Seorang atau beberapa pejabat tinggi (terutama kepala negara dan/atau kepala pemerintahan) dapat dikenakan pendakwaan (bahasa Inggris: impeachment), yang juga disebut pengithaman[1] atau pencemaan[2] oleh lembaga legislatif tertentu ketika pejabat tersebut diduga melakukan pelanggaran tertentu sesuai undang-undang setempat.[3][4] Pendakwaan kepada seorang kepala negara, kepala pemerintahan, atau kepala negara bagian dalam suatu negara berdaulat umumnya dianggap berbeda dengan proses peradilan umum karena melalui proses yang unik yang melibatkan berbagai unsur politik dan hukum.[5][6][7]
Pejabat terkait yang menerima pendakwaan umumnya tidak serta-merta diberhentikan dari jabatannya, tetapi masih harus melewati tahapan sidang pembuktian (bahasa Inggris: impeachment trial), baik untuk membuktikan maupun menyetujui pendakwaan tersebut. Proses sidang pembuktian dilakukan oleh lembaga legislatif tertentu atau badan peradilan yang dibentuk melalui hukum menurut undang-undang setempat.
Pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran melalui sidang tersebut hampir pasti akan dikenai pemakzulan atau pelengseran (bahasa Inggris: removal), yaitu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya tersebut.
Proses pendakwaan dan pemakzulan tercatat dalam konstitusi di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Filipina, dan Republik Irlandia. Di Indonesia, syarat besar pemakzulan serta tata cara pendakwaan dan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dimuat dalam UUD 1945 Pasal 7A dan 7B.
Lihat pula
Rujukan
- ^ ""Impeachment" Pengithaman". rubrikbahasa.wordpress.com. Diakses tanggal 11-1-2024.
- ^ "Cema dan Saman". rubrikbahasa.wordpress.com. Diakses tanggal 11-1-2024.
- ^ "impeachment | Definition, Process, History, & Facts". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-15.
- ^ Landau, Sidney; Brantley, Sheila; Davis, Samuel; Koenigsberg, Ruth, ed. (1997). Funk & Wagnall's Standard Desk Dictionary (dalam bahasa English). 1 (edisi ke-1996). United States: Harper & Row, Publishers, Inc. hlm. 322. ISBN 978-0-308-10353-5.
1. To charge (a high public official) before a legally constituted tribunal with crime or misdemeanor in office. 2. To bring discredit upon the honesty or validity of.
- ^ Michael J. Gerhardt. "Impeachment is the law. Saying 'political process' only helps Trump's narrative". Washington Post.
while it's true that politics are bound up in how impeachment plays out, it's a myth that impeachment is just political. Rather, it's the principal legal remedy that the Constitution expressly specifies to hold presidents accountable
- ^ Michael J. Gerhardt (2019). The Federal Impeachment Process: A Constitutional and Historical Analysis (edisi ke-3d). University of Chicago Press. hlm. 106–07. ISBN 9780226554976.
The ratification debates support the conclusion that 'other high Crimes and Misdemeanors' were not limited to indictable offenses but rather included great offenses against the federal government. ... Justices James Wilson and Joseph Story expressed agreement with Hamilton's understanding of impeachment as a political proceeding and impeachable offenses as political crimes.
- ^ Gerhardt, Michael (2018). Impeachment: What Everyone Needs to Know. New York, N.Y.: Oxford University Press. hlm. 20. ISBN 978-0190903657. LCCN 2018013560.
Impeachment has elements of both legal and political proceedings. As a result, it is a unique process.
Pranala luar
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
