Pemilihan umum di Malaysia
Pemilihan umum di Malaysia mempunyai dua tingkatan yaitu tingkat federal/persekutuan dan tingkat negeri/negara bagian. Pemilihan tingkat federal adalah untuk memilih anggota legislatif untuk majelis legislatif rendah atau disebut Dewan Rakyat yang nantinya akan menjadi bagian dari Parlemen Malaysia, sedangkan pemilihan tingkat negara bagian adalah memilih anggota legislatif untuk majelis legislatif negeri/negara bagian atau disebut Dewan Undangan Negeri. Ketua eksekutif di tingkat federal adalah perdana menteri sedangkan untuk negara bagian adalah menteri besar (untuk negara bagian dengan sistem monarki) dan ketua menteri (untuk negara bagian non-monarki). Masing-masing ketua eksekutif dipilih secara langsung dari partai pemenang pemilu baik ditingkat federal maupun ditingkat negeri/negara bagian. Setiap majelis legislatif negara bagian dapat membubarkan majelisnya secara independen tetapi dalam prakteknya sebagian besar majelis negara bagian dibubarkan bersamaan dengan Parlemen Malaysia kecuali pemilu di Sabah dan Sarawak. Tingkat federalDi tingkat federal atau nasional para pemilih akan memilih 222 anggota Dewan Rakyat yang nantinya akan duduk di Parlemen Malaysia. Konstitusi Malaysia menganut politik Sistem multipartai dengan sistem pemungutan suara First-Past-The-Post-System dimana partai politik yang memperoleh kursi mayoritas di Dewan Rakyat atau Majlis legislatif negara bagian diberikan hak membentuk pemerintahan eksekutif.[1] Pemilihan umum di Malaysia dilaksanakan lima tahun sekali, tetapi meskipun begitu Perdana Menteri dapat meminta Raja Malaysia, Sultan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlemen kapan saja sebelum periode lima tahun ini berakhir. Setelah pembubaran parlemen, pemilihan umum harus diadakan paling lambat dua bulan untuk Malaysia bagian barat dan paling lambat tiga bulan untuk Malaysia bagian timur. Sejak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957 pemenang pemilihan umum ditingkat federal selalu dimenangkan oleh Barisan Nasional, sebuah koalisi yang terdiri dari 14 partai. Tetapi pada Pemilihan umum Malaysia 2018 pertama kalinya dalam sejarah, koalisi Pakatan Rakyat mengalahkan Barisan Nasional ditingkat federal.[2] Tingkat negeri/negara bagianDi tingkat negeri/negara bagian para pemilih akan memilih calon legislatif anggota Dewan Undangan Negeri yang nantinya akan dudk di majelis legislatif negara bagian. Jumlah anggota legislatif yang duduk dimasing-masing Dewan Negeri bervariasi, Sarawak merupakan negara bagian yang memiliki anggota legislatif terbesar yaitu 82 kursi sedangkan Perlis merupakan negara bagian dengan jumlah kursi terkecil yaitu 15. Sepertihalnya pemilu tingkat federal, partai pemenang pada pemilu tingkat negeri berhak membentuk pemerintahan eksekutif. Umumnya pemilihan umum tingkat negeri dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum parlemen tetapi setiap negara bagian mempunyai kekuasaan untuk menentukan kapan akan mengadakan pemilihan umum dengan situasi jika majelis legislatif negara bagian dibubarkan oleh Sultan ataupun gubernur masing-masing negeri atas saran dari menteri besar atau ketua menteri. Pemilihan umum selaDi Malaysia selain pemilihan umum ada juga pemilihan umum sela yang mana pemilihan umum sela ini terjadi atau dilakukan ketika kursi anggota parlemen kosong karena anggota parlemen meninggal, didiskualifikasi dari menjadi anggota dewan ataupun absen selama enam bulan berturut-turut tanpa keterangan. Tetapi jika kekosongan itu terjadi kurang dari dua tahun maka kursi tersebut akan dibiarkan kosong hingga menunggu pemilihan umum berikutnya. Daftar pemilihan umum di Malaya dan Malaysia[3]
Pemilihan umum terakhirParlemen federal
Majelis legislatif negara bagianPemilihan umum berikutnyaPembubaran parlemenParlemen Malaysia ke-14 secara otomatis akan bubar pada 16 Juli 2023 dan pemilihan umum Malaysia ke-15 akan dilaksanakan pada atau sebelum 16 September 2023.[6] Selain itu didalam Konstitusi Malaysia, parlemen bisa dibubarkan sewaktu-waktu oleh Yang di-Pertuan Agong karena mosi tidak percaya atau atas permintaan Perdana Menteri Malaysia. Pembubaran majelis legislatif negara bagianSetiap negara bagian dapat membubarkan majelis legislatifnya sendiri tanpa harus bersamaan dengan pembubaran Parlemen Federal, tetapi dalam prakteknya sebagian besar majelis legisatif negara bagian dibubarkan pada waktu yang sama dengan Parlemen federal kecuali dibubarkan oleh Sultan atau gubernur di masing-masing negara bagian. Seperti halnya parlemen federal, masing-masing negara bagian negara bagian juga akan mengadakan pemilihan umum setelah pembubaran Majelis legislatif negara bagian dengan ketentuan diadakan paling lambat dua bulan untuk negeri-negeri di Malaysia bagian barat dan paling lambat tiga bulan untuk negeri-negeri di Malaysia bagian timur. Berikut adalah jadwal dan tanggal pembubaran Majelis legislatif negara bagian di masing-masing negara bagian.
Referensi
|