Prefektur, Tiongkok

Prefektur, secara resmi merupakan divisi tingkat prefektur yang dalam konteks Tiongkok digunakan untuk merujuk pada beberapa pembagian administratif yang tidak terkait baik pada masa Tiongkok kuno maupun modern. Terdapat 334 divisi tingkat prefektur di Tiongkok saat ini, terdiri dari 7 prefektur, 293 kota setingkat prefektur, 30 prefektur otonom dan 3 liga. Selain divisi tingkat provinsi, divisi tingkat prefektur tidak disebutkan dalam konstitusi Tiongkok.

Prefektur merupakan subdivisi administratif divisi tingkat provinsi.

Komisi administratif (Hanzi: 行政公署; Pinyin: xíngzhèng gōngshǔ) adalah kantor cabang administratif dari departemen kementerian nasional (Hanzi: 司级) yang diutus oleh pemerintah tingkat atas provinsi. Pemimpin pemerintahan prefektur dinamakan "komisaris administrasi prefektur" (Hanzi: 行政公署专员; Pinyin: xíngzhèng gōngshǔ zhūanyūan) yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi. Alih-alih bertugas menjadi Kongres Rakyat provinsi setempat, komisi kerja prefektur yang dibentuk dari komite tetap Kongres Rakyat provinsi dikirim untuk mengawasi pemerintah prefektur, tetapi tidak dapat memilih atau memberhentikan pemerintah prefektur.^[1] Komisi kerja prefektur bentukan komite tetap Kongres Rakyat provinsi tersebut merupakan bagian dari komite prefektur Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (KPPRT). Hal ini berarti bahwa komite kerja prefektur merupakan cabang dari komite provinsi KPPRT, bukan wujud dalam arti dari rakyat atau masyarakat umum yang sebenarnya. Demikian juga halnya dengan komite provinsi KPPRT, yang merupakan bagian resmi dari KPPRT nasional.

Istilah "prefektur" dikembangkan dari "sirkuit", sebuah divisi administratif yang posisinya berada di antara provinsi dan county pada masa Dinasti Qing. Pada tahun 1928, pemerintah Republik Tiongkok menghapus sirkuit dan provinsi yg dikendalikan county secara langsung. Namun, penghapusan ini tidak layak karena banyak provinsi yang memiliki ratusan county. Sehingga pada 1932, provinsi dibagi menjadi beberapa prefektur dan kantor administrasi regional juga mulai didirikan.

Beberapa dekade lalu, prefektur adalah jenis pembagian administratif yang paling umum di Tiongkok. Sekarang sebagian besar prefektur telah dikonversi menjadi kota setingkat prefektur dan trennya masih terus akan berlanjut. Saat ini hanya ada 7 prefektur yang tersisa di Tiongkok.

Kota setingkat prefektur (地级市 pinyin: dìjíshì) adalah kota yang diberi status prefektur dan hak untuk memerintah county yang ada di sekitarnya. Dalam praktiknya, kota-kota setingkat prefektur terlalu luas sehingga akhirnya sama seperti prefektur biasa lainnya dan kata "kota" tidak sama pengertiannya dengan arti kota pada umumnya karena kota setingkat prefektur di Tiongkok memiliki wilayah perdesaan dan lahan pertanian yang luas.

Saat ini, kota setingkat prefektur merupakan jenis divisi tingkat prefektur yang paling umum di Tiongkok.

Zona pengembangan (开发区; kāifāqū) merupakan divisi tingkat prefektur yang bersifat sementara. Chongqing adalah zona pengembangan sebelum menjadi munisipalitas dan dua zona pengembangan didirikan di Chongqing setelah berstatus munisipalitas. Dua zona pengembangan sementara berikut ini sekarang sudah tidak ada lagi:

• Zona Pengembangan Migrasi Qianjiang - sebelumnya bernama Prefektur Qianjiang
• Zona Pengembangan Migrasi Wanxian - sebelumnya bernama Kota Wanxian (tingkat Prefektur)

Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok tidak mencantumkan divisi tingkat prefektur apa pun jenisnya, kecuali untuk prefektur otonom. Prefektur dan liga sama sekali tidak disebutkan, sedangkan provinsi secara eksplisit dinyatakan akan dibagi langsung menjadi county.

Konstitusi juga tidak secara eksplisit mendukung keberadaan kota setingkat prefektur, tetapi disebutkan bahwa "kota yang relatif besar" (较大的市) dibagi menjadi county dan distrik. Namun, hanya ada 49 kota setingkat prefektur yang telah ditetapkan sebagai "kota yang relatif besar". Akibatnya, sebagian besar kota setingkat prefektur tidak memiliki landasan konstitusional untuk mengelola county dan distrik.

Konversi besar-besaran prefektur dijadikan kota setingkat prefektur telah menghasilkan fenomena "kota dalam kota" dan "kota setingkat prefektur yang mengandung kota setingkat county", karena tidak ada dasar hukum untuk hal ini bahkan untuk 49 "kota yang relatif besar" tersebut. Dengan demikian, kota setingkat county secara teknis tidak dikendalikan oleh kota setingkat prefektur, tetapi "dikendalikan atas nama" (代管) provinsi oleh kota setingkat prefektur, meskipun dalam praktiknya kota setingkat county memang dikendalikan oleh kota setingkat prefektur.