Aksi 4 November

Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan. Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun.

Aksi 4 November

Tanggal	4 November 2016
Waktu	13:00 – 21:15 WIB[1] 5 November 2016, 18:00 WIB (massa membubarkan diri sepenuhnya)[2][3]
Lokasi	Jakarta, Indonesia
Jenis	Unjuk rasa
Penyebab	Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap menghina agama Islam Tuntutan proses hukum terlapor dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama
Penyelenggara	Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI)[4][5] Front Pembela Islam (FPI)[6] Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)[7]
Peserta/Pihak terlibat	50.000–200.000 orang (perkiraan dari berbagai sumber[8][9])
Hasil	Wapres Jusuf Kalla menjanjikan akan menyelesaikan proses hukum dalam dua minggu ke depan[10] Aksi susulan dilakukan pada 2 Desember 2016
Tewas	satu orang (akibat asma)[11]
Cedera	2 warga dan 1 polisi terluka[12]
Kerugian harta benda	2 unit mobil polisi terbakar[13]
Penangkapan	23 orang[14]

Bagian seri dari Front Pembela Islam
Tokoh: Muhammad Rizieq Shihab Ahmad Shabri Lubis Munarman
Insiden: Insiden Ketapang Insiden Monas
Aksi & Demonstrasi: Aksi 4 November Aksi 2 Desember Aksi 112
Lainnya: Pembubaran Front Pembela Islam 212 Mart 212: The Power of Love
l b s

Aksi 4 November (juga disebut Aksi Bela Al-Qur'an^[15] atau Aksi Damai 4 November^[16]) terjadi pada 4 November 2016 ketika demonstran berjumlah antara 50.000–200.000^[8][9] turun ke jalan-jalan di Jakarta, Indonesia untuk memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (atau yang dikenal sebagai "Ahok") yang dianggap menghina agama Islam.^[17]

Pada 30 September 2016, dalam percakapan dengan warga di Kepulauan Seribu, Basuki menyatakan bahwa tidak masalah jika warga yang "dibohongi pake surah Al-Maidah 51 dan macem-macem" tidak memilihnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.^[18] Ayat 51 dalam surat Al-Maidah adalah ayat yang sering ditafsirkan sebagai ayat yang melarang Muslim untuk menjadikan orang non-Muslim sebagai pemimpin,^[19] dan sebelumnya digunakan oleh rival Basuki sebagai argumen untuk tidak memilih Basuki pada pemilihan gubernur.^[9] Percakapan ini direkam dan diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di situs YouTube.^[20] Salah satu yang menyebarkan video ini, Buni Yani menulis di Facebook "...dibohongi Surat Al Maidah...", (tanpa kata "pake") dan belakangan ia mengakui bahwa ia salah transkrip.^[21] Banyak warga maupun pengamat yang mengkritik pernyataan Basuki dan menganggap Basuki telah melecehkan Al-Quran.^[18] Kritik ini menjalar di media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta petisi di situs change.org yang didukung puluhan ribu orang.^[20][22] Menanggapi kritik ini, Basuki menyatakan bahwa ia tidak berniat melecehkan ayat Al-Quran, tapi hanya mengkritik pihak-pihak yang menggunakan ayat suci untuk tujuan politik.^[20] Sejumlah organisasi melaporkan pidato Basuki ke polisi dengan dasar pasal 156a KUHP dan UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.^[23] Pada 10 Oktober, Basuki kemudian meminta maaf.^[23] Namun laporan hukum terhadap Basuki tidak dicabut, dan polisi mulai melakukan penyelidikan, termasuk memanggil Basuki ke Bareskrim pada 24 Oktober.^[24]

Aksi direncanakan oleh berbagai ormas Islam.^[25] Penyelenggara merencanakan aksi yang sepenuhnya damai dan menuntut dipenjarakannya Basuki atas tuduhan penistaan agama, yang masih diselidiki oleh kepolisian.^[25] Penyelenggara memperkirakan aksi ini akan dihadiri lebih banyak peserta dibanding aksi terhadap Basuki sebelumnya, dan menyarankan peserta untuk membawa bekal, mengantisipasi kemungkinan menginap, dan "menyiapkan wasiat untuk keluarga".^[25] Dua ormas Islam terbesar Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, tidak menganjurkan anggotanya untuk ikut, walaupun mereka tetap mendukung proses hukum terhadap Basuki dan tidak melarang diadakannya aksi ini.^[25]

Polisi menyiagakan 7.000 personel untuk mengamankan aksi protes.^[26] Pasukan TNI dikerahkan untuk menjaga kawasan Pecinan di Jakarta Barat.^[27] Warga Tionghoa khawatir aksi 4 November akan berakhir seperti kerusuhan 1998.^[28] Sejumlah gereja juga dijaga ketat oleh aparat keamanan.^[29]

Pada 3 November, berkaitan dengan aksi yang direcanakan pada 4 November pemerintah melalui Kemkominfo memblokir 11 situs web yang dianggap menyebarkan sentimen SARA, termasuk portalpiyungan.com dan situs Islam smstauhiid.com.^[30]

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memastikan berada di DKI Jakarta pada 4 November 2016.^[31] Keduanya juga akan berkantor seperti biasa. Jokowi berkantor di Istana Merdeka sedangkan JK berkantor di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara.^{[butuh rujukan]}

Saat peserta melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Joko Widodo tidak ada di dalam Istana. Ia pergi meninjau proyek hanggar pesawat dan kereta Bandara Soekarno Hatta.^[32]

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan usai menghadiri acara Hari Menabung Nasional, terhadap rencana aksi massa yang akan digelar Jumat, 4 November 2016.^[33] Presiden mengatakan, demonstrasi merupakan hak demokratis warga, tetapi bukan hak untuk memaksakan kehendak dan bukan sebuah hak untuk merusak. Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin hak untuk menyampaikan pendapat, namun lebih mengutamakan ketertiban umum. Aparat juga sudah diminta untuk bersiaga mengawal aksi dan diminta untuk melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis.^[34]

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan tanggapan mengenai aksi massa 4 November.^[35] Kapolri menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing untuk melakukan aksi anarkis sekaitan unjuk rasa 4 November, dan menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan media sosial dan tidak langsung menerima informasi dan terbawa emosi. Kapolri juga memerintahkan para personilnya agar menindak para provokator yang memprovokasi pendemo untuk melakukan kekerasan, dan tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu yang berkembang menjelang unjuk rasa.^[36] Ia juga mengakui menarik satuan Brimob di luar wilayah Jakarta untuk membantu pengamanan.^[37]

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan tegas bila terjadi kekerasan.^[38] Ia mengatakan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat saja yang melakukan aksi unjuk rasa, sehingga para prajurit TNI harus melindungi juga mereka yang tidak melakukan unjuk rasa. Panglima TNI juga menegaskan kepada seluruh anak buahnya supaya tidak ragu dalam mengambil tindakan untuk melindungi rakyat Indonesia, terutama apabila terjadi kegiatan anarkis dan radikal. Panglima TNI juga mengharapkan masyarakat tetap kenang dan beraktivitas seperti biasa.^[39]

Presiden Joko Widodo mendatangi rumah Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 31 Oktober 2016.^[40] Seusai pertemuan, keduanya menyinggung mengenai demonstrasi yang akan dilakukan empat hari kemudian. Prabowo Subianto mengatakan bahwa demonstrasi kepada Ahok harus dilakukan sesuai aturan dan mengingatkan agar tidak ada upaya untuk memecah-belah bangsa.^[41] Prabowo mengingatkan agar demonstrasi berjalan tertib dan merupakan hak konstitusional, serta mengharapkan suasana baik dan sejuk.^[42]

Presiden ke-enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat pada hari Rabu, 2 November 2016 untuk memberikan tanggapan terhadap isu nasional, politik, dan isu mengenai dirinya.^[43] Dalam jumpa pers tersebut SBY membahas mengenai isu seputar demo yang akan dilakukan dua hari setelahnya. Ia mengatakan unjuk rasa harus berjalan damai, tertib, sesuai aturan, dan tidak merusak, dan bukanlah merupakan bentuk kejahatan politik. Dalam pidatonya, SBY menuding intelejen memberikan informasi yang tidak akurat mengenai tuduhan adanya orang-orang besar, kalangan, ataupun menuduh parpol (partai politik) mendanai aksi-aksi unjuk rasa. SBY menganggap Demo 4 November merupakan murni dari gerakan hati nurani seperti Arab Spring sehingga tuduhan demonstrasi ditunggangi politik adalah tuduhan yang tidak mendasar. Susilo Bambang Yudhoyono juga menganggap demonstrasi ada karena ada yang diprotes dan dituntut, dan menganggap tuntutannya ada yang tidak didengar. Ia bahkan mengatakan jika tuntutan tidak didengar, bahkan hingga lebaran kuda pun akan ada unjuk rasa.^[44]

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Shihab menjamin bahwa aksi massa akan berjalan damai dan pihaknya tidak akan melakukan kerusuhan. Rizieq berharap satuan Polri dan TNI yang ditugaskan mengawal aksi tidak bersikap represif, sehingga aksi yang dimulai seusai salat Jumat dapat berjalan dengan semestinya.^[4]

Aksi berpusat di kawasan antara Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia^[45] dan Istana Kepresidenan, yang dideskripsikan telah berubah menjadi "lautan putih" oleh demonstran yang berpakaian putih.^[46] Polisi memperkirakan sekitar 200.000 warga menghadiri aksi ini,^[9] perkiraan lain menyebut angka 50.000^[19] Aksi ini berjalan dengan damai dan tertib hingga Jumat sore, yang merupakan batas penyelenggaraan aksi ini.^[47] Tokoh yang menghadiri aksi ini diantaranya Mantan Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, serta penyanyi Ahmad Dhani dan Rhoma Irama.^[46] Para demonstran berorasi dan menggunakan yel-yel, mendesak diprosesnya tindakan hukum terhadap Basuki.^[46]

Namun sekitar pukul 18:30 WIB aksi yang seharusnya sudah bubar mulai menjadi ricuh.^[47][48] Disinyalir, elemen demonstran beratribut HMI memulai dorong-dorongan dan menyerang polisi.^[48] Elemen lain tidak terlibat upaya kericuhan, dan sebagian massa Front Pembela Islam (FPI) berusaha melindungi barisan polisi dari elemen yang menyerang.^[48] Awalnya, polisi mempertahankan barisannya dengan perisai dan tanpa senjata.^[48] Namun setelah serangan menjadi lebih parah, anggota FPI yang melindungi polisi menghindar dan polisi melepaskan tembakan gas air mata.^[13] Dua kendaraan milik Brimob dibakar saat terjadi kericuhan di depan Istana Merdeka, sekitar pukul 20:10 WIB.^[13][49] Situasi di sekitar Istana mulai terkendali sekitar pukul 21:00 WIB, tetapi kericuhan terjadi di bagian lain Jakarta, tepatnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah mini market dijarah dan sebuah sepeda motor dibakar.^[13] Baru sekitar dini hari para pelaku kericuhan membubarkan diri.^[13]

Dilaporkan 2 warga dan 1 polisi terluka.^[12]

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan proses penyelidikan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan selesai dalam dua minggu ke depan.^[10] Hal itu ditegaskan Jusuf Kalla usai menggelar pertemuan dengan perwakilan peserta unjuk rasa pada pukul 18:15 WIB. Kalla ditemani sejumlah menteri, di antaranya Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Mensesneg Pratikno.^[10]

Tidak sampai dua minggu setelah aksi ini, kepolisian menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka setelah mengumpulkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi, dan tersangka tidak diperkenankan bepergian ke luar negeri. Namun, karena tidak ditahan, aksi lanjutan kembali terjadi pada 2 Desember 2016 untuk menuntut supaya Basuki segera ditahan.

Pada 5 November 2016 pukul 00:10 WIB, setelah melakukan rapat terbatas secara mendadak dengan sebagian menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Jenderal TNI, dan Kepala BIN, Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana Merdeka.^[50] Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara aksi yang menjalankan aksi dengan damai hingga petang, tetapi menyesalkan kerusuhan yang terjadi pada sesudah isya yang seharusnya sudah bubar dan hal tersebut dilihat bahwa telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi sebelumnya.^[50][51] Joko Widodo juga menyatakan bahwa proses hukum terhadap Basuki akan dilakukan "secara tegas, cepat dan transparan", dan menghimbau warga untuk pulang.^[50]

Usai Presiden Joko Widodo memberikan konferensi pers, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan bahwa presiden sudah berniat kembali ke Istana Merdeka setelah melakukan peninjauan proyek di Bandara Soekarno-Hatta. Pramono Anung mengatakan Presiden sudah berkomunikasi dengan Menteri Sekretatis Negara, Pratikno, dan Sekretaris Kabinet, untuk kembali ke Istana, tetapi tidak memungkinkan untuk kembali karena banyaknya massa yang mengepung istana.^[52] Selain itu, Danpaspampres, Bambang Suswantono, tidak menyarankan presiden untuk kembali ke Istana Merdeka untuk alasan keamanan.^[53] Presiden baru bisa masuk ke Istana Merdeka setelah suasana kondusif.