Bachtaruddin

Bachtaruddin
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Masa jabatan
30 November 1954 – 26 Maret 1956
Sebelum
Pengganti
Jabatan dihapuskan
Sebelum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Masa jabatan
26 Maret 1956 – 24 Juni 1956
Sebelum
Pendahulu
Tidak ada
Pengganti
Anwar Kadir
Sebelum
Daerah pemilihanSumatera Tengah
Informasi pribadi
Lahir1907
Maninjau, Hindia Belanda
Meninggal24 Juni 1956 (umur 49)
Jakarta, Indonesia
Partai politikPartai Komunis Indonesia
HubunganRasuna Said (saudari tiri)
Pekerjaan
  • Politikus
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Bachtaruddin (1907 – 24 Juni 1956)[1][2] adalah seorang pendiri dan pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sumatera Barat. Dalam pemilu 1955, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai PKI mewakili daerah pemilihan Sumatra Tengah.[1] Di DPR RI, Bachtaruddin menjadi pimpinan Fraksi PKI dengan jabatan wakil ketua satu.[3] Namun, ia meninggal di tengah masa jabatannya. Kursi yang ditinggalkannya diisi oleh Anwar Kadir.[1]

Akademi Ilmu Politik Bachtaruddin, yang diambil dari namanya, didirikan tahun 1962 setelah kematiannya sebagai sekolah bagi kader-kader PKI.[4][5][6]

Kehidupan awal

Ayah Bachtaruddin bernama Haji Said, seorang saudagar dan pendukung Persatuan Muslim Indonesia (Permi). Bachtaruddin adalah saudara tiri dari Rasuna Said. Lahir dan dibesarkan di Maninjau, Bachtaruddin menyelesaikan pendidikan di HIS dan MULO Jakarta. Setelah itu, ia bekerja sebagai pegawai kolonial di Medan. Ia pernah menjadi seorang petinju di Singapura, tetapi tak lama.[7]

Pada masa pendudukan Jepang di Sumatera Barat, ia menjadi anggota polisi di Padang. Penulis Hasril Chaniago mencatat, Bachtaruddin berpangkat inspektur polisi (警部, keibu, Kunrei-shiki: Keibu).[8]

Karier politik

Mendirikan PKI dan anggota Volksfront

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bachtaruddin keluar dari kepolisian untuk mengorganisasikan PKI di Sumatera Barat bersama Usman Keadilan, Nursuhud, dan Anwar Kadir.[8][9]

Pada pertengahan Maret 1946, rapat Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatera Barat memutuskan untuk membentuk Volksfront (Front Rakyat). Bachtaruddin diangkat sebagai anggota Dewan Pimpinan mewakili PKI bersama Bariun A.S. (Partai Buruh Indonesia), Chatib Sulaiman (Partai Sosialis), Soelaiman (Pemuda Republik Indonesia), dan Basjrah Lubis (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

Volksfront bertanggungjawab untuk permasalahan ekonomi Sumatera Barat. Di antara kewenangannya adalah memungut pajak dari masyarakat. Namun belakangan terjadi pertentangan antara Volksfront dengan Residen Sumatera Barat Mohammad Djamil. Hal ini dikarenakan Residen menganggap kebijakan yang dilakukan oleh badan tersebut melampaui kewenangannya. Volksfront ternyata tidak hanya memungut pajak seperti yang ditugaskan, tetapi juga memungut bea masuk atas setiap barang yang keluar masuk kota.[10]

Pada 5 April 1946, Dewan Pimpinan Volksfront menyerahkan kembali urusan ekonomi kepada Residen Sumatera Barat. Pada 24 April 1946, Bachtaruddin bersama lima anggota Dewan Pimpinan Pemerintah ditangkap.[11] Mereka ditahan di markas polisi di pinggir Kota Padang, sebelum dipindahkan ke Hotel Merdeka, Bukittinggi.[12]

Anggota parlemen daerah dan nasional

Ketika Provinsi Sumatera Tengah dibentuk pada 1950 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sumatra, Bachtaruddin terpilih menjadi anggota DPR Sumatra Tengah.[13]

Dalam pemilu 1955, PKI meraih 61.591 suara (sekitar 7% total suara) di Sumatra Tengah. Berkat capaian tersebut, PKI menempatkan satu wakilnya di DPR (yakni Bachtaruddin) dan dua wakil di Konstituante.[9]

Perolehan suara PKI di Sumatra Tengah, menurut sejarawan Mestika Zed, "mengejutkan" karena partai tersebut "sangat minoritas" pada zaman perjuangan. PKI menjadi partai pemenang ke-3 setelah Masyumi dengan raihan 480.521 suara (49%) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengan raihan 271.513 suara (28%).[14]

Referensi

  1. ^ a b c Sekretariat DPR-GR (1970). Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia. hlm. 621. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  2. ^ Datuk Panjang Simulie, Kamardi Rais (2005). Mesin Ketik Tua. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau. hlm. 270. ISBN 9793797045. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  3. ^ Parlaungan (1956). Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen (Hasil Pemilihan Umum Pertama - 1955) di Republik Indonesia (PDF). Jakarta: C.V. Gita. hlm. 266. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  4. ^ Nordholt, Henk Schulte; Purwanto, Bambang; Saptari, Ratna (2008). Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta. hlm. 101. ISBN 978-979-461-648-2. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  5. ^ Lee, Kam Hing (1995). Education and Politics in Indonesia, 1945-1965. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. hlm. 213. ISBN 978-967-994-056-5. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  6. ^ McVey, Ruth (1990). "Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution". Indonesia (50): 5–27. doi:10.2307/3351228. ISSN 0019-7289.
  7. ^ Kahin, Audrey R. (2005). Dari pemberontakan ke integrasi Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998. Yayasan Obor Indonesia. hlm. 171. ISBN 978-979-461-519-5. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  8. ^ a b Chaniago, Hasril (1998). Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa: Gubernur di tengah pergolakan. Pustaka Sinar Harapan. hlm. 311. ISBN 978-979-416-582-9. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  9. ^ a b Asnan, Gusti (2007). Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 80–81. ISBN 978-979-461-640-6. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  10. ^ Iskandar, Mohammad; Said, Yulinar; Wulandari, Triana (1998). Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945--1950 (PDF). Jakarta: Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 57–58. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  11. ^ Departemen Penerangan (1953). Propinsi Sumatera Tengah. Kementerian Penerangan. hlm. 125. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  12. ^ Sejarah perjuangan kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau, 1945-1950. Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau. 1991. hlm. 343. ISBN 978-979-405-126-9. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  13. ^ Departemen Penerangan (1953). Propinsi Sumatera Tengah. Jakarta: Kementerian Penerangan. hlm. 394. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  14. ^ Zed, Mestika (1995). Sumatera Barat di panggung sejarah, 1945-1995. Bidang Penerbitan Khusus, Panitia Peringatan 50 Tahun RI, Sumatera Barat. hlm. 127. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.