Daftar kabupaten dan kota di Jawa Barat menurut IPM tahun 2013

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, dimensi dasar, manfaat, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar kabupaten dan kota Jawa Barat menurut IPM tahun 2013.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.^[1]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

• IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
• IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
• Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

${\displaystyle Ikesehatan={AHH-AHHmin \over AHHmaks-AHHmin}}$

Keterangan:

I: indeks komponen

AHH: angka harapan hidup

AHHmin: angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

${\displaystyle IHLS={HLS-HLSmin \over HLSmaks-HLSmin}}$

Keterangan:

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

HLSmin: harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

${\displaystyle IRLS={RLS-RLSmin \over RLSmaks-RLSmin}}$

Keterangan:

I: indeks komponen

RLS: rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

${\displaystyle Ipendidikan={IHLS+IRLS \over 2}}$

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

${\displaystyle Ipengeluaran={In(pengeluaran)-In(pengeluaranmin) \over In(pengeluaranmaks)-In(pengeluaranmin)}}$

Keterangan:

I: indeks komponen

In: indeks komponen

pengeluaranmin: pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

${\displaystyle IPM={\sqrt[{a}]{Ikesehatan\times Ipendidikan\times Ipengeluaran}}\times 100}$

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I: indeks komponen

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peringkat	Lambang	Kabupaten dan Kota	IPM	Perubahan	Perbandingan dengan IPM Laporan UNDP Tahun 2014 untuk Perkiraan IPM Tahun 2013[5]
Pembangunan manusia tinggi
1 (1)		Kota Bekasi	78,63 (0,786)	0,92 (0,009)	Belarus (53)
2 (1)		Kota Bandung	78,55 (0,785)	0,25 (0,002)	Romania (54)
3		Kota Depok	78,27 (0,782)	0,99 (0,009)	Oman (56)
4		Kota Cimahi	75,85 (0,758)	0,86 (0,008)	Turki (69)
5		Kota Bogor	72,86 (0,728)	0,61 (0,006)	Armenia (87)
6		Kota Cirebon	72,27 (0,722)	0,30 (0,003)	Thailand (89)
7		Kota Sukabumi	70,81 (0,708)	1,07 (0,010)	Kolombia dan  Ekuador (98)
8		Kabupaten Bekasi	70,09 (0,700)	0,71 (0,007)	Republik Dominika (102)
Pembangunan manusia sedang
9 (1)		Kota Tasikmalaya	68,63 (0,686)	0,79 (0,007)	Palestina (107)
10 (1)		Kabupaten Bandung	68,58 (0,685)	0,45 (0,004)	Palestina (107)
11 (1)		Kabupaten Sumedang	68,47 (0,684)	1,11 (0,011)	Indonesia (108)
-		Indonesia	68,31 (0,683)[6]	0,61 (0,006)	Botswana (109)
-		Jawa Barat	68,25 (0,682)	0,93 (0,009)	Mesir (110)
12 (1)		Kota Banjar	68,01 (0,680)	0,48 (0,004)	Mesir (110)
13 (1)		Kabupaten Ciamis	67,20 (0,672)	0,91 (0,009)	Gabon (112)
14 (1)		Kabupaten Purwakarta	67,09 (0,670)	0,79 (0,007)	Bolivia (113)
15 (1)		Kabupaten Bogor	66,74 (0,667)	1,08 (0,010)	Bolivia (113)
16 (1)		Kabupaten Karawang	66,61 (0,666)	0,64 (0,006)	Bolivia (113)
17		Kabupaten Kuningan	66,16 (0,661)	0,56 (0,005)	Uzbekistan (116)
18		Kabupaten Subang	65,48 (0,654)	0,62 (0,006)	Afrika Selatan dan  Suriah (118)
19		Kabupaten Cirebon	65,06 (0,650)	0,58 (0,005)	Afrika Selatan dan  Suriah (118)
20		Kabupaten Pangandaran	64,73 (0,647)	Pemekaran baru	Irak (120)
21 (1)		Kabupaten Bandung Barat	63,93 (0,639)	0,76 (0,007)	Guyana dan  Vietnam (121)
22 (1)		Kabupaten Majalengka	63,71 (0,637)	0,58 (0,005)	Guyana dan  Vietnam (121)
23 (1)		Kabupaten Sukabumi	63,63 (0,636)	1,36 (0,013)	Tanjung Verde (123)
24 (1)		Kabupaten Indramayu	62,98 (0,629)	0,89 (0,008)	Mikronesia (124)
25 (1)		Kabupaten Tasikmalaya	62,40 (0,624)	0,71 (0,007)	Namibia (127)
26		Kabupaten Cianjur	61,68 (0,616)	1,40 (0,014)	Vanuatu (131)
27 (2)		Kabupaten Garut	61,67 (0,616)	0,63 (0,006)	Vanuatu (131)

Catatan:

Banyaknya penurunan peringkat setelah peringkat ke-20 disebabkan oleh pembentukan Kabupaten Pangandaran, hasil pemekaran Kabupaten Ciamis setahun sebelumnya.^[7]

1. Kabupaten atau kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Bekasi dengan IPM sebesar 78,63.
2. Kabupaten atau kota IPM terendah adalah Kabupaten Garut dengan IPM sebesar 61,67.
3. Ketimpangan antara Kabupaten atau kota dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 16,96.
4. Performa terbaik diraih oleh Kabupaten Cianjur dengan peningkatan IPM sebesar 1,40.
5. Performa terburuk diraih oleh Kota Bandung dengan peningkatan IPM sebesar 0,25.
6. Menurut BPS, IPM Jawa Barat adalah 68,25 (0,682) dan masih menempati status sedang.

1. ^ "Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-04-13. Diakses tanggal 2017-08-31. 
2. ^ ^{a b} https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26 Indeks Pembangunan Manusia
3. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
4. ^ "Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat". jabar.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-30. 
5. ^ http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf Human Development Report 2014
6. ^ https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211
7. ^ http://kpu.go.id/dmdocuments/UU%2021Th%202012%20Pemb%20Kab%20Pangandaran.pdf^{[pranala nonaktif permanen]} UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT