|
Dominique de VillepinDominique Marie François René Galouzeau de Villepin (lahir 14 November 1953) atau biasa dikenal sebagai Dominique de Villepin saja ⓘ adalah seorang diplomat dan politikus Prancis dan menjabat sebagai Perdana Menteri Prancis sejak 31 Mei 2005 hingga 15 Mei 2007 setelah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Namanya disorot dunia internasional saat menentang invasi Irak 2003 dengan gayanya yang lirikal. Selain itu, awal tahun 2006, langkah Villepin yang bersikeras menerapkan Undang-Undang Tenaga Kerja baru yang kontroversial (Contrat première embauche) menyebabkan protes besar-besaran oleh para remaja dan asosiasi perburuhan karena UU tersebut dinilai tidak menguntungkan nasib karyawan. Villepin menikah dengan Marie-Laure Le Guay dan memiliki tiga anak dalam usia remaja. Hingga kini ia belum pernah menjadi kandidat dalam pemilu sekalipun. Karier Sebagai diplomatVillepin belajar di Institut Ilmu Politik Paris (Institut d'Etudes Politiques de Paris) dan kemudian ke Sekolah Administrasi Nasional (École nationale d'administration). Ia juga menyandang gelar dalam bidang hukum dan sastra dari Universitas Paris II Panthéon-Assas dan Paris X Nanterre. Setelah itu, ia mulai meniti karier dalam dunia diplomatik. Jabatannya antara lain adalah
PolitikusVillepin terjun ke dunia politik pada tahun 1990-an. Setelah menduduki berbagai jabatan, ia kemudian ditunjuk sebagai menteri dan kemudian perdana menteri. Jabatannya antara lain
KabinetChirac menyatakan bahwa kabinet yang terbentuk akan memiliki prioritas menekan angka pengangguran yang berkisar di atas 10%. Kabinet yang dibentuk oleh Villepin cukup kecil untuk ukuran Prancis dan menyatu secara hirarkis karena seluruh anggotanya berjabatan menteri. Hal ini dilakukan agar tim yang terbentuk lebih efisien. Salah satu janji Jean-Pierre Raffarin saat menjadi perdana menteri adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bahwa "akhir masa jabat Presiden Chirac akan ditandai dengan turunnya angka pengangguran". Sayangnya, pertumbuhan ekonomi Prancis tidak sepesat yang dijanjikan, dan berkurangnya pengangguran juga belum dirasakan. Karena itu, tujuan Villepin adalah mengembalikan kepercayaan rakyat Prancis pada pemerintah. Untuk hal ini, ia menentukan batas waktu bagi dirinya sendiri selama 100 hari dari penunjukkan kabinet. Masalah lain yang dihadapi adalah Konstitusi Eropa, yang ditolak dalam referendum di Prancis dan Belanda serta ditundanya referendum di Britania Raya, Polandia, dan negara-negara lain. Anggota
Menteri
Menteri dengan tugas khusus [Delegate minister]*)
Pranala luar
|
||||||||||||||||||||
.jpg)
