|
Pemerintah daerah di Malaysia
Pemerintah daerah (bahasa Melayu: kerajaan tempatan) atau dalam bahasa inggris disebut Local government adalah merupakan sebuah lembaga pemerintahan terendah dalam struktur birokrasi pemerintahan di Malaysia dan tingkat ketiga secara hirarki di dalam struktur administratif pemerintahan negara Malaysia. Lembaga ini berada langsung di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (bahasa Indonesia: Kementerian Perumahan dan Pemerintahan Daerah) sedangkan pemerintahan lokal atau otoritas lokal ini dibawah yurisdiksi sebuah lembaga yang disebut Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) (bahasa Indonesia: Dinas Pemerintahan Lokal).[1] Pemerintah Lokal mempunyai tugas untuk menarik pajak yang terbatas seperti pajak bangunan. Selain itu lembaga pemerintahan ini juga mengawasi dan melaksanakan perintah undang-undang atau "by-laws" kepada warga yang berada di kawasan mereka. Pemerintah Lokal atau otoritas lokal ini biasanya didirikan dari sebuah wilayah daerah/distrik atau wilayah mukim/sub distrik atau gabungan dari beberapa wilayah mukim/sub distrik yang mengalami pertumbuhan secara ekonomi, penduduk, kesejahteraan hidup yang pesat sehingga memerlukan sebuah otoritas atau lembaga pemerintahan baru yang terpisah dengan administratif di daerah/distrik induknya. Jenis Pemerintah LokalAda 4 jenis Pemerintah lokal (bahasa Melayu: Pihak berkuasa tempatan (PBT)) di Malaysia, 3 diantaranya berada langsung dibawah Kementerian Perumahan dan Pemerintah Daerah dan satunya lagi dibawah yurisdiksi negara bagian.[2] Pemerintah lokal dibawah kementerian
adalah status/nama untuk lembaga pemerintah lokal perkotaan (kota besar/metropolitan) dengan jumlah penduduk tidak kurang dari 500,000 dan pendapatan asli daerah tidak kurang dari Rp.348,407,327,779 pertahun.[2]
adalah status/nama untuk lembaga pemerintah lokal perkotaan (kota sedang) dengan jumlah penduduk tidak kurang dari 150,000 dan pendapatan asli daerah tidak kurang dari Rp.69,682,286,755 pertahun.[2]
adalah status/nama untuk lembaga pemerintah lokal wilayah pinggiran kota (rural-based) dengan jumlah penduduk kurang dari 150,000 dan pendapatan asli daerah kurang dari Rp.348,407,327,779 pertahun.[2] Pemerintah lokal dibawah yurisdiksi negara bagian
Lembaga pemerintahan lokal yang berada dibawah yurisdiksi negara bagian disebut "Otoritas khusus", adalah sebuah badan milik pemerintah yang diberi wewenang khusus untuk menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus mengelola pembangunan pada kawasan khusus disuatu negara bagian dan di wilayah federal di Malaysia, contohnya adalah badan milik Pemerintah Wilayah Federal Putrajaya yaitu Otorita Putrajaya (bahasa Melayu: Perbadanan Putrajaya). Daftar pemerintah lokal di MalaysiaSaat ini terdapat 154 lembaga pemerintahan lokal diseluruh Malaysia per 1 Juli 2020 dengan rincian:[3]
Berikut daftar pemerintah lokal di Malaysia berdasarkan negara bagian. JohorNegeri Johor mempunyai 16 buah lembaga pemerintahan lokal. Berikut daftar pemerintah lokal di negeri Johor.[4]
MelakaNegeri Melaka mempunyai 4 buah lembaga pemerintahan lokal. Berikut adalah daftar pemerintah lokal di negeri Melaka.[5][6]
Negeri SembilanNegeri Sembilan mempunyai 7 buah lembaga pemerintahan lokal. Berikut adalah daftar pemerintah lokal di Negeri Sembilan.[7][8]
SelangorNegeri Selangor mempunyai 12 buah lembaga pemerintahan lokal. Berikut adalah daftar pemerintah lokal di negeri Selangor.[9]
PahangNegeri Pahang mempunyai 11 buah lembaga pemerintahan lokal.[3]
KedahNegeri Kedah mempunyai 11 buah lembaga pemerintahan lokal.[3]
KelantanNegeri Kelantan mempunyai 12 buah lembaga pemerintahan lokal.[3]
PerakNegeri Perak mempunyai 15 buah lembaga pemerintahan lokal.[3]
PerlisNegeri Perlis mempunyai 1 buah lembaga pemerintahan lokal.[3]
Pulau PinangNegeri Pulau Pinang mempunyai 2 buah lembaga pemerintahan lokal.[3]
TerengganuNegeri Terengganu mempunyai 7 buah lembaga pemerintahan lokal.[3]
Wilayah federalWilayah federal mempunyai 1 buah lembaga pemerintahan lokal.[3]
SabahNegeri Sabah mempunyai 25 buah lembaga pemerintahan lokal.[3] SarawakNegeri Sarawak mempunyai 26 buah lembaga pemerintahan lokal.[3] Otoritas khusus[3]
Lihat pulaPranala luar Wikimedia Commons memiliki media mengenai Pemerintah Lokal di Malaysia.
Referensi
|
