|
Referendum Hari Republika Srpska
Referendum Hari Republika Srpska (RS), (bahasa Serbo-Kroasia: Dan Republike Srpske, Дан Републике Српске, atau Dan RS) diadakan pada tanggal 25 September 2016 di Republika Srpska, entitas semi-otonom Bosnia dan Herzegovina. Pada 26 November 2015, Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina menganggap hari libur tersebut melanggar konstitusi, karena dinilai diskriminatif terhadap etnis non-Serbia yang tinggal di sana. Hari RS jatuh pada 9 Januari, bertepatan dengan hari raya Ortodoks dan hari ketika Republik Serbia Bosnia didirikan pada tahun 1992. Hasilnya, 99,8% pemilih mendukung hari libur tetap dipertahankan. Latar belakangSejak deklarasi Republika Srpska (dahulu Republik Serbia di Bosnia dan Herzegovina) pada tanggal 9 Januari 1992, hari nasional selalu dirayakan pada tanggal tersebut.[1] Pada tanggal 26 November 2015, Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina memutuskan Hari Nasional RS yang diadakan pada tanggal 9 Januari inkonstitusional, karena dianggap diskriminatif terhadap etnis non-Serbia. Tanggal tersebut juga bertepatan dengan hari raya Santo Stefanus (yang juga merupakan santo pelindung RS) dalam tradisi Ortodoks, serta pendirian Republika Srpska pada tahun 1992. Pengadilan memberikan waktu enam bulan kepada RS untuk menetapkan hari libur di tanggal yang berbeda.[2] Otoritas RS bereaksi dengan menggugat keputusan Mahkamah Konstitusi BiH dan menyerukan amandemen konstitusi dalam 120 hari untuk menyingkirkan hakim-hakim yang duduk di Mahkamah, sambil menyerukan referendum untuk mengetahui apakah warga RS mendukung keputusan MK atau tidak.[3] Pimpinan oposisi RS juga bergabung dengan Presiden RS Milorad Dodik dalam pengajuan gugatan atas putusan Mahkamah Konstitusi BiH.[4][5][6] Pada 9 Januari 2016 otoritas Republika Srpska merayakan hari libur "inkonstitusional", tak peduli dengan keputusan Mahkamah. Perdana Menteri Serbia Aleksandar Vučić juga menghadiri acara tersebut.[7] Anggota parlemen RS dari etnis Kroasia juga mendukung referendum Hari RS.[8] Majelis Nasional Republika Srpska mengeluarkan resolusi tentang referendum pada 15 Juli 2016, dengan dukungan dari semua partai etnis Serbia serta boikot dari anggota parlemen etnis Bosniak. Dewan Perlindungan Kepentingan Nasional Mahkamah Konstitusi Republika Srpska di Banja Luka menyatakan keputusan itu tidak akan membahayakan "kepentingan nasional" Bosniak, sehingga tidak mungkin mereka memvetonya.[9][10][11] Dodik memastikan referendum akan digelar pada 25 September, satu pekan sebelum pemilihan kepala daerah. Hasil
TanggapanLuar negeriPerwakilan Tinggi untuk Bosnia dan Herzegovina Valentin Inzko mengecam bahwa dengan melanjutkan referendum, otoritas RS melanggar Perjanjian Dayton.[13] Sementara Rusia mendukung hasil referendum.[14] Menlu Rusia Sergey Lavrov juga mendesak masyarakat internasional untuk tidak meningkatkan ketegangan di Balkan, dan menganggap referendum tersebut tidak mengancam integritas teritorial BiH. Dalam negeriJenderal Tentara Republik Bosnia dan Herzegovina Sefer Halilović memperingatkan kemungkinan konflik jika referendum tetap diadakan. Ia berbicara seolah-olah referendum itu merupakan upaya pemisahan diri (lihat pula usulan pemisahan Republika Srpska). Komentarnya dikritik oleh diplomat Serbia, Ivica Dačić, yang mengatakan bahwa peringatan tersebut justru merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan.[15] Usai referendum, anggota Bosniak dari Kepresidenan Bosnia dan Herzegovina Bakir Izetbegović menyatakan bahwa masyarakat internasional akan bereaksi bahwa referendum adalah contoh pelanggaran Perjanjian Dayton, dan kemudian memprediksi jatuhnya Dodik, seperti halnya Saddam Hussein, Muammar Gaddafi dan Slobodan Milošević.[16] Izetbegović mengatakan bahwa "orang yang menyakiti negara akan menerima balasan dari negara".[17] Dodik berdalih bahwa referendum hanya memanfaatkan hak kebebasan berpendapat tentang hari libur nasional RS, dan putusan MK BiH yang terbaru untuk secara sah menghapuskan hari libur itu disetir oleh Partai Aksi Demokrat (SDA) dan orang-orangnya di Mahkamah Konstitusi.[18] Ketua Komisi Pelaksana Referendum, Siniša Karan, mengatakan akan mengikuti penyidikan dan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait penghinaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi BiH.[19] Dodik menyatakan bahwa dia akan mengikuti sidang jika diadakan di RS, bukannya di Sarajevo, karena dia khawatir akan keselamatannya di FBiH.[20] Menteri Keamanan Dragan Mektić menyatakan bahwa Badan Investigasi dan Perlindungan Negara (SIPA) dapat menangkap Dodik jika dia tidak mengikuti persidangan.[21] Mahkamah Konstitusi mengkritik setidaknya 76 putusan yang diabaikan oleh berbagai lembaga, organisasi, dan individu,[22] padahal putusan tersebut "mengikat secara formal". Referensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
