Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2014

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2014.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.^[1]

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu, indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

• IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
• IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
• Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

${\displaystyle Ikesehatan={AHH-AHHmin \over AHHmaks-AHHmin}}$

Keterangan:

I: indeks komponen

AHH: angka harapan hidup

AHHmin: angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

${\displaystyle IHLS={HLS-HLSmin \over HLSmaks-HLSmin}}$

Keterangan:

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

HLSmin: harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

${\displaystyle IRLS={RLS-RLSmin \over RLSmaks-RLSmin}}$

Keterangan:

I: indeks komponen

RLS: rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

${\displaystyle Ipendidikan={IHLS+IRLS \over 2}}$

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

${\displaystyle Ipengeluaran={In(pengeluaran)-In(pengeluaranmin) \over In(pengeluaranmaks)-In(pengeluaranmin)}}$

Keterangan:

I: indeks komponen

In: indeks komponen

pengeluaranmin: pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

${\displaystyle IPM={\sqrt[{a}]{Ikesehatan\times Ipendidikan\times Ipengeluaran}}\times 100}$

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I: indeks komponen

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peringkat	Provinsi	IPM	Perubahan	Perbandingan dengan IPM Laporan Pembangunan Manusia 2015 untuk Perkiraan IPM Tahun 2014[5]
Pembangunan Manusia Tinggi
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	78,39 (0,783)	0,31 (0,003)	Antigua dan Barbuda (58)
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	76,81 (0,768)	0,37 (0,003)	Kuba dan  Lebanon (67)
3	Kalimantan Timur	73,82 (0,738)	0,61 (0,006)	Aljazair (83)
4	Kepulauan Riau	73,40 (0,734)	0,38 (0,003)	Peru (84)
5	Bali	72,48 (0,724)	0,39 (0,003)	Dominika dan  Libya (94)
6	Riau	70,33 (0,703)	0,42 (0,004)	Samoa (105)
Pembangunan Manusia Sedang
7	Sulawesi Utara	69,96 (0,699)	0,47 (0,004)	Botswana (106)
8	Banten	69,89 (0,698)	0,38 (0,003)
9	Sumatera Barat	69,36 (0.693)	0,45 (0,004)
-	Indonesia	68,90 (0,689)	0,59 (0,005)	Mesir (108)
10	Sumatera Utara	68,87 (0,688)	0,51 (0,005)	Turkmenistan (109)
11	Aceh	68,81 (0,688)	0,51 (0,005)
12	Jawa Barat	68,80 (0,688)	0,55 (0,005)
13	Jawa Tengah	68,78 (0,687)	0,68 (0,006)
14	Kalimantan Utara	68,64 (0,686)	0,65 (0,006)
15	Sulawesi Selatan	68,49 (0,684)	0,57 (0,005)	Gabon dan Indonesia (110)
16 (1)	Kepulauan Bangka Belitung	68,27 (0,682)	0,35 (0,003)
17	Jambi	68,24 (0,682)	0,48 (0,004)
18	Jawa Timur	68,14 (0,681)	0,59 (0,005)	Filipina (112)
19 (1)	Sulawesi Tenggara	68,07 (0,680)	0,52 (0,005)
20	Bengkulu	68,06 (0,680)	0,56 (0,005)
21	Kalimantan Tengah	67,77 (0,677)	0,76 (0,007)	Palestina (113)
22	Kalimantan Selatan	67,63 (0,676)	0,46 (0,004)	Palestina (113)
23	Sumatera Selatan	66,75 (0,667)	0,59 (0,005)	El Salvador,  Afrika Selatan, dan  Vietnam (116)
24	Maluku	66,74 (0,667)	0,65 (0,006)
25	Sulawesi Tengah	66,43 (0,664)	0,64 (0,006)
26	Lampung	66,42 (0,664)	0,69 (0,006)
27	Maluku Utara	65,18 (0,651)	0,40 (0,004)	Irak (121)
28	Gorontalo	65,17 (0,651)	0,47 (0,004)
29	Kalimantan Barat	64,89 (0,648)	0,59 (0,005)	Tanjung Verde (122)
30	Nusa Tenggara Barat	64,31 (0,643)	0,55 (0,005)
31	Nusa Tenggara Timur	62,26 (0,622)	0,58 (0,005)	Tajikistan (129)
32	Sulawesi Barat	62,24 (0,622)	0,71 (0,007)
33	Papua Barat	61,28 (0,612)	0,37 (0,003)	India (130)
Pembangunan Manusia Rendah
34	Papua	56,75 (0,567)	0,50 (0,005)	Bangladesh (142)

• Mulai urutan ke-15 hingga urutan terakhir terjadi penurunan karena didirikannya provinsi baru, yakni Provinsi Kalimantan Utara.

1. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan IPM sebesar 78,39.
2. Provinsi dengan IPM terendah adalah Daerah Khusus Papua dengan IPM sebesar 56,75.
3. Jarak antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 21,64.
4. Performa terbaik diraih oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan peningkatan IPM sebesar 0,76.
5. Performa terburuk diraih oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan peningkatan IPM sebesar 0,31.
6. Menurut BPS, IPM Indonesia adalah 68,90 (0,689) dan masih menempati status sedang.
7. Menurut UNDP, IPM Indonesia adalah 68,6~ (0,686) dan masih menempati status sedang.