Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender (Taiwan)

Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender (Hanzi: 性別平等敎育法) of Taiwan diberlakukan pada tanggal 23 Juni 2004. Ketentuan Umum menyatakan maksud undang-undang ini: "mendorong kesetaraan gender yang substantif, menghapuskan diskriminasi gender, menegakkan martabat manusia, dan meningkatkan serta membangun sumber daya pendidikan dan lingkungan yang memberlakukan kesetaraan gender." Dalam tahun-tahun terakhir, undang-undang ini menjadi kontroversi karena menerapkan antidiskriminasi pada hak-hak LGBT dan pendidikan seks LGBT.

(Catatan: ini bukan kutipan lengkap)

Bab ini menyatakan bahwa otoritas pusat yang berwenang adalah Kementerian Pendidikan, dan otoritas lokal yang berwenang adalah pemerintahan kota, dsb.

Seluruh otoritas yang berwenang dan sekolah-sekolah harus memiliki "komite pendidikan berkeadilan gender", yang memiliki tugas mendorong kurikulum, pengajaran, dan penilaian pendidikan berkeadilan gender.

Setidaknya separuh anggota komite itu harus perempuan, dan setidaknya dua per tiga anggotanya harus merupakan ahli dalam bidang itu.

Bab ini secara khusus mendefinisikan "serangan seksual atau pelecehan seksual di kampus" sebagai "serangan seksual atau pelecehan seksual yang melibatkan kepala sekolah, staf pengajar, staf, atau siswa sebagai salah satu pihak dan siswa di pihak lainnya", yang membedakan kejadiannya dari kejadian lainnya.

Bab ini menyatakan:

• Sekolah tidak boleh melakukan diskriminasi dalam pengajaran, pemeriksaan, dsb. terhadap murid-murid atas dasar gender atau orientasi seksual mereka. Melainkan harus secara tegas memberikan bantuan pada murid-murid yang mengalami kerugian karena kedua hal itu (seperti para siswa lesbian, gay, biseksual, transgender, dan hamil) untuk mengubah situasi mereka menjadi lebih baik.
• Penerimaan pendaftaran murid harus netral gender, kecuali sekolah-sekolah yang memiliki tradisi sejarah atau alasan-alasan lainnya. (Banyak sekolah terkenal di Taiwan merupakan sekolah khusus untuk satu jenis kelamin tertentu)
• Staf pengajar harus diberikan kursus-kursus berkeadilan gender sebelum dan selama bekerja.
• Sekolah harus membangun kampus yang aman, seperti toilet yang lebih aman.
• Bab ini secara khusus menyatakan sekolah harus secara tegas melindungi hak-hak murid yang hamil untuk memperoleh pendidikan.
• Setidaknya sepertiga anggota harus terdiri dari jenis kelamin manapun, dalam Staf Komite Penilaian maupun organisasi-organisasi serupa di sekolah, kecuali jumlah anggota dari jenis kelamin manapun terlalu sedikit.

Kurikulum harus meliputi pendidikan berkeadilan gender. Sekolah harus mengembangkan rencana dan penilaian yang relevan. Seluruh kurikulum harus tunduk pada prinsip-prinsip berkeadilan gender. Seluruh guru harus menjaga kesadaran berkeadilan gender, dan "harus mendorong murid-murid untuk mengambil kursus-kursus dalam bidang-bidang yang tidak secara khusus berhubungan dengan gender mereka".

Aturan Penegakan undang-undang lebih jauh lagi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan berkeadilan gender harus meliputi "pendidikan afektif, pendidikan seks, dan pendidikan gay dan lesbian".

• Saat menangani kasus seperti ini, sekolah harus melaporkannya menurut undang-undang yang relevan, dan menyerahkan kasusnya pada komite pendidikan berkeadilan gender.
• Identitas pihak dan pelapor penyerangan harus dirahasiakan.
• Korban harus diberi informasi mengenai hak-haknya, dan diberi tindakan-tindakan perlindungan yang diperlukan.

Jika sekolah melanggar undang-undang, korban dapat mengajukan penyelidikan pada otoritas pengawas.

Undang-undang ini berawal dari gerakan feminis lokal Taiwan dalam dasawarsa 1980, dan mulai digarap tahun 2000, serta diumumkan di tahun 2004.

Undang-undang ini berasal dari tuntutan-tuntutan awal pendidikan "kesetaraan jenis kelamin" (兩性平等, secara harfiah diterjemahkan sebagai "kesetaraan dua jenis kelamin"). Pada tahun 1988, Awakening Foundation memeriksa edisi resmi buku-buku pelajaran sekolah tinggi dan sekolah menengah mengenai bahasa dan ilmu-ilmu sosial, lalu menyimpulkan buku-buku itu dipenuhi stereotip gender.

Pada tahun 1996, setelah kebijakan reformasi pendidikan, Awakening Foundation mengajukan lima tuntutan pada Dewan Reformasi Pendidikan Badan Eksekutif Yuan:

1. Buku-buku pelajaran yang diperbaiki
2. Melatih staf pengajar
3. Membangun komite berkeadilan gender
4. Meningkatkan partisipasi perempuan di dalam pengambilan keputusan
5. Mempersiapkan kurikulum kajian perempuan

Empat tuntutan pertama menjadi isi Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender.

Di akhir tahun yang sama, Undang-undang Pencegahan Serangan Seksual disahkan dengan cepat karena kejutan atas terjadinya kasus pemerkosaan-pembunuhan seorang feminis Peng Wan-ru. Undang-undang itu menyatakan bahwa sekolah-sekolah dasar dan menengah harus memiliki "pendidikan berkeadilan gender". Ini merupakan basis hukum Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender. Pada bulan Maret 1997, Kementerian Pendidikan mendirikan "Komite Pendidikan Berkeadilan Gender", yang kemudian mendorong undang-undang itu.

Di tahun 1999, Kementerian Pendidikan mensahkan perintah eksekutif "Prinsip-prinsip Menangani Serangan Seksual atau Pelecehan Seksual di Kampus Pendidikan Tinggi, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah". Sekolah mengikuti perintah untuk membangun aturan-aturan dan gugus tugasnya.

Di tahun 2000, "Komite Pendidikan Berkeadilan Gender" secara resmi mempercayakan Chen Hwei-shin, Shen Mei-chen, Su Chien-ling dan Hsieh Hsiao-chin untuk membuat konsep "Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender". Naskah isinya diselesaikan pada tahun 2001. Naskah isinya berisi kelima bab Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender.^[2]

Dalam versi ini, terdapat perlindungan kerja staf pengajar dan staf yang hamil dalam bab mengenai lingkungan belajar, tetapi tidak dalam Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender, karena perlindungan semacam itu telah diberikan oleh Undang-undang Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan".^[3]

Selama penyusunan konsep, komite dikejutkan oleh kematian siswa Yeh Yung-chih, yang kemudian diketahui memiliki disforia gender. Karenanya komite ini lebih memperhatikan soal gender, orientasi seksual, dan identitas seksual, dan di tahun 2002 mengubah nama undang-undang dari "Kesetaraan Gender" (兩性平等, yang secara harfiah diterjemahkan "kesetaraan dua jenis kelamin") menjadi "Berkeadilan Gender" (性別平等) .

Naskah isi Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender diselesaikan pada bulan Mei 2003, yang disahkan dalam pertemuan Badan Eksekutif Yuan pada tanggal 31 Maret 2004, lalu memasuki tahap pembuatan undang-undang.

"Liga Ornop Pendorong Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender" (性別平等敎育法民間推動聯盟) kemudian dibentuk. Liga ini meliputi Awakening Foundation, dan Taiwan Tongzhi Hotline Association. Pada tanggal 4 Juni, Undang-undang itu disahkan dalam Badan Legislatif Yuan, dan pada tanggal 23 Juni, Undang-undang itu diumumkan oleh presiden.

Sebelum Undang-undang itu diumumkan, sudah diselenggarakan banyak pelatihan dan studi kurikulum. Setelah pengumuman, semua pelatihan dan studi itu didasarkan pada Undang-undang itu. Taiwan Tongzhi Hotline Association telah menjadi penyelenggara berbagai lokakarya "Memahami LGBT" untuk guru-guru sejak tahun 2000.

Ada juga beberapa sekolah yang mengombinasikan pendidikan seks sebelumnya dengan pendidikan pantang seks (yang diadakan oleh kelompok-kelompok agama di sekolah-sekolah negeri) seperti menampilkan dokumenter aborsi sebagai versi pendidikan berkeadilan gender mereka. Peraturan isi mata pelajaran resmi "Indeks Kemampuan" masih dipelajari pada bulan Maret 2006.

Semua sekolah negeri telah membentuk komite sesuai dengan undang-undang, sekolah-sekolah swasta keagamaan boleh mendapat pengecualian.

Meskipun "kekerasan dari mantan kekasih" tidak disebutkan di dalam naskah isi undang-undang kasus-kasus kejahatan besar mengenai kekerasan semacam itu masih muncul. Dan ada banyak orang yang berharap undang-undang tersebut akan menghasilkan lebih banyak pendidikan afektif untuk mengurangi kekerasan semacam itu.^[1]

Pada tanggal 30 Maret 2006, Kementerian Pendidikan me memutuskan bahwa kompetisi atau kampanye pemilihan di kampus (seperti kontes kecantikan) harus mengajukan proyeknya kepada komisi berkeadilan gender di sekolah. Dan jika kampanye itu melanggar peraturan diskriminasi gender dari undang-undang, kampanyenya akan dikoreksi.^[4]

• Pendidikan di Taiwan
• Laporan Kesenjangan Gender Global
• Kesetaraan gender
• Pengarusutamaan gender
• Pelecehan seksual dan serangan seksual
• Diskriminasi gender
• Hak-hak LGBT di Taiwan
• Undang-undang Berkeadilan Pendidikan bagi Perempuan di AS

• Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender
• Peraturan Penegakkan untuk Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender

Dalam bahasa Mandarin (dalam bahasa Mandarin Taiwan):

• ^ 兩性平等教育法草案
• ^蘇芊玲，台灣推動兩性平等教育的回顧與前瞻，「兩性平等教育季刊」，第十四 期，2001年2月，頁13-18。（網路上的檔案，MS Word格式）
• ^性別平等教育法民間推動聯盟，「性別平等新校園　 亟待立法來成全」性別平等教育法推法座談會
• ^翁翠萍，教育部:全校競賽選拔若性別歧視是違反性平法，2006年3月30日，中央社。

• Angka-angka Kunci untuk Menghitung Indeks Kesetaraan Gender Majemuk
• Kesetaraan gender Taiwan mendapat peringkat kedua secara global karena keterlibatan politik: DGBAS
• Masalah-masalah pengajaran bahasa Inggris di Taiwan
• 40% guru-guru asing mungkin memiliki surat mandat palsu: laporan
• Reformasi Pendidikan Menggemukkan Pundi-pundi Bimbingan Belajar
• Solusi bagi Duka Pendidikan Taiwan – Pemerintah: Lima Tugas Mendesak
• Reformasi Pendidikan – Guru-guru Hebat Mendidik Murid-murid Kreatif
• Pendidikan kejuruan Taiwan harus direformasi
• Inilah Kenapa Sekolah Perdagangan Terus Menghisap dengan Buruk
• Taiwan memilih presiden perempuan pertama
• 教育部性別平等教育全球資訊網