|
Sejarah Filipina
 Sejarah Filipina dipercaya telah dimulai dengan kedatangan manusia pertama lewat jembatan darat paling tidak 30.000 tahun yang lalu[1] Kedatangan pertama orang-orang Barat yang tercatat adalah kedatangan Ferdinand Magellan di Pulau Homonhon, di tenggara Samar pada 16 Maret 1521[2] Sebelum kedatangan Magellan, terdapat suku-suku Negrito yang menjelajahi pulau-pulau Filipina, tetapi mereka kemudian digantikan oleh orang-orang Austronesia. Kelompok-kelompok tersebut dapat digolongkan menjadi suku pemburu dan peramu, masyarakat kesatria, plutokrasi kecil, dan kerajaan maritim, yang kemudian tumbuh menjadi kerajaan, konfederasi dan kesultanan. Negara-negara prakolonial itu contohnya kerajaan Butuan, Cebu, Tondo, Maysapan, Maynila, konfederasi Madyaas, Negeri Mai, dan kesultanan Sulu serta Maguindanao. Negara-negara kecil ini berkembang paling tidak sejak abad ke-10. Meskipun kerajaan-kerajaan ini mencapai tatanan politik dan sosial yang rumit, serta melakukan perdagangan dengan daerah-daerah yang sekarang menjadi Tiongkok, India, Jepang, Thailand, Vietnam dan Indonesia, tidak ada yang berhasil menyatukan kepulauan yang sekarang menjadi Filipina pada abad ke-20. Penjajahan dan pemukiman Spanyol dimulai dengan kedatangan ekspedisi Miguel López de Legazpi pada tahun 1565, yang mendirikan pemukiman San Miguel di pulau Cebu,[3] danlebih banyak lagi pemukiman ke utara, mencapai teluk Manila di pulau Luzon pada tahun 1571.[4] Di Manila, mereka mendirikan kota baru dan dengan demikian memulai era penjajahan imperium Spanyol, yang berlangsung lebih dari tiga abad.[5] Pemerintahan Spanyol berusaha mencapai penyatuan politik seluruh kepulauan, yang sebelumnya terdiri atas berbagai kerajaan dan komunitas merdeka, tetapi tidak berhasil. Penyatuan Filipina baru berhasil pada abad ke-20. Spanyol memperkenalkan percetakan versi Eropa Barat, dan kalender Gregorian, dan juga cacar, penyakit kelamin, lepra, perang dengan senjata api.[6] Hindia Timur Spanyol diperintah dan diadministrasi sebagai bagian Kerajamudaan Spanyol Baru dari Meksiko dari 1565 sampai 1821, dan diadministrasi langsung dari Madrid dari tahun 1821 sampai akhir Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, kecuali pada selang singkat pendudukan Britania di Filipina (1762-1764). Orang-orang Tionghoa, Britania, Portugis, Belanda, Jepang dan pedagang pribumi mengeluh bahwa Spanyol menekan perdagangan dengan pemberlakuan monopoli Spanyol. Misionaris Spanyol mencoba mengkristenkan penduduk dan umumnya sukses di dataran rendah utara dan tengah, pada akhirnya. Mereka mendirikan sekolah, universitas, dan rumah sakit, terutama di Manila dan pemukiman benteng-benteng Spanyol. Revolusi Filipina melawan Spanyol dimulai pada April 1896, yang berpuncak di dua tahun kemudian dengan proklamasi kemerdekaan dan pendirian Republik Pertama Filipina. Namun Traktat Paris, pada akhir perang Spanyol-Amerika, memindahkan kendali atas Filipina kepada Amerika Serikat. Perjanjian ini tidak diakui oleh pemerintah Filipina, yang pada 2 Juni 1899, menyatakan perang terhadap Amerika Serikat.[7] Perang Filipina-Amerika yang kemudian terjadi berakibat korban dalam jumlah besar.[8] Presiden Filipina Emilio Aguinaldo ditangkap pada tahun 1901 dan pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan konflik berakhir secara resmi pada tahun 1902. Para pemimpin Filipina pada umumnya menerima bahwa AS telah menang, tetapi permusuhan terus berlanjut dan baru mulai berkurang tahun 1913. Pemerintahan kolonial AS dimulai tahun 1905 dengan otonomi lokal sangat terbatas. Otonomi parsial (status persemakmuran) diberikan pada tahun 1935, dengan kemerdekaan penuh dari AS direncanakan pada tahun 1946. Persiapan untuk negara yang berdaulat sepenuhnya diinterupsi oleh pendudukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II.[4] Dengan ekonomi yang menjanjikan pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, Filipina pada akhir 1960-an dan awal 1970-an mengalami kebangkitan aktivisme mahasiswa dan pergerakan sipil terhadap kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos yang memberlakukan hukum militer pada tahun 1972.[4] Karena ikatan yang dekat antara AS dan Presiden Marcos, pemerintah AS terus mendukung Marcos meskipun pemerintahannya dikenal sangat korup dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara meluas. Namun revolusi "People Power" pada tahun 1986 telah memakzulkan Marcos dan membawa kembali demokrasi di negara tersebut. Periode setelah itu ditandai oleh ketidakstabilan politik dan terganggunya produktivitas ekonomi Pada tahun 2019, sebuah referendum berlangsung untuk menentukan Daerah Otonom Bangsamoro. Bangsamoro Organic Law kemudian ditetapkan menjadi peraturan. Catatan
|
