2 0 0 0 0 0 10 Banten 85 5 7 8 15 15 10 8 3 8 6 0 0 0 0 0 10 DKI Jakarta[5] 106 5 6 11 28 9 15 10 2 10 10 0 0 0 0 0 10 Jawa Barat 100 5 7 12 20 17 11 12 4 9 3 0 0 0 0 0 10 Jawa Tengah 100 0 13 10 31 10 11 9 8 8 0 0 0 0 0 0 8 DI Yogyakarta 55 3 5 6 14 8 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 9 Jawa Timur 100 4 20 6 19 11 13 13 7 5 2 0 0 0 0 0 10 Bali 55 2 0 0 24 11 7 8 1 0 1 0 0 0 0 1 8 NTB 65 3 5 6 5 11 8 8 5 6 5 0 0 0 3 0 10 NTT 65 8 5 2 10 11 8 8 5 0 5 0 0 0 0 3 10 Kalimantan Barat 65 5 2 2 15 9 7 9 6 4 3 0 0 0 0 3 11 Kalimantan Tengah 45 5 3 0 11 5 6 5 5 3 1 0 0 0 0 1 10 Kalimantan Selatan 55 4 6 4 8 13 6 4 1 7 2 0 0 0 0 0 10 Kalimantan Timur 55 3 5 4 7 12 6 5 5 3 5 0 0 0 0 0 10 Kalimantan Utara[6] 35 2 2 2 4 4 4 5 3 2 4 0 0 0 2 1 12 Sulawesi Barat 45 2 1 2 4 9 6 10 5 2 3 0 0 0 0 1 11 Sulawesi Selatan 85 7 3 6 6 18 10 11 9 7 6 0 0 0 1 1 12 Sulawesi Tenggara 45 3 1 5 5 7 4 6 9 2 3 0 0 0 0 0 10 Sulawesi Tengah 45 5 3 3 6 7 6 6 3 1 4 0 0 0 1 0 11 Gorontalo 45 0 1 5 6 12 1 4 7 4 5 0 0 0 0 0 9 Sulawesi Utara 45 2 0 2 13 9 6 6 3 1 1 0 0 0 0 2 10 Maluku Utara 45 5 1 5 7 8 3 3 3 1 4 0 0 0 3 2 12 Maluku 45 4 3 6 7 6 5 6 1 1 4 0 0 0 0 2 11 Papua Barat 45 4 4 0 4 9 3 9 4 2 4 0 0 0 0 2 10 Papua 55 3 4 3 7 6 6 16 2 1 5 0 0 0 0 2 11 Total 2147 134 146 160 369 334 239 269 166 133 122 1 3 29 16 26 Σ 10

DPRD Provinsi	PKB	Gerindra	PDI-P	Golkar	NasDem	Garuda	Berkarya	PKS	Perindo	PPP	PSI	PAN	Hanura	Demokrat	PA	Partai SIRA	PD Aceh	PNA	PBB	PKPI	Otsus	Jumlah Kursi	Jumlah Partai
Aceh	3	8	1	9	2	-	-	6	-	6	-	6	1	10	18	1	3	6	-	1		81	15
Sumut	2	5	19	15	12	-	-	11	1	2	-	8	6	9					-	-		100	11
Sumbar	3	14	3	8	3	-	-	10	-	4	-	10	-	10					-	-		65	9
Riau	6	8	10	11	2	-	-	7	-	4	-	7	1	9					-	-		65	10
Kepri	3	4	8	8	6	-	-	6	-	1	-	2	3	4					-	-		45	10
Bengkulu	4	6	7	7	5	-	-	2	2	2	-	2	3	5					-	-		45	11
Jambi	5	7	9	7	2	-	1	5	-	3	-	7	2	7					-	-		55	11
Sumsel	8	10	11	13	6	-	-	6	3	1	-	5	3	9					-	-		75	11
Babel	-	6	10	7	5	-	-	4	-	6	-	1	5	1					-	-		45	9
Lampung	9	11	19	10	9	-	-	9	-	1	-	7	-	10					-	-		85	9
Banten	7	16	13	11	4	-	1	11	-	5	1	6	1	9					-	-		85	12
DKI Jakarta	5	19	25	6	7	-	-	16	-	1	8	9	-	10					-	-		106	10
Jabar	12	25	20	16	4	-	-	21	1	3	-	7	-	11					-	-		120	10
Jateng	20	13	42	12	3	-	-	9	-	9	-	6	-	5					-	-		120	9
DIY	6	7	17	5	3	-	-	7	-	1	1	7	-	1					-	-		55	10
Jatim	25	15	27	13	9	-	-	4	-	5	-	6	1	14					1	-		120	11
Bali	-	6	33	8	2	-	-	-	-	-	1	-	1	4					-	-		55	7
NTB	6	9	4	10	5	-	2	7	-	7	-	5	1	7					2	-		65	12
NTT	7	6	10	10	9	-	-	-	6	1	1	6	5	4					-	-		65	11
Kalbar	5	7	15	8	8	-	-	3	1	3	-	5	2	7					-	1		65	12
Kalteng	4	5	12	7	5	-	-	1	1	1	-	2	1	6					-	-		45	11
Kalsel	5	8	8	12	4	-	-	5	-	3	-	6	1	3					-	-		55	10
Kaltim	5	8	11	12	2	-	-	4	-	4	-	5	1	3					-	-		55	10
Kaltara	2	5	5	4	2	-	-	3	1	1	-	2	5	4					1	-		35	12
Sulbar	2	4	6	8	6	-	-	-	3	1	-	2	4	9					-	-		45	10
Sulsel	8	11	8	13	12	-	-	8	1	6	-	7	1	10					-	-		85	11
Sultra	3	4	5	7	5	-	-	4	-	2	-	8	1	5					1	-		55	11
Sulteng	4	6	6	7	7	-	-	4	2	1	-	2	2	4					-	-		45	11
Gorontalo	1	4	7	10	6	-	-	4	-	5	-	3	2	3					-	-		45	10
Sulut	1	2	18	7	9	-	-	1	-	-	1	2	-	4					-	-		45	9
Malut	1	5	8	8	4	1	2	2	2	-	-	4	2	4					2	-		45	13
Maluku	3	6	7	6	3	-	1	5	2	2	-	1	5	4					-	-		45	12
Pabar	2	3	7	8	7	-	-	2	2	-	-	3	3	6					-	2	11	56	11
Papua	3	5	7	6	8	1	3	3	1	1	-	6	3	8					-	-	14	69	13
Total Kursi	180	288	418	309	186	2	10	191	29	92	13	165	66	219	18	1	3	6	7	4	25	2.232	Σ 11

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

• Karya yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 di Wikisource