Taksim (Siprus)Taksim (terj. har. 'pembagian') adalah sebuah gerakan nasionalisme Turki dan pemisahan diri di kalangan masyarakat Turki Siprus yang mendorong kemerdekaan dan pengakuan Republik Turki Siprus Utara dengan dasar solusi dua negara. Gagasan nasionalisme Turki Siprus sebagian besar didorong oleh nasionalisme Yunani dari kaum Yunani Siprus hingga kehendak untuk enosis atau penyatuan Siprus dengan Yunani.[1][2][3] Konsep taksim mulai gencar didengungkan di kalangan bangsa Turki Siprus oleh Wakil Presiden Siprus, Fazıl Küçük.[4] Gagasan tersebut menjadi gagasan politik utama bagi para pendukung invasi tahun 1974, terutama dari Organisasi Pemberontakan Turki. Latar belakangHingga awal dekade 1950-an, kaum Turki Siprus lebih menginginkan kekuasaan kolonial Inggris untuk berlanjut di Siprus.[5] Namun, kehendak tersebut berubah ketika kaum Yunani Siprus mendengungkan keinginan enosis yang berpotensi mengusir kaum Turki Siprus sebagaimana dalam kasus penyatuan Kreta dengan Yunani,[6][7] terlebih menyusul serangkaian tindakan militan EOKA di seluruh Siprus.[8] Kaum Turki Siprus juga merasa menjadi suku bangsa tersendiri di pulau tersebut dan memiliki hak terpisah untuk menentukan nasib sendiri dari kaum Yunani Siprus.[9] Pada dekade 1950-an, Perdana Menteri Turki, Adnan Menderes, melihat Siprus sebagai "perluasan Anatolia" sehingga menolak pembagian Siprus menurut batas kesukuan dan mendukung aneksasinya ke dalam Turki. Namun, di kemudian hari, setelah menyadari demografi Turki Siprus yang hanya 20 persen dari total penduduk di pulau tersebut sehingga tidak memungkinkan aneksasi, kebijakan nasional Turki mulai berpihak pada pembagian Siprus, terutama pada tahun 1955.[10] Sebanyak hampir 50 demonstrasi dengan mosi "Pembagian atau Mati" terjadi di Turki dan Siprus sejak 1956 hingga 1958. Turki kemudian tampak menerima kehadiran negara Siprus dan menjauhkan diri dari kebijakan pro terhadap pembagian Siprus, tetapi tujuan dari para pemimpin Turki dan Turki Siprus masih tetap pada pembentukan negara Turki merdeka di bagian utara pulau tersebut.[11][12] Invasi Turki dan pemisahan de factoPada tanggal 20 Juli 1974, beberapa hari setelah setelah terjadinya kudeta yang didorong oleh Junta Militer Yunani dan didukung Garda Nasional Siprus[13] serta EOKA B yang mengarah pada cita-cita enosis,[14][15] militer Turki mulai mendarat di Siprus dan menguasai 3 persen wilayah pulau tersebut. Rezim junta Yunani kemudian tumbang dan digantikan oleh pemerintahan sipil. Pasukan Turki kemudian memperluas penguasaannya hingga mencapai 36 persen wilayah Siprus hingga garis gencatan senjata dengan wilayah Siprus ditetapkan pada Agustus 1974 yang menjadi Zona Penyangga PBB yang eksis hingga saat ini. Di wilayah penguasaan Turki, Pemerintahan Otonom Turki Siprus kemudian berdiri secara de facto pada tahun yang sama hingga Republik Turki Siprus Utara dideklarasikan pada tahun 1983 yang hanya diakui oleh Turki hingga saat ini.[16] Wilayah tersebut secara internasional hingga saat ini dianggap sebagai wilayah pendudukan Turki dalam Republik Siprus yang dipandang ilegal dalam hukum internasional.[17] Lihat pulaReferensi
|