|
Kementerian Luar Negeri Malaysia
Kementerian Luar Negeri (Jawi: كمنترين لوار نڬري), disingkat sebagai KLN dan umum dijuluki sebagai Wisma Putra, adalah sebuah kementerian dalam Pemerintahan Malaysia yang bertanggung jawab terhadap urusan hubungan luar negeri Malaysia dengan negara lain, terutama hubungan politik, ekonomi, isu keamanan, serta promosi sosial dan budaya.[1] Kementerian ini berkantor di Kompleks Wisma Putra di Putrajaya, pusat pemerintahan Malaysia. Kementerian Luar Negeri Malaysia saat ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato' Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, yang mulai menjabat sejak 12 Desember 2023.[2] SejarahSejarah Kementerian Luar Negeri Malaysia dimulai sebelum kemerdekaan Malaya pada 1957. Pendirian suatu badan bernama Ministry of External Affairs (MEA) telah dilakukan pada 1956, atau satu tahun sebelum deklarasi kemerdekaan, untuk melatih sebelas orang diplomat karier di Inggris dan Australia dalam rangka memulai misi diplomasi Federasi Malaya. MEA didasarkan pada model Kantor Luar Negeri Britania Raya.[3] Pada tahun 1966, kementerian tersebut diubah namanya menjadi Kementerian Luar Negeri dan dipindahkan markasnya dari Gedung Sultan Abdul Samad ke Kompleks Wisma Putra di Bukit Petaling, Kuala Lumpur. Sejak saat itu, istilah "Wisma Putra" menjadi sinonim Kementerian Luar Negeri. Putrajaya, tepatnya Kompleks Wisma Putra yang baru, mulai menjadi kantor bagi kementerian ini sejak tanggal 17 September 2001.[3] Perwakilan diplomatikPada awalnya, Malaysia memiliki perwakilan diplomatik di London dan New York untuk kemudian membuka perwakilan di Washington, D.C., Canberra, New Delhi, Jakarta, dan Bangkok. Pada tahun 1963, terdapat 14 misi diplomatik Malaysia, yang terus berkembang menjadi 21 misi diplomatik pada 1966 dan 110 misi diplomatik untuk saat ini.[3] Pendidikan dan pelatihanUntuk menunjang kapasitas diplomat Malaysia, Kementerian Luar Negeri Malaysia menerapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang berevolusi seiring dengan kemajuan politik dan ekonomi nasional. Pada tahun 1980, didirikan Pusat Hubungan Internasional dan Diplomasi (CIRAD) yang bernaung di bawah Lembaga Administrasi Publik Nasional (INTAN). Kebijakan pendidikan dan pelatihan kembali mengalami perkembangan pada tahun 1991 ketika Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR) didirikan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan diplomat.[4] Lihat pulaReferensi
Pranala luar
|
||||||||||||||||||||||||||
