Konstitusi apostolik

Bagian dari seri tentang
Hukum Kanonik Gereja Katolik
Ius vigens (hukum mutakhir) Kitab Hukum Kanonik 1983 Omnium in mentem Magnum principium Kitab Hukum Kanon Gereja-Gereja Timur Ad tuendam fidem Ex corde Ecclesiae Indulgentiarum Doctrina Praedicate evangelium Veritatis gaudium Pastor Bonus Pontificalis Domus Universi Dominici Gregis Consuetudo Reformasi sidang pembatalan perkawinan Paus Fransiskus Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II Christus Dominus Lumen gentium Optatam totius Orientalium ecclesiarum Presbyterorum ordinis Sacrosanctum concilium Lima Perintah Gereja
Sejarah Hukum Kitab Hukum Kanonik 1917 Corpus Iuris Canonici Dekretis Regulæ Iuris Decretales Gregorii IX Dekretalis Decretum Gratiani Extravagantes Liber Septimus Tata Tertib Gereja Purba Didakhe Konstitusi Apostolik Kanon Apostolik Koleksi Kanon Purba Collectiones canonum Dionysianae Collectio canonum quadripartita Collectio canonum Quesnelliana Collectio canonum Wigorniensis Lain-Lain Dekretal Pseudo-Isidorus Benedictus Deus (Pius IV) Contractum trinius Cacat bawaan
Hukum Oriental Kitab Kanon Gereja-Gereja Timur Reformasi Kanonik Timur Oleh Pius XII Nomokanon Eparki Agung Eparki
Hukum Liturgi Ecclesia Dei Mysterii Paschalis Sacrosanctum Concilium Musicam Sacram Summorum Pontificum Tra le sollecitudini
Hukum Sakramen Kanon 844 Ex opere operato Omnium in mentem Validus est, sed illicitus Puasa dan pantang Imamat Suci Halangan Abstemius Selibat Kaum Klerus Nulitas Tahbisan Suci Surat dimisorial Aprobasi Pengakuan Dosa Penitensiaria Apostolik Absolutio Complicis Canon penitentiarius Forum internal Paenitentiale Theodori Kanon penitensial Meterai Pengakuan Dosa Ekaristi Disiplin Ekaristi Kanon 915
Hukum Perkawinan Afinitas Larangan Kawin Pernyataan Nulitas Reformasi Peradilan Nulitas Perkawinan Oleh Paus Fransiskus Defensor Matrimonii Halangan Perkawinan Halangan Kejahatan Beda Agama Ligamen Dispensasi Perkawinan Ratum Sed Non Consummatum Perkawinan Alami Privilegium Paulinum Privilegium Petrinum
Peradilan dan Pengadilan Mahkamah Mahkamah Agung Signatura Apostolik Mahkamah Rota Romana Penitensiaria Apostolik Pejabat Vikaris Yudisial/Officialis Auditor Advocatus Diaboli Defensor Matrimonii Prosedur Appel comme d'abus Presumsi
Struktur Kanonik Gereja-Gereja Partikular Gereja-Gereja Partikular Sui Iuris Gereja Latin Gereja-Gereja Katolik Timur Gereja-Gereja Partikular Lokal Keabasan Nullius Abas Nullius Vikariat Apostolik Vikaris Apostolik Administrasi Apostolik Administrator Apostolik Keuskupan Agung Keuskupan Cathedraticum Eparki Agung Eparki Dekanat Dekan Ordinariat militer Misi Sui Iuris Ordinariat personal Anglicanorum Coetibus Prelatur personal Persona Yuridis Paroki Kuria Romawi Dicasterium Kongregasi Dewan kepausan
Yurisprudensi Koronasi kanonik Citra-citra yang dikoronasi secara kanonik Perhitungan waktu Kebiasaan Delegata potestas non potest delegari Derogasi Dispensasi Taxa Innocentiana Indultum Halangan Tafsir Dewan Kepausan bagi Naskah Legislatif Yurisdiksi Peritus Obrepsi & subrepsi Obrogasi Promulgasi Pengunduran diri Sri Paus Sede vacante Vacatio legis Validus est, sed illicitus
Filsafat dan Teori Dasar Teologi Eklesiologi Risalah Hukum Determinatio
Hukum Persona Persona (hukum kanonik) Umur kanonik Kewenangan kanonik Klerus dan jawatan publik Selibat Kaum Klerus Hidup bakti Cacat bawaan Emansipasi Persona fisik dan yuridis Ius patronatus Laisasi (dispensasi) Bidat
Dokumen Kanonik Notaris (hukum kanonik) Protonotaris Apostolik Konstitusi Apostolik Kanon Kondordat Dekret Dekretal Ensiklik Motu proprio Ordinansi Brevet kepausan Bulla kepausan Penitensial Hukum Positif Reskrip
Hukum Pidana Kanon 1324 Kanon 1398 Ekskomunikasi Interdik Forum internal Laisasi (hukuman) Kecaman Latae Sententiae
Portal Katolik
l b s

Konsitusi apostolik (bahasa Latin: constitutio apostolica) adalah dekret tertinggi yang dikeluarkan oleh Sri Paus. Penggunaan istilah konstitusi dalam frasa ini bukan berarti undang-undang dasar, melainkan bersumber dari kata constitutio dalam bahasa Latin yang merupakan sebutan bagi segala macam undang-undang bernilai penting yang dikeluarkan oleh Kaisar Romawi. Istilah tersebut dipertahankan dalam dokumen-dokumen gerejawi akibat susunan hukum kanon Gereja Katolik Roma yang diwariskan dari hukum Romawi kuno.

Sesuai sifatnya, konstitusi apostolik ditujukan kepada khalayak luas. Konstitusi yang umum menggunakan istilah konstitusi apostolik, dan membahas masalah-masalah penting Gereja, seperti penyebarluasan aturan-aturan atau ajaran-ajaran definif Gereja. Terkadang, istilah konstitusi dogmatis dan konstitusi pastoral digunakan untuk memperjelas tujuan dikeluarkannya dokumen tersebut.

Konstitusi apostolik ditebitkan dalam bentuk bulla karena sifat resmi dan peruntukannya bagi publik. Setelah konstitusi apostolik, dekrit kepausan yang tertinggi kedua menurut kepentingannya adalah dokumen motu proprio.

• Ad Universalis Ecclesiae (1862) Konstitusi kepausan Paus Pius IX yang berurusan dengan syarat-syarat penerimaan ordo religius laki-laki dimana kaul suci harus dilakukan.
• Bis Saeculari (1948), konstitusi Paus Pius XII mengenai perkumpulan-perkumpulan yang berkenaan dengan Maria.
• Ex Corde Ecclesiae (1990) — aturan-aturan Paus Yohanes Paulus II mengenai universitas-universitas Katolik.
• Exsul Familia (1952) Konstitusi Paus Pius XII mengenai perpindahan penduduk.
• Fidei depositum (1992) Konstitusi apostolik Paus Yohanes Paulus II mengenai Katekisme Gereja Katolik yang baru.
• Ineffabilis Deus (1854) Konstitusi dogmatis Paus Pius IX perihal Pembuahan Suci Maria.
• Missale Romanum (1969) Konstitusi apostolik Paus Paulus VI mengenai liturgi yang diperbarui.
• Munificentissimus Deus (1950) Konstitusi dogmatis Paus Pius XII mengenai Pengangkatan Tubuh Maria ke Surha.
• Paenitemini (1966) Konstitusi apostolik Paus Paulus VI mengenai Puasa dan Penahanan Hawa Nafsu dalam Gereja Katolik Roma.
• Pastor Bonus (1988) — aturan-aturan Paus Yohanes Paulus II mengenai tatanan Kuria Romawi.
• Quo primum (1570) Konstitusi apostolik Paus Pius V mengenai Misa Tridentine.
• Romano Pontifici Eligendo (1975) Konstitusi apostolik Paus Paulus VI mengenai pemilihan Uskup Roma.
• Sacrae Disciplinae Leges (1983) Konstitusi Paus Yohanes Paulus II menerbitkan Kode Hukum Kanon tahun 1983.
• Universi Dominici Gregis (1996) — aturan-aturan Paus Yohanes Paulus II mengenai pemilihan Uskup Roma.
• Ut sit (1982) Konstitusi apostolik Paus Yohanes Paulus II yang mengangkat Opus Dei ke tingkatan prelature (wali gereja) pribadi.
• Veterum sapientia Diarsipkan 2014-06-01 di Wayback Machine. (1962) Konstitusi apostolik Paus Yohanes XXIII mengenai pemajuan pendidikan Bahasa Latin.

• Huels, John M. "A theory of juridical documents based on canons 29-34", Studia Canonica, 1998, vol. 32, no. 2, pp. 337–370.