Wikanda Darmawijaya
Wikanda Darmawijaya (lahir 6 Agustus 1941) merupakan seorang pensiunan perwira militer dan politikus dari Indonesia. Ia menjabat sebagai Bupati Bekasi dari tahun 1998 hingga 2003. KarierWikanda dilahirkan di Ciamis pada tanggal 6 Agustus 1941 sebagai anak dari Sudarmawijaya. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, ia menjalani pendidikan militer di Akademi Militer Nasional. Ia lulus sebagai letnan dua infanteri pada tahun 1965 dan memulai penugasannya sebagai komandan peleton pada Batalyon Infanteri 509 di Jember. Ia kemudian berturut-turut dipindahkan ke berbagai posisi di batalyon tersebut, mulai dari wakil komandan kompi A hingga perwira seksi 2. Ia kemudian dipindahtugaskan ke Batalyon Infanteri 514 di Bondowoso sebagai komandan kompi bantuan.[1] Pada tahun 1972, Wikanda dipindahkan ke Batalyon Infanteri 515 di Banyuwangi sebagai komandan kompi. Kompi yang dipimpinnya dikirim ke Irian Jaya sebagai bagian dari satuan tugas untuk operasi militer. Setelah menjalankan tugas di Irian Jaya, Wikanda dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri 516 di Gresik. Ia dimutasi ke Jakarta pada tahun 1975 sebagai kepala biro penelitian dan pengembangan di resimen induk daerah militer (rindam) Jayakarta. Ia bertugas di rindam selama beberapa bulan dan dipindahkan ke Brigade Infanteri 1 sebagai kepala seksi.[1] Dari brigade infanteri, Wikanda ditempatkan di Komando Pendidikan dan Latihan Kodam Jayakarta sebagai huru. Usai bertugas di satuan tersebut, Wikanda ditugaskan sebagai perwira pimpinan di resimen mahasiswa Jakarta. Pada tahun 1978, ia bertanggungjawab atas penyelenggaraan kursus kepemimpinan bagi resimen mahasiswa se-Indonesia pada tahun 1978 dan memimpin kontingen resimen mahasiswa ke Timor Timur pada tahun 1979. Ia sempat bertugas di Komando Daerah Militer Jayakarta sebagai kepala biro pengendalian program selama dua tahun sebelum kembali ke satuan resimen mahasiswa Jakarta sebagai komandan. Ia mengakhiri pengabdiannya di kemiliteran sebagai direktur urusan umum di rindam Jayakarta..[1] Karier politikSetelah mengakhiri kariernya di militer, Wikanda beralih profesi menjadi pegawai negeri sipil. Meski demikian, ia tidak pensiun dari kemiliteran hingga tahun 1996.[1] Jabatan sipil pertamanya adalah sebagai kepala inspektorat Kabupaten Bekasi. Sebagai kepala inspektorat, Wikanda memerintahkan penutupan empat lokasi galian tanah liar di kabupaten tersebut.[2] Beberapa bulan kemudian, Wikanda ditunjuk sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar di Kabupaten Bekasi. Ia kemudian memperoleh kenaikan pangkat terakhir sebagai kolonel pada tanggal 19 Juli 1995, beberapa bulan sebelum ia pensiun sebagai perwira militer.[3] Pada pemilihan umum legislatif tahun 1997, Wikanda dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada nomor teratas. Ia terpilih sebagai anggota dewan dan didapuk menjadi Ketua DPRD Bekasi, menggantikan Abdul Manan.[4][5] Beberapa waktu setelah terpilih sebagai ketua dewan, nama Wikanda santer disebut sebagai salah satu calon wali kota Bekasi, yang pada saat itu baru diresmikan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Bekasi. Namun, beberapa waktu kemudian, ia membatalkan pencalonan dirinya sebagai wali kota.[6] Setelah mengundurkan diri sebagai calon Wali Kota Bekasi, Wikanda kemudian dicalonkan dan terpilih sebagai Bupati Bekasi oleh DPRD Bekasi. Ia dilantik sebagai bupati pada tanggal 9 November 1998.[1] Pada masa awal pemerintahannya, Wikanda menghadapi ketidakstabilan politik akibat tuntutan-tuntutan masyarakat yang berasal dari gerakan Reformasi. Pada tanggal 28 Desember 1998, Wikanda mengeluarkan perintah pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi ke wilayah Cikarang untuk mengembangkan pembangunan di wilayah timur Bekasi.[7] Kehidupan pribadiWikanda menikah dengan Ratnaningsih.[1] Referensi
|