|
Lahan Mahkota
Lahan Mahkota (bahasa Inggris: Crown Estate) adalah kumpulan lahan dan kepemilikan di Britania Raya yang dipegang penguasa Inggris sebagai kepemilikan tunggal, menandainya sebagai "lahan publik Penguasa", yang menjadikannya properti pemerintah sekaligus bagian dari lahan pribadi penguasa.[1][2][3][4] Akibat dari aransemen ini, penguasa tak terlihat dengan kepengurusan atau pengawasan lahan tersebut, hanya memegang kontrol yang sangat terbatas dari urusan tersebut.[5] Selain itu, portofolio ekstensif dari lahan tersebut diurus oleh sebuah badan publik terinkorporasi dan semi-independen yang dikepalai oleh para Komisioner Lahan Mahkota, yang memegang "kekuasaan dan kepemilikan" lahan, meskipun mereka bukanlah "pemilik dalam hak mereka sendiri".[1] Pendapatannya berasal dari pewarisan yang diperoleh dari penguasa atas ijin Pemerintahan Yang Mulia dan kemudian diproses langsung ke Perbendaharaan Yang Mulia agar bermanfaat bagi negara Inggris.[1][6][7] Lahan Mahkota resmi tercatat pada Parlemen Britania Raya, dimana lahan tersebut secara sah dimandatkan untuk dibuatkan laporan tahunan kepada penguasa, sebuah salinan diserahkan ke Dewan Bangsawan.[5][8] Lahan Mahkota adalah salah satu manajer properti terbesar di Britania Raya, yang memiliki nilai sebesar £12 miliar,[9] dengan properti perkotaan senilai £9.1 miliar[10] mewakili mayoritas lahan menurut nilai. Lahan tersebut meliputi sejumlah besar properti di pusat London, selain juga meliputi lahan pertanian dan kehutanan seluas 792.000 ha (1.960.000 ekar), lebih dari setengah wilayah dari Inggris, dan meliputi berbagai kepemilikan dan hak tradisional lainnya, termasuk Ascot Racecourse dan Windsor Great Park.[11] Wilayah yang mengandung emas dan perak di Inggris, yang secara kolektif disebut sebagai "Pertambangan Kerajaan" (bahasa Inggris: Mines Royal), diurus oleh Lahan Mahkota dan diserahkan kepada para operator pertambangan.[12][13] Dulunya, properti-properti Lahan Mahkota diurus oleh penguasa yang memerintah untuk membantu pendanaan usaha-usaha dari pemerintahan negara. Namun, pada 1760, George III menyerahkan kontrol atas pendapatan Lahan kepada perbendaharaan,[4] kemudian menarik dirinya dari pertanggungjawaban untuk membayar biaya pelayanan sipil, biaya pertahanan, utang nasional, dan utang pribadinya sendiri. Selain itu, ia meraih pemberian tahunan yang dikenal sebagai the Civil list. Menurut tradisi, setiap penguasa berikutnya sepakat terhadap aransemen tersebut atas kenaikan tahtanya. Namun, dari 1 April 2012, menurut Undang-Undang Pemberian Penguasa Berdaulat 2011 (SSG), Civil List ditiadakan dan penguasa sebagai gantinya disediakan dengan sumber pendapatan stabil terindeks dari persentase pendapatan bersih tahunan Lahan Mahkota (sekarang meliputi 15%). Hal ini bertujuan untuk menyediakan solusi jangka panjang dan menghilangkan masalah politik sensitif dari Parlemen yang mendebatkan perijinan Civil List setiap sepuluh tahun. Kemudian, Undang-Undang Pemberian Penguasa Berdaulat membolehkan seluruh penguasa masa mendatang untuk memberikan tujuan-tujuan pemerintahan mereka menurut Order in Council.[2] UU tersebut tak hanya memberikan perubahan hukum pada soal kepemilikan lahan, tetapi juga pemberian penguasa dijadikan sebagai pemberian oleh Parlemen. Catatan
Referensi
Pranala luar
|
||||||||||||||