Ambang batas parlemen

Bagian Seri politik
Sistem pemilihan
Pluralitas/mayoritas Pluralitas Pemenang undi terbanyak Suara tunggal yang tidak dapat dialihkan Pemilihan terbatas Kemajemukan besar (pemilihan blok) Tiket umum Sistem banyak putaran Dua putaran Surat suara lengkap Sistem peringkat / preferensial Putaran instan (pemilihan alternatif) Pilih kontingen Metode Coombs Metode Condorcet (Copeland, Dodgson, Kemeny–Young, Minimax, Nanson, Pasangan berperingkat, Schulze, Alternatif Smith) Sistem posisional (Hitung Borda, Metode Nauru/Dowdall, Eurovision Song Contest) Pemilihan Bucklin Sistem pemilihan awal Oklahoma Pemilihan blok preferensial Sistem kardinal / kelas Pemilihan nilai Pemilihan persetujuan (unified primary) Pemilihan persetujuan kombinasi Pertimbangan biasa Satisfaction approval voting Pertimbangan mayoritas STAR voting
Perwakilan berimbang Daftar partai (Daftar terbuka, Daftar tertutup, Daftar lokal) Rata-rata tertinggi (D'Hondt, Sainte-Laguë, Huntington–Hill) Sisa terbesar (Hare, Droop, Imperiali, Hagenbach-Bischoff) Daftar peringkat partai PB Suara spare Bentuk berimbang dari pemilihan peringkat Suara tunggal yang dapat dialihkan (Gregory, Wright, CPO-STV, Schulze STV) Bentuk berimbang dari pemilihan persetujuan Pemilihan persetujuan berimbang Pemilihan persetujuan berurutan Pembagian biproporsional Pemilihan mayoritas adil Pemilihan tertimbang Perwakilan langsung Perwakilan Interaktif Demokrasi cairan
Sistem campuran Berimbang anggota campuran Sistem penambahan anggota Pemilihan paralel (mayoritas anggota campuran) Scorporo Mayoritas bonus Pemilihan alternatif plus Perwakilan anggota ganda Perwakilan desa–kota
Sistem lain dan teori berhubungan Pemilihan kumulatif Pemilihan binomial Pemilihan proxy Pemilihan delegasi Seleksi acak (Undian, Surat suara acak) Perbandingan sistem pemilihan Teori pilihan sosial Arrow's theorem Gibbard–Satterthwaite theorem Teori pilihan publik
Portal Politik
l b s

Bagian dari seri Politik
Pemilihan
Jenis Pemilihan sela Korporat Langsung / Tidak langsung Terbuka / Tertutup Jangka tetap Umum Lokal Paruh waktu Kemajemukan Pendahuluan Berimbang Pelengseran Awal Undi Sistem dua putaran
Istilah Pemilih anonim Alokasi kursi Audit Persaingan Penetapan daerah pemilihan Pemungutan suara silang Kolese elektoral Undang-undang pemilihan umum Masa tenang kampanye Pembatasan daerah pemilihan Inisiatif rakyat Psefologi Pemungutan suara rahasia Hak suara Suara terbuang
Bagian penting Partai politik Pemungutan suara Sistem pemilihan
Daftar Menurut negara Pemilihan tertutup Pemilu terbaru Pemilu berikutnya Pemilu nasional dan lokal dalam tahun 2024
Artikel terkait Keamanan siber pemilihan umum Kecurangan pemilihan umum Referendum (menurut negara) Reformasi pemilihan umum Ilmu pemilihan
Portal Politik
l b s

Ambang batas parlemen (bahasa Inggris: parliamentary threshold) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. Threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu.^[1] Menurut Kacung Marijan, yang dimaksud ambang batas parlemen adalah batas minimal suatu partai atau orang untuk memperoleh kursi (wakil) di parlemen. Maksudnya, agar orang atau partai itu mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil karena mendapat kekuatan memadai di lembaga perwakilan (di Indonesia dikenal dengan istilah parliementary threshold).^[2] Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Hanta Yuda yang mengatakan bahwa, dalam logika politik pemerintahan, sebenarnya bukan jumlah partai politik peserta pemilu yang harus dibatasi, tetapi jumlah ideal kekuatan partai politik yang perlu diberdayakan atau dirampingkan di parlemen.

Pendukung aturan ambang batas parlemen berpendapat bahwa adanya batas minimal mencegah kelompok-kelompok kecil dan radikal di parlemen. Hal ini dianggap baik karena akan menyederhanakan parlemen, serta membantu terbentuknya pemerintahan dan parlemen yang stabil. Para kritik sistem ini berpendapat bahwa sistem ini cenderung meniadakan wakil rakyat untuk para pendukung partai kecil.^[3]

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan ini diterapkan pada Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2014 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD.^[4] Setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.^[5][6] Ketentuan ini direncanakan akan diterapkan sejak Pemilu 2014.

Pemilu 2019 dan 2024 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR.^[7][8][9]

• Ambang batas presiden
• Suara Terbuang

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s