Wanita di Taiwan

Tsai Ing-wen, terpilih menjadi presiden Taiwan pada 2016

Status wanita di Taiwan telah menjadi dasar dan dampak dari pandangan patriarkhal tradisional dan struktur sosial dalam masyarakat Taiwan, yang menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah dari pria, meskipun status hukum wanita Taiwan ditingkatkan pada tahun-tahun terkini, terutama pada dua dekade lampau saat hukum keluarga diberlakukan beberapa amendemen.

Pernikahan dan hukum keluarga

Sepanjang abad ke-20, hak wanita rumah tangga sangat dibatasi, tetapi mereka ditingkatkan secara bertahap, khususnya karena perubahan hukum yang dibuat pada 20 tahun terakhir (hukum keluarga direvisi lima kali antara 1996 dan 2002).^[1] Pada 1895, Taiwan berada di bawah pendudukan Jepang dan hukum pernikahan Jepang (yang mendiskriminasi wanita) diterapkan.^[1] Setelah Jepang kalah pada 1945, bagian hukum keluarga dari Hukum Sipil yang dipromulgasikan di dataran utama Republik tersebut pada 1930, juga diberlakukan di Taiwan (hukum keluarga kemudian diubah di daratan utama oleh rezim komunis, tetapi ini tak diterapkan kepada Taiwan).^[1] Hitam Hukum Taiwan tahun 1930 memberikan hak-hak terbatas kepada wanita Taiwan, seperti tak berhak untuk memutuskan kediaman mereka, kurangnya hak untuk kepemilikan harta benda, kurangnya hak untuk mengajukan perceraian, kurangnya perlindungan diri, dan kurangnya hak untuk pengasuhan anak, dan diskriminasi terhadap anak kandung.^[1]^[2]

Hak buruh

Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Ketenagakerjaan^[3] memberikan hak wanita dalam ketenagakerjaaan. UU tersebtu disahkan pada 2002 dengan nama "Kesetaraan Gender dalam Hukum Ketenagakerjaan Taiwan", dan kemudian diamendemenkan dan berganti nama menjadi "Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Ketenagakerjaan".^[4]

Aborsi selektif jenis kelamin

Seperti di bagian lainnya dari Asia Timur, aborsi selektif jenis kelamin dikabarkan terjadi di Taiwan.^[5]^[6] ^[7] Departemen Kesehatan mengambil tindakan untuk menumpas praktik tersebut.^[8]