Pemerintah Prancis
Pemerintah Prancis (French: Gouvernement français, pelafalan [ɡuvɛʁnəmɑ̃ fʁɑ̃sɛ]) dengan nama resmi Pemerintah Republik Prancis, adalah pelaksana kewenangan eksekutif di Prancis. Pemerintah Prancis terdiri dari Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan di Prancis, para menteri senior dan menteri junior. Dewan Menteri yang merupakan organ eksekutif utama pemerintah dibentuk berdasarkan Konstitusi tahun 1958. Anggota Dewan Menteri bertemu seminggu sekali di Istana Élysée. Pertemuan Dewan Menteri dipimpin oleh Presiden Prancis selaku kepala negara, meskipun ia bukan anggota dari pemerintah. Para Menteri Senior dikenal sebagai Menteri Negara (Ministres d'État) diikuti dengan para menteri (Ministres), menteri delegasi (ministres délégués), sedangkan para menteri junior dikenal sebagai Sekretaris Negara (Secrétaires d'État). Semua anggota pemerintahan diangkat oleh Presiden atas rekomendasi Perdana Menteri, yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional, majelis rendah dari Parlemen Prancis. StrukturSemua anggota Pemerintah Prancis diangkat oleh Presiden Prancis atas usul dari Perdana Menteri Prancis[1]. Para anggota pemerintahan diurutkan berdasarkan tingkat jabatan yang dibentuk pada saat terbentuknya pemerintahan. Sehingga berdasarkan hirarki, Perdana Menteri Prancis adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden. Sementara presiden secara konstitusional bebas untuk menunjuk siapapun untuk menjadi perdana menteri, meskipun dalam pelaksanaannya harus ada pencalonan seorang kandidat yang mencerminkan keinginan mayoritas Majelis Nasional, karena pemerintah bergantung pada kepercayaan Parlemen Prancis[2]. Setelah dicalonkan untuk memimpin pemerintahan, calon perdana menteri harus mengusulkan daftar menteri-menteri kepada presiden. Presiden berhak menyetujui atau menolak usulan tersebut. Berdasarkan urutan, hirarki menteri-menteri dalam pemerintahan di Prancis terbagi menjadi tiga:
Daftar Referensi
|