Masa jabatan 15 April 2021 – 23 Mei 2022 Menjabat bersama Christian Porter (2021); Melissa Price sebagai Sains dan Energi (2021–2022); Angus Taylor sebagai Industri (2021–2022)
Morrison lahir di Waverley, New South Wales, sebuah kota di dekat Sydney. Ia adalah bungsu dari dua bersaudara pasangan John dan Marion Morrison (Smith). Ayahnya adalah seorang polisi di Waverley. Ayahnya juga menjadi wali kota Waverley.[2] Kakek dari pihak ibunya berasal dari Selandia Baru.[3]
Namun Morrison besar di kota tetangga Waverley, yaitu Bronte. Pada masa kecilnya ia menjadi aktor cilik dan beberapa kali muncul sebagai bintang iklan televisi.[4] Sebagian berkata bahwa Morrison adalah anak dalam iklan Vicks "Love Rub" yang populer pada dekade 1970an, tetapi rekaman iklan ini belum ditemukan.[5] Morrison mengenyam pendidikan di Sydney Boys High School sebelum meraih gelar sarjananya di bidang geografi ekonomi di UNSW.[2]
Karier politik
Pemilihan umum 2007
Pada tahun 2007, Morrison mendaftar untuk ikut pra-seleksi Partai Liberal untuk mendaftar untuk Divisi Cook, yaitu wilayah elektoral yang terdiri dari wilayah suburban Sydney seperti Cronulla, Caringbah, dan Miranda. Pra-seleksi ini dilakukan menyusul pensiunnya Bruce Baird, yang sudah menjadi anggota parlemen sejak 1998. Ia kalah dari Michael Towke, seorang teknisi telekomunikasi dan kandidat Partai Liberal untuk faksi kanannya.[6]
Namun, sebuah tuduhan ditujukan kepada Towke bahwa ia melakukan branch-staking dan melebih-lebihkan isi ikhtisar pendaftarannya.[7] Partai Liberal tingkat pusat lalu membatalkan pencalonan Towke dan mengadakan pra-seleksi baru yang dimenangkan Morrison. Tuduhan ini lalu dapat dibuktikan salah sehingga The Daily Telegraph harus membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik terhadap Towke.[6]
Pada 8 Desember2009, Morrison menjadi Menteri Bayangan Imigrasi dan Kemasyarakatan, di masa Tony Abbott menjadi pemimpin oposisi. Morrison bekerja untuk Komite Kabinet Bayangan untuk Proteksi Perbatasan.[8] Dimana pada jabatan ini ia mempertanyakan kebijakan pemerintahan Julia Gillard yang membiayai keluarga 48 pencari suaka yang mengalami kecelakaan kapal di Pulau Natal.[9][10][11]
Pada Februari 2013, Morrison berkata bahwa polisi harus memahami betul mengenai lokasi tinggal para pencari suaka dengan mencurigai komunitas warga yang cenderung antisosial, dan menekankan adanya pembatasan serius mengenai visa pendatang.[butuh rujukan]
Pada 18 September2013, Morrison membuat Operasi Kedaulatan Perbatasan, untuk menghentikan kapal-kapal yang tidak memiliki izin masuk ke Australia.[12] Dokumen mengenai hal ini diperlihatkan pada tahun 2018 dimana Morrison memerintahkan untuk membuat strategi untuk pencegahan pemberian visa bagi 700 an pengungsi.[13] Hasil dari program ini dilaporkan bahwa ada 300 kapal dan 20.587 pendatang tidak berizin pada tahun 2013 dan hanya 1 kapal dan 157 pendatang sepanjang 2014.[14] Hal ini ditanggapi UNHCR bahwa program ini melanggar Konvensi Pengungsian.[15] Namun, laporan September 2014 menunjukkan sejak Desember 2013 tercatat nol jumlah pencari suaka yang tewas di laut. Hal ini dibandingkan dengan jumlah 1.100 pencari suaka yang tewas pada periode 2008 hingga 2013[16] Data menunjukkan bahwa pemerintahan sebelumnya mengizinkan 20.000 an pengungsi masuk antara 2012-2013 dan mampu ditekan ke angka 13.750.[17][18] Morrison selalu menggunakan istilah "pendatang ilegal" dan "kapal ilegal", dan mengatakan bahwa "Saya merujuk pada istilah 'masuk secara ilegal' dan tidak mengatakan bahwa ilegal bagi seseorang untuk mencari suaka".[19][20]
Dalam masa jabatannya sebagai Menteri Imigrasi, hubungan Morrison dengan media dikritik oleh sebagian jurnalis karena ia dan jajarannya menolak memberikan transparansi dan keterangan mengenai program pembatasan yang ia canangkan. Menurutnya, memberikan detail informasi program ini sama saja memberikan membocorkan informasi kepada para penyelendup tersebut.[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]
Perdana Menteri Australia (2018–kini)
Morrison dengan Joko Widodo dalam kunjungan luar negeri pertamanya sebagai Perdana Menteri
Pemilihan pimpinan
Pada 21 Agustus 2018, Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengadakan pemilihan untuk mengukur dukungan partai terhadapnya, hasilnya ia mengalahkan penantangnya Peter Dutton. Hari itu juga berhembus spekulasi bahwa pemilihan ulang akan dilakukan. Turnbull lalu memutuskan pemilihan akan dilakukan jika anggota lain menginginkan pemilihan dilakukan. Voting dilakukan dengan hasil 45 suara mendukung diadakan pemilihan ulang, sedangkan yang menolak hanya 40 suara. Berdasarkan hasil ini maka, Turnbull tidak dapat mengikuti pemilihan dan kandidat yang maju adalah Peter Dutton, Scott Morrison dan Julie Bishop. Pada pemungutan pertama, Dutton menghasilkan 38 suara, Morrison 36 suara dan Bishop 11 suara. Pemungutan suara kedua Morrison menang 45 suara sedangkan Dutton hanya 40 suara.[32][33] Ia mampu menang karena dipandang disukai oleh kubu moderat Turnbull dan Bishop dan kubu konservatif Dutton.[34] Ia lalu diambil sumpahnya pada malam 24 Agustus2018.[35] Setelah memangku jabatan, Morrison adalah perdana menteri kelima yang dilantik setelah pemilihan kepemimpinan.[36] Beberapa bulan kemudian, Morrison memperkenalkan kriteria baru untuk pemilihan pimpinan, dimana 2/3 suara anggota partai diperlukan untuk memicu pemilihan pemimpin dalam sebuah upaya untuk menghentikan "budaya kudeta".[37][38]
Pada Oktober 2018, pemerintahannya mengumumkan bahwa mereka akan mengkaji keputusan untuk memindahkan kedutaan besarnya di Tel Aviv menuju Yerusalem, mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.[40] Pada Desember 2018, Morrison mengumumkan bahwa pemerintahan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel namun memutuskan untuk tidak memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv.[41]
Pemilihan umum 2019
Morrison memimpin Koalisi dalam pemilihan umum federal Australia 2019. Pada saat surat perintah sedang ditulis, partai koalisinya kalah suara dengan Partai Buruh Australia di berbagai lembaga survei, menyebabkan spekulasi luas bahwa pihak Koalisi akan kalah.[42] Namun, dengan kekecewaan signifikan, Koalisi mampu mempertahankan mayoritas di Dewan Perwakilan Australia.[43] Kekecewaan ini disebabkan karena ketidakpopuleran pemimpin oposisi, Bill Shorten dan kegagalan Partai Buruh untuk mengagaskan pemilu tersebut sebagai pilihan antara Morrison dan Shorten.[44] Menyatakan kemenangannya pada malam pemilu, Morrison menyatakan bahwa "ia selalu percaya pada keajaiban".[45]
Morrison mengumumkan AUKUS bersama dengan Presiden Amerika SerikatJoe Biden dan Perdana Menteri Britania RayaBoris Johnson pada September 2021 sebagai bentuk inisiatif untuk menangkal dominasi yang dirasakan Tiongkok di Pasifik.[46][47] AUKUS menggantikan proposal perjanjian kapal selam antar Australia dan Prancis yang didiskusikan saat bersamaan. Ini menyebabkan reaksi negatif dari pemerintahan Prancis dan merusak hubungan antar negara. Tiongkok juga memberikan kritikan keras.[48][49]Presiden PrancisEmmanuel Macron dikabarkan murka dengan aksi Scott Morrison, secara pribadi menyatakan kepada Morrison bahwa penghapusan penjanjian tersebut telah "memutuskan hubungan kepercayaan" antar kedua negara,[50][51] dan secara publik menuduh Morrison sebagai seorang pembohong dalam acara Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa Bangsa Tahun 2021. Tindakan Macron dinilai merusak citra publik Scott Morrison.[52][53][54] Nama publiknya diperparah oleh Joe Biden yang menyebutnya "that fella down under" (si kawan dibawah itu), seakan akan Biden lupa dengan nama Morrison, membuatnya menjadi sebuah bahan ejekkan dari lawan politiknya.[55]
Kehidupan pribadi
Morrison berpacaran dengan Jenny Warren ketika mereka sama-sama berusia 16 tahun dan menikah pada usia 21 tahun. Pernikahan ini menghasilkan 2 anak yang dikandung lewat bayi tabung.[56] Ia adalah fans berat Cronulla Sharks sebuah klub rugby Australia.[4]
Morrison dibesarkan di lingkungan Gereja Bersatu, tetapi kemudian menjadi penganut Pantekosta. Ia sekarang ikut dalam Horizon Church, yang berafiliasi dengan Gereja Kristen Australia dan Persekutuan Tuhan. Ia berkata bahwa "Bible bukan buku pegangan dan rujukan kebijakan, dan sangat khawatir apabila ada orang yang memperlakukannya demikian".[2] Namun pada akhir 2017, Morrison menyatakan bahwa ia akan menjadi pelindung kebebasan beragama yang kuat.[57]
.jpg)
