Konstitusi Afganistan

Konstitusi Afganistan adalah hukum tertinggi negara Afganistan, yang berfungsi sebagai kerangka hukum antara Pemerintah Afghanistan dan warga Afghanistan.[1][2][3] Meskipun Afganistan (Kekaisaran Afganistan) dijadikan negara pada tahun 1747 oleh Ahmad Shah Durrani,[4] awal Konstitusi Afganistan itu ditulis pada masa pemerintahan Amir Abdur Rahman Khan pada tahun 1890-an diikuti oleh versi 1923.[5][6] Mulai Konstitusi Afganistan tahun 1964 mengubah Afganistan menjadi demokrasi modern.[7]

Konstitusi Afganistan saat ini disetujui oleh konsensus pada bulan januari 2004 setelah loya jirga 2003.[3] Konstitusi terdiri dari 162 pasal dan resmi ditandatangani oleh Hamid Karzai pada tanggal 26 Januari 2004.[1][2] Konstitusi ini merupakan pengembangan dari Komisi Konstitusi Afganistan yang diamanatkan oleh Perjanjian Bonn. Konstitusi mengatur Presiden dan Majelis Nasional terpilih. Pemerintahan transisi dari presiden interim Hamid Karzai diberlakukan setelah bulan Juni pada loya jirga 2002. Pemilihan Presiden pertama setelah konstitusi baru itu berlaku, berlangsung pada bulan Oktober 2004, dan Karzai terpilih untuk masa jabatan lima tahun. Pemilihan Umum Pertama untuk Majelis Nasional ditunda sampai September 2005.

Syarat Presiden

Pasal 62 dari undang-undang Afganistan dari tahun 2004 menyatakan bahwa seorang calon untuk jabatan Presiden:[8]

  • seorang warga Afganistan beragama Islam, yang lahir dari orang tua Afganistan;
  • tidak menjadi warga negara lain;
  • setidaknya berumur empat puluh tahun ketika mengajukan diri
  • tidak pernah dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan, tindak pidana atau kehilangan hak-hak sipil oleh pengadilan;
  • tidak pernah menjabat lebih dari dua periode sebagai Presiden.

Lembaga Legislatif

Majelis Nasional Afganistan terdiri dari dua dewan perwakilan: Wolesi Jirga (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Meshrano Jirga (Majelis Tinggi).

Wolesi Jirga, adalah dewan perwakilan yang lebih kuat, terdiri dari maksimal 250 delegasi yang dipilih secara langsung melalui sistem single non transferable vote (SNTV). Anggotanya dipilih secara provinsi dan melayani selama lima tahun. Setidaknya 64 delegasi harus perempuan; dan sepuluh perantau Kuchi yang juga terpilih di antara rekan-rekan mereka. Wolesi Jirga memiliki tanggung jawab utama untuk membuat dan mengesahkan undang-undang dan menyetujui tindakan-tindakan presiden dan memiliki hak veto yang cukup kekuatan atas janji dan kebijakan Senior

Meshrano Jirga akan terdiri dari sejumlah pejabat lokal dan para ahli yang tidak ditunjuk oleh dewan provinsi, dewan kabupaten, dan presiden. Presiden juga menunjuk dua perwakilan dari penyandang disabilitas. Majelis rendah melewati undang-undang, menyetujui anggaran dan meratifikasi perjanjian yang semuanya akan memerlukan persetujuan berikutnya oleh Meshrano Jirga.

Lembaga Yudisial dan sistem pengadilan

Pengadilan Tertinggi Negara adalah Stera Mahkama (Mahkamah Agung). Anggota-anggotanya diangkat oleh presiden selama 10 tahun. Ada juga Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, dan lokal dan Pengadilan Negeri. Syarat hakim dapat memiliki pelatihan dalam hukum Islam atau hukum sekuler.

Pengadilan diperbolehkan untuk menggunakan Mazhab Hanafi dalam situasi di mana Konstitusi tidak memiliki peraturan perundang-udangan.

Kabinet

Saat ini kabinet terdiri dari presiden, dua wakil presiden dan 25 menteri. Para menteri yang ditunjuk oleh presiden tetapi perlu persetujuan dari Wolesi Jirga (majelis rendah).

Provinsi dan Kabupaten

Konstitusi membagi Afghanistan menjadi 34 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh dewan provinsi dengan anggota-anggota yang dipilih untuk masa empat tahun. Gubernur ditunjuk oleh presiden. Provinsi dibagi menjadi kabupaten, yang berisi desa-desa dan kota-kota. Setiap desa dan kota juga akan memiliki dewan, dengan anggota yang menjabat selama tiga tahun.

Agama

Konstitusi menggunakan Islam sebagai dasar hukum dan keyakinan yang paling sering dipraktekkan di seluruh Afghanistan.

Pengikut agama-agama lain "bebas untuk menjalankan agama mereka dan melakukan ritual keagamaan mereka" dalam batas-batas hukum.

Bahasa

Pasal 16 dari Konstitusi Afganistan menyatakan bahwa "diantara Pashto, Dari, Uzbeki, Turkmani, Baluchi, Pashai, Nuristani dan bahasa-bahasa lainnya di negeri ini, Pashto dan Dari akan menjadi bahasa resmi negara." Selain itu, bahasa-bahasa lain yang dianggap "bahasa resmi ketiga" di daerah di mana mereka digunakan oleh mayoritas.

Pasal 20 menyatakan bahwa Lagu Kebangsaan Afghanistan (Wolesi Tarana) "akan di Pashto dengan penyebutan "Allah Maha Besar" serta nama-nama dari suku-suku di Afghanistan."

Konstitusi bertujuan "untuk menumbuhkan dan mengembangkan semua bahasa dari Afghanistan." (Pasal 16)

Lihat juga

  • 1964 Afghanistan Konstitusi

Referensi

  1. ^ a b "The Constitution of Afghanistan" (PDF). Kabul, Afghanistan: Supreme Court Afghanistan. January 3, 2004. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2011-05-31. Diakses tanggal 2010-12-08. 
  2. ^ a b "Constitution of Afghanistan (2004)". Kabul, Afghanistan: President of Afghanistan. 2004. Diakses tanggal 2010-12-08. 
  3. ^ a b "Constitution". Washington, DC: The Embassy of Afghanistan. 2006. Diakses tanggal 2010-12-08. 
  4. ^ "Afghan Kings Since 1747". Tokyo, Japan: The Embassy of Afghanistan. Diakses tanggal 2010-12-08. 
  5. ^ "Constitutional History of Afghanistan". Encyclopædia Iranica. Diakses tanggal 2010-12-08. 
  6. ^ "Constitution of Afghanistan (1923)". Afghanistan Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-10-06. Diakses tanggal 2010-12-08. 
  7. ^ "Profile: Ex-king Zahir Shah". BBC News. October 1, 2001. 
  8. ^ "The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan". Government of Afghanistan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 March 2009. Diakses tanggal 5 February 2013. 

Pranala luar
Kembali kehalaman sebelumnya