Perbatasan Iran-Irak membentang sepanjang 1.599 km (994 mil) dari titik pertemuan tiga negara dengan Turki di utara hingga jalur perairan Shatt al-Arab (yang dikenal sebagai Sungai Arvand di Iran) dan terus menuju Teluk Persia di selatan.^[1] Meskipun batas tersebut pertama kali ditetapkan pada 1639, sejumlah sengketa masih terus berlanjut, terutama yang berkaitan dengan pelayaran di Shatt al-Arab.

Kesultanan Utsmaniyah telah merebut sebagian besar wilayah Irak Utsmaniyah dari Persia Safawi dalam Perang Utsmaniyah-Safawi 1532–1555. Perang tersebut berakhir dengan Perdamaian Amasya, yang menegaskan kekuasaan Utsmaniyah atas Mesopotamia.^[2][3] Kendali Utsmaniyah atas Mesopotamia semakin diperkuat setelah Perang Utsmaniyah-Safawi (1623–1639), yang diakhiri dengan Perjanjian Zuhab.^[4][5][6][7] Perjanjian Zuhab menetapkan bahwa perbatasan antara kedua kekaisaran akan membentang di antara Pegunungan Zagros dan Sungai Tigris, meskipun garis batas yang pasti belum ditentukan pada saat itu.^[8]

Selama Perang Utsmaniyah-Hotaki (1722–1727), Utsmaniyah menginvasi Iran dalam aliansi dengan Rusia dan memperoleh sebagian besar wilayah barat laut Iran melalui Perjanjian Hamedan.^[8] Perang lain kemudian terjadi pada dekade 1740-an dan berakhir dengan Perjanjian Kerden pada 1746, yang mengembalikan provinsi-provinsi barat Iran serta menegaskan kembali perbatasan Zuhab tahun 1639.^[9][8]

Perang Utsmaniyah-Persia (1821–1823) berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Erzurum Pertama, yang kembali menegaskan perbatasan Zuhab tahun 1639.^{[10][11][12][8]} Sebuah komisi perbatasan yang melibatkan pejabat Iran, Utsmaniyah, Rusia, dan Britania membantu penetapan batas wilayah, yang menghasilkan Perjanjian Erzurum Kedua pada 1847 dan menegaskan kembali perbatasan 1639 dengan beberapa perubahan kecil.^[13][14][8]

Perjanjian baru tersebut untuk pertama kalinya mengangkat persoalan jalur perairan Shatt al-Arab; perbatasan ditetapkan di tepi timur sungai sehingga seluruh jalur perairan tetap berada di bawah kendali Utsmaniyah, sambil tetap mengizinkan "kapal-kapal Persia untuk berlayar secara bebas tanpa hambatan".^[15][8] Komisi perbatasan empat pihak melanjutkan pekerjaannya pada tahun-tahun berikutnya, dan setelah banyak pekerjaan serta perselisihan kartografis, sebuah peta terperinci berhasil dibuat pada 1869.^[8]

Meskipun komisi tersebut telah bekerja, sengketa mengenai penentuan garis batas yang tepat terus berlanjut. Utsmaniyah dan Iran sepakat untuk melakukan demarkasi yang lebih akurat pada 1911 atas dorongan Rusia dan Britania, yang keduanya memiliki ambisi kolonial di kawasan tersebut.^{[16][8][17][18][19]} Dari November 1913 hingga Oktober 1914, sebuah komisi perbatasan menyusun Protokol Konstantinopel, yang memberikan penetapan batas terperinci untuk seluruh perbatasan serta menegaskan kendali Utsmaniyah atas Shatt al-Arab.^[8]

Secara umum, garis perbatasan mengikuti tepi timur jalur perairan tersebut, kecuali di wilayah sekitar kota Khorramshahr di Iran, tempat garis batas mengikuti thalweg (garis terdalam alur sungai). Komisi perbatasan empat negara kemudian melakukan survei langsung di lapangan dan menandai perbatasan dengan pilar-pilar, serta menghasilkan serangkaian peta terperinci yang menggambarkan perbatasan yang telah disepakati.^[8]

Selama Perang Dunia Pertama, Pemberontakan Arab yang didukung oleh Britania berhasil mengusir Utsmaniyah dari sebagian besar wilayah Timur Tengah. Sebagai akibat dari Perjanjian Rahasia Sykes-Picot antara Britania dan Prancis pada 1916, Britania memperoleh kendali atas Vilayet Mosul, Baghdad, dan Basra milik Utsmaniyah, yang kemudian mereka susun menjadi mandat Irak pada 1920. Bekas perbatasan Utsmaniyah-Iran tetap dipertahankan, dan kemudian menjadi perbatasan antara Iran dan Irak, serta antara Iran dan Republik Turki yang baru didirikan pada 1923. Irak kemudian memperoleh kemerdekaan pada 1932.^[8]

Perbatasan tersebut ditentang oleh Iran pada 1934 di Liga Bangsa-Bangsa, dengan keabsahan Perjanjian Erzurum maupun Protokol Konstantinopel dipertanyakan. Sengketa itu diselesaikan pada 1937 dengan mengikuti garis umum perbatasan lama, kecuali di wilayah tepat di sekitar kota Abadan di Iran, tempat garis batas dipindahkan dari tepi timur sungai ke thalweg, sebagaimana telah dilakukan di sekitar Khorramshahr dua dekade sebelumnya.^[8][20]

Meskipun hal itu menyelesaikan keluhan utama Iran, persoalan kebebasan navigasi di Shatt al-Arab tetap tidak terselesaikan. Masalah tersebut terus berlanjut pada dekade-dekade berikutnya, sementara Irak mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih tegas pada 1970-an setelah naiknya Saddam Hussein. Pada 1969, Iran membatalkan Perjanjian 1937, yang mengakibatkan konflik Shatt al-Arab 1974–1975 antara Iran dan Irak di wilayah Shatt al-Arab.^[21][22][23]

Sebagai balasan, Irak mendukung kelompok separatis Arab di provinsi Khuzestan yang kaya minyak di Iran, sementara Iran mendukung pemberontak Kurdi di Irak.^[20] Sebuah perjanjian damai ditandatangani pada 6 Maret 1975 di Aljir, di mana kedua pihak berjanji untuk kembali melakukan demarkasi perbatasan, baik di darat maupun di Shatt al-Arab, berdasarkan Perjanjian Erzurum dan Protokol Konstantinopel.^[8][24] Sebuah perjanjian lanjutan kemudian ditandatangani di Baghdad pada tahun yang sama, yang menegaskan ketentuan-ketentuan Aljir beserta peta-peta yang menandai perbatasan tersebut.^[8]

Hubungan kedua negara kembali memburuk pada 1979, ketika Saddam Hussein secara resmi mengambil alih kekuasaan dan Shah Iran digulingkan dalam Revolusi Islam lalu digantikan oleh sebuah teokrasi Syiah di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Perang pecah pada 1980 ketika Irak menginvasi Iran, yang memicu Perang Iran-Irak selama delapan tahun.^[25] Hampir seluruh perang darat berlangsung di dekat perbatasan internasional, meskipun konflik tersebut berakhir tanpa pemenang yang jelas dan setelah perang usai tidak ada perubahan terhadap perbatasan.^[26] Hubungan kedua negara dipulihkan pada 1990 dan mengalami peningkatan yang cukup besar sejak jatuhnya Saddam Hussein pada 2003.