Keamanan maritim

Keamanan maritim adalah istilah umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan isu-isu dalam ruang lingkup maritim yang sering kali terkait dengan keamanan nasional, lingkungan laut, pembangunan ekonomi, dan keamanan manusia.^[1][2] Hal ini tidak hanya mencakup lautan secara umum tetapi juga laut regional, perairan teritorial, sungai dan pelabuhan, dimana laut berperan sebagai “panggung proyeksi kekuatan geopolitik, peperangan antar negara atau pertikaian militer, sebagai sumber ancaman spesifik seperti pembajakan, atau sebagai penghubung antar negara-negara yang memungkinkan terjadinya berbagai fenomena mulai dari kolonialisme hingga globalisasi”.^[3]

Konsep teoritis keamanan maritim telah berkembang dari perspektif sempit mengenai proyeksi kekuatan angkatan laut nasional menjadi kata kunci yang menggabungkan banyak sub-bidang yang saling berhubungan. Definisi istilah keamanan maritim bervariasi dan meskipun tidak ada definisi yang disepakati secara internasional, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tantangan regional dan internasional yang ada maupun tantangan baru terhadap ruang lingkup maritim. Karakter kata kunci ini memungkinkan tokoh-tokoh internasional untuk mendiskusikan tantangan-tantangan baru ini tanpa perlu mendefinisikan setiap aspek yang berpotensi diperebutkan.^[4] Keamanan maritim semakin menjadi perhatian bagi industri pelayaran global, karena terdapat berbagai macam ancaman dan tantangan keamanan.^[5] Beberapa isu praktis yang dikelompokkan dalam istilah keamanan maritim mencakup kejahatan seperti pembajakan, perampokan bersenjata di laut, perdagangan manusia dan barang terlarang, penangkapan ikan ilegal atau pencemaran laut.^[6] Perang, aktivitas perang, terorisme maritim, dan persaingan antar negara (seperti sengketa Wilayah di Laut Cina Selatan atau konflik di Selat Hormuz) juga merupakan masalah keamanan maritim.^[5]

Meskipun menjadi kekhawatiran sepanjang sejarah bagi negara-negara, keamanan maritim telah berkembang secara signifikan sejak awal tahun 2000-an, ketika kekhawatiran khusus terhadap serangan teroris terhadap fasilitas pelabuhan memicu minat terhadap keamanan di bidang maritim dan mengarah pada pembentukan Undang-Undang Keamanan Fasilitas Kapal dan Pelabuhan Internasional. Undang-undang ISPS ditegakkan melalui Bab XI-2 Konvensi SOLAS.^[5] Sebagian besar negara pesisir dan organisasi internasional juga telah menguraikan strategi keamanan maritim. Khususnya pembajakan di Asia Tenggara, lepas pantai Somalia dan di Afrika Barat yang telah memicu pengakuan atas dampak merugikan dari ketidakamanan maritim terhadap pembangunan ekonomi, keamanan manusia dan juga lingkungan.^[6] Keamanan maritim sering kali bersifat transnasional (lihat liminalitas) dan melampaui domain maritim itu sendiri. Hal ini ditandai dengan adanya kompleksitas lintas yurisdiksi dan/atau yurisdiksi tinggi.^[1]