Sejarah ekonomi Jepang

Bagian dari seri artikel mengenai
Sejarah Jepang
Periode Paleolitik sebelum 14.000 SM Jōmon 14.000–300 SM Yayoi 300 SM – 250 M Kofun 250–538 Asuka 538–710 Nara 710–794 Heian Perang Zenkunen Perang Gosannen Perang Genpei 794–1185 Kamakura Perang Jōkyū Invasi Mongol Perang Genkō Restorasi Kenmu 1185–1333 Muromachi (Ashikaga) Zaman Nanboku-cho Zaman Sengoku 1336–1573 Azuchi–Momoyama Perdagangan Nanban Perang Imjin Pertempuran Sekigahara 1573–1603 Edo (Tokugawa) Keshogunan Tokugawa Invasi Ryukyu Pengepungan Osaka Sakoku Ekspedisi Perry Persetujuan Kanagawa Bakumatsu Restorasi Meiji Perang Boshin 1603–1868 Meiji Disposisi Ryūkyū Invasi Taiwan (1874) Pemberontakan Satsuma Perang Tiongkok-Jepang Pertama Perjanjian Shimonoseki Intervensi Tiga Negara Invasi Taiwan (1895) Penjajahan Taiwan Pemberontakan Boxer Perang Jepang-Rusia Perjanjian Portsmouth Perjanjian Jepang-Korea Penjajahan Korea 1868–1912 Taishō Perang Dunia I Intervensi di Siberia Gempa Besar Kantō 1912–1926 Shōwa Militerisme Krisis keuangan Insiden Nanking Insiden Mukden Invasi Manchuria Insiden 15 Mei Insiden 26 Februari Pakta Anti-Komintern Pakta Tripartit Perang Tiongkok-Jepang Kedua Perang Dunia II Pengeboman Pearl Harbor Perang Pasifik Serangan bom atom Perang Soviet–Jepang Menyerahnya Jepang Pendudukan Pascapendudukan Unjuk rasa Anpo Keajaiban ekonomi Gelembung ekonomi 1926–1989 Heisei Dasawarsa yang Hilang Gempa Besar Hanshin Cool Japan Gempa bumi Tōhoku Pergantian takhta 1989–2019 Reiwa Pandemi COVID-19 Pembunuhan Abe Gempa bumi Noto 2019–sekarang
Topik Mata uang Gempa bumi Ekonomi Pendidikan Kekaisaran Historiografi Militer Angkatan Laut Pascaperang
Istilah Garis waktu
l b s

Sejarah ekonomi Jepang paling banyak dipelajari untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi yang spektakuler pada tahun 1800-an setelah Restorasi Meiji. Itu menjadi kekuatan besar non-Barat pertama, dan terus berkembang hingga kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang pulih dari kehancuran menjadi ekonomi terbesar kedua dunia di belakang Amerika Serikat, dan dari tahun 2010 di belakang Tiongkok juga. Para sarjana telah mengevaluasi posisi ekonomi unik bangsa selama Perang Dingin, dengan ekspor pergi ke kekuatan yang bersekutu dengan AS dan Soviet, dan telah menaruh minat yang besar pada situasi periode pasca-Perang Dingin dari "dekade yang hilang" Jepang.

Zaman Yayoi secara umum diterima hingga saat ini dari 300 SM hingga 300 M.^[1] Namun, bukti radio-karbon menunjukkan tanggal hingga 500 tahun sebelumnya, antara 1.000 dan 800 SM.^[2][3][4][5] Selama periode ini Jepang beralih ke masyarakat agraris yang mapan.^[6][7] Seiring bertambahnya populasi Yayoi, masyarakat menjadi lebih bertingkat dan kompleks. Mereka menenun tekstil, tinggal di desa pertanian permanen, dan membangun bangunan dengan kayu dan batu. Mereka juga mengumpulkan kekayaan melalui kepemilikan tanah dan penyimpanan biji-bijian. Faktor-faktor tersebut mendorong perkembangan kelas sosial yang berbeda.^[8] Para kepala suku Yayoi, di beberapa bagian Kyūshū, tampaknya telah mensponsori, dan memanipulasi politik, memperdagangkan perunggu dan benda-benda prestisius lainnya.^[9] Itu dimungkinkan dengan diperkenalkannya pertanian padi basah beririgasi dari muara Yangtze di selatan Tiongkok melalui Kepulauan Ryukyu atau Semenanjung Korea.^[1][10]

Periode Kofun mencatat sentralisasi politik paling awal di Jepang, ketika Klan Yamato naik ke tampuk kekuasaan di Jepang barat daya, mendirikan Wangsa Kekaisaran, dan membantu mengendalikan rute perdagangan di seluruh wilayah.^[11] Sebagian besar budaya material zaman Kofun menunjukkan bahwa Jepang berada dalam kontak politik dan ekonomi yang erat dengan benua Asia (terutama dengan dinasti selatan Tiongkok) melalui Semenanjung Korea; cermin perunggu dari cetakan yang sama telah ditemukan di kedua sisi Selat Tsushima. Irigasi, serikultur, dan menenun dibawa ke Jepang oleh imigran Tiongkok, yang disebutkan dalam sejarah Jepang kuno; klan Hata Tiongkok (秦code: ja is deprecated , read "Qín" dalam bahasa Tiongkok) memperkenalkan serikultur dan jenis tenun tertentu.^[12]

Pemerintahan Yamato berkembang pesat selama zaman Asuka, yang terkonsentrasi di wilayah Asuka dan menjalankan kekuasaan atas klan di Kyūshū dan Honshū, memberikan gelar, sebagian turun-temurun, pada klan kepala suku. Nama Yamato menjadi identik dengan seluruh Jepang ketika penguasa Yamato menekan klan lain dan memperoleh tanah pertanian. Berdasarkan model Tiongkok (dalam teks miring termasuk adopsi dari bahasa Tionghoa tertulis), mereka mengembangkan sistem jalan perdagangan dan administrasi pusat. Pada pertengahan abad ketujuh, lahan pertanian telah berkembang menjadi domain publik yang substansial, tunduk pada kebijakan pusat. Unit administrasi dasar dari sistem Gokishichidō (五畿七道code: ja is deprecated , "lima kota, tujuh jalan") adalah negara, dan masyarakat diorganisasikan ke dalam kelompok pendudukan. Kebanyakan orang adalah petani; yang lainnya adalah nelayan, penenun, pembuat tembikar, pengrajin, pembuat senjata, dan spesialis ritual.^[13]

Pada tahun 645, klan Soga digulingkan dalam kudeta yang diluncurkan oleh Pangeran Naka no Ōe dan Fujiwara no Kamatari, pendiri klan Fujiwara.^[14] Pemerintah mereka merancang dan mengimplementasikan Reformasi Taika yang berjangkauan luas. Reformasi dimulai dengan reformasi tanah, berdasarkan Konfusianisme ide dan filsafat dari Tiongkok. Ini menasionalisasi semua tanah di Jepang, menjadi didistribusikan secara merata di antara para penggarap, dan memerintahkan penyusunan daftar rumah tangga sebagai dasar untuk sistem perpajakan yang baru.^[15] Apa yang dulu disebut "tanah pribadi dan orang pribadi" (私地私民code: ja is deprecated , shichi shimin) menjadi "tanah umum dan orang umum" (公地公民code: ja is deprecated , kōchi kōmin), ketika pengadilan sekarang berusaha untuk menegaskan kontrolnya atas seluruh Jepang dan membuat rakyatnya menjadi subyek langsung takhta. Tanah tidak lagi turun temurun tetapi dikembalikan ke negara pada saat kematian pemiliknya. Pajak dipungut atas panen dan sutra, kapas, kain, benang, dan produk lainnya. Pajak corvée (tenaga kerja) ditetapkan untuk wajib militer dan pembangunan pekerjaan umum.^[13]

Wadōkaichin (和同開珎code: ja is deprecated ) adalah mata uang Jepang resmi tertua, telah dicetak mulai tanggal 29 Agustus 708^[16] atas perintah Kaisarina Gemmei.^[17][18][19] Terinspirasi oleh mata uang Tiongkok dinasti Tang Kaiyuan Tongbao, Wadōkaichin mulai diproduksi setelah penemuan deposit tembaga besar di Jepang pada awal abad ke-8.^[20][21]

Sebelum Kode Taihō didirikan, ibu kota biasanya dipindahkan setelah kematian seorang kaisar karena kepercayaan kuno bahwa tempat kematian telah tercemar. Reformasi dan birokratisasi pemerintahan menyebabkan pendirian ibu kota kekaisaran permanen di Heijō-kyō, atau Nara, pada tahun 710 M. Ibu kota dipindahkan segera (untuk alasan yang dijelaskan kemudian di bagian ini) ke Kuni-kyō (kini Kizugawa) pada tahun 740–744, ke Naniwa-kyō (sekarang Osaka) pada tahun 744–745, ke Shigarakinomiya (紫香楽宮, sekarang Shigaraki) pada tahun 745, dan pindah kembali ke Nara pada tahun 745. Nara adalah kota urban pertama di Jepang Tengah. Itu segera memiliki populasi 200.000 (mewakili hampir 7% dari populasi negara itu) dan sekitar 10.000 orang bekerja di pekerjaan pemerintah.

Kegiatan ekonomi dan administrasi meningkat selama zaman Nara. Jalan menghubungkan Nara ke ibu kota provinsi, dan pajak dikumpulkan secara lebih efisien dan rutin. Koin dicetak, jika tidak digunakan secara luas. Di luar daerah Nara, bagaimanapun, ada sedikit aktivitas komersial, dan di provinsi-provinsi sistem reformasi tanah Shōtoku yang lama menurun. Pada pertengahan abad kedelapan, shōen (perkebunan tanah), salah satu lembaga ekonomi terpenting di Jepang prasejarah, mulai bangkit sebagai hasil dari pencarian bentuk kepemilikan tanah yang lebih mudah dikelola. Pemerintah daerah berangsur-angsur menjadi lebih mandiri, sementara runtuhnya sistem distribusi tanah lama dan kenaikan pajak menyebabkan hilangnya atau ditinggalkannya tanah oleh banyak orang yang menjadi "gelandangan" (furōsha). Beberapa dari "orang publik" yang sebelumnya dipekerjakan secara pribadi oleh pemilik tanah besar, dan "tanah publik" semakin dikembalikan ke shōen.

Pertempuran faksi di istana kekaisaran berlanjut sepanjang zaman Nara. Anggota keluarga kekaisaran, keluarga istana terkemuka, seperti Fujiwara, dan pendeta Buddha semuanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Sebelumnya selama periode ini, Pangeran Nagaya merebut kekuasaan di istana setelah kematian Fujiwara no Fuhito. Fuhito digantikan oleh empat putra, Muchimaro, Umakai, Fusasaki, dan Maro. Mereka menempatkan Kaisar Shōmu, pangeran dari putri Fuhito, di atas takhta. Pada tahun 729, mereka menangkap Nagaya dan mendapatkan kembali kendali. Namun, sebagai wabah cacar besar menyebar dari Kyūshū pada tahun 735, keempat bersaudara meninggal dua tahun kemudian, mengakibatkan pengurangan sementara dominasi Fujiwara. Pada tahun 740, seorang anggota klan Fujiwara, Hirotsugu, melancarkan pemberontakan dari markasnya di Fukuoka, Kyushu. Meskipun dikalahkan, tidak diragukan lagi bahwa Kaisar sangat terkejut dengan peristiwa ini, dan dia memindahkan istana tiga kali hanya dalam lima tahun dari tahun 740, sampai dia akhirnya kembali ke Nara. Pada akhir zaman Nara, beban keuangan negara meningkat, dan pengadilan mulai memberhentikan pejabat yang tidak penting. Pada tahun 792 wajib militer universal ditinggalkan, dan bupati diizinkan untuk membentuk pasukan milisi swasta untuk pekerjaan polisi setempat. Desentralisasi otoritas menjadi aturan meskipun reformasi zaman Nara. Akhirnya, untuk mengembalikan kendali ke tangan kekaisaran, ibu kota dipindahkan pada tahun 784 ke Nagaoka-kyō dan pada tahun 794 ke Heian-kyō (harfiah Ibukota Perdamaian dan Ketenangan), sekitar dua puluh enam kilometer di utara Nara. Pada akhir abad kesebelas, kota ini secara populer disebut Kyoto (ibu kota), nama yang digunakan sejak saat itu.

Sementara di satu sisi, zaman Heian adalah periode perdamaian yang luar biasa panjang, dapat juga dikatakan bahwa periode tersebut melemahkan Jepang secara ekonomi dan menyebabkan kemiskinan bagi semua kecuali segelintir penduduknya. Kontrol sawah memberikan sumber pendapatan utama bagi keluarga seperti Fujiwara dan merupakan basis fundamental bagi kekuasaan mereka.^[22] Penerima manfaat budaya Heian aristokrat, Ryōmin (良民 "Orang Baik") berjumlah sekitar lima ribu di negeri yang mungkin berpenduduk lima juta. Salah satu alasan samurai dapat mengambil alih kekuasaan adalah karena bangsawan yang berkuasa terbukti tidak kompeten dalam mengelola Jepang dan provinsi-provinsinya. Pada tahun 1000, pemerintah tidak lagi tahu bagaimana mengeluarkan mata uang dan uang secara bertahap menghilang. Alih-alih sistem peredaran uang yang sepenuhnya terwujud, beras adalah unit pertukaran utama.^[22]

Sepanjang zaman Heian, kekuatan istana kekaisaran menurun. Istana menjadi begitu asyik dengan perebutan kekuasaan, dan dengan pengejaran artistik para bangsawan istana, sehingga mengabaikan administrasi pemerintahan di luar ibu kota.^[23] Nasionalisasi tanah yang dilakukan sebagai bagian dari negara ritsuryō membusuk karena berbagai keluarga bangsawan dan ordo keagamaan berhasil mengamankan status bebas pajak untuk rumah pribadi shōen mereka^[24] Pada abad kesebelas, lebih banyak tanah di Jepang yang dikuasai oleh pemilik shōen daripada oleh pemerintah pusat. Pengadilan kekaisaran dengan demikian kehilangan pendapatan pajak untuk membayar tentara nasionalnya. Sebagai tanggapan, pemilik shōen membentuk pasukan prajurit samurai mereka sendiri.^[25] Dua keluarga bangsawan kuat yang diturunkan dari cabang keluarga kekaisaran,^[26] klan Taira dan Minamoto, memperoleh pasukan besar dan banyak shōen di luar ibukota. Pemerintah pusat mulai menggunakan kedua klan pejuang ini untuk menekan pemberontakan dan pembajakan.^[27] Populasi Jepang stabil selama zaman Heian akhir setelah ratusan tahun menurun.^[28]

Tentara samurai dari seluruh bangsa dimobilisasi pada tahun 1274 dan 1281 untuk menghadapi dua invasi skala penuh yang diluncurkan oleh Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongol.^[29] Meskipun kalah jumlah oleh musuh yang dilengkapi dengan persenjataan superior, Jepang melawan Mongol hingga terhenti di Kyushu pada kedua kesempatan sampai armada Mongol dihancurkan oleh topan yang disebut kamikaze, yang berarti "angin Tuhan". Terlepas dari kemenangan Keshogunan Kamakura, pertahanan menguras keuangannya sehingga tidak dapat memberikan kompensasi kepada pengikutnya atas peran mereka dalam kemenangan. Ini memiliki konsekuensi negatif permanen bagi hubungan shogun dengan kelas samurai.^[30] Jepang tetap memasuki periode kemakmuran dan pertumbuhan penduduk mulai sekitar tahun 1250.^[31] Di daerah pedesaan, penggunaan alat besi dan pupuk yang lebih besar, teknik irigasi yang lebih baik, dan tumpang sari meningkatkan produktivitas dan desa-desa pedesaan tumbuh.^[32] Lebih sedikit kelaparan dan epidemi memungkinkan kota untuk tumbuh dan perdagangan berkembang pesat.^[31]

Terlepas dari perang, kemakmuran ekonomi relatif Jepang, yang telah dimulai pada zaman Kamakura, berlanjut hingga zaman Muromachi. Pada 1450 populasi Jepang mencapai sepuluh juta, dibandingkan dengan enam juta pada akhir abad ketiga belas.^[31] Perdagangan berkembang, termasuk perdagangan yang cukup besar dengan Tiongkok dan Korea.^[33] Karena "daimyōs" dan kelompok lain di Jepang mencetak koin mereka sendiri, Jepang mulai bertransisi dari ekonomi berbasis barter ke ekonomi berbasis mata uang.^[34] Selama periode tersebut, beberapa bentuk seni Jepang yang paling representatif berkembang, termasuk lukisan tinta cair, rangkaian bunga ikebana, upacara minum teh, taman Jepang, bonsai, dan teater Noh.^[35] Meskipun shogun Ashikaga kedelapan, Yoshimasa, adalah seorang pemimpin politik dan militer yang tidak berguna, ia memainkan peran penting dalam mempromosikan perkembangan budaya ini.^[36]

Kontak Jepang dengan dinasti Ming (1368–1644) dimulai ketika Tiongkok diperbarui selama zaman Muromachi setelah Tiongkok mencari dukungan dalam menekan bajak laut Jepang di wilayah pesisir Tiongkok. Bajak laut Jepang pada era dan wilayah ini disebut sebagai wokou oleh orang Cina (Jepang wakō). Ingin meningkatkan hubungan dengan Tiongkok dan untuk menyingkirkan Jepang dari ancaman wokou, Ashikaga Yoshimitsu menerima hubungan dengan Cina yang berlangsung selama setengah abad. Pada 1401 ia memulai kembali sistem upeti, menggambarkan dirinya dalam sebuah surat kepada Kaisar Tiongkok sebagai "Subjek Anda, Raja Jepang". Kayu Jepang, belerang, bijih tembaga, pedang, dan kipas lipat ditukar dengan sutra, porselen, buku, dan koin Tiongkok, yang dianggap orang Tiongkok sebagai upeti tetapi orang Jepang melihatnya sebagai perdagangan yang menguntungkan.^[37]

Renaissance Eropa cukup mengagumi Jepang ketika mereka mencapai negara itu pada abad ke-16. Jepang dianggap sebagai negara yang sangat kaya akan logam mulia, sebuah pandangan yang berutang konsepsinya terutama pada catatan Marco Polo tentang kuil dan istana berlapis emas,^[38] tetapi juga karena kelimpahan relatif dari karakteristik bijih permukaan dari negara vulkanik, sebelum penambangan dalam skala besar menjadi mungkin di masa Industri. Jepang akan menjadi pengekspor utama tembaga dan perak selama zaman tersebut.

Jepang juga dianggap sebagai masyarakat feodal yang canggih dengan budaya yang tinggi dan teknologi pra-industri yang maju. Itu padat penduduk dan urbanisasi. Pengamat Eropa terkemuka pada waktu itu tampaknya setuju bahwa Jepang "mengungguli tidak hanya semua bangsa Oriental lainnya, mereka juga melampaui orang Eropa" (Alessandro Valignano, 1584, "Historia del Principo y Progresso de la Compania de Jesus en las Indias Orientales).

Pengunjung Eropa awal kagum dengan kualitas keterampilan dan pandai besi logam Jepang. Ini berasal dari fakta bahwa Jepang sendiri agak miskin sumber daya alam yang biasa ditemukan di Eropa, terutama besi. Dengan demikian, orang Jepang terkenal hemat dengan sumber daya yang dapat dikonsumsi; sedikit yang mereka miliki, mereka gunakan dengan keterampilan ahli.

Muatan kapal Portugis pertama (biasanya sekitar empat kapal kecil setiap tahun) yang tiba di Jepang hampir seluruhnya terdiri dari barang-barang Tiongkok (sutra, porselen). Orang Jepang sangat menantikan untuk memperoleh barang-barang seperti itu, tetapi telah dilarang melakukan kontak dengan Kaisar Tiongkok, sebagai hukuman atas serangan bajak laut Wakō. Oleh karena itu, Portugis (yang disebut Nanban, berarti Barbar Selatan) menemukan kesempatan untuk bertindak sebagai perantara dalam perdagangan Asia.

Sejak akuisisi Makau pada tahun 1557, dan pengakuan resmi mereka sebagai mitra dagang oleh Tiongkok, Portugis mulai mengatur perdagangan ke Jepang, dengan menjual kepada penawar tertinggi "Kapten" tahunan ke Jepang, di efek pemberian hak perdagangan eksklusif untuk satu kerakah menuju Jepang setiap tahun. Karak adalah kapal yang sangat besar, biasanya antara 1000 dan 1500 ton, kira-kira dua atau tiga kali lipat ukuran galiung atau jung yang besar.

Perdagangan itu berlanjut dengan sedikit interupsi sampai tahun 1638, ketika dilarang dengan alasan bahwa kapal-kapal itu menyelundupkan pendeta ke Jepang.

Perdagangan Portugis semakin ditantang oleh penyelundup Tiongkok di jung, Kapal Segel Merah Jepang dari sekitar tahun 1592^[39] (sekitar sepuluh kapal per tahun), kapal Spanyol dari Manila dari sekitar 1600 (sekitar satu kapal per tahun), Belanda dari 1609, dan Inggris dari 1613 (sekitar satu kapal per tahun).

Orang Belanda, yang bukan "Nanban" disebut "Kōmō" (Jp:紅毛, lit. "Rambut Merah") oleh Jepang, pertama kali tiba di Jepang pada tahun 1600, dengan menaiki Liefde.^[40] Pilot mereka adalah William Adams, orang Inggris pertama yang mencapai Jepang. Pada tahun 1605, dua anak buah Liefde dikirim ke Pattani oleh Tokugawa Ieyasu, untuk mengundang perdagangan Belanda ke Jepang. Kepala pos perdagangan Belanda Pattani, Victor Sprinckel, menolak dengan alasan terlalu sibuk menghadapi oposisi Portugis di Asia Tenggara. Namun pada tahun 1609, Jacques Specx Belanda tiba dengan dua kapal di Hirado, dan melalui Adams memperoleh hak istimewa perdagangan dari Ieyasu.

Belanda juga terlibat dalam pembajakan dan pertempuran laut untuk melemahkan pelayaran Portugis dan Spanyol di Pasifik, dan akhirnya menjadi satu-satunya orang barat yang diizinkan masuk ke Jepang dari kantong kecil Dejima setelah 1638 dan selama dua abad berikutnya.

Pembangunan ekonomi selama periode Edo termasuk urbanisasi, peningkatan pengiriman komoditas, ekspansi yang signifikan dari perdagangan domestik dan, pada awalnya, perdagangan luar negeri, dan penyebaran industri perdagangan dan kerajinan. Perdagangan konstruksi berkembang pesat, bersama dengan fasilitas perbankan dan asosiasi pedagang. Semakin, otoritas han mengawasi peningkatan produksi pertanian dan penyebaran kerajinan pedesaan. Pada pertengahan abad ke-18, Edo memiliki populasi lebih dari 1 juta dan Osaka dan Kyoto masing-masing memiliki lebih dari 400.000 penduduk. Banyak kota kastil lainnya tumbuh juga. Osaka dan Kyoto menjadi pusat perdagangan dan produksi kerajinan tangan yang sibuk, sementara Edo menjadi pusat pasokan makanan dan barang-barang konsumen perkotaan yang penting. Beras adalah basis ekonomi, karena daimyo mengumpulkan pajak dari para petani dalam bentuk beras. Pajaknya tinggi, sekitar 40% dari hasil panen. Beras itu dijual di pasar fudasashi di Edo. Untuk mengumpulkan uang, daimyo menggunakan kontrak forward untuk menjual beras yang belum dipanen. Kontrak ini mirip dengan kontrak berjangka modern.^[41]

Awal zaman Edo bertepatan dengan dekade terakhir periode perdagangan Nanban, di mana interaksi intens dengan kekuatan Eropa, di bidang ekonomi dan agama, terjadi. Pada awal periode Edo, Jepang membangun kapal perang gaya Barat pertamanya yang berlayar di lautan, seperti San Juan Bautista, sebuah galiung seberat 500 ton -kapal jenis yang mengangkut kedutaan besar Jepang yang dipimpin oleh Hasekura Tsunenaga ke Amerika, dan kemudian dilanjutkan ke Eropa. Juga selama zaman itu, bakufu menugaskan sekitar 350 Kapal Segel Merah, kapal dagang bertiang tiga dan bersenjata, untuk perdagangan intra-Asia. Petualang Jepang, seperti Yamada Nagamasa, aktif di seluruh Asia.

Untuk menghapus pengaruh Kristenisasi, Jepang memasuki periode isolasi yang disebut sakoku, di mana ekonominya menikmati stabilitas dan kemajuan ringan. Namun tidak lama kemudian, pada tahun 1650-an, produksi porselen ekspor Jepang meningkat pesat ketika perang saudara membuat pusat utama produksi porselen Tiongkok, di Jingdezhen, tidak beroperasi selama beberapa dekade. Selama sisa abad ke-17 sebagian besar porselen Jepang produksi berada di Kyushu untuk diekspor melalui Tiongkok dan Belanda. Perdagangan menyusut di bawah persaingan Tiongkok yang diperbarui pada tahun 1740-an, sebelum dilanjutkan kembali setelah pembukaan Jepang pada pertengahan abad ke-19.^[42]

Selama periode tersebut, Jepang secara bertahap mempelajari ilmu dan teknik Barat (disebut rangaku, secara harfiah berarti "studi Belanda") melalui informasi dan buku yang diterima melalui pedagang Belanda di Dejima. Bidang utama yang dipelajari meliputi geografi, kedokteran, ilmu alam, astronomi, seni, bahasa, ilmu fisika seperti studi tentang fenomena listrik, dan ilmu mekanik seperti yang dicontohkan oleh perkembangan jam tangan Jepang, atau wadokei, terinspirasi dari teknik Barat.

Setelah tahun 1854, ketika Keshogunan Tokugawa pertama kali membuka negara untuk perdagangan dan pengaruh Barat (Bakumatsu), Jepang mengalami dua periode perkembangan ekonomi. Ketika Keshogunan Tokugawa digulingkan pada tahun 1868 dan pemerintah Meiji didirikan, Westernisasi Jepang dimulai sepenuhnya. Istilah pertama adalah selama Jepang praperang, istilah kedua adalah Jepang pascaperang.^[43]

Pada paruh pertama Periode Meiji, sebagian besar sengketa perburuhan terjadi di pertambangan dan industri tekstil dan berbentuk pemogokan skala kecil dan kerusuhan spontan. Paruh kedua periode tersebut mengalami industrialisasi yang cepat, perkembangan ekonomi kapitalis, dan transformasi banyak pekerja feodal menjadi buruh upahan. Penggunaan aksi mogok meningkat, dan pada tahun 1897, dengan pembentukan serikat pekerja logam, menjadi awal dari gerakan serikat pekerja Jepang modern.^[44]

Revolusi industri pertama kali muncul di tekstil, termasuk kapas dan terutama sutra, yang berbasis di bengkel rumah di daerah pedesaan. Pada tahun 1890-an, tekstil Jepang mendominasi pasar dalam negeri dan berhasil bersaing dengan produk Inggris di Cina dan India. Pengirim Jepang bersaing dengan pedagang Eropa untuk membawa barang-barang ini melintasi Asia dan bahkan ke Eropa. Seperti di Barat, pabrik tekstil mempekerjakan sebagian besar perempuan, setengah dari mereka di bawah usia dua puluh tahun. Mereka dikirim ke sana oleh ayah mereka, dan mereka menyerahkan upah mereka kepada ayah mereka.^[45] Jepang sebagian besar melewatkan tenaga air dan langsung pindah ke pabrik bertenaga uap, yang lebih produktif, dan yang menciptakan permintaan batu bara.

1907 melihat jumlah perselisihan terbesar dalam satu dekade, dengan kerusuhan skala besar di dua tambang tembaga terkemuka Jepang, Ashio dan Besshi, yang hanya dapat dipadamkan dengan penggunaan pasukan. Tak satu pun dari serikat pekerja awal ini yang besar (serikat pekerja logam memiliki 3.000 anggota, hanya 5% pekerja yang bekerja di industri), atau bertahan lebih dari tiga atau empat tahun, sebagian besar disebabkan oleh tentangan keras dari pengusaha dan kebijakan anti-serikat pemerintah, terutama Undang-Undang Ketertiban Umum dan Ketentuan Kepolisian (1900).^[46]

Salah satu dampak terbesar pada perekonomian yang dibawa periode Meiji adalah berakhirnya sistem feodal. Dengan struktur sosial yang relatif longgar, orang Jepang mampu maju melalui jajaran masyarakat lebih mudah dari sebelumnya. Mereka mampu melakukan ini dengan menciptakan dan menjual barang dagangan mereka sendiri. Lebih penting lagi adalah fakta bahwa orang Jepang sekarang memiliki kemampuan untuk menjadi lebih terdidik. Dengan populasi yang lebih berpendidikan, sektor industri Jepang tumbuh secara signifikan. Menerapkan cita-cita Barat kapitalisme ke dalam pengembangan teknologi dan menerapkannya pada militer mereka membantu membuat Jepang menjadi kekuatan militeristik dan ekonomi pada awal abad ke-20.^[47]

Pada periode Meiji, para pemimpin meresmikan sistem pendidikan baru berbasis Barat untuk semua orang muda, mengirim ribuan siswa ke Amerika Serikat dan Eropa, dan mempekerjakan lebih dari 3.000 orang Barat untuk mengajar sains modern, matematika, teknologi, dan bahasa asing di Jepang (O-yatoi gaikokujin). Pemerintah juga membangun rel kereta api, memperbaiki jalan, dan meresmikan program land reform untuk mempersiapkan negara untuk pembangunan lebih lanjut.

Untuk mempromosikan industrialisasi, pemerintah memutuskan bahwa, meskipun harus membantu bisnis swasta untuk mengalokasikan sumber daya dan merencanakan, sektor swasta paling siap untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Peran terbesar pemerintah adalah membantu menyediakan kondisi ekonomi di mana bisnis dapat berkembang. Singkatnya, pemerintah harus menjadi pemandu, dan bisnis adalah produsennya. Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal yang dijual kepada pengusaha dengan harga yang lebih murah. Banyak dari bisnis ini berkembang pesat menjadi konglomerat yang lebih besar. Pemerintah muncul sebagai promotor utama perusahaan swasta, memberlakukan serangkaian kebijakan pro-bisnis.

Dari tahun 1918 hingga 1921, gelombang perselisihan industri besar menandai puncak kekuatan buruh yang terorganisir. Kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan setelahnya membawa pengurangan lapangan kerja di industri berat.^[48] Pada tahun 1928, GNP Jepang dengan harga berlaku mencapai 16.506 juta. Pada pertengahan tahun 1930-an, tingkat upah nominal Jepang adalah sepersepuluh dari tingkat upah di Amerika Serikat (berdasarkan nilai tukar pertengahan tahun 1930-an), sedangkan tingkat harga diperkirakan sekitar 44% dari AS.^[49]

Perbandingan PDB per kapita (Dolar AS) antara Negara-negara Asia Timur dan AS pada tahun 1935:

Negara	PDB/kapita, pada 1935 dolar (Liu-Ta-Chung[50])	PDB-PPP/kapita, pada 1990 dolar (Fukao[49])	PDB-PPP/kapita, pada 1990 dolar (Maddison[51])
AS	540	5,590	5,590
Jepang (tidak termasuk Taiwan dan Korea)	64	1,745	2,154
Taiwan	42	1,266	1,212
Korea	24	662	1,225
Tiongkok	18	543	562

Sebelum Perang Dunia II, Jepang membangun kerajaan yang luas yang mencakup Taiwan, Korea, Manchuria, dan sebagian Tiongkok utara. Jepang menganggap lingkup pengaruh ini sebagai kebutuhan politik dan ekonomi, mencegah negara-negara asing mencekik Jepang dengan memblokir aksesnya ke bahan mentah dan jalur laut yang penting, karena Jepang memiliki sangat sedikit sumber daya alam dan pertambangannya sendiri, meskipun mengimpor batubara dalam jumlah besar dari Korea, Manchukuo, dan beberapa wilayah di Tiongkok yang diduduki. Kekuatan militer Jepang yang besar dianggap penting bagi pertahanan kekaisaran.

Pertumbuhan pesat dan perubahan struktural menjadi ciri dua periode pembangunan ekonomi Jepang sejak tahun 1868. Pada periode pertama, pertumbuhan ekonomi pada awalnya hanya moderat dan sangat bergantung pada pertanian tradisional untuk membiayai infrastruktur industri modern. Ketika Perang Rusia-Jepang dimulai pada tahun 1904, 65% pekerjaan dan 38% dari produk domestik bruto (PDB) masih berbasis pertanian tetapi industri modern telah mulai berkembang secara substansial. Selama Perang Dunia I, Jepang menggunakan tidak adanya pesaing Eropa yang dilanda perang di pasar dunia untuk memajukan ekonominya, menghasilkan surplus perdagangan untuk pertama kalinya sejak isolasi di zaman Edo. Pada akhir 1920-an, manufaktur dan pertambangan menyumbang 23% dari PDB, dibandingkan dengan 21% untuk semua pertanian. Transportasi dan komunikasi telah dikembangkan untuk menopang perkembangan industri berat.

Pada tahun 1930-an, ekonomi Jepang menderita lebih sedikit dari Depresi Hebat daripada kebanyakan negara industri, PDB-nya meningkat pesat sebesar 5% per tahun. Manufaktur dan pertambangan menyumbang lebih dari 30% dari PDB, lebih dari dua kali nilai sektor pertanian. Sebagian besar pertumbuhan industri, bagaimanapun, diarahkan untuk memperluas kekuatan militer negara.

Dimulai pada tahun 1937 dengan perampasan tanah yang signifikan di Tiongkok, dan lebih luas lagi setelah tahun 1941, ketika aneksasi dan invasi di seluruh Asia Tenggara dan Pasifik menciptakan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, pemerintah Jepang berusaha untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya alam yang penting untuk menjamin kemandirian ekonomi. Di antara sumber daya alam yang disita dan dikembangkan Jepang adalah: batu bara di Tiongkok, tebu di Filipina, minyak bumi dari Hindia Belanda dan Burma, serta timah dan bauksit dari Hindia Belanda dan Malaya. Jepang juga membeli produksi beras Thailand, Burma, dan Cochinchina.

Selama tahap awal ekspansi Jepang, ekonomi Jepang berkembang pesat. Produksi baja naik dari 6.442.000 ton menjadi 8.838.000 ton selama periode waktu yang sama. Pada tahun 1941 industri pesawat terbang Jepang memiliki kapasitas untuk memproduksi 10.000 pesawat per tahun. Banyak dari ekspansi ekonomi ini menguntungkan "zaibatsu", konglomerat industri besar.

Selama Perang Pasifik, ekonomi Jepang dan wilayah pendudukannya sangat menderita. Inflasi merajalela; industri berat Jepang, terpaksa mencurahkan hampir semua produksinya untuk memenuhi kebutuhan militer, tidak dapat memenuhi persyaratan komersial Jepang (yang sebelumnya mengandalkan perdagangan dengan negara-negara Barat untuk barang-barang manufaktur mereka). Industri lokal tidak dapat berproduksi pada tingkat yang cukup tinggi untuk menghindari kekurangan yang parah. Selain itu, perdagangan maritim, yang sangat bergantung pada Kekaisaran, sangat dibatasi oleh kerusakan pada armada pedagang Jepang selama perang.

Pada akhir perang, apa yang tersisa dari Kekaisaran Jepang didera oleh kekurangan, inflasi, dan devaluasi mata uang. Transportasi hampir tidak mungkin, dan produksi industri di kota-kota Jepang yang hancur terhenti. Kehancuran yang ditimbulkan oleh perang akhirnya membuat ekonomi Jepang terhenti total.

Menurut sebuah studi tahun 2020, Jepang menggunakan kekuatan kekaisarannya untuk meningkatkan industrialisasinya.^[52]

Perang menghapus banyak keuntungan yang diperoleh Jepang sejak tahun 1868. Sekitar 40% dari pabrik dan infrastruktur industri negara hancur, dan produksi kembali ke tingkat sekitar lima belas tahun sebelumnya. Orang-orang dikejutkan oleh kehancuran dan segera bertindak. Pabrik-pabrik baru dilengkapi dengan mesin-mesin modern terbaik, memberi Jepang keunggulan kompetitif awal atas negara-negara pemenang, yang sekarang memiliki pabrik-pabrik yang lebih tua. Ketika periode kedua pembangunan ekonomi Jepang dimulai, jutaan mantan tentara bergabung dengan angkatan kerja yang disiplin dan berpendidikan tinggi untuk membangun kembali Jepang. Koloni Jepang hilang akibat Perang Dunia II, tetapi sejak itu Jepang telah memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh Asia dan sekitarnya.

• 1600, Yayasan Keshogunan Tokugawa, awal industrialisasi modern
• 1868, Restorasi Meiji, awal industrialisasi
• 1930-an, Ekonomi terkendali
• 1945, Menyerahnya Jepang: ekonomi melesu; Pendudukan Amerika
• 1948, Pemerintah konservatif Kursus Terbalik
• 1950-an, Pemulihan dan pertumbuhan.
• 1960, Rencana Penggandaan Pendapatan
• 25 April 1971, Akhir dari standar emas
• 22 September 1985, Plaza Accord
• 29 Desember 1989, puncak rata-rata Nikkei 225 di 38.915
• 1990-an, "Dekade yang Hilang", waktu setelah gelembung ekonomi Jepang runtuh. Indeks saham Nikkei 225 mencapai titik terendah di 7603,76 pada April 2003, bergerak naik ke puncak baru 18.138 pada Juni 2007, sebelum melanjutkan tren menurun.
• Juli 1997, dimulainya krisis keuangan Asia yang menyebabkan beberapa perusahaan termasuk Nissan Mutual Life Insurance dan Yaohan bangkrut
• Pasca 2000, Bank of Japan memulai strategi pelonggaran kuantitatif
• 2011, bencana gempa bumi dan tsunami Tōhoku 2011 memiliki konsekuensi ekonomi yang luas
• Program Abenomics Perdana Menteri Shinzō Abe untuk membantu pemulihan ekonomi negara: sisi ekonomi adalah salah satu bagian dari program yang lebih umum, yang dikomentari oleh Joseph Stiglitz.^[53]
• 2020, Pandemi COVID-19, dengan Abe mengumumkan bahwa Jepang telah mengalami krisis ekonomi terburuk sejak akhir Perang Dunia II.^[54]

• Bank Jepang
• Ekonomi Jepang
• Hubungan ekonomi Jepang
• Ekonomi feodal Jepang
• Sejarah Jepang
• Hidangan Jepang
• Keiretsu
• Pasar tenaga kerja Jepang
• Kemiskinan di Jepang
• Koin Tokugawa
• Keajaiban ekonomi Jepang
• Penggelembungan harga aset di Jepang
• Dasawarsa yang Hilang (Jepang)

•  Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari situs web atau dokumen Library of Congress Country Studies. – [1]

• Allen, G. C. A Short Economic History of Modern Japan (3rd ed. 1982) online
• Black, Cyril, ed. The Modernization of Japan and Russia: A Comparative Study (1975)
• Duus, Peter, ed. The Cambridge History of Japan, Vol. 6: The Twentieth Century (1989), ch 8–12 excerpt
• Ericson, Steven J. The Sound of the Whistle: Railroads and the State in Meiji Japan (Harvard Council on East Asian Studies, 1996)
• Fairbank, John K., Edwin Reischauer, and Albert M. Craig. East Asia: The great tradition and East Asia: The modern transformation (1960) [2 vol 1960] online free to borrow, famous textbook.
• Ferris, William W. Japan to 1600: A Social and Economic History (2009) excerpt and text search
• Flath, David. The Japanese Economy (3rd ed. Oxford UP, 2014), on recent conditions
• Francks, Penelope. "Diet and the comparison of living standards across the Great Divergence: Japanese food history in an English mirror." Journal of Global History 14.1 (2019): 3–21.
• Free, Dan. Early Japanese Railways 1853–1914: Engineering Triumphs That Transformed Meiji-Era Japan (Tuttle Publishing, 2012).
• Fukao, Kyoji and Saumik Paul. 2020. "Baumol, Engel, and beyond: accounting for a century of structural transformation in Japan, 1885–1985." The Economic History Review.
• Gordon, Andrew, ed. Postwar Japan as History (1993), pp. 99–188, 259–92
• Hashino, Tomoko, and Osamu Saito. "Tradition and interaction: research trends in modern Japanese industrial history," Australian Economic History Review, Nov 2004, Vol. 44 Issue 3, pp 241–258.
• Hayami, Yujiro, and Saburo Yamada. The agricultural development of Japan: a century's perspective (University of Tokyo Press, 1991).
• Heenan, Patrick (1998). The Japan Handbook. London, Chicago: Fitzroy Dearborn. ISBN 9781579580551. , "Economy" (bibliography) pp. 304–307.
• Honjō, Eijirō. The social and economic history of Japan (1965) online
• Jansen, Marius B. ed. The Cambridge History of Japan, Vol. 5: The Nineteenth Century (1989), pp 569–617. excerpt
• Jansen, Marius B. The Making of Modern Japan (2002), passim excerpt
• Johnson, Chalmers A. (1982). MITI and the Japanese Miracle. Stanford University Press. ISBN 0-8047-1206-9. 
• Kapur, Nick (2018). Japan at the Crossroads: Conflict and Compromise after Anpo. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 978-0674984424. 
• Kodama, Riotaro. Railway Transportation in Japan (1898) online
• Kornicki, Peter F., ed. Meiji Japan: Political, Economic and Social History 1868–1912 (4 vol; 1998) 1336 pages
• Kozo, Yamamura, and Yasuba Yasukichi, eds. The Political Economy of Japan: Volume 1 – The Domestic Transformation (1987)
• Lechevalier, Sébastien, ed. The Great Transformation of Japanese Capitalism (2014) on 1980–2012 [2] excerpt
• Macpherson, W. J. Economic development of Japan 1868–1941 (1995) online, 92 pp
• Minami, Ryoshin. The Economic Development of Japan: A Quantitative Study (1994), in-depth coverage
• Morikawa, Hidemasa. A History of Top Management in Japan: Managerial Enterprises and Family Enterprises (2001)
• Nakamura, Takafusa, et al. eds. The Economic History of Japan: 1600–1990: Volume 1: Emergence of Economic Society in Japan, 1600–1859 (2004); Volume 3: Economic History of Japan 1914–1955: A Dual Structure (2003)
• Nakamura, James. Agricultural Production and the Economic Development of Japan, 1873–1922 (Princeton University Press, 1966)
• Odagiri, Hiroyuki and Akira Goto; Technology and Industrial Development in Japan: Building Capabilities by Learning, Innovation, and Public Policy (1996)
• Tang, John P. "Railroad Expansion and Industrialization: Evidence from Meiji Japan". Journal of Economic History 74#3 (2014), pp. 863–886. online
• Tiedemann, Arthur E. "Japan's Economic Foreign Policies, 1868–1893." in James William Morley, ed., Japan's Foreign Policy: 1868–1941 (1974) pp 118–152, historiography
• Tolliday, Steven. The Economic Development of Modern Japan, 1868–1945: From the Meiji Restoration to the Second World War (2 vol; 2001), 1376 pages
• Wilkins, Mira. "Japanese multinational enterprise before 1914." Business History Review (1986) 60#2: 199–231 online.

• [3] Videos on Japan's Relations with the US from the [4] Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives