Teori kedaulatan rakyat

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.^[1] Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama.^[1] Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa Teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Penganut teori ini adalah John Locke, Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau.^[1]

John Locke menyatakan bahwa terbentuknya negara didasarkan pada asas pactum unionis dan pactum subjectionis.^[2] Pactum unionis adalah perjanjian antarindividu untuk membentuk negara, sedangkan pactum subjectionis adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk.^[2] Perjanjian tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah.^[2] Mandat rakyat diberikan agar pemerintah mendapat kekuasaan dalam mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan dalam pactum subjectionis.^[2]

John Locke membagai kekuasaan menjadi tiga, yaitu^[2]

• Kekuasaan legislatif: kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang.^[2]
• Kekuasaan eksekutif: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.^[2]
• Kekuasaan federatif: kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat perjanjian dengan negara lain dan membuat perjanjian dengan badan di luar negeri.^[2]