|
Pulau BougainvillePulau Bougainville adalah pulau utama yang terletak di Kepulauan Solomon, Bougainville, Papua Nugini. Populasi pulau ini adalah 175.160 (sensus 2000), yang meliputi Pulau Buka yang berdekatan dan berbagai pulau terpencil termasuk Carterets.
Sejarah PrasejarahBougainville telah dihuni oleh manusia setidaknya selama 29.000 tahun, menurut bukti yang diperoleh dari Gua Kilu di Pulau Buka.[1] Sampai sekitar 10.000 tahun yang lalu, selama maksimum gletser terakhir, ada satu pulau yang disebut sebagai Bougainville, yang membentang dari ujung utara Pulau Buka hingga Kepulauan Nggela di utara Guadalcanal.[2] Penghuni pertama Bougainville adalah Austro-Melanesia yang diperkirakan datang dari Kepulauan Bismarck.[3] Sekitar 3.000 tahun yang lalu, masyarakat Austronesia membawa budaya Lapita ke pulau-pulau,[4] memperkenalkan tembikar, pertanian, dan hewan peliharaan seperti babi, anjing, dan ayam.[5] Bahasa Austronesia dan non-Austronesia digunakan di pulau-pulau tersebut hingga hari ini, namun telah terjadi percampuran yang signifikan antara populasi sampai-sampai perbedaan budaya dan genetik tidak lagi berkorelasi dengan bahasa.[6] Sejarah kolonial Orang Eropa pertama yang melihat Bougainville saat ini adalah penjelajah Belanda, Willem Schouten dan Jacob Le Maire, yang melihat sekilas Atol Takuu dan Pulau Nissan pada tahun 1616. Perwira angkatan laut Inggris Philip Carteret mengunjungi Pulau Buka pada tahun 1767 dan juga mengunjungi Kepulauan Carteret yang dinamai sesuai nama dirinya. Pada tahun 1768, laksamana Prancis Louis Antoine de Bougainville berlayar di sepanjang pantai timur pulau yang sekarang menyandang namanya.[4] Kekaisaran Jerman, yang sudah mulai beroperasi di New Guinea, menganeksasi Bougainville saat ini pada tahun 1886, setelah setuju dengan Inggris untuk membagi Kepulauan Solomon di antara mereka.[7] Sebuah protektorat Jerman atas pulau-pulau utara didirikan akhir tahun itu, tetapi protektorat Kepulauan Solomon Inggris tak didirikan sampai 1893.[8] Batas awal antara kedua wilayah itu jauh lebih selatan, dengan Pulau Choiseul, Pulau Santa Isabel, Ontong Jawa, Kepulauan Shortland, dan bagian dari Kepulauan Florida termasuk dalam bagian Jerman. Batas saat ini antara Papua Nugini dan Kepulauan Solomon berasal dari Konvensi Tripartit tahun 1899, yang melihat pulau-pulau itu diserahkan ke Inggris. Kepulauan Solomon Jerman dikelola melalui Nugini Jerman, meskipun butuh hampir dua dekade untuk kehadiran administratif untuk didirikan. Pusat administrasi Jerman di Kieta, didirikan pada tahun 1905, didahului oleh misi Marist, yang berhasil mengubah mayoritas penduduk pulau menjadi Katolik.[9] Perkebunan komersial penuh pertama didirikan pada tahun 1908, tetapi pencaplokan Jerman memiliki dampak ekonomi yang kecil.[10] Pasukan Ekspedisi Angkatan Laut dan Militer Australia menduduki Bougainville pada bulan Desember 1914, sebagai bagian dari pendudukan Australia di Nugini Jerman. Perjanjian Versailles 1919 menetapkan bekas jajahan itu sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa, yang dikelola oleh Australia sebagai Wilayah Nugini. Sebuah pemerintahan sipil didirikan pada tahun 1920, setelah itu warga negara Jerman dideportasi dan properti mereka diambil alih.[11] Sejumlah ekspedisi hukuman terjadi selama pemerintahan Jerman dan Australia, sebagai bagian dari program pasifikasi. Periode kolonial melihat perubahan signifikan dalam budaya penduduk pulau.[12]  Pada tahun 1942, Bougainville diserang oleh Jepang untuk menyediakan basis dukungan untuk operasi di tempat lain di Pasifik Barat Daya. Kontra-invasi sekutu mengakibatkan banyak korban, dimulai pada tahun 1943, dengan kendali penuh atas pulau-pulau tersebut tidak dibangun kembali sampai tahun 1945. Setelah perang, pemerintah Australia memasukkan Bougainville dan sisa mandatnya ke dalam Wilayah Papua dan Nugini, pendahulu langsung dari masa kini Papua Nugini. Sejarah modernPapua Nugini memperoleh kemerdekaannya dari Australia pada tahun 1975. Karena Bougainville kaya akan tembaga dan emas, sebuah tambang besar telah didirikan di Panguna pada awal 1970-an oleh Bougainville Copper Limited, anak perusahaan dari Rio Tinto. Aktivis memproklamasikan kemerdekaan Bougainville (Republik Solomon Utara) pada tahun 1975 dan pada tahun 1990, tetapi yang kedua kalinya pasukan pemerintah menekan separatis. Perang sipilPada tahun 1988, Tentara Revolusioner Bougainville (TRB) meningkatkan aktivitas mereka secara signifikan. Perdana Menteri Sir Rabbie Namaliu memerintahkan Angkatan Pertahanan Papua Nugini (APPN) untuk memadamkan pemberontakan dan konflik meningkat menjadi perang saudara. APPN mundur dari posisi permanen di Bougainville pada tahun 1990, tetapi melanjutkan aksi militer. Konflik tersebut melibatkan kelompok-kelompok Bougainville yang pro-kemerdekaan, loyalis, dan Angkatan Pertahanan Papua Nugini. Perang ini telah merenggut sekitar 15.000 hingga 20.000 nyawa.[13][14] Pada tahun 1996, Perdana Menteri Sir Julius Chan membuat langkah kontroversial untuk mempekerjakan Sandline International, sebuah perusahaan militer swasta yang sebelumnya terlibat dalam memasok tentara bayaran dalam perang saudara di Sierra Leone, untuk memadamkan pemberontakan. Kesepakatan damai dan otonomi Konflik Bougainville berakhir pada tahun 1997 setelah negosiasi ditengahi oleh Selandia Baru. Pada tahun 2000, perjanjian damai diselesaikan dan bersama dengan pelucutan senjata, disediakan untuk pembentukan Pemerintah Otonom Bougainville. Para pihak sepakat untuk mengadakan referendum di masa depan tentang apakah pulau itu harus merdeka secara politik.[15] Pada tanggal 25 Juli 2005, pemimpin pemberontak Francis Ona meninggal setelah sakit singkat. Seorang mantan surveyor dengan Bougainville Copper, Ona adalah tokoh kunci dalam konflik separatis dan telah menolak untuk secara resmi bergabung dengan proses perdamaian pulau itu. Pada tahun 2015, Australia mengumumkan akan mendirikan pos diplomatik di Bougainville untuk pertama kalinya.[16] Pada tahun 2016, mereka membatalkan rencana tersebut dengan mengakui bahwa mereka belum memperoleh persetujuan dari pemerintah Papua Nugini.[17] Referendum kemerdekaanPada tahun 2019, referendum kemerdekaan yang tidak mengikat diadakan dengan 98,31% memilih kemerdekaan daripada melanjutkan otonom di dalam Papua Nugini. Akibatnya, pemerintah daerah berniat untuk merdeka antara tahun 2025 hingga tahun 2027.[18] Referensi
Pranala luar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
