Penyerahan kembali Taiwan
Pada 25 Oktober 1945, Jepang menyerahkan Taiwan dan Penghu kepada Republik Tiongkok, sebagai akibat dari Perang Dunia II. Peristiwa ini menandai berakhirnya pemerintahan Jepang dan dimulainya Taiwan era pascaperang. Peristiwa ini disebut oleh Republik Tiongkok sebagai penyerahan kembali Taiwan (臺灣光復).[1][2][3][4] Pemerintah Republik Tiongkok memandang hal ini sebagai pemulihan pemerintahan Tiongkok atas Taiwan, setelah diserahkan kepada Jepang pada tahun 1895 akibat kekalahan Dinasti Qing dalam Perang Tiongkok-Jepang Pertama. Oleh karena itu, peristiwa itu dinamakan "penyerahan kembali",[2] suatu gagasan yang telah menjadi kontroversial sejak demokratisasi Taiwan pada tahun 1990-an. Tanggal serah terima ini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Penyerahan Kembali, yang dulunya merupakan salah satu hari libur nasional di Taiwan dari tahun 1946 hingga 2000. Pada 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan penyerahan diri setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II. Pada 2 September, Douglas MacArthur, Panglima Tertinggi Sekutu, mengeluarkan Perintah Umum No. 1, yang memerintahkan pasukan Jepang di berbagai lokasi untuk menyerah kepada Sekutu. Perintah tersebut menetapkan bahwa pasukan Jepang di Taiwan harus menyerah kepada pemimpin Tiongkok, Chiang Kai-shek. Chiang mendelegasikan He Yingqin sebagai wakilnya yang berkuasa penuh untuk proses penyerahan, yang selanjutnya menunjuk Chen Yi untuk mengawasi penyerahan di Taiwan. Gubernur Jenderal Taiwan dan Komandan Tentara Wilayah ke-10 Jepang, Rikichi Andō, atas nama Jepang, menyerah kepada Chen Yi di Balai Umum Taipei pada 25 Oktober, menandatangani dokumen untuk meresmikan pengalihan tersebut.[5][6] Latar belakangDinasti Qing Tiongkok menyerahkan Taiwan kepada Jepang pada tahun 1895 setelah kekalahannya dalam Perang Tiongkok-Jepang Pertama. Revolusi 1911 mengakibatkan jatuhnya Dinasti Qing dan berdirinya Republik Tiongkok.[7] Agresi Jepang meningkat menjadi konflik berskala penuh setelah Insiden Jembatan Marco Polo pada tahun 1937, yang menyeret Republik Tiongkok ke dalam Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Setelah serangan terhadap Pearl Harbor pada tahun 1941, Republik Tiongkok secara resmi bergabung dengan Sekutu dalam Perang Dunia II.[8] Republik Tiongkok berupaya memperoleh persetujuan Sekutu agar Jepang melepaskan Taiwan, yang saat itu disebut Formosa, dan mengembalikan kedaulatannya kepada Tiongkok setelah perang. Niat ini tercantum dalam Deklarasi Kairo dan ditegaskan kembali dalam Deklarasi Potsdam, yang menyerukan pemenuhan persyaratan ini.[9][7]
Lihat pula
Referensi
|