Ir. H.Mulyadi (lahir 13 Februari 1963) adalah pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai Demokrat yang menjabat sebagai anggota DPR-RI empat periode sejak 2009 (2009-2014, 2014-2019, 2019-2020, dan 2024–2029). Ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Barat pada Pilgub 2020.[4] Sebagai pengusaha, ia merupakan pemilik PT Adicitra Mulyatama, perusahaan business process outsourcing (BPO).[5]
Pada Pemilu 2019, Mulyadi tercatat sebagai caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak dari Sumatera Barat, yakni 144.954 suara.[6]
Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mulyadi terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Ia diperiksa sekaitan jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR RI saat proyek pengadaan e-KTP bergulir. Sebelumnya, sejumlah petinggi DPR dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, salah satunya Setya Novanto. Mulyadi sendiri menjadi saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (pengusaha).[8][9][10]
Pada bulan Januari 2020, Mulyadi sebagai anggota DPR tertangkap kamera menumpang mobil berpelat nomor khusus Polri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kebenaran foto tersebut dikonfirmasi oleh Polda Sumbar. Padahal, tujuan Mulyadi adalah menghadiri kegiatan temu kader Partai Demokrat dalam rangka pemenangan Mulyadi menjadi Gubernur Sumbar tahun 2020 dan Darman Sahladi menjadi Bupati Lima Puluh Kota.[11][12] Karena menimbulkan polemik, Mulyadi akhirnya berkomentar, bahwa ia adalah pejabat negara yang punya keistimewaan tidak seperti masyarakat. "Gak mungkin dong, masyarakat sama dengan pejabat negara," kata Mulyadi.[13]
Pada tanggal 5 Desember 2020, Bareskrim Polri menetapkan calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka tindak pidana pemilu. Dalam kasus ini, Mulyadi telah diperiksa satu kali oleh penyidik. Penyidik sempat mau melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Mulyadi, tetapi Mulyadi tak memenuhi panggilan tersebut.[14][15]
Karier
Selain berpartai, Mulyadi juga pernah aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) pada 2002-2006, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) pada 2006-2012, Ketua Dewan Pembina Perkindo pada 2012-sekarang, dan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Konsultasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 2008-2010.[16]
Pada pemilihan umum 2024, Mulyadi kembali berhasil terpilih sebagai Anggota DPR-RI untuk daerah pemilihan Sumatera Barat II. Ia berhasil memperoleh 103.683 suara.[17] Ia dilantik pada 1 Oktober 2024.[18]
