Wilayah Sewaan Kwantung
Wilayah Sewaan Kwantung adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian selatan Semenanjung Liaodong (Jepang: 遼東半島, Hanzi: 辽东半岛) di Tiongkok yang berdiri dari tahun 1905 hingga 1945. Wilayah ini merupakan salah satu dari beberapa wilayah konsesi yang harus diberikan oleh Dinasti Qing kepada negara-negara asing pada akhir abad ke-19. Wilayah ini mencakup pelabuhan strategis Lüshunkou (Port Arthur, Port-Artur dalam bahasa Rusia atau Ryojun dalam bahasa Jepang) dan Dalian (Dalniy, Dal'nii dalam bahasa Rusia, atau Dairen dalam bahasa Jepang). Nama Kwantung atau Guāndōng (關東) berarti "sebelah timur Celah Shanghai". Nama ini pada awalnya mengacu kepada seluruh wilayah Manchuria, tetapi cakupannya kemudian dibatasi menjadi wilayah sewaan ini saja. Dalam bahasa Jepang nama ini dilafalkan Kantō dan sering kali disebut Kantō-shū untuk membedakannya dari wilayah Kantō di sekitar Tokyo. SejarahKekaisaran Jepang menduduki wilayah ini selama Perang Tiongkok-Jepang Pertama (1894–1895). Traktat Shimonoseki yang mengakhiri perang tersebut pada April 1895 kemudian menganugerahkan kepada Jepang kedaulatan penuh atas wilayah ini. Namun, dalam waktu beberapa minggu, Jerman, Prancis dan Rusia memaksa Jepang mengembalikan wilayah ini kepada Tiongkok; peristiwa ini disebut Intervensi Tiga Negara. Pada Maret 1898, Rusia secara resmi menyewa wilayah ini selama 25 tahun dan juga memulai pembangunan jalur kereta api. Namun, setelah kekalahan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, Jepang menggantikan Rusia sebagai penyewa wilayah ini. Setelah Jepang menaklukkan Manchuria dan mendirikan negara boneka Manchukuo pada tahun 1932, Jepang menyatakan bahwa kedaulatan wilayah sewaan ini telah diserahkan kepada Manchukuo. Perjanjian sewa baru kemudian ditandatangani oleh Jepang dan Manchukuo, walaupun Jepang memerintah Kwantung sebagai wilayah yang terpisah dari Manchukuo hingga berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. PemerintahanBerdasarkan kebijakan reorganisasi pada tahun 1919, nama Garnisun Kwantung diganti menjadi Angkatan Bersenjata Kwantung dan dipisahkan dari pemerintahan sipil di wilayah ini, yang kemudian disebut Kwantung Bureau (関東庁 , Kantō-cho). Kantō-cho pada awalnya bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri Jepang, tetapi kemudian ditempatkan di bawah Kementerian Urusan Kolonial. DemografiMenurut sensus nasional Jepang pada tahun 1935, jumlah penduduk Kwantung tercatat sebesar 1.034.074 jiwa, dengan 168.185 di antaranya merupakan warga Jepang. Sensus ini tidak menghitung personil militer. Sementara itu, luas wilayahnya tercatat sebesar 3.500 kilometer persegi (1.350 sq mi). Referensi
|