Jacob Rumbiak

Drs. Jacob Rumbiak (lahir 11 Maret 1958)^[1] adalah akademisi dan pemimpin politik Papua Barat yang telah mengasingkan diri di Australia setelah melarikan diri dari penahanan sebagai tahanan politik selama sepuluh tahun di penjara Indonesia. Rumbiak adalah perwakilan Urusan Luar Negeri dari Republik Federasi Papua Barat yang dideklarasikan pada akhir Kongres Rakyat Papua Ketiga pada 19 Oktober 2011. Nasihat Rumbiak dari dalam Papua Barat untuk tidak menghadiri Kongres karena alasan keamanan dibenarkan dalam penumpasan yang menyebabkan enam kematian, ratusan penangkapan dan hukuman lima tokoh utama masing-masing penjara tiga tahun karena pengkhianatan.

Rumbiak lahir di Yabon di distrik dataran tinggi Ayamaru di Nugini Belanda dan berusia delapan tahun ketika PBB menyerahkan negaranya ke Indonesia pada tahun 1963. Orang tuanya berasal dari Pulau Biak-Numfoor di pantai utara. Keduanya adalah guru sekolah dasar, ayahnya juga seorang pendeta Protestan. Ibunya meninggal pada tahun 1982 saat dia kuliah di Jawa Barat.

Pada tahun 1967 keluarganya melarikan diri ke hutan dari militer Indonesia yang telah mengambil alih Papua Barat. Di sana mereka dilindungi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jacob terlibat dengan OPM dan di usia muda menjadi komandan pasukan. Dia akhirnya kembali ke kota dan diasingkan dengan beasiswa pendidikan ke Jawa pada tahun 1978. Rumbiak lulus dari IKIP Bandung (kini Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung (di mana dia menghabiskan sembilan tahun), dengan gelar Sarjana (Matematika 1982) dan Magister (Geografi 1987). Pada tahun 1987, Jacob menjadi akademisi di Institut Ilmiah Nasional Indonesia; Lembaga Penelitian Geografi Fisik Indonesia Timur; dan Institut Sumber Daya Lingkungan Indonesia.

Pada tahun 1987 ia ditunjuk untuk mengajar Astronomi dan Meteorologi di Universitas Cenderawasih di Jayapura. Jacob menjadi semakin terpolitisasi, dan berkomitmen pada kampanye perlawanan tanpa kekerasan berdasarkan konsep universal seperti 'keadilan, perdamaian, dan cinta', ia mulai mendidik aktivis mahasiswa. Bersama Dr. Thomas Wainggai ia mendirikan Dewan Melanesia Barat. Pada tahun 1988 Dr. Wainggai dan istrinya ditangkap, dan tahun berikutnya Jacob mengungsi di Konsulat PNG di Jayapura. Terlepas dari jaminan keamanan Indonesia, ketika Jacob meninggalkan Konsulat dia ditangkap, dan pada tahun 1989 kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena subversi.

Rumbiak dipindahkan melalui delapan penjara militer dan empat penjara sipil, termasuk lima tahun terpidana mati di Kalisosok tempat ia menyelesaikan gelar di bidang teologi. Dia kemudian menghabiskan dua setengah tahun di isolasi di puncak menara batu di Lapas Tangerang (Jawa Barat); Jacob membuktikan bahwa kelangsungan hidupnya hanya karena kasih karunia Tuhan. Setelah intervensi oleh Komite Palang Merah Internasional, ia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, yang ia gambarkan dalam kata pengantar otobiografi Xanana Gusmão sebagai 'penjara Indonesia kelas satu'.

Sebagai mahasiswa, dosen, dan kemudian di penjara, Jacob belajar dan bereksperimen dengan 'non-kekerasan' dan 'demokrasi' di jalanan Jakarta dan Jawa Barat, membantu menginspirasi generasi mahasiswa Indonesia yang menjatuhkan Presiden Suharto pada tahun 1998. Bersama para intelektual dan mantan tahanan politik lainnya ia mengembangkan Dewan Melanesia Barat, sebuah gerakan adat Melanesia berbasis non-kekerasan untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan yang menjadi dasar filosofis dan politik Otoritas Nasional Papua Barat.

Pada tahun 1998, setelah jatuhnya Suharto, ia dibebaskan untuk 'tahanan rumah' di dalam barak militer. Tahun berikutnya dia berhasil terbang ke Timor Leste sebagai pengamat PBB yang terakreditasi untuk referendum, dan melarikan diri dengan pesawat RAAF Hercules ke Darwin. Jacob tinggal di Australia sejak pelariannya pada 1999, dan menjadi warga negara Australia sejak 2006. Ia pernah menjadi anggota delegasi West Papua untuk Forum Kepulauan Pasifik di Fiji pada 2002, di Selandia Baru pada 2003, dan Fiji pada 2006. Pada 2003 dia adalah anggota delegasi Papua Barat untuk Uni Eropa di Brussels. Pada tahun 2004 ia menulis makalah pengarahan untuk Pemerintah Inggris, dan mewakili Otoritas Nasional Papua Barat di Departemen Luar Negeri Jepang di Tokyo. Pada tahun 2005, ia mengatur delegasi Otoritas Nasional Papua Barat ke pertemuan Kelompok Tombak Melanesia di PNG, dan pada tahun 2006 bertemu dengan Komite Dekolonisasi Bersatu di Fiji. Pada tahun 2006 ia menghadiri pertemuan Solidaritas Internasional Bangsa Pertama di Kanada, dan pada tahun 2007 menjadi penyelenggara Festival Budaya Melanesia pertama di Belanda. Rumbiak telah mendedikasikan dirinya untuk mencapai penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat dengan cara damai.

Pada 19 Okt 2011 Kongres Rakyat Papua Ketiga (Abepura, Jayapura) mendeklarasikan Republik Federal Papua Barat merdeka (FRWP), dengan Forkorus Yaboisembut ditunjuk sebagai Presiden dan Edison Waromi ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Keduanya ditangkap dan dipenjara dengan hukuman tiga tahun. Jacob Rumbiak telah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri Republik. Pada tanggal 23 Juni 2014 Kantor Departemen Luar Negeri, Immigrasi, dan Perdagangan FRWP dibuka di Docklands, Melbourne. Dalam pidato pembukaannya Rumbiak menyatakan bahwa menurut teori Administrasi Negara, ketika masyarakat politik telah menetapkan lima prasyarat negara bangsa, mereka setara dengan negara-bangsa lain, dan harus diperlakukan seperti itu, dan Papua Barat itu telah memenuhi prasyarat tersebut, tidak seperti Amerika dan Indonesia ketika mereka mendeklarasikan kemerdekaan.

Dengan maksud untuk aplikasi yang berhasil oleh West Papua untuk bergabung dengan Kelompok Tombak Melanesia, pada pertemuan persatuan bersejarah di Vanuatu, pada 6 Des 2014 Rumbiak terpilih sebagai salah satu dari lima perwakilan internasional dari Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, sebuah badan persatuan yang terdiri dari FRWP, Koalisi Papua Barat untuk Pembebasan, dan Parlemen Nasional Papua Barat. Pada tanggal 14 Juli 2016 di MSG Special Leader's Summit di Honiara, ULMWP diterima dengan status Pengamat, keputusan tentang keanggotaan penuh ditunda karena alasan teknis.

^[2][3][4]