Saleh Lahade

Letkol Muhammad Saleh Lahade, adalah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi salah satu pimpinan dalam pemberontakan Permesta di Sulawesi. Saleh, bersama dengan Panglima Besar Permesta Ventje Sumual, mendapatkan julukan "Dwitunggal Permesta". Saleh termasuk salah satu penandatangan Piagam Permesta yang dikeluarkan pada bulan Februari 1957.^[1][2]

Dilahirkan di Barru, Saleh adalah putra dari seorang guru sekolah. Saleh bersekolah di Sekolah Menengah Belanda (AMS) di Yogyakarta dan menempuh pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor.^[3] Istri pertamanya adalah anak perempuan dari Ki Hadjar Dewantara, dan kemudian menikah untuk yang kedua kalinya dengan putri dari seorang keluarga aristokrat di Sulawesi Selatan.^[4]

Pada awal tahun 1948, Saleh menjabat sebagai kepala staf Komisi Militer di Makassar. Dalam perjalanan kariernya, dia memegang berbagai jabatan tinggi dalam staf pimpinan Kodam Wirabuana. Jabatan yang ditempatinya pada umumnya berfokus dalam menangani masalah-masalah wilayah dan masyarakat, pemerintahan daerah, dan sebagainya.^[5]

Pada bulan September 1951, ketika Kolonel Alex Kawilarang dimutasi menjadi Panglima Kodam Siliwangi, Kepala Staf Letkol R.A. Kosasih mengambil alih Komando Tentara Teritorium VII/Wirabuana sebagai pejabat panglima sambil menunggu kedatangan Kolonel Gatot Soebroto. Untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, Letkol Kosasih menunjuk Saleh sebagai pejabat kepala staf merangkap PMT. Jabatan ini dipegangnya selama tiga setengah bulan, di tengah operasi yang dilakukan pemerintah terhadap pemberontakan yang dilakukan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan RMS di Maluku Tengah. Januari 1952, Ketika Gatot Soebroto tiba di Makassar, dia mengukuhkan Saleh menjadi Staf V Teritorial sekaligus "juru bicara" Panglima.

Tugas teritorial sebenarnya telah ditanganinya sejak Komisi Militer itu melekat pada dirinya pada masa-masa berikutnya hingga tahun 1956. Saat itu, kontra aksi Presiden Soekarno atas para perwira pada tanggal 17 Oktober 1952 menjalar hingga ke Makassar, dan Saleh termasuk di antara beberapa perwira yang —bersama Kolonel Gatot Soebroto— dikenakan tahanan rumah.^[6] Pada bulan Januari tahun 1953, Joop Warouw, yang mendaulat Gatot Soebrot sebagai pimpinan TT-VII Wirabuana, menugaskannya sebagai perwira yang mengurus masalah transmigrasi. Pada tanggal 12 Februari 1955, Saleh Lahade diangkat sebagai Perwira OPI (Opsir Pekerjaan Istimewa) X TT-VII oleh Subroto. Pada bulan April 1955, Saleh mendapat kepercayaan dari Pejabat Gubernur untuk menangani Yayasan Kopra di Makassar dengan mendirikan Yayasan Kopra Sulawesi, sebuah perusahaan yang berusaha mengkoordinasi seluruh perdagangan kopra di pulau Sulawesi.^[7]

Pada pemilihan umum pertama 1955, Saleh dicalonkan oleh Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) sebagai anggota parlemen. PKR berdiri sejak 1947, sebuah partai lokal yang revolusioner dalam perjuangan di Sulawesi. Pendirinya adalah Gubernur Sulawesi pertama, Sam Ratulangi. Meskipun tidak berhasil, peranan partai ini tidak berkurang setelah itu.

• Harvey, Barbara Sillars (1974). Tradition, Islam and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965. New York City: Universitas Cornell.