|
Chiang Kai-shek
Chiang Kai Shek (31 Oktober 1887 – 5 April 1975), juga dikenal sebagai Jiang Zhongzheng atau Jiang Jieshi, adalah seorang presiden serta pemimpin militer, Tiongkok abad ke-20. Chiang merupakan salah satu petinggi Partai Kuomintang (KMT) dan Sebagai Komandan Akademi Militer Whampoa yang pertama yang didirikan oleh Partai Kuomintang atas inisiatif Sun untuk mencapai tujuan revolusi. Ia juga menggantikan Sun Yat Sen menjadi pemimpin KMT ketika Sun meninggal pada tahun 1925. Pada tahun 1926, Chiang memimpin Ekspedisi ke Utara untuk mempersatukan Tiongkok yang pada masa itu sedang terpecah oleh panglima-panglima perang yang berkuasa di daerah-daerah provinsional setelah runtuhnya Dinasti Qing. Chiang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Militer Nasional pemerintahan Nasionalis Republik Tiongkok pada tahun 1928-1948. Chiang memimpin Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang Kedua, Pada saat itu kekuasaan pemerintah Nasionalis sangat lemah, namun pengaruh Chiang semakin meningkat. Berbeda dengan Sun Yat Sen, Chiang Kai Shek secara sosial berpaham konservatif. Ia mempromosikan budaya tradisional Tionghoa melalui Gerakan Hidup Baru dan menolak demokrasi Barat. Dia juga menolak paham nasionalisme bernuansa sosialisme-demokratis yang didukung oleh Sun Yat Sen dan beberapa anggota untuk membentuk pemerintahan otoriter nasionalis. Chiang berbeda dengan Sun Yat Sen yang sangat dihormati oleh kelompok komunis. Setelah Sun Yat Sen wafat, Chiang Kai Sek enggan menjaga hubungan baik dengan Partai Komunis Tiongkok. Perpecahan besar antara kelompok Nasionalis dengan Komunis terjadi pada tahun 1927. Di bawah kepemimpinan Chiang, kelompok Nasionalis mengobarkan perang saudara melawan Komunis. Setelah Jepang menyerang Tiongkok pada tahun 1937, Chiang menyetujui gencatan senjata sementara dengan partai Komunis hingga Jepang menyerah kepada sekutu. Akan tetapi Partai Komunis maupun Partai Kuomintang tidak saling percaya maupun aktif bekerja sama. Perang saudara kembali berlanjut setelah upaya negosiasi untuk membentuk pemerintahan koalisi pada tahun 1946 mengalami kegagalan. Pada tahun 1949 kelompok Komunis mengalahkan kelompok Nasionalis, memaksa Chiang mundur ke Pulau Formosa, kemudian Chiang memberlakukan Darurat militer. Di bawah pemerintahan militer, banyak orang-orang yang teraniaya. Periode ini dikenal sebagai "Teror Putih". Setelah mundur ke Formosa, pemerintahan Chiang terus menyatakan niatnya untuk merebut kembali Daratan Tiongkok dan Mongolia. Chiang memerintah Pulau Formosa dan sekitarnya sebagai Presiden Republik Tiongkok dan Pimpinan Kuomintang sampai kematiannya pada tahun 1975. Chiang memerintah Daratan Tiongkok dan Mongolia selama 22 tahun, dan Pulau Formosa selama 26 tahun. Masa PemerintahanSetelah menguasai Tiongkok, partai Kuomintang Chiang tetap dikelilingi oleh panglima-panglima perang yang kalah yang juga tetap memiliki otonomi yang relatif di wilayah mereka sendiri. Pada 10 Oktober 1928, Chiang ditunjuk sebagai direktur Dewan Negara, dimana posisi ini setara dengan Presiden, selain gelar-gelar lainnya.[3] Seperti pendahulunya Sun Yat-sen, media Barat menjulukinya " Sang Generalissimo".[4] Menurut rencana Sun Yat-sen, Kuomintang (KMT) akan membangun kembali Tiongkok dalam tiga langkah: kekuasaan militer, pengawasan politik, dan kekuasaan konstitusional. Tujuan akhir revolusi KMT adalah demokrasi, yang dianggap tidak mungkin dilakukan di Tiongkok yang saat itu masih terfragmentasi. Karena KMT telah menyelesaikan langkah pertama revolusi melalui perebutan kekuasaan pada tahun 1928, pemerintahan Chiang dengan demikian memulai periode yang dianggap partainya sebagai "pengawasan politik" atas nama Sun Yat-sen. Selama apa yang disebut dengan Era Republik ini, banyak fitur dari negara Tiongkok yang fungsional dan modern muncul dan berkembang. Dari tahun 1928 hingga 1937, periode waktu yang dikenal sebagai dekade Nanjing, beberapa aspek imperialisme asing, konsesi dan hak istimewa di Tiongkok dimoderasi melalui diplomasi. Pemerintah bertindak untuk memodernisasi sistem hukum dan pidana, berusaha untuk menstabilkan harga, amortisasi utang, mereformasi sistem perbankan dan mata uang, membangun rel kereta api dan jalan raya, meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat, mengatur lalu lintas narkotika, dan meningkatkan produksi industri dan pertanian. Upaya dilakukan untuk meningkatkan standar pendidikan, dan akademi sains nasional, Academia Sinica, didirikan.[5] Dalam upaya mempersatukan masyarakat Tionghoa, Gerakan Hidup Baru diluncurkan untuk mendorong nilai-nilai moral Konfusianisme dan disiplin pribadi. Guoyu ("bahasa nasional") dipromosikan sebagai bahasa standar, dan pendirian fasilitas komunikasi (termasuk radio) digunakan untuk mendorong rasa nasionalisme Tionghoa dengan cara yang tidak mungkin dilakukan ketika negara tidak memiliki pemerintahan pusat yang efektif. Dalam konteks ini, Gerakan Rekonstruksi Pedesaan Tiongkok dilaksanakan oleh beberapa aktivis sosial lulusan doktoral dari Universitas Amerika Serikat dengan kemajuan nyata namun terbatas dalam memodernisasi pajak, infrastruktur, peralatan ekonomi, budaya, dan pendidikan, serta mekanisme daerah pedesaan. Para aktivis sosial, aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kota dan desa sejak awal tahun 1930-an. Namun, kebijakan ini kemudian diabaikan dan dibatalkan oleh pemerintah Chiang karena perang yang merajalela dan kurangnya sumber daya setelah Perang Tiongkok-Jepang Kedua dan Perang Saudara Tiongkok Kedua.[6][7] Meski konservatif, Chiang mendukung kebijakan modernisasi seperti kemajuan ilmiah, pendidikan universal, dan hak-hak perempuan. Kuomintang dan Pemerintah Nasionalis mendukung hak pilih dan pendidikan perempuan serta penghapusan poligami dan pengikatan kaki. Di bawah kepemimpinan Chiang, pemerintah Republik Tiongkok juga memberlakukan kuota perempuan di parlemen dengan kursi yang disediakan untuk perempuan. Selama Dekade Nanjing, rata-rata warga Tiongkok menerima pendidikan yang ditolak oleh dinasti-dinasti sebelumnya. Pada akhirnya hal ini pun meningkatkan tingkat literasi di seluruh Tiongkok. Pendidikan tersebut juga mengedepankan cita-cita Tridemisme demokrasi, republikanisme, ilmu pengetahuan, konstitusionalisme, dan Nasionalisme Tionghoa berdasarkan Pengawasan Politik Kuomintang.[8][9][10][11][12] Namun, setiap keberhasilan yang dibuat oleh kaum Nasionalis disambut dengan pergolakan politik dan militer yang konstan. Sementara sebagian besar wilayah perkotaan kini berada di bawah kendali KMT, sebagian besar pedesaan tetap berada di bawah pengaruh panglima perang yang melemah namun belum terkalahkan, tuan tanah, dan Komunis. Chiang sering menyelesaikan masalah kekeraskepalaan panglima perang melalui aksi militer, tetapi tindakan seperti itu memakan biaya besar dalam hal orang dan material. Perang Dataran Tengah tahun 1930 saja hampir membuat pemerintah Nasionalis bangkrut dan menyebabkan hampir 250.000 korban jiwa di kedua sisi. Pada tahun 1931, Hu Hanmin, pendukung lama Chiang, secara terbuka menyuarakan keprihatinan rakyat bahwa posisi Chiang sebagai perdana menteri dan presiden bertentangan dengan cita-cita demokrasi pemerintahan Nasionalis. Chiang menempatkan Hu sebagai tahanan rumah, tetapi ia dibebaskan setelah kecaman nasional, setelah itu ia pun meninggalkan Nanjing dan mendukung pemerintahan saingan di Kanton. Perpecahan tersebut mengakibatkan konflik militer antara pemerintah Kwangtung Hu dan pemerintah Nasionalis Chiang. Chiang hanya memenangkan kampanye melawan Hu setelah pergeseran kesetiaan oleh Zhang Xueliang, yang sebelumnya mendukung Hu Hanmin.  Sepanjang pemerintahannya, pemberantasan total Komunis tetap menjadi impian dan ambisi Chiang. Setelah mengumpulkan pasukannya di Jiangxi, Chiang memimpin pasukannya melawan Republik Soviet Tiongkok yang baru didirikan. Dengan bantuan dari penasihat militer asing seperti Max Bauer dan Alexander von Falkenhausen, Kampanye Kelima Chiang akhirnya mengepung Tentara Merah Tiongkok pada tahun 1934.[13] Komunis, memberi tahu bahwa serangan Nasionalis akan segera terjadi, mundur dalam Mars Panjang, di mana Mao Zedong naik dari pejabat militer menjadi pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang paling berpengaruh. Chiang, sebagai seorang nasionalis dan Konfusianis, menentang ikonoklasme Gerakan 4 Mei. Termotivasi oleh rasa nasionalismenya, dia memandang beberapa gagasan Barat sebagai asing, dan dia percaya bahwa pengenalan besar-besaran gagasan dan sastra Barat yang dipromosikan oleh Gerakan 4 Mei tidak bermanfaat bagi Tiongkok. Dia dan Dr. Sun mengkritik para intelektual 4 Mei karena merusak moral pemuda Tiongkok.[14] Beberapa juga telah mengklasifikasikan kekuasaan Chiang sebagai fasis.[15][16] Gerakan Kehidupan Baru yang diprakarsai oleh Chiang didasarkan pada Konfusianisme, bercampur dengan Kekristenan, nasionalisme, dan otoritarianisme yang memiliki kemiripan dengan fasisme. Frederic Wakeman menyatakan bahwa Gerakan Kehidupan Baru adalah "fasisme-Konfusianisme".[17] Di bawah pemerintahan Chiang, ada juga Kelompok Kemeja Biru, yang sebagian besar meniru Kemeja Hitam di Partai Fasis Nasional dan Sturmabteilung dari Partai Nazi.[18] Ideologinya adalah untuk mengusir imperialis asing (Jepang dan Barat) dari Tiongkok dan menghancurkan komunisme.[19] Hubungan Tiongkok-Jerman yang erat juga mempromosikan kerja sama antara Kuomintang dan pemerintah Jerman Weimar dan kemudian rezim Nazi. Mao Zedong pernah secara merendahkan membandingkan Chiang dengan Adolf Hitler, menyebut Chiang sebagai "Führer of China".[20] Namun, Chiang berulang kali menyerang musuh-musuhnya seperti Kekaisaran Jepang dan menyebut mereka sebagai fasis dan ultramiliteristik.[21][22] Hubungan Tiongkok-Jerman juga memburuk dengan cepat karena Jerman gagal mengejar keterpisahan antara Tiongkok dan Jepang, yang menyebabkan pecahnya Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Tiongkok kemudian menyatakan perang terhadap negara-negara fasis, termasuk Jerman Nazi, Italia Fasis, dan Kekaisaran Jepang, sebagai bagian dari deklarasi perang selama Perang Dunia II. Komunis Tiongkok dan banyak penulis anti-komunis konservatif berpendapat bahwa pemikiran pro-kapitalisme yang dimiliki Chiang adalah berdasarkan tesis aliansi (aliansi antara Chiang dan kapitalis untuk membersihkan elemen komunis dan kiri di Shanghai, serta mengakibatkan Perang Saudara Tiongkok) . Namun, Chiang juga memusuhi para kapitalis Shanghai, dan sering menyerang mereka dan menyita modal dan aset mereka untuk digunakan pemerintah, bahkan saat ia mencela dan berperang melawan komunis. Para kritikus menyebut ini sebagai "kapitalisme birokratis".[23][24] Sejarawan Parks M. Coble berpendapat bahwa frasa "kapitalisme birokrasi" terlalu sederhana untuk menggambarkan fenomena ini secara memadai. Sebaliknya katanya, rezim melemahkan semua kekuatan sosial sehingga pemerintah bisa mengejar kebijakan tanpa bertanggung jawab atau responsif terhadap kelompok politik luar. Dengan mengalahkan potensi tantangan apa pun terhadap kekuasaannya, pejabat pemerintah dapat mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Dengan motif ini, Chiang menindak organisasi pekerja dan Serikat tani pro-komunis, serta kapitalis Shanghai yang kaya. Chiang juga melanjutkan retorika anti-kapitalis Sun Yat-sen dan mengarahkan media Kuomintang untuk secara terbuka menyerang para kapitalis dan kapitalisme. Chiang bahkan juga mendukung industri yang dikendalikan pemerintah. Parks M. Coble mengatakan bahwa retorika ini tidak berdampak pada kebijakan pemerintah dan penggunaannya adalah untuk mencegah kapitalis mengklaim legitimasi dalam partai atau masyarakat, dan untuk mengontrol mereka dan kekayaan mereka.[24] Juga, bertentangan dengan kritik bahwa Chiang sangat korup, dia sendiri tidak terlibat dalam korupsi. Namun istrinya, Soong Mei-ling mengabaikan keterlibatan keluarganya dalam korupsi.[25] Putra tertua keluarga Soong, T.V. Soong, adalah perdana menteri dan menteri keuangan Republik Tiongkok, sedangkan putri tertua, Soong Ai-ling, adalah istri dari Kung Hsiang-hsi, orang terkaya di Tiongkok. Putri kedua, Soong Ching-ling, adalah istri Sun Yat-sen, bapak pendiri Tiongkok. Putri bungsu, Soong Mei-ling, menikah dengan Chiang pada tahun 1927, dan setelah pernikahan tersebut, keluarga-keluarga ini menjadi terhubung erat, menciptakan "Dinasti Soong" dan "Empat Keluarga". Namun, Soong juga dipuji atas kampanyenya untuk hak-hak perempuan di Tiongkok, termasuk upayanya untuk meningkatkan pendidikan, budaya, dan tunjangan sosial bagi perempuan Tiongkok.[25] Para kritikus mengatakan bahwa "Empat Keluarga" memonopoli rezim dan menjarahnya.[23] AS mengirimkan banyak bantuan kepada pemerintah Nasionalis, tetapi segera menyadari korupsi yang meluas. Perbekalan militer yang dikirim muncul di pasar gelap. Sejumlah besar uang yang dikirimkan melalui T. V. Soong, menteri keuangan Tiongkok, segera menghilang. Presiden Truman dengan terkenal mengatakan "Mereka adalah pencuri, masing-masing dari mereka", mengacu pada para pemimpin Nasionalis. "Mereka mencuri $750 juta dari miliaran yang kami kirimkan ke Chiang. Mereka mencurinya, dan itu diinvestasikan dalam real estat di São Paolo dan beberapa tempat di sini di New York." [26][27] Soong Mei-ling and Soong Ai-ling lived luxurious lifestyles and held millions in property, clothes, art, and jewelry.[28] Soong Mei-ling dan Soong Ai-ling menjalani gaya hidup mewah dan memiliki jutaan properti, pakaian, seni, dan perhiasan.[28] Soong Ai-ling dan Soong Mei-ling juga merupakan dua wanita terkaya di Tiongkok.[29] Meskipun hidup mewah hampir sepanjang hidupnya, Soong Mei-ling hanya meninggalkan warisan $120.000, dan alasannya, menurut keponakannya, dia menyumbangkan sebagian besar kekayaannya ketika dia masih hidup.[30] Chiang membutuhkan dukungan, mentolerir korupsi dengan orang-orang di lingkaran dalamnya, serta pejabat nasionalis berpangkat tinggi, tetapi bukan pejabat berpangkat rendah. Dimana pada tahun 1934, ia memerintahkan tujuh perwira militer yang menggelapkan harta negara untuk ditembak. Sementara dalam kasus lain, beberapa komandan divisi memohon kepada Chiang untuk mengampuni seorang petugas kriminal, tetapi segera setelah komandan divisi pergi, Chiang memerintahkan agar dia ditembak.[31] Wakil editor dan kepala reporter di Central Daily News, Lu Keng, menjadi berita utama internasional dengan mengungkap korupsi dua pejabat senior, Kong Xiangxi (H. H. Kung) dan Song Ziwen (T.V. Soong). Chiang kemudian memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap Central Daily News, untuk menemukan sumbernya. Tapi Lu Keng, mempertaruhkan eksekusi, menolak untuk mematuhi dan melindungi jurnalisnya. Chiang yang ingin menghindari tanggapan internasional, justru memenjarakan Lu Keng.[32][33] Chiang menyadari masalah luas yang ditimbulkan oleh korupsi, jadi dia melakukan beberapa kampanye antikorupsi sebelum Perang Dunia II dan setelah Perang Dunia II dengan berbagai keberhasilan. Sebelum Perang Dunia II, kedua kampanye, Pembersihan Dekade Nanjing 1927-1930 dan Gerakan Reformasi Masa Perang 1944-47, gagal. Dan setelah Perang Dunia II dan Perang Saudara Tiongkok, kedua kampanye tersebut, Rekonstruksi Kuomingtang tahun 1950-1952 dan Peremajaan Pemerintah tahun 1969-1973, berhasil.[34] Chiang memandang semua kekuatan besar asing dengan kecurigaan, menulis dalam sebuah surat bahwa mereka "semua memiliki pikiran untuk mempromosikan kepentingan negara mereka masing-masing dengan mengorbankan negara lain" dan melihatnya sebagai munafik bagi salah satu dari mereka. mengutuk kebijakan luar negeri masing-masing.[35][36] Dia menggunakan persuasi diplomatik di Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Soviet untuk mendapatkan kembali wilayah Tiongkok yang hilang karena dia memandang semua kekuatan asing sebagai imperialis yang berusaha mengeksploitasi Tiongkok.[37] Lihat pulaPranala luar
Referensi
Bibliografi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_-_V.svg){kind=icon}
_-_Sash_of_Grand_Collar.svg){kind=small}
_-_ribbon_bar.png){kind=small}
_-_ribbon_bar.png){kind=small}
_-_ribbon_bar.png){kind=small}
_Ribbon_bar.svg){kind=small}
_ribbon.svg){kind=small}
_-_Crosses.svg){kind=small}
_-_ribbon_bar.gif){kind=small}
.svg){kind=small}
