Pembangunan sosial

Pembangunan sosial merupakan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek [sosial] dan [ekonomi].

Konsep ini memperkenalkan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi.^[1] Edi Suharto mengartikan Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.^[2] Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi.

Metode pengutipan ibid., loc. cit. dan idem tidak dianjurkan oleh pedoman catatan kaki, karena dianggap tidak jelas mana sumber sesungguhnya dari pernyataan yang dikutip. Harap memperbaiki artikel ini dengan menggantinya dengan catatan kaki yang sesuai (panduan cepat).

Beberapa program yang menjadi pusat pehatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan.^[3]

Konsep ini berasal dari kritik terhadap pembangunan yang terfokus pada kemajuan ekonomi dan tidak memperhatikan aspek sosial.^{[butuh rujukan]}

Konsep yang berkembang pada tahun 1980-an ini menawarkan kesejahteraan di bidang ekonomi serta kesejahteraan di bidang sosial pada berbagai tingkatan.^{[butuh rujukan]} Pola yang diperkenalkan oleh pembangunan sosial adalah adanya upaya harmonisasi kebijakan sosial dengan pengukuran yang dirancang untuk memajukan pembangunan ekonomi.^{[butuh rujukan]}

Pembangunan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, pada awal perkembangannya, sering kali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi.^[4] Hal ini terkait dengan pemahaman orang banyak yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh industrialisasi.^[4]

Tahun 1980-an

• Pada awal tahun ini, konsep pembangunan sosial mulai populer dalam lingkup pekerjaan sosial.^[1] Kemunculan konsep pembangunan sosial merupakan refleksi atas evaluasi terhadap jalannya pembangunan ekonomi.^[4] Pembangunan ekonomi dinilai menyisakan distorsi masalah sosial seperti kemiskinan.^[4] Era industrialisasi telah mendorong kemajuan kapitalisme yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi sehingga aspek-aspek sosial terabaikan.^[4]
• Seiring dengan kemajuan kapitalisme, meningkat pula tekanan masalah sosial sehingga menyadarkan akan pentingnya konsep pembangunan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dari aspek fisik, tetapi juga merespon masalah pembangunan yang terdistorsi.^[4] Pembangunan terdistorsi dianggap sebagai residu pembangunan yang muncul karena paradigma yang salah tentang pembangunan di mana pembangunan yang terjadi tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan manusia.^{[butuh rujukan]} Oleh karena itu, konsep pembangunan sosial hadir untuk melengkapi proses pembangunan ekonomi.^{[butuh rujukan]}

Di Indonesia sendiri, konsep pembangunan sosial sempat diadaptasi dalam program perbaikan kampung MHT III, Jakarta, sekitar tahun 1993.^[5]

== Tujuan pembangunan sosial pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui upaya-upaya untuk mengangkat manusia dari keterbelakangan menuju kesejahteraan.^[5]

• Pembangunan sosial bertujuan meningkatkan kapasitas perseorangan dan institusi mereka, memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri demi mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai keadilan sosial.^[1]

Manusia merupakan makhluk biopsikososial yang terdiri dari aspek biologis (tubuh), psikis (kejiwaan), dan lingkungan sosial.^[6] Oleh karena itu, pemenuhan aspek fisik saja dianggap tidak mencukupi kebutuhan manusia. ^[6] Pembangunan ekonomi yang berjalan selama ini pada kenyataannya lebih terfokus pada pembangunan fisik seperti pertumbuhan produk nasional bruto (PNB, GNP) dan pembangunan gedung-gedung, sementara pemerataan hasil pembangunan dan penjagaan lingkungan kurang diperhatikan, sehingga proses pembangunan justru menciptakan jarak semakin lebar antara yang kaya dan miskin, serta mengancam keberlangsungan lingkungan.^[7]

stik ^[1]

1. P
2. Mem
3. Men
4. Pr
5. Pr
6. Mem
8. B

Menurut Midgley, pembangunan sosial memiliki tiga strategi besar yaitu:

1. Pembangunan sosial oleh individu, dikenal juga sebagai pendekatan individualis atau perusahaan. Akar ideologinya adalah liberal atau individualis, di mana ideologi tersebut menekankan pada pentingnya kebebasan individu dalam memilih.^{[butuh rujukan]} Pendekatan individualis atau perusahaan memang saat ini tidak populer dalam pembangunan sosial. Pendekatan ini dipromosikan melalui peningkatan fungsi sosial individu dan hubungan antarpribadi.^[8] Dalam strategi ini, individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan guna memberdayakan masyarakat. ^{[butuh rujukan]}
2. Pembangunan sosial oleh komunitas dikenal juga sebagai pendekatan komunitarian.^{[butuh rujukan]} Pendekatan komunitarian sendiri dipengaruhi kuat oleh ideologi populis.^{[butuh rujukan]} Strategi ini percaya bahwa antara masyarakat dan komunitas memiliki kemampuan yang saling terkait untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, masalah sosial mereka teratasi, dan kesempatan untuk maju tersedia.^{[butuh rujukan]} Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat dan komunitas perlu saling bekerja sama melalui pengembangan komunitas lokalnya.^{[butuh rujukan]}
3. Pembangunan sosial oleh pemerintah dikenal pula sebagai pendekatan statis.^{[butuh rujukan]} Pendekatan statis didasari oleh ideologi kolektivis atau sosialis di mana ia menekankan pada pentingnya kolektivitas.^{[butuh rujukan]} Kumpulan ini dibangun dari asosiasi masyarakat yang memiliki sumber daya secara kolektif dan membagi wewenang untuk membuat keputusan.^{[butuh rujukan]} Melalui strategi tersebut, pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi dalam pemerintahan.^{[butuh rujukan]} Di samping adanya partisipasi individu dan masyarakat, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan apakah kebijakan pembangunan sosial diimplementasikan dan apakah kebijakan sosial dan ekonomi diselaraskan.^{[butuh rujukan]}