Konstitusi Yunani

Undang-Undang Dasar Yunani
Lambang Yunani
Ikhtisar
Judul asli	Σύνταγμα της Ελλάδος (1975, 1986) Σύνταγμα της Ελλάδας (2001, 2008, 2019)
Yurisdiksi	Yunani
Penyusunan	1974
Ratifikasi	9 Juni 1975
Tanggal berlaku	11 Juni 1975
Sistem	Republik kesatuan parlementer konstitusional
Struktur pemerintahan
Cabang	3
Kepala negara	Presiden[a]
Lembaga legislatif	Unikameral (Parlemen Yunani)
Lembaga eksekutif	Presiden Perdana Menteri Pemerintah Yunani
Lembaga kehakiman	Mahkamah Perdata dan Pidana Mahkamah Audit Mahkamah Administrasi Mahkamah Khusus
Federalisme	Kesatuan
Kolese elektoral	Tidak
Pembatasan amendemen	11
Sejarah
Amendemen	4
Amendemen terakhir	25 November 2019 (dipublikasikan tanggal 24 Desember 2019)
Penetap	Parlemen Yunani
Perumus	Parlemen Yunani
Menggantikan	Undang-Undang Dasar 1952
Naskah lengkap
Constitution of Greece di Wikisource

Yunani
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Yunani
Undang-Undang Dasar Sejarah Undang-Undang Dasar Hak asasi manusia
Eksekutif Kepala negara Presiden (daftar): Katerina Sakellaropoulou Departemen Kepresidenan Pemerintah Perdana Menteri (daftar): Kyriakos Mitsotakis Kabinet: Kyr. Mitsotakis
Legislatif Ketua: Konstantinos Tasoulas Presidium Konferensi Presiden Komite Parlemen Daerah pemilihan Pembagian
Yudikatif Mahkamah Agung Mahkamah Khusus Mahkamah Perdata dan Pidana Mahkamah Administrasi Mahkamah Audit
Pembagian administratif Daerah administratif Munisipalitas
Pemilihan umum Partai politik Pemilihan umum terakhir: Parlemen: 2015 (September) 2019 2023 Daerah: 2014 2019 2023 Eropa: 2009 2014 2019 Referendum: 1973 1974 2015
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri Luar Negeri: Nikos Dendias Daftar perwakilan diplomatik Yunani Daftar perwakilan diplomatik di Yunani KYSEA Hubungan Internasional Paspor Persyaratan visa Politik di Uni Eropa
Negara lainnya Atlas
l b s

Undang-Undang Dasar Yunani (bahasa Yunani: Σύνταγμα της Ελλάδας, translit. Syntagma tis Elladas) disusun oleh Parlemen Yunani pada tahun 1974,^[1][2] setelah jatuhnya Junta Militer Yunani dan dimulainya Republik Yunani Ketiga. Undang-Undang Dasar Yunani mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1975 (disahkan dua hari sebelumnya) dan telah diamendemen pada tahun 1986, 2001, 2008, dan 2019.

Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani berawal dari Perang Kemerdekaan Yunani (1821–1832), yaitu saat tiga Undang-Undang Dasar Yunani pertama disahkan oleh Majelis Nasional Yunani. Lapangan Syntagma (Plateia Syntagmatos) di Athena dinamakan menurut Undang-Undang Dasar pertama yang disahkan di negara Yunani modern.

Undang-Undang Dasar Yunani terdiri dari 120 pasal dan terbagi ke dalam empat bagian:

• Bagian pertama (pasal 1-3), Ketentuan Dasar, menetapkan Yunani sebagai republik parlementer presidensial dan menegaskan pengakuan Gereja Ortodoks di Yunani.
• Bagian kedua (Hak-Hak Individu dan Sosial, pasal 4-25), menyangkut hak-hak individu dan hak-hak sosial yang perlindungannya diperkuat setelah amendemen tahun 2001. Ketentuan baru mengatur hal-hal seperti perlindungan data pribadi dan kompetensi independen otoritas-otoritas tertentu.
• Bagian Ketiga (Susunan dan Fungsi Negara, pasal 26-105) menguraikan tentang susunan organisasi dan fungsi Negara. Pasal 28 secara resmi mengintegrasikan hukum internasional dan perjanjian internasional ke dalam hukum Yunani.
• Bagian keempat (Ketentuan Khusus, Penutup, dan Peralihan, pasal 106-120) terdiri dari ketentuan khusus, penutup, dan peralihan.

Undang-Undang Dasar Yunani telah diamendemen sebanyak empat kali: tahun 1986, 2001, 2008, dan 2019.

Parlemen berhak mengubah atau mengamendemen Undang-Undang Dasar, kecuali pasal-pasal yang berhubungan dengan "Bentuk Negara" (pembentukan sistem presidensial, republik parlementer) dan pasal-pasal yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan yang tidak dapat diubah. Amendemen Undang-Undang Dasar diusulkan oleh mosi setidaknya seperenam anggota parlemen dan disetujui oleh mayoritas tiga perlima anggota parlemen, dinyatakan dua kali dalam dua pemungutan suara terpisah setidaknya berjarak satu bulan. Dalam hal tersebut, urusan amendemen dialihkan ke Parlemen periode berikutnya, yaitu setelah pemilihan umum legislatif berikutnya. Parlemen kemudian dapat mengesahkan amendemen tersebut dengan mayoritas 50% ditambah satu. Jika mosi awal untuk amendemen hanya mencapai 50% ditambah satu, maka diperlukan tiga perlima dari Parlemen yang baru.

Dalam sejarah modern Yunani, Undang-Undang Dasar Yunani 1974 merupakan yang terakhir dari serangkaian undang-undang dasar yang disahkan secara demokratis (dengan pengecualian Undang-Undang Dasar 1968 dan 1973 yang diberlakukan pada masa kediktatoran). Undang-Undang Dasar pertama disahkan pada tahun 1822.^[3]

• Eleftheriadis, Pavlos (Maret 2005). "Constitutional Reform and the Rule of Law in Greece". West European Politics. 28 (2): 317–334. doi:10.1080/01402380500059777. 

• (dalam bahasa Yunani) Teks resmi Konstitusi Yunani per tanggal 24 Desember 2019, sumber: Parlemen Yunani.
• Teks terjemahan resmi Konstitusi Yunani dalam bahasa Inggris per tanggal 27 Mei 2008, sumber: Parlemen Yunani.