Ambang batas presiden

Bagian Seri politik
Sistem pemilihan
Pluralitas/mayoritas Pluralitas Pemenang undi terbanyak Suara tunggal yang tidak dapat dialihkan Pemilihan terbatas Kemajemukan besar (pemilihan blok) Tiket umum Sistem banyak putaran Dua putaran Surat suara lengkap Sistem peringkat / preferensial Putaran instan (pemilihan alternatif) Pilih kontingen Metode Coombs Metode Condorcet (Copeland, Dodgson, Kemeny–Young, Minimax, Nanson, Pasangan berperingkat, Schulze, Alternatif Smith) Sistem posisional (Hitung Borda, Metode Nauru/Dowdall, Eurovision Song Contest) Pemilihan Bucklin Sistem pemilihan awal Oklahoma Pemilihan blok preferensial Sistem kardinal / kelas Pemilihan nilai Pemilihan persetujuan (unified primary) Pemilihan persetujuan kombinasi Pertimbangan biasa Satisfaction approval voting Pertimbangan mayoritas STAR voting
Perwakilan berimbang Daftar partai (Daftar terbuka, Daftar tertutup, Daftar lokal) Rata-rata tertinggi (D'Hondt, Sainte-Laguë, Huntington–Hill) Sisa terbesar (Hare, Droop, Imperiali, Hagenbach-Bischoff) Daftar peringkat partai PB Suara spare Bentuk berimbang dari pemilihan peringkat Suara tunggal yang dapat dialihkan (Gregory, Wright, CPO-STV, Schulze STV) Bentuk berimbang dari pemilihan persetujuan Pemilihan persetujuan berimbang Pemilihan persetujuan berurutan Pembagian biproporsional Pemilihan mayoritas adil Pemilihan tertimbang Perwakilan langsung Perwakilan Interaktif Demokrasi cairan
Sistem campuran Berimbang anggota campuran Sistem penambahan anggota Pemilihan paralel (mayoritas anggota campuran) Scorporo Mayoritas bonus Pemilihan alternatif plus Perwakilan anggota ganda Perwakilan desa–kota
Sistem lain dan teori berhubungan Pemilihan kumulatif Pemilihan binomial Pemilihan proxy Pemilihan delegasi Seleksi acak (Undian, Surat suara acak) Perbandingan sistem pemilihan Teori pilihan sosial Arrow's theorem Gibbard–Satterthwaite theorem Teori pilihan publik
Portal Politik
l b s

Bagian dari seri Politik
Pemilihan
Jenis Pemilihan sela Korporat Langsung / Tidak langsung Terbuka / Tertutup Jangka tetap Umum Lokal Paruh waktu Kemajemukan Pendahuluan Berimbang Pelengseran Awal Undi Sistem dua putaran
Istilah Pemilih anonim Alokasi kursi Audit Persaingan Penetapan daerah pemilihan Pemungutan suara silang Kolese elektoral Undang-undang pemilihan umum Masa tenang kampanye Pembatasan daerah pemilihan Inisiatif rakyat Psefologi Pemungutan suara rahasia Hak suara Suara terbuang
Bagian penting Partai politik Pemungutan suara Sistem pemilihan
Daftar Menurut negara Pemilihan tertutup Pemilu terbaru Pemilu berikutnya Pemilu nasional dan lokal dalam tahun 2025
Artikel terkait Keamanan siber pemilihan umum Kecurangan pemilihan umum Referendum (menurut negara) Reformasi pemilihan umum Ilmu pemilihan
Portal Politik
l b s

Ambang Batas Presiden (Bahasa Inggris :Presidential Threshold ) adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden^[1] Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu"^[2]

Berikut ini adalah beberapa alasan kenapa Presidential Threshold diterapkan^[3]

Dalam sistem presidensial, presiden dan wakil presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat akan memiliki kedudukan yang kuat secara politik. Hal itu membuat presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan secara mudah karena alasan politik.

Jika sistem itu tidak diterapkan, bisa saja presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif bakal kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena bakal diganggu oleh koalisi mayoritas di parlemen.

Dengan adanya Sistem ini partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas tidak bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diharapkan hasilnya akhirnya adalah calon yang muncul yang akan dipilih oleh rakyat adalah yang kualitasnya sudah teruji.

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (sekarang tidak berlaku lagi). Pembatasan tersebut dirumuskan dalam Bab II tentang Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tepatnya pada Pasal 5 ayat (4), yang menyatakan bahwa:

"Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR"

— Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (4)

Ambang batas tersebut berlaku untuk pemilihan presiden Tahun 2004, Pemilihan Presiden Tahun 2009 dan Pemilihan Presiden Tahun 2014 menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan sebelumnya sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) karena pemilihan legislatif dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

Kemudian mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan bernomor 14/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (“UU 42/2015”). Pasal 3 ayat (5) UU 42/2015 tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan kemudian MK menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22E UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi kemudian menjelaskan bahwa pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

— Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1)

Berkat adanya putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013 maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan lagi karena untuk pemilu yang akan datang pemilu dilaksanakan secara serentak. Oleh Karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”). Ketentuan tentang besaran perolehan jumlah kursi maupun suara sah nasional yang menjadi syarat untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden selalu berubah setiap kali pelaksanaan pemilu. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, pengaturan tentang Presidential Treshold berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa:

"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya."

— Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 222

Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017 mulai efektif digunakan untuk pemilihan presiden 2019 dan Pemilihan Presiden Tahun 2024

Besaran angka presidential threshold yang mencapai 20%, hal ini dianggap hanya menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil dan dianggap merusak demokrasi, oleh karena itu banyak pihak yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi agar presidential threshold ini dihapuskan.

Berikut ini daftar Gugatan Ambang Batas Presiden (Bahasa Inggris: Presidential Threshold) yang di Gugat ke Mahkamah Konstitusi^[4]

Pada Tanggal 2 Januari 2025 Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya dengan nomor 62/PUU-XXII/2024 memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mahkamah Konstitusi menyatakan ambang batas presiden tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah menilai pokok permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas  ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah beralasan menurut hukum.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,"

— Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi berserta 8 Hakim Mahkamah Konstitusi Lainnya

Terbatasnya Hak Konstitusional Pemilih

• Dengan Adanya pembatasan ini berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden
• Adanya kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang pada akhirnya masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi (masyarakat yang terbelah) yang sekiranya tidak diantisipasi mengancam kebhinekaan Indonesia.
• Adanya kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian, paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong.
• Berpotensi terhalangnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi,"

— Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Jumlah Capres dan Cawapres

Mahkamah juga mempertimbangkan sekalipun norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional, sebagai negara dengan sistem presidensial yang dalam praktik tumbuh dalam balutan model kepartaian majemuk (multi-party system), tetap harus diperhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

• Jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu.
• Dalam revisi UU Pemilu, pembentuk undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak. Sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
• Mahkamah menilai bahwa meskipun Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 mengatur kemungkinan pemilu presiden putaran kedua, banyaknya pasangan calon tidak selalu membawa dampak positif bagi demokrasi presidensial Indonesia.

Rekayasa Konstitusional

Dalam Putusan ini, Mahkamah juga memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:^[6]

• Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden
• Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional
• Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih
• Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya
• Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud, termasuk perubahan UU Pemilu, melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation)