Gubernur Jenderal (bahasa Inggris: governor general, bahasa Belanda: gouverneur-generaal) adalah pejabat tinggi dalam pemerintahan kolonial atau protektorat yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan urusan politik suatu wilayah kolonial atau protektorat atas nama negara atau kekaisaran yang lebih besar. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kekuasaan kolonial Eropa, seperti dalam sejarah Belanda, Inggris, Prancis, dan Spanyol, di mana Gubernur Jenderal memiliki wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang luas. Gubernur Jenderal biasanya diangkat oleh monarki atau pemerintah pusat dan bertindak sebagai kepala pemerintahan di wilayah yang dikelola. Tugas mereka meliputi pelaksanaan kebijakan, pengawasan terhadap administrasi, serta menjaga stabilitas dan keamanan wilayah tersebut. Gubernur Jenderal sering kali memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan penting mengenai ekonomi, diplomasi, dan pertahanan di koloni atau protektorat yang mereka pimpin.
Dalam sejarah, posisi Gubernur Jenderal bervariasi tergantung pada kekuatan kolonial yang bersangkutan dan periode waktu tertentu.[1]. Sebagai contoh, di Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Belanda memiliki kekuasaan yang sangat besar dan berfungsi sebagai kepala negara dan pemerintahan di wilayah tersebut. Di Inggris, Gubernur Jenderal Australia dan Kanada bertindak sebagai perwakilan monarki Inggris dengan tugas-tugas serupa di negara-negara persemakmuran. Posisi ini sering dihapus atau diubah seiring dengan proses dekolonisasi dan pembentukan negara-negara merdeka, di mana peran Gubernur Jenderal digantikan oleh pejabat-pejabat nasional yang sesuai dengan sistem pemerintahan baru. Gubernur Jenderal memiliki peran penting dalam transisi dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan nasional dan sering kali menjadi simbol hubungan antara negara merdeka dan kekuatan kolonial yang dulu menguasai wilayah tersebut.
Dalam penggunaan modern, istilah gubernur jenderal berasal dari koloni-koloni Inggris yang mempunyai pemerintahan sendiri di dalam Kerajaan Inggris. Sebelum Perang Dunia I, gelar tersebut hanya digunakan di koloni-koloni federasi yang konstituennya telah memiliki gubernur sebelum melakukan federasi, yaitu Kanada, Australia, dan Uni Afrika Selatan. Dalam kasus ini, perwakilan Kerajaan di Dominion federasi diberi gelar superior sebagai gubernur jenderal. Pengecualian pertama terhadap aturan ini adalah Selandia Baru, yang diberikan status Dominion pada tahun 1907, namun baru pada tanggal 28 Juni 1917 Arthur Foljambe, Earl ke-2 Liverpool, diangkat menjadi gubernur jenderal Selandia Baru.
Sejak tahun 1950-an, gelar gubernur jenderal telah diberikan kepada semua perwakilan kedaulatan di wilayah Persemakmuran yang independen. Dalam kasus ini, jabatan gubernur kolonial sebelumnya diubah (kadang-kadang untuk petahana yang sama) menjadi gubernur jenderal setelah kemerdekaan, karena sifat jabatan tersebut menjadi perwakilan konstitusional monarki yang sepenuhnya independen dan bukannya simbol pemerintahan kolonial sebelumnya. . Di negara-negara ini, gubernur jenderal bertindak sebagai wakil raja, menjalankan fungsi seremonial dan konstitusional sebagai kepala negara.
Satu-satunya negara lain yang saat ini menggunakan sebutan gubernur jenderal adalah Iran, yang tidak memiliki hubungan dengan monarki atau Persemakmuran mana pun. Di Iran, otoritas provinsi dipimpin oleh seorang gubernur jenderal[2] (Persia: استاندار ostāndār), yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri.
Pieter Both awalnya betugas sebagai sebagai perwiraangkatan laut utama di Hindia Belanda sejak tahun 1599. Masa tugasnya berakhir pada tahun 1601.Pada tanggal 27 November 1609, sebuah resolusi Staten-Generaal telah menetapkan Pieter Both sebagai pemimpin tertinggi bagi seluruh perdagangan Perusahaan Hindia Timur Belanda di Asia sekaligus mendirikan pemerintahannya yang disebut Pemerintah Agung. Pimpinan tertingginya diberi gelar gubernur jenderal.
Pada 1599 ia menjadi pedagang dan pemilik kapal, dia merupakan pendiri dan anggota dari Nieuwe Compagnie atau Brabantsche. Salah satu perusahaan dagang Belanda. Pada 1602, Perusahaan ini kemudian bergabung ke (VOC). Gerard Reynst menjadi Gubernur Jenderal Perusahaan Hindia Timur Belanda sejak tahun 1614 hingga 1615.
Jan Pieterszoon Coen adalah Gubernur Jenderal Hindia Timur Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC atau Kompeni) yang keempat dan keenam. Pada masa jabatan pertama ia memerintah antara tahun 1619 – 1623 dan untuk masa jabatan yang kedua berlangsung antara tahun 1627 – 1629.
Van Riebeeck bisa dianggap sebagai orang pertama yang memulai perkebunan kopi di Jawa Barat. Ia juga merupakan pendaki pertama yang berhasil sampai di puncak Gunung Tangkuban Parahu pada tahun 1713.
Mattheus de Haan (19 Oktober 1663 – 1 Juni 1729), adalah Gubernur jenderalHindia Belanda yang ke 21. Ia memerintah antara tahun 1725 – 1729. Mattheus de Haan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Hendrik Zwaardecroon. Awal karier sebagai onder-koopman di kamar dagang Rotterdam.
Durven sepulangnya dari Batavia ke Belanda pada tahun 1732, menuntut Kompeni ke pengadilan, karena dianggap merugikannya. Tetapi VOC mengundur-undur prosesnya sampai Durven meninggal pada tahun 1740.
Orang tua Abraham Patras berasal dari Prancis, ia sendiri lahir di sana. Mereka mengungsi ke Belanda setalah ditariknya kembali Maklumat Nantes, maka sebagai kaum Huguenot mereka mengungsi ke Belanda.
Valckenier, oleh Kerajaan Belanda, dituduh sebagai pencetus pembantaian orang Tionghoa di Batavia tahun 1740. Ia ditangkap ketika berada di Afrika Selatan setelah meletakkan jabatan. Ia dibawa kembali ke Batavia tempat ia meninggal dalam sel setelah dipenjara hampir 10 tahun.
Gustaaf Willem Baron van Imhoff (8 Agustus 1705 – 1 November 1750) adalah Gubernur-JenderalHindia Belanda yang ke 27. Ia memerintah antara tahun 1743 – 1750.
Petrus Albertus van der Parra, (29 September 1714 – 28 Desember 1775) adalah Gubernur-JenderalHindia Belanda yang ke-29. Ia memerintah secara cukup lama antara tahun 1761 – 1775. Ia meninggal ketika masih menjabat.
Pieter Gerardus van Overstraten (19 Februari 1755 – 22 Agustus 1801) adalah Gubernur-JenderalHindia Belanda yang ke-33. Ia memerintah antara tahun 1796 – 1801. Pada masa pemerintahannya terjadi peralihan kekuasaan dari VOC kepada pemerintahan Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte.
Sir Thomas Stamford Bingley RafflesFRS (6 Juli 1781 – 5 Juli 1826) adalah seorang negarawan Britania, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1811–1816), dan Letnan Gubernur Jendral Bengkulu (1818–1824); yang sangat terkenal dikarenakan mampu membawa pendirian Malaysia dan Singapura yang lebih maju dan modern.
Mr. Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen (15 Desember 1778 – 10 April 1848) adalah penguasa Hindia Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Pada Konvensi london, kepada Belanda diberikan kembali Hindia Belanda.
Leonard Pierre Joseph burggraafdu Bus de Gisignies (1 Maret 1780 – 31 Mei 1849), adalah Gubernur-JenderalHindia Belanda yang ke 42. Ia memerintah antara tahun 1826 – 1830. Ia adalah salah satu Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang beragama Katolik.
Johannes graaf van den Bosch (2 Februari 1780 – 28 Januari 1844) adalah seorang perwira dan politikus Belanda. Ia adalah Gubernur-Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah pada 1830–1834. Ia pernah menjabat sebagai komandan KNIL, Menteri Urusan Koloni, dan Menteri Negara.
Ia adalah pamong praja selama pemerintahan Willem I dan Belanda. Setelah menjabat sebagai Gubernur-Jenderal, ia kemudian menjabat sebagai Menteri Angkatan Laut dan Menteri Jajahan. Semasa jabatannya, ia amat kuat membela Sistem Tanam Paksa yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
Mr. Albertus Jacobus Duymaer van Twist (20 Februari 1809 – 3 Desember 1887) sebagai putra seorang profesor di Groningen dengan nama yang sama dan istrinya Judith van Lochem.
Charles Ferdinand Pahud de Mortanges (18 April 1803 – 31 Agustus 1873), adalah Gubernur-JenderalHindia Belanda yang ke 51. Ia memerintah antara tahun 1856 – 1861.
Pada masa pemerintahannya praktik perbudakan di Hindia Belanda dilarang sejak 1 Januari1860.
Mr. Ludolph Anne Jan Wilt baron Sloet van de Beele (28 Maret 1806 – 10 Desember 1890), adalah Gubernur-JenderalHindia Belanda yang ke-52. Ia memerintah antara tahun 1861 – 1866.
johannes Benedictus "Jo" van Heutsz (3 Februari 1851 – 10 Juli 1924) adalah seorang penguasa pemerintahHindia Belanda yang membawa Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Van Heutsz dikirim ke Aceh sebagai subaltern (bawahan) pada tahun 1873 dan memperoleh promosi dengan cepat. Kemudian ketika tahun 1887, dia memperoleh kenaikan pangkat menjadi kepala staf, dan selanjutnya tahun 1899, Van Heutsz diangkat sebagai gubernurmiliter dan sipil Aceh yang harus menghadapi perang Aceh (1898-1903). Dalam jangka waktusatu tahun, dia mengatur (rencana)untuk dapat menaklukan kerajaan Aceh.
Sebelum menjadi Gubernur-Jenderal Hindia Belanda, Idenburg pernah menjadi GubernurSuriname, dari tahun 1905 - 1908. Sekitar 20 tahun setelah ia berhenti, menantunya Abraham Arnold Lodewijk Rutgers juga menjadi Gubernur Suriname.
Johan Paul, graaf van Limburg Stirum (2 Februari 1873 – 17 April 1948) adalah seorang Gubernur JenderalHindia Belanda dan diplomat. Pada tanggal 18Mei1918, Gubernur Limburg Stirum, atas nama pemerintah Belanda, mendirikan dan meresmikan Volksraad (Dewan Rakyat). Awalnya, dewan hanya berfungsi sebagai badan penasihat yang hanya berhak untuk memberikan saran kepada pemerintah Hindia Belanda. Dewan Rakyat terdiri dari anggota yang dipilih dan diangkat oleh Gubernur Jenderal.
Ia memerintah antara tanggal 24 Maret1921 sampai 6 September1926. Sebelum memerintah di Hindia Belanda, ia sempat pula menjabat sebagai seorang Gubernur di Suriname dari tahun 1908 sampai 1911.
JonkheerMr.Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer (7 Maret 1888 – 16 Agustus 1978) adalah seorang bangsawan dan negarawan Belanda, ia dikenal sebagai gubernur jenderal terakhir Hindia Belanda. Ia masuk dalam tahanan Jepang setelah menyerahnya angkatan perang seluruh Hindia Belanda tanpa syarat dalam Kapitulasi Kalijati pada 8 atau 9 Maret 1942.
Secara de facto, Van Mook menjalankan peran sebagai Gubernur Jenderal karena Tjarda ditawan Jepang, meskipun status Van Mook adalah Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Semenjak pendudukan wilayah Hindia Belanda oleh tentara Kekaisaran Jepang, praktis sejak saat itu pula kaum penguasa Belanda tidak lagi memiliki otoritas dalam menjalankan kekuasaannya.
Sebagai Komisaris Tinggi atau dalam bahasa Belanda: "Hoge Commissaris".
Galeri
Daftar Gubernur-Jenderal Hindia Belanda 1610–1931
Gubernur-Jenderal Hindia Belanda (1610–1709)
Gubernur-Jenderal Hindia Belanda (1797–1851)
Gubernur-Jenderal Hindia Belanda (1851–1931)
Referensi
^Ricklefs, M.C. Ricklefs (2017). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. ISBN978-979420-187-9.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^Opstall, M.E. van (1972) De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azie 1607 – 1612 (The voyage of the fleet of Pieter Willemsz Verhoeff to Asia 1607 – 1612), p. 141.
^Apparently the party put ashore briefly on the peninsula that ends in Northwest Cape, according to Miriam Estensen, Discovery: The Quest for the Great South Land (1998:167).