Minarkisme

Bagian dari seri Politik
Bentuk dasar dari pemerintahan
Struktur kekuatan Konfederasi Federasi Hegemoni Kerajaan Negara kesatuan
Sumber kekuatan Demokrasi Langsung Perwakilan Semi lainnya Kerajaan Mutlak Konstitusi Oligarki Aristokrasi Junta militer Kleptokrasi Plutokrasi Stratokrasi Timokrasi Otokrasi Otoritarianisme Despotisme Diktatur (Kediktatoran) Totalitarianisme Republik Parlementer Presidensial Semi presidensial Lainnya Anarki Anokrasi Khilafah Kritarsi Meritokrasi Oklokrasi Partikrasi Sosialis Teokrasi Tirani
Portal Politik
l b s

Minarkisme (atau statisme minimal) adalah filsafat politik dan salah satu bentuk libertarianisme. Definisinya bermacam-macam. Dalam makna sempit, minarkisme percaya bahwa negara harus berdiri (berbeda dengan anarki) dan satu-satunya tugas negara adalah melindungi warganya dari agresi, pencurian, pelanggaran kontrak, dan penipuan, dan lembaga pemerintahan yang resmi adalah militer, kepolisian, dan pengadilan. Dalam makna luas, minarkisme percaya bahwa negara memiliki fungsi eksekutif dan legislatif, dan lembaga pemerintahan yang resmi juga mencakup pemadam kebakaran dan penjara.^[1][2][3] Negara minarkis biasanya disebut negara penjaga malam.

Kaum minarkis berpendapat bahwa negara tidak berhak menggunakan kekuasaan tunggalnya untuk mencampuri transaksi bebas antarwarganya dan menganggap satu-satunya tugas negara adalah melindungi kontrak antara individu dan kepemilikan swasta melalui sistem pengadilan dan penegakan hukum. Kaum minarkis umumnya meyakini kesejahteraan ekonomi dapat dicapai dengan pendekatan ekonomi laissez-faire.

Sebagian minarkis percaya bahwa negara harus terbentuk.^[4] Alasannya adalah badan pertahanan dan pengadilan swasta cenderung bias dan lebih mengutamakan kepentingan klien berduit.^[5] Dalam Anarchy, State, and Utopia, Robert Nozick menulis bahwa negara penjaga malam menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan terbentuknya sistem politik apapun yang menghormati hak asasi setiap manusia.^[6]

Ayn Rand dikenal sebagai penentang sistem perpajakan yang pernah menyatakan bahwa penghapusan pajak dalam masyarakat harus dilakukan secara bertahap.^[7]

Kaum anarko-kapitalis umumnya berpendapat bahwa pemerintah (negara) pada dasarnya melanggar prinsip non-agresi karena pemerintah menerapkan paksaan terhadap orang-orang yang tidak mencuri kepemilikan swasta, merusak kepemilikan swasta, menyerang siapapun, atau melakukan penipuan.^[8][9]

Murray Rothbard mengatakan bahwa semua layanan pemerintah, termasuk pertahanan, tidak efisien karena tidak memiliki mekanisme harga berbasis pasar yang diatur oleh keputusan sukarela kekuatan beli konsumen yang memenuhi kebutuhan paling utamanya dan investor yang mencari perusahaan-perusahaan paling menguntungkan.^[10] Monopoli negara terhadap penggunaan paksaan adalah pelanggaran hak alamiah.^[10] Ia menulis, "Fungsi pertahanan merupakan fungsi yang benar-benar didambakan oleh negara.^[10] Pertahanan penting bagi eksistensi negara, karena dengan monopoli paksaanlah negara dapat memajaki rakyatnya. Bila rakyat dibolehkan mendirikan pengadilan dan militer swasta, rakyat mampu mempertahankan dirinya dari tindakan-tindakan pemerintah dan individu yang invasif."^[10] Dalam buku Power and Market, ia menulis bahwa negara minarkis yang wilayahnya besar tidak jauh berbeda dengan pemerintahan monopoli dunia yang minarkis dan bersatu.^[11] Rothbard menambahkan bahwa pemerintahan bisa saja tidak didirikan, karena kaum aristokrat zaman dulu membutuhkan ratusan tahun untuk menciptakan sebuah negara dalam keadaan anarki.^[12] Ia juga berpendapat bahwa jika negara minimal memungkinkan rakyat bebas memisahkan dirinya dari wilayah yang ada dan bergabung dengan wilayah lain, negara tersebut tidak bisa digolongkan sebagai negara.^[13]

Linda & Morris Tannehill berpendapat bahwa monopoli kekuatan koersif tidak bisa muncul dalam pasar bebas dan warga tidak dapat meninggalkan pemerintahnya untuk mencari perlindungan dan pertahanan yang lebih kuat.^[14]