Protes anti-Rohingya di Banda Aceh 2023

Pada Desember 2023, mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh, Indonesia memprotes dan melakukan kerusuhan terhadap pengungsi Rohingya. Protes tersebut terjadi di Gedung Balee Meuseuraya di Banda Aceh.

Rohingya adalah minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan dari Myanmar yang dianggap sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia.^[1] Mereka dianggap sebagai teroris oleh junta Myanmar dan melarikan diri ke negara lain, seperti Bangladesh, untuk menghindari kekerasan.^[1] Di Indonesia, pengungsi Rohingya telah tiba sejak 2015 menurut Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), dengan lebih dari 1100 orang tiba pada November dan Desember 2023.^[2] Sebagian besar dari mereka sangat teraniaya di Myanmar dan melarikan diri melalui perjalanan laut, mencapai Malaysia dan Indonesia.^[2] Lebih dari 800 orang tiba kembali di Indonesia menyebabkan penolakan masyarakat Aceh untuk menerima mereka karena kurangnya pemerintahan.^[3] Pada 11 Desember, Gibran Rakabuming Raka berkomentar bahwa kedatangan pengungsi Rohingya adalah ilegal dan mengajak pemerintah untuk fokus pada kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu.^[4]

Pada 13 Desember, Retno Marsudi menyatakan bahwa pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh adalah korban perdagangan manusia dan penyelundupan orang.^[5] Pengungsi Rohingya terus menerima penolakan anti-pengungsi melalui kampanye disinformasi oleh akun palsu yang mengatasnamakan PBB.^[6] KRI Bontang (907) yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut berulang kali mendorong keluar kapal-kapal yang membawa pengungsi Rohingya dengan alasan perdagangan manusia.^[7] Pada 26 Desember, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus memperhatikan kepentingan rakyat yang masih hidup di bawah kesejahteraan daripada pengungsi Rohingya.^[8]

Pada 27 Desember 2023, ratusan mahasiswa dari beberapa universitas di Aceh, seperti Universitas Al-Washliyah, Universitas Abulyatama, Universitas Bina Bangsa Getsempena, dan Universitas Muhammadiyah Aceh, datang ke Gedung Balee Meuseraya di Banda Aceh, mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara.^[9][10] Mereka menuntut untuk bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan menyuarakan aksi penolakan terhadap Rohingya, menyebabkan perempuan dan anak-anak menangis.^[9] Para mahasiswa kemudian berlari ke beberapa pengungsi yang sedang melakukan salat dan menyebabkan keributan yang membuat beberapa pengungsi memohon, dan mereka kemudian ditahan oleh petugas untuk mencegah keributan lebih lanjut.^[9][11] Namun, mereka berlari kembali ke dalam gedung dan mulai menendang barang-barang milik pengungsi, serta melemparkan botol air mineral ke arah mereka yang menyebabkan mereka duduk di lantai dan menangis ketakutan.^[12][13] Para mahasiswa juga membakar ban dan bentrok dengan polisi sambil meneriakkan untuk mengusir dan menolak Rohingya di Aceh.^[12] Para pengungsi kemudian dipimpin keluar membawa barang-barang mereka dalam karung plastik dan dibawa ke truk dengan bantuan petugas kepolisian.^[12] Mereka dipindahkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.^[9] Setelah memindahkan para pengungsi, para mahasiswa menari dan merayakan aksi mereka di depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang direkam dan diunggah ke media sosial pada 28 Desember.^[14]

UNHCR menyatakan bahwa penyebab protes tersebut adalah hasil dari kampanye daring terkoordinasi yang berisi misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian terhadap pengungsi.^[15] Mereka mendesak masyarakat untuk memeriksa ulang semua informasi tentang pengungsi Rohingya yang tersedia secara daring karena banyak yang salah atau terdistorsi, dengan gambar yang dibuat oleh kecerdasan buatan, dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui akun bot.^[15] Della Masrida, seorang mahasiswa dari Universitas Abulyatama, mengatakan bahwa protes tersebut disebabkan karena Rohingya datang tanpa diundang ke Indonesia dan bertindak seolah-olah ini adalah negara mereka.^[16]

Pemimpin protes, Teuku Wariza Aris Munandar, yang merupakan mahasiswa Universitas Al-Washliyah, mengatakan bahwa dia hanya menuntut deportasi Rohingya.^[16] Pada 28 Desember 2023, terungkap bahwa Wariza berafiliasi dengan Partai Gerindra melalui Barisan Muda Hadi Surya yang kemudian dia nyatakan bahwa protes tersebut tidak ada hubungannya dengan itu.^[17] Munandar juga terungkap sebagai mantan narapidana narkoba yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada September 2022 karena mengonsumsi metamfetamina, dan menambahkan bahwa dia telah dibebaskan secara legal.^[18]

Wariza diduga dibayar 100 hingga 200 juta rupiah untuk memimpin protes tersebut.^[19]

Banyak pengguna media sosial mendukung protes anti-Rohingya tersebut.^[20] Namun UNHCR mengecam tindakan tersebut dan menyatakan bahwa protes tersebut merupakan salah satu hasil dari kampanye, misinformasi dan disinformasi, serta ujaran kebencian untuk menyerang pengungsi Rohingya.^[21] Mereka juga mendesak pemerintah Aceh dan penegak hukum untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka yang menangani masalah tersebut.^[21]

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyalahkan lonjakan perdagangan manusia atas kedatangan pengungsi Rohingya.^[22] Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, tetap diam mengenai insiden tersebut.^[23] Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Parulian Sihombing, mengecam protes tersebut dan meminta pemerintah serta lembaga terkait untuk menjamin nasib pengungsi Rohingya.^[24] Mahfud MD menanggapi dengan mengatakan bahwa selama gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004, Aceh telah menerima bantuan dari seluruh dunia sebagai pengungsi dan mempertanyakan mengapa para mahasiswa sekarang menolak untuk membantu Rohingya.^[25]

Direktur eksekutif Pusat Studi ASEAN Universitas Gadjah Mada, Dafri Agussalim, mengatakan bahwa tidak perlu bagi mahasiswa untuk terlibat secara fisik.^[26] Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Sasmito, menyesalkan protes tersebut karena trauma yang ditimbulkan kepada para pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak akibat penggunaan tindakan kekerasan.^[27] Tindakan ini juga mengakibatkan kecaman dari masyarakat sipil, termasuk dari KontraS^[27] dan 11 organisasi perempuan.^[28] Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mendesak presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan krisis pengungsi.^[29]

Salah satu pengungsi, Rohimatun, mengatakan bahwa protes tersebut membuatnya ketakutan setengah mati dan menyebabkan anak-anaknya terkena demam.^[27] Pengungsi lain, Muhammad Syakhi, mengatakan bahwa dia melarikan diri dari Bangladesh ke Aceh karena berita bahwa masyarakatnya ramah, yang ternyata tidak demikian.^[27] Muhammad Ridwan mengatakan bahwa akan lebih baik tinggal di Indonesia daripada kembali ke Bangladesh.^[30]

Insiden tersebut juga mendapat liputan dari beberapa media internasional, seperti Al Jazeera, Euronews, Reuters, dan DW News.^[31] Jurnalis Palestina Hebh Jamal berkomentar tentang insiden tersebut melalui Cerita Instagram-nya dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki sifat munafik karena melakukan protes untuk kemerdekaan Palestina tetapi memperlakukan pengungsi dengan kebencian yang sama seperti Israel.^[32] Dia juga menambahkan bahwa Palestina tidak membutuhkan dukungan dari warga Indonesia yang tidak mendukung pembebasan dan kelangsungan hidup pengungsi, dan kemudian menyebut warga negara Indonesia sebagai munafik.^[32] Radar Banjarmasin menyebut mahasiswa yang melakukan protes sebagai "neo-fasis".^[33]

Pada 28 Desember 2023, Mahfud MD memindahkan 137 pengungsi Rohingya dari Gedung Meuseraya Aceh ke Gedung Palang Merah Indonesia dan Yayasan Aceh, dengan bantuan Jusuf Kalla.^[34] Dia juga mengerahkan personel kepolisian untuk menjaga keamanan pengungsi Rohingya.^[34] Pada 29 Desember, para mahasiswa mengembalikan para pengungsi ke Gedung Meuseuraya Aceh karena Kementerian Hukum dan HAM tidak menyediakan fasilitas yang memadai.^[35] Koordinator protes, Teuku Wariza, meminta maaf dan menyatakan bahwa aksi tersebut disusupi oleh provokator. Dia juga menyatakan bahwa niat awalnya adalah untuk mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menyelesaikan krisis pengungsi.^[36]