Koalisi Tertata Adil Sejahtera
Koalisi Tertata Adil Sejahtera (Akronim: TAS) adalah koalisi partai politik lokal yang dibentuk untuk menghadapi perhelatan politik pemilihan wali kota di Kota Depok yang dipelopori oleh empat partai politik, di antaranya PAN yang dipimpin oleh Igun Sumarno, PKB yang diketuai oleh Selamet Riyadi, Demokrat dipimpin oleh Edi Sitorus, dan PPP yang diwakili oleh Qonita Lutfiyah sebagai ketua partai di Depok.[1] Istilah "Tertata" merupakan akronim dari slogan tertib, taat, dan takwa. Awalnya, koalisi empat partai ini dinamai "Koalisi Hotel Bumi Wiyata" sesuai dengan nama tempat dideklarasikannya gabungan partai ini. Namun, disepakati oleh koalisi bahwa namanya menjadi "Koalisi Depok Tertata".[2] Pada 1 Februari 2020, empat partai tersebut melakukan deklarasi dengan menghadirkan anggota-anggota partai peserta koalisi untuk cabang Depok. Masing-masing partai politik tersebut memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dengan berjumlah 17 kursi dari 50 kursi dengan persentase 34%. Salah satu partai pembentuk Koalisi Depok Tertata, Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan keluar dari koalisi.[3] Otomatis, kursi di koalisi ini berkurang menjadi 9 kursi di DPRD Kota Depok. Kemudian, Partai Golkar masuk menjadi anggota di koalisi ini dan berubah nama menjadi Koalisi Karya Tertata[4] yang pada akhirnya memberi sinyal dukungan untuk merapat kepada Koalisi Gerindra dan PDI-P Depok.[5] Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok Farabi El Fouz mengaku partainya mulai dekat dengan poros oposisi itu. Sebelumnya, Partai Golkar sempat mendekati poros Partai Keadilan Sejahtera dengan berharap mendapat jatah calon Wakil Wali Kota. Partai Keadilan Sejahtera yang sempat mengajukan tiga kader terbaiknya untuk diusung sebagai calon Wali Kota Depok akhirnya memutuskan bergabung dengan Koalisi Tertata sehingga berubah nama menjadi Koalisi Tertata Adil Sejahtera[6] yang dipastikan partai tersebut kembali mengusung Mohammad Idris menjadi calon Wali Kota Depok. Mengenai calon Wakil Wali Kota Depok masih sedang dalam perbincangan. Namun, PPP menyatakan tidak masalah jika kursi Wakil Wali Kota jatuh kepada PKS atau dari Koalisi Tertata.[7] Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai pendiri Koalisi Tertata menyatakan keluar dari koalisi ini setelah partai tersebut mendapat rekomendasi untuk mengusung Pradi Supriatna sebagai calon Wali Kota.[8] Namun setelah pemilihan berlangsung, PAN menyatakan kembali mendukung Mohammad Idris.[9] Pada 16 Februari 2021, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga melakukan hal serupa dengan PAN yang membangun hubungan politik dengan PKS di Kota Depok.[10] Dalam hal ini, PDI-P bekerja sama dan mendukung pemerintahan Wali Kota Mohammad Idris. Latar belakangKoalisi Depok Tertata awalnya memiliki dua opsi, yaitu mengusung calon Wali Kota Depok dari kader internal koalisi atau memberi mandat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota petahana.[11] KesepakatanKoalisi empat partai ini didasari atas tiga kesepakatan, yaitu:
Logo KampanyeMakna
Partai anggota
Struktur pemenanganBerikut ini merupakan struktur pemenangan yang membantu koalisi dan pasangan calon selama masa kampanye.[15]
CalonPotensialBerikut adalah daftar calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok potensial 2020 dari Koalisi Depok Tertata, berasal dari kader internal maupun petahana: Calon Wali Kota
Calon Wakil Wali Kota
NominasiSebelumnya Idris memperoleh dukungan dari Partai Bulan Bintang setelah partai tersebut menyatakan keluar dari Koalisi Partai Non Parlemen (KPNP)[16] yang dibentuk pada 2 Agustus 2019. PBB melakukan deklarasi dukungan di Sekretariat DPC PBB Kota Depok, Jalan Semangka II/343, Pancoran Mas, Depok pada 7 Juni 2020.[17] Namun, usai berkomunikasi dengan PKS tidak mendapatkan respon. Pada akhirnya, PBB mendukung Pradi-Afifah setelah dukungannya diterima PDI-P. Termasuk PKB dan PAN yang sebelumnya tergabung pada Koalisi Depok Tertata, namun keluar dari koalisi setelah mendapat rekomendasi mengusung Pradi-Afifah. Kemudian Partai Berkarya menyatakan mendukung calon Wali Kota yang diusung PKS.[18]
Keputusan Koalisi Tertata Adil Sejahtera resmi mengusung Mohammad Idris bersama dengan Imam Budi Hartono sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada pemilihan ini.[20][21] Imam juga berharap dirinya bersama dengan calon Wali Kota Mohammad Idris sanggup meraup sebanyak-banyaknya suara pemilih dengan latar belakang identitas "asli Depok" dan etnis Jawa. Di luar latar belakang etnisitas yang diharapkan mampu memikat banyak pemilih, Imam juga merasa duetnya dengan Idris cukup komplementer dalam menggaet pemilih lintas usia. Ia merasa, duetnya dengan Idris cukup memberikan variasi paket figur.[22] Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Politik Kota Depok, Bernhard menilai keputusan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok untuk mencalonkan kembali wali kota petahana, Mohammad Idris sebagai calon Wali Kota Depok selanjutnya dinilai sebagai keputusan yang tepat.[23] Dia menjelaskan bahwa jika calon Wakil Wali Kota berasal dari PKS, maka akan cukup kuat dalam menggalang potensi sumber daya politik di tingkat arus bawah. Hasil survei politik dari Pusat Studi Hukum dan Politik Kota Depok menunjukkan, kekuatan politik petahana Mohammad Idris lebih unggul dari calon Wali Kota Depok lainnya. Di masa pandemi koronavirus, PKS menyiapkan "tentara siber" dalam menghadapi kampanye di Pilkada Depok.[24] PKS mengaku sudah siap memenangkan "pertarungan" lewat dunia maya untuk merebut pemilih. Pemetaan target pemilih yang akan disasar melalui kampanye daring juga diklaim telah disiapkan. Mereka mengklaim kampanye daring ini kemungkinan akan menyedot porsi yang cukup besar dalam upaya pemenangan calon yang mereka usung, yakni Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono. Pasangan Idris-IBH memiliki keinginan untuk membuat program pembangunan jangka menengah salah satunya 1.000 perempuan menjadi pengusaha baru di Kota Depok, Jawa Barat.[25] Mereka akan diberi keterampilan dengan pelatihan, pembinaan oleh orang berpengalaman dan diberikan modal awal untuk usaha. Mereka juga akan diberikan kebebasan untuk memilih pelatihan. Antara lain, pembuatan kue, tata rias, penjualan secara daring, dan lainnya. Program ini akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Depok tiap tahun. Alasan pasangan Idris-IBH mengajukan program ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yang termasuk dalam ketahanan keluarga. InteraksiGerindra dan PDI-P DepokKoalisi Depok Tertata membuka opsi bergabung dengan Koalisi Gerindra dan PDI-P Depok.[26] Koalisi empat partai ini disebut tak menutup kemungkinan bergabung dengan poros Koalisi Gerindra dan PDI-P Depok jelang Pilkada Depok 2020. Partai Keadilan SejahteraPKS mulai mengintensifkan komunikasi dengan partai lain jelang Pilkada Depok 2020.[27] Mereka berencana mengunjungi Koalisi Depok Tertata untuk digandeng dalam Pilkada Depok. Diawali dengan kunjungan ke Kantor DPC Partai Demokrat Kota Depok. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok Hafid Nasir berharap adanya kesamaan visi dengan Koalisi Depok Tertata, dan membangun kebersamaan untuk Kota Depok yang lebih baik lagi.[28] Partai Golongan KaryaSetelah melakukan silaturahmi politik ke Demokrat, Ketua dan Pengurus DPD Partai Golkar Kota Depok melakukan roadshow dalam rangka membangun koalisi besar di Pilkada Depok. Ketua dan Pengurus Partai Golkar Depok mengadakan silaturahmi politik ke kediaman Ketua DPC PPP Kota Depok, Qonita Luthfiyah. Kedatangan mereka tak lain untuk mempertajam rencana koalisi dengan lebih baik lagi.[29] Setelah itu, Partai Golkar melakukan silaturahmi politik dengan DPD Partai Amanat Nasional Kota Depok untuk jajaki koalisi.[30] Partai Golkar membahas kemungkinan partainya akan mengusung Farabi El Fouz sebagai calon Wakil Wali Kota Depok dan pendamping Mohammad Idris yang diusung Koalisi Depok Tertata untuk menjadi calon Wali Kota Depok. Lihat pulaReferensi
|